LAPANLAPAN
Jurnal Teknologi DirgantaraJurnal Teknologi DirgantaraMasuknya pesawat udara DA62 dari Malaysia ke dalam wilayah Indonesia memicu perdebatan mengenai kedaulatan udara Indonesia. Tindakan Indonesia untuk mengintersepsi pesawat tersebut sebelum melepaskannya kembali menjadi subjek penelitian menarik dalam hukum udara, karena isu kedaulatan udara jarang menjadi fokus kajian. Melalui pemahaman Konvensi Chicago tentang Penerbangan Sipil Internasional tahun 1944 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, diharapkan pemahaman mengenai isu ini dapat membimbing tindakan dan kebijakan Indonesia. Temuan penelitian menggunakan metode yuridis normatif menunjukkan bahwa Indonesia memiliki dasar hukum yang sah untuk mengintersepsi pesawat Malaysia, dan tindakan Indonesia dalam melepaskan pesawat tersebut sesuai dengan prinsip politik internasional. Namun, tantangan terkait wilayah sejarah dan isu kontroversial lainnya seperti rute damai dan batas luar wilayah maritim belum menemukan titik temu yang diterima oleh semua pihak.
Kedaulatan negara telah menjadi perdebatan signifikan sejak Traktat Westphalia.Dengan perkembangan teknologi, pemahaman tentang kedaulatan, terutama batas wilayah udara, menjadi lebih dinamis.UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum penting dalam menyelesaikan sengketa kedaulatan wilayah laut dan udara.Indonesia mengambil pendekatan yang seimbang dalam menghadapi insiden DA62, yaitu menunjukkan komitmen menjaga kedaulatan sambil mempertahankan hubungan baik dengan negara tetangga.Keberhasilan penyelesaian masalah ini bergantung pada kerja sama bilateral dan multilateral, serta pemahaman yang jelas mengenai batas tata krama internasional.
Penelitian lanjutan diperlukan untuk memahami dampak UNCLOS 1982 terhadap penyelesaian sengketa kedaulatan udara antar negara, terutama dalam konteks wilayah batas laut dan udara yang ambigu. Studi juga bisa mengkaji peran sejarah dan klaim teritorial sejarah dalam kerangka hukum internasional, serta bagaimana negara yang tidak meratifikasi UNCLOS mengintegrasikan prinsip kedaulatan udara dalam kebijakan mereka. Selain itu, perlu dijelaskan mekanisme efektif untuk mencegah pelanggaran wilayah udara melalui koordinasi internasional, khususnya di kawasan dengan sengketa seperti Selat Malaka atau Laut Cina Selatan.
- PERAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY | Dinamika Global : Jurnal Ilmu... Doi.Org/10.36859/Jdg.V4i01.100PERAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY Dinamika Global Jurnal Ilmu Doi Org 10 36859 Jdg V4i01 100
- "STATE RESPONSIBILITY OVER SAFETY AND SECURITY ON AIR NAVIGATION OF CIV" by Andika Immanuel... doi.org/10.17304/ijil.vol13.2.649STATE RESPONSIBILITY OVER SAFETY AND SECURITY ON AIR NAVIGATION OF CIV by Andika Immanuel doi 10 17304 ijil vol13 2 649
| File size | 244.93 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
RCRSRCRS Kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk bidang pendidikan tinggi ditetapkan dalam beberapa peraturan pemerintah yang mengacu padaKebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk bidang pendidikan tinggi ditetapkan dalam beberapa peraturan pemerintah yang mengacu pada
ACTAMEDINDONESACTAMEDINDONES Ekstrak tanaman obat ini telah semakin digunakan untuk pengobatan tradisional berbagai penyakit. Kami melaporkan kasus seorang pria muda yang tidak memilikiEkstrak tanaman obat ini telah semakin digunakan untuk pengobatan tradisional berbagai penyakit. Kami melaporkan kasus seorang pria muda yang tidak memiliki
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansiPenelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansi
UPNYKUPNYK Illegal fishing digunakan pada jalur laut internasional memiliki kepentingan wilayah ASEAN, memiliki kekayaan laut dan perairan pada jalur perdagangan.Illegal fishing digunakan pada jalur laut internasional memiliki kepentingan wilayah ASEAN, memiliki kekayaan laut dan perairan pada jalur perdagangan.
UMMUMM keberadaan nine dash line tersebut menimbulkan ketegangan antar negara di sekitar LCS, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketakeberadaan nine dash line tersebut menimbulkan ketegangan antar negara di sekitar LCS, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa
UMMUMM Upaya yang perlu dilakukan adalah melaksanakan kesepakatan UNCLOS 1982 dengan mempertegas batas wilayah laut, mendata sumber daya kelautan, menjalin hubunganUpaya yang perlu dilakukan adalah melaksanakan kesepakatan UNCLOS 1982 dengan mempertegas batas wilayah laut, mendata sumber daya kelautan, menjalin hubungan
UNHASUNHAS Selain itu, makalah ini menyajikan analisis komparatif terhadap sistem kafalah lintas negara di Maroko, yang mengakui kafalah sebagai alternatif adopsiSelain itu, makalah ini menyajikan analisis komparatif terhadap sistem kafalah lintas negara di Maroko, yang mengakui kafalah sebagai alternatif adopsi
INSCHOOLINSCHOOL Kewajiban yang sama juga dinyatakan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 200 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengajaKewajiban yang sama juga dinyatakan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 200 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja
Useful /
MARQCHAINSTITUTEMARQCHAINSTITUTE Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) berhasil diterapkan dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan sekretaris desa. Proses ini melibatkan definisiMetode Analytic Hierarchy Process (AHP) berhasil diterapkan dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan sekretaris desa. Proses ini melibatkan definisi
UMMUMM Semua tugas dan wewenang DPD terbatas pada aspek-aspek yang terkait erat dengan daerah. Meskipun demikian, kedudukan DPD tidaklah sejajar dengan DPR, KarenanyaSemua tugas dan wewenang DPD terbatas pada aspek-aspek yang terkait erat dengan daerah. Meskipun demikian, kedudukan DPD tidaklah sejajar dengan DPR, Karenanya
UMMUMM Upaya preventif dilakukan dengan cara membuat wilayah konservasi ikan hiu dan melalui pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat. MasihsedikitregulasiyangmemberikanperlindunganhukumterhadapperburuanikanhiuUpaya preventif dilakukan dengan cara membuat wilayah konservasi ikan hiu dan melalui pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat. Masihsedikitregulasiyangmemberikanperlindunganhukumterhadapperburuanikanhiu
MARQCHAINSTITUTEMARQCHAINSTITUTE Keunggulan alat ini adalah relatif murah dan tidak memerlukan komputer, sehingga hanya diperlukan perangkat di setiap kelas untuk menggantikan PC, danKeunggulan alat ini adalah relatif murah dan tidak memerlukan komputer, sehingga hanya diperlukan perangkat di setiap kelas untuk menggantikan PC, dan