UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumKonflik Laut Cina Selatan (LCS) yang berlarut berawal dari diterbitkanya peta baru oleh Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1947 yang sebagian besar mengklaim wilayah LCS, hingga terdapat garis imajiner yang disebut nine dash line yang didasarkan dari aspek historis. Berdasarkan pada UNCLOS, klaim atas suatu wilayah yang didasarkan dari apek Historis tidak dibenarkan. keberadaan nine dash line tersebut menimbulkan ketegangan antar negara di sekitar LCS, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa damai dalam UNCLOS diantarannya konsiliasi, penyelesaian mengikat, arbitrase, arbitrase khusus. Penyelesaian sengketa LCS harus menggunakan metode penyelesaian secara damai. Yakni dengan diplomasi yang win-win solution atau tidak saling merugikan. Diplomasi soft power asimetris yang memperhatikan kepentingan-kepentingan baik negara maupun organisasi nantinya mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa LCS yang berlarut-larut, dengan catatan win-win solution dapat dirasakan secara langsung bagi mereka yang bersengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan Metode Penelitian Hukum dengan pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach yang ditunjang dengan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.
Urgensi Indonesia turut campur dalam Laut Cina Selatan selain karena terdapat beberapa hak yang harus diperhatikan di ZEE, serta dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke IV mengatakan bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.Perlu adanya suatu upaya dalam sengketa Laut Cina Selatan, dengan cara damai tanpa ada kekerasan yaitu diplomasi soft power asimetris, hasil dari perundingan tersebut diterbitkan dokumen hukum yang bersifat mengikat pihak-pihak.Lalu-lintas perniagaan, pelayaran serta aktivitas di Laut Cina Selatan menggunakan COC, yang didalamnya mengatur tingkah laku dalam wilayah Laut Cina Selatan.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dialog bilateral antara Indonesia dan Tiongkok dalam menyelesaikan klaim atas zona ekonomi eksklusif di Laut Cina Selatan, apakah pendekatan ini berhasil mencapai solusi win-win tanpa mengorbankan kepentingan sumber daya kelautan lintas batas seperti minyak dan ikan. Selain itu, dapat dikembangkan studi tentang penerapan code of conduct sebagai dokumen hukum yang mengikat lebih kuat dari Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, dengan fokus pada pengaturan lalu-lintas perdagangan internasional dan pencegahan ketegangan militer di wilayah tersebut. Penelitian lain dapat menyelidiki bagaimana diplomasi soft power asimetris memperhatikan kepentingan negara-negara ASEAN lainnya seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, untuk mencari alternatif penyelesaian yang melibatkan kerjasama multilateral guna mengelola sumber daya laut secara bersama tanpa saling merugikan, termasuk melalui klarifikasi nine-dash line oleh tribunal internasional. Dengan mempertimbangkan latar belakang urgensi Indonesia dalam konflik ini, penelitian dapat juga mengeksplorasi metode statute approach dan conceptual approach yang digunakan dalam study terkait UNCLOS untuk menganalisis potensi dampak pembangunan pulau buatan oleh Tiongkok terhadap ekosistem kelautan, sehingga memberikan rekomendasi inovatif bagi rezim hukum laut global. Penelitian tersebut perlu memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder dari sebelumnya untuk memperbaiki keterbatasan DOC yang tidak bersifat mengikat, seperti diusulkan dalam paper ini melalui diplomasi yang mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan regional. Dengan pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana Indonesia sebagai poros maritim dapat memimpin inisiatif studi lanjutan yang berkontribusi pada perdamaian dunia, sambil mengembangkan model diplomasi yang lebih inklusif untuk mencegah eskalasi konflik di laut tersebut. Akhirnya, penelitian komparatif dengan konflik laut lainnya di dunia dapat memberikan wawasan baru tentang aplikasi soft power asimetris dalam penyelesaian sengketa maritim, terutama terkait pemanfaatan sumber daya kelautan lintas batas sebagai instrumen negosiasi damai, sehingga mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
| File size | 357.75 KB |
| Pages | 15 |
| Short Link | https://juris.id/p-8P |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Praktik penerbitan SHAT bagi perusahaan di laut dapat mengarah pada privatisasi ruang publik dan merugikan masyarakat pesisir secara sosial dan lingkungan.Praktik penerbitan SHAT bagi perusahaan di laut dapat mengarah pada privatisasi ruang publik dan merugikan masyarakat pesisir secara sosial dan lingkungan.
UPNYKUPNYK Teknis analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif realisme memberikanTeknis analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif realisme memberikan
UMMUMM Untuk itu, hak tersebut hendaknya dapat digunakan secara optimal dalam rangka memanfaatkan sekaligus melindungi sumberdaya laut dari pencurian ikan olehUntuk itu, hak tersebut hendaknya dapat digunakan secara optimal dalam rangka memanfaatkan sekaligus melindungi sumberdaya laut dari pencurian ikan oleh
UMMUMM Upaya yang perlu dilakukan adalah melaksanakan kesepakatan UNCLOS 1982 dengan mempertegas batas wilayah laut, mendata sumber daya kelautan, menjalin hubunganUpaya yang perlu dilakukan adalah melaksanakan kesepakatan UNCLOS 1982 dengan mempertegas batas wilayah laut, mendata sumber daya kelautan, menjalin hubungan
UMMUMM Sasaran pembangunan maritim dan kelautan sangat realistis mengingat posisi Indonesia secara geografis sangat strategis dan memiliki keunggulan komparatifSasaran pembangunan maritim dan kelautan sangat realistis mengingat posisi Indonesia secara geografis sangat strategis dan memiliki keunggulan komparatif
UMMUMM Kendala utama dalam mengefektifkan konsep diversi adalah belum tersedianya tempat yang representatif untuk menempatkan dan membimbing anak pelaku tindakKendala utama dalam mengefektifkan konsep diversi adalah belum tersedianya tempat yang representatif untuk menempatkan dan membimbing anak pelaku tindak
LAPANLAPAN UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum penting dalam menyelesaikan sengketa kedaulatan wilayah laut dan udara. Indonesia mengambil pendekatan yang seimbangUNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum penting dalam menyelesaikan sengketa kedaulatan wilayah laut dan udara. Indonesia mengambil pendekatan yang seimbang
UMSUMS Meskipun jumlah studi multi-hazard meningkat, sedikit penelitian yang menitikberatkan pada peristiwa multi-hazard berskala global. Dengan tujuan mengisiMeskipun jumlah studi multi-hazard meningkat, sedikit penelitian yang menitikberatkan pada peristiwa multi-hazard berskala global. Dengan tujuan mengisi
Useful /
LIFESCIFILIFESCIFI Tantangan krusial seperti ketidakpastian regulasi, ancaman siber, dan resistensi organisasi menghambat implementasi penuh. Solusinya melibatkan regulasiTantangan krusial seperti ketidakpastian regulasi, ancaman siber, dan resistensi organisasi menghambat implementasi penuh. Solusinya melibatkan regulasi
UMMUMM Meskipun demikian, kedudukan DPD tidaklah sejajar dengan DPR, Karenanya perlu dikaji peran DPD dalam sistem desentralisasi di era otonomi daerah. SehinggaMeskipun demikian, kedudukan DPD tidaklah sejajar dengan DPR, Karenanya perlu dikaji peran DPD dalam sistem desentralisasi di era otonomi daerah. Sehingga
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Analisis maqāṣid al-sharīʿah dalam kerangka sistem hukum kontemporer menyoroti potensinya yang signifikan untuk berkontribusi pada perlindungan hak-hakAnalisis maqāṣid al-sharīʿah dalam kerangka sistem hukum kontemporer menyoroti potensinya yang signifikan untuk berkontribusi pada perlindungan hak-hak
LAPANLAPAN Future research should prioritize refining these aspects and developing improved filter methods to enhance the accuracy and reliability of velocity estimationFuture research should prioritize refining these aspects and developing improved filter methods to enhance the accuracy and reliability of velocity estimation