UPNYKUPNYK
JER (Jurnal Ekonomi Regional)JER (Jurnal Ekonomi Regional)Illegal fishing digunakan pada jalur laut internasional memiliki kepentingan wilayah ASEAN, memiliki kekayaan laut dan perairan pada jalur perdagangan. Illegal fishing digunakan untuk melindungi wilayah laut dari sengketa batas maritim. Tindakan illegal fishing bertentangan dengan aturan nasional pada perairan negara indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan kebijakan maritime pada kebijakan di indonesia. Fokus penelitian ini adalah kebijakan luar negeri terhadap illegal fishing berdasarkan perspektif realisme. Teknik pengumpulan data diperoleh studi literatur review pada studi kepustakaan dari berbagai macam dokumen yang mendukung dengan tema penelitian yaitu buku, jurnal, artikel dan website. Teknis analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif realisme memberikan pandangan mengenai sifat dasar manusia pada suatu kehidupan dengan kebijakan dalam menenggelamkan kapal asing kepada pihak pemerintah indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan penenggelaman kapal asing demi tercapainya kepentingan dalam menjaga keamanan nasional di suatu wilayahnya.
Illegal fishing pada negara Vietnam menjadi lebih menarik digunakan pada jalur laut yang dilakukan secara internasional sebagai suatu kepentingan pada berbagai negara yang ada di wilayah Negara ASEAN, dimana memiliki kekayaan laut dan perairan yang sangat melimpah pada jalur perdagangan.Tindakan ini bertentangan dengan aturan serta hukum yang berlaku pada suatu negara dengan kegiatan dalam illegal fishing.Tindakan ini tidak hanya bertentangan degan aturan nasional disuatu negara, namun perairan di negara Indonesia yang dimanipulasi dengan aturan nasional pada suatu negara.
Ke depannya, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam tentang dampak kebijakan penenggelaman kapal asing terhadap hubungan bilateral Indonesia dan negara tetangga, termasuk aspek diplomatik yang mungkin terpengaruh. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah bagaimana cara meningkatkan kerjasama internasional dalam mengatasi illegal fishing tanpa mengorbankan hubungan antarnegara? Selain itu, studi lebih lanjut juga bisa meneliti pengaruh kebijakan ini terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia dan dampaknya bagi nelayan lokal. Dengan fokus pada pengalaman Nelayan di daerah yang terdampak, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesejahteraan masyarakat dan efektivitas kebijakan yang diterapkan.
- Frontiers | Editorial: Illegal Fishing as a Trans-National Crime. frontiers editorial illegal fishing... doi.org/10.3389/fmars.2020.00162Frontiers Editorial Illegal Fishing as a Trans National Crime frontiers editorial illegal fishing doi 10 3389 fmars 2020 00162
- Potential detection of illegal fishing by passive acoustic telemetry | Animal Biotelemetry | Full Text.... doi.org/10.1186/s40317-019-0163-9Potential detection of illegal fishing by passive acoustic telemetry Animal Biotelemetry Full Text doi 10 1186 s40317 019 0163 9
- Frontiers | The Intersection Between Illegal Fishing, Crimes at Sea, and Social Well-Being. frontiers... doi.org/10.3389/fmars.2020.589000Frontiers The Intersection Between Illegal Fishing Crimes at Sea and Social Well Being frontiers doi 10 3389 fmars 2020 589000
| File size | 262.02 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Praktik penegakan hukum pertahanan negara di wilayah perairan Indonesia masih belum maksimal karena adanya tumpang tindih peran dan fungsi lembaga dalamPraktik penegakan hukum pertahanan negara di wilayah perairan Indonesia masih belum maksimal karena adanya tumpang tindih peran dan fungsi lembaga dalam
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hal ini bertujuan untuk “menyehatkan badan usaha yang bersangkutan atau biasa disebut restrukturisasi. Joint Venture sebagai suatu persetujuan di antaraHal ini bertujuan untuk “menyehatkan badan usaha yang bersangkutan atau biasa disebut restrukturisasi. Joint Venture sebagai suatu persetujuan di antara
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hal ini disebabkan beberapa faktor yang belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor seperti dari penegak hukum belum optimalHal ini disebabkan beberapa faktor yang belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor seperti dari penegak hukum belum optimal
UDBUDB Oleh karena itu, diperlukan perbaikan infrastruktur, pelatihan petugas, dan penempatan alat yang strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. KebijakanOleh karena itu, diperlukan perbaikan infrastruktur, pelatihan petugas, dan penempatan alat yang strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Kebijakan
ILOMATAILOMATA Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi manajemen rumah sakit dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi keuangan untuk meningkatkan keberlanjutanPenelitian ini memberikan wawasan berharga bagi manajemen rumah sakit dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi keuangan untuk meningkatkan keberlanjutan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang Justice Collaborator namun belum rigid dan akhirnya mengalami perluasanPenelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang Justice Collaborator namun belum rigid dan akhirnya mengalami perluasan
UMMUMM Temuan kami menunjukkan pentingnya memiliki konsep perlindungan hukum bagi dokter dalam menangani kasus Covid-19 berdasarkan Saddu al-Dzariah agar dokterTemuan kami menunjukkan pentingnya memiliki konsep perlindungan hukum bagi dokter dalam menangani kasus Covid-19 berdasarkan Saddu al-Dzariah agar dokter
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Penelitian dilakukan melalui kajian literatur terhadap sejumlah referensi dan hasil penelitian relevan dari negara-negara Eropa, Amerika Serikat (AS),Penelitian dilakukan melalui kajian literatur terhadap sejumlah referensi dan hasil penelitian relevan dari negara-negara Eropa, Amerika Serikat (AS),
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari sistem tersebut anak laki-laki lah yang melanjutkan keluargaDi Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari sistem tersebut anak laki-laki lah yang melanjutkan keluarga
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum. Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata,Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum. Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungiOtoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Hasil menunjukkan bahwa kenaikan suhu sebesar 1,5°C dan penurunan curah hujan musiman telah menyebabkan penurunan produksi padi sebesar 12%. PenelitianHasil menunjukkan bahwa kenaikan suhu sebesar 1,5°C dan penurunan curah hujan musiman telah menyebabkan penurunan produksi padi sebesar 12%. Penelitian