LAPANLAPAN
Jurnal Teknologi DirgantaraJurnal Teknologi DirgantaraMasuknya pesawat udara DA62 dari Malaysia ke dalam wilayah Indonesia memicu perdebatan mengenai kedaulatan udara Indonesia. Tindakan Indonesia untuk mengintersepsi pesawat tersebut sebelum melepaskannya kembali menjadi subjek penelitian menarik dalam hukum udara, karena isu kedaulatan udara jarang menjadi fokus kajian. Melalui pemahaman Konvensi Chicago tentang Penerbangan Sipil Internasional tahun 1944 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, diharapkan pemahaman mengenai isu ini dapat membimbing tindakan dan kebijakan Indonesia. Temuan penelitian menggunakan metode yuridis normatif menunjukkan bahwa Indonesia memiliki dasar hukum yang sah untuk mengintersepsi pesawat Malaysia, dan tindakan Indonesia dalam melepaskan pesawat tersebut sesuai dengan prinsip politik internasional. Namun, tantangan terkait wilayah sejarah dan isu kontroversial lainnya seperti rute damai dan batas luar wilayah maritim belum menemukan titik temu yang diterima oleh semua pihak.
Kedaulatan negara telah menjadi perdebatan signifikan sejak Traktat Westphalia.Dengan perkembangan teknologi, pemahaman tentang kedaulatan, terutama batas wilayah udara, menjadi lebih dinamis.UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum penting dalam menyelesaikan sengketa kedaulatan wilayah laut dan udara.Indonesia mengambil pendekatan yang seimbang dalam menghadapi insiden DA62, yaitu menunjukkan komitmen menjaga kedaulatan sambil mempertahankan hubungan baik dengan negara tetangga.Keberhasilan penyelesaian masalah ini bergantung pada kerja sama bilateral dan multilateral, serta pemahaman yang jelas mengenai batas tata krama internasional.
Penelitian lanjutan diperlukan untuk memahami dampak UNCLOS 1982 terhadap penyelesaian sengketa kedaulatan udara antar negara, terutama dalam konteks wilayah batas laut dan udara yang ambigu. Studi juga bisa mengkaji peran sejarah dan klaim teritorial sejarah dalam kerangka hukum internasional, serta bagaimana negara yang tidak meratifikasi UNCLOS mengintegrasikan prinsip kedaulatan udara dalam kebijakan mereka. Selain itu, perlu dijelaskan mekanisme efektif untuk mencegah pelanggaran wilayah udara melalui koordinasi internasional, khususnya di kawasan dengan sengketa seperti Selat Malaka atau Laut Cina Selatan.
- PERAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY | Dinamika Global : Jurnal Ilmu... Doi.Org/10.36859/Jdg.V4i01.100PERAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY Dinamika Global Jurnal Ilmu Doi Org 10 36859 Jdg V4i01 100
- "STATE RESPONSIBILITY OVER SAFETY AND SECURITY ON AIR NAVIGATION OF CIV" by Andika Immanuel... doi.org/10.17304/ijil.vol13.2.649STATE RESPONSIBILITY OVER SAFETY AND SECURITY ON AIR NAVIGATION OF CIV by Andika Immanuel doi 10 17304 ijil vol13 2 649
| File size | 244.93 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Hasil kajian menunjukkan bahwa klausul “pelanggaran mendesak seringkali lahir dari kondisi posisi tawar pekerja yang lemah, sehingga tidak sepenuhnyaHasil kajian menunjukkan bahwa klausul “pelanggaran mendesak seringkali lahir dari kondisi posisi tawar pekerja yang lemah, sehingga tidak sepenuhnya
UMMUMM Indonesia memiliki wilayah laut terbesar di dunia dimana dua pertiga wilayahnya merupakan perairan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia merupakan wilayahIndonesia memiliki wilayah laut terbesar di dunia dimana dua pertiga wilayahnya merupakan perairan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia merupakan wilayah
BINUSBINUS Penelitian ini mengeksplorasi proyek investasi potensial di sektor Haji dan Umrah di Arab Saudi dengan fokus pada Indonesia dan Malaysia karena populasiPenelitian ini mengeksplorasi proyek investasi potensial di sektor Haji dan Umrah di Arab Saudi dengan fokus pada Indonesia dan Malaysia karena populasi
STKIP PERSADASTKIP PERSADA Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial kurs rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap neraca perdagangan, yang berarti semakin tinggiHasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial kurs rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap neraca perdagangan, yang berarti semakin tinggi
UINSIUINSI Keterbatasan utama terletak pada pengumpulan dana wakaf yang tidak memadai serta kurangnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap mekanisme keuanganKeterbatasan utama terletak pada pengumpulan dana wakaf yang tidak memadai serta kurangnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap mekanisme keuangan
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Tidak hanya mengatur perkawinan, lebih jauh lagi substansinya mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, dimulai dari hal yang terkaitTidak hanya mengatur perkawinan, lebih jauh lagi substansinya mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, dimulai dari hal yang terkait
LSPRLSPR Diplomatic Forum adalah salah satu program acara yang dikemas dengan acara talkshow dimiliki oleh Voice of Indonesia. Program acara ini membahas mengenaiDiplomatic Forum adalah salah satu program acara yang dikemas dengan acara talkshow dimiliki oleh Voice of Indonesia. Program acara ini membahas mengenai
UMPWRUMPWR Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan selisih hasil virtual lab dengan real lab relatif pada batas nilai ralat. Hasil perhitungan berat (W) di udaraBerdasarkan hasil penelitian menunjukkan selisih hasil virtual lab dengan real lab relatif pada batas nilai ralat. Hasil perhitungan berat (W) di udara
Useful /
APPIHIAPPIHI Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya efektif untuk mendukung pendidikan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakatHal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya efektif untuk mendukung pendidikan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat
APPIHIAPPIHI Perbedaan ini menegaskan perlunya standar teknis dan parameter objektif agar penerapan asas tidak semata-mata bergantung pada subjektivitas kurator danPerbedaan ini menegaskan perlunya standar teknis dan parameter objektif agar penerapan asas tidak semata-mata bergantung pada subjektivitas kurator dan
UMMUMM Kedua, terdapat dua upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukumKedua, terdapat dua upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum
UMMUMM Urgensi Indonesia turut campur dalam Laut Cina Selatan selain karena terdapat beberapa hak yang harus diperhatikan di ZEE, serta dalam pembukaan Undang-UndangUrgensi Indonesia turut campur dalam Laut Cina Selatan selain karena terdapat beberapa hak yang harus diperhatikan di ZEE, serta dalam pembukaan Undang-Undang