UPNYKUPNYK
JER (Jurnal Ekonomi Regional)JER (Jurnal Ekonomi Regional)Illegal fishing digunakan pada jalur laut internasional memiliki kepentingan wilayah ASEAN, memiliki kekayaan laut dan perairan pada jalur perdagangan. Illegal fishing digunakan untuk melindungi wilayah laut dari sengketa batas maritim. Tindakan illegal fishing bertentangan dengan aturan nasional pada perairan negara indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan kebijakan maritime pada kebijakan di indonesia. Fokus penelitian ini adalah kebijakan luar negeri terhadap illegal fishing berdasarkan perspektif realisme. Teknik pengumpulan data diperoleh studi literatur review pada studi kepustakaan dari berbagai macam dokumen yang mendukung dengan tema penelitian yaitu buku, jurnal, artikel dan website. Teknis analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif realisme memberikan pandangan mengenai sifat dasar manusia pada suatu kehidupan dengan kebijakan dalam menenggelamkan kapal asing kepada pihak pemerintah indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan penenggelaman kapal asing demi tercapainya kepentingan dalam menjaga keamanan nasional di suatu wilayahnya.
Illegal fishing pada negara Vietnam menjadi lebih menarik digunakan pada jalur laut yang dilakukan secara internasional sebagai suatu kepentingan pada berbagai negara yang ada di wilayah Negara ASEAN, dimana memiliki kekayaan laut dan perairan yang sangat melimpah pada jalur perdagangan.Tindakan ini bertentangan dengan aturan serta hukum yang berlaku pada suatu negara dengan kegiatan dalam illegal fishing.Tindakan ini tidak hanya bertentangan degan aturan nasional disuatu negara, namun perairan di negara Indonesia yang dimanipulasi dengan aturan nasional pada suatu negara.
Ke depannya, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam tentang dampak kebijakan penenggelaman kapal asing terhadap hubungan bilateral Indonesia dan negara tetangga, termasuk aspek diplomatik yang mungkin terpengaruh. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah bagaimana cara meningkatkan kerjasama internasional dalam mengatasi illegal fishing tanpa mengorbankan hubungan antarnegara? Selain itu, studi lebih lanjut juga bisa meneliti pengaruh kebijakan ini terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia dan dampaknya bagi nelayan lokal. Dengan fokus pada pengalaman Nelayan di daerah yang terdampak, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesejahteraan masyarakat dan efektivitas kebijakan yang diterapkan.
- Frontiers | Editorial: Illegal Fishing as a Trans-National Crime. frontiers editorial illegal fishing... doi.org/10.3389/fmars.2020.00162Frontiers Editorial Illegal Fishing as a Trans National Crime frontiers editorial illegal fishing doi 10 3389 fmars 2020 00162
- Potential detection of illegal fishing by passive acoustic telemetry | Animal Biotelemetry | Full Text.... doi.org/10.1186/s40317-019-0163-9Potential detection of illegal fishing by passive acoustic telemetry Animal Biotelemetry Full Text doi 10 1186 s40317 019 0163 9
- Frontiers | The Intersection Between Illegal Fishing, Crimes at Sea, and Social Well-Being. frontiers... doi.org/10.3389/fmars.2020.589000Frontiers The Intersection Between Illegal Fishing Crimes at Sea and Social Well Being frontiers doi 10 3389 fmars 2020 589000
| File size | 262.02 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE Indonesia menghadapi dampak negatif signifikan dari perikanan ilegal, termasuk kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan ketidaksetaraan sosial. PemerintahIndonesia menghadapi dampak negatif signifikan dari perikanan ilegal, termasuk kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan ketidaksetaraan sosial. Pemerintah
UMMUMM Yakni dengan diplomasi yang win-win solution atau tidak saling merugikan. Diplomasi soft power asimetris yang memperhatikan kepentingan-kepentingan baikYakni dengan diplomasi yang win-win solution atau tidak saling merugikan. Diplomasi soft power asimetris yang memperhatikan kepentingan-kepentingan baik
UMMUMM untuk mengatur, melindungi dan melakukan penegakan hukum di ZEE tersebut, pemerintahan Indonesia memberlakukan Undang-Undang No 5 Tahun 1983 tentang Zonauntuk mengatur, melindungi dan melakukan penegakan hukum di ZEE tersebut, pemerintahan Indonesia memberlakukan Undang-Undang No 5 Tahun 1983 tentang Zona
UMMUMM UNCLOS 1982 yang belum dijabarkan secara rinci dalam suatu peraturan perundangan-undangan, menimbulkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengelolaanUNCLOS 1982 yang belum dijabarkan secara rinci dalam suatu peraturan perundangan-undangan, menimbulkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengelolaan
IPBIPB Hasil overlay menunjukkan adanya perubahan signifikan pada LULC, yaitu berkurangnya kawasan hutan bercampur sebesar 528,2 ha dan lahan pertanian sebesarHasil overlay menunjukkan adanya perubahan signifikan pada LULC, yaitu berkurangnya kawasan hutan bercampur sebesar 528,2 ha dan lahan pertanian sebesar
UMAUMA Penyampaian layanan telah menjadi dan masih menjadi masalah di munisipalitas Afrika Selatan. Makalah ini membuktikan bahwa mengabaikan pertimbangan keterampilanPenyampaian layanan telah menjadi dan masih menjadi masalah di munisipalitas Afrika Selatan. Makalah ini membuktikan bahwa mengabaikan pertimbangan keterampilan
UMRAHUMRAH 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Rumusan masalahnya adalah bagaimana27 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Rumusan masalahnya adalah bagaimana
UGMUGM Parameter‑parameter pada masing‑masing model diestimasi dengan teknik maksimum likelihood dan dibandingkan melalui uji kecocokan (goodness‑of‑fit).Parameter‑parameter pada masing‑masing model diestimasi dengan teknik maksimum likelihood dan dibandingkan melalui uji kecocokan (goodness‑of‑fit).
Useful /
UNPADUNPAD Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses implementasi program yang dilaksanakan oleh DP3AKB. Implementasi program perlindungan anak yangTujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses implementasi program yang dilaksanakan oleh DP3AKB. Implementasi program perlindungan anak yang
IPBIPB Model pembelajaran berbasis masalah secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada materi suhu dan kalor. Penerapan model iniModel pembelajaran berbasis masalah secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada materi suhu dan kalor. Penerapan model ini
UMRAHUMRAH Poin lainnya yang menarik dalam risalah putusan MK tersebut adalah perlunya partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. SeharusnyaPoin lainnya yang menarik dalam risalah putusan MK tersebut adalah perlunya partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Seharusnya
UMSUMS Catatan geospasial tentang frekuensi kecelakaan hewan dan habitat di sepanjang jalan Padamara-Karangcegak dapat digunakan untuk menganalisis korelasi antaraCatatan geospasial tentang frekuensi kecelakaan hewan dan habitat di sepanjang jalan Padamara-Karangcegak dapat digunakan untuk menganalisis korelasi antara