UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumUNCLOS 1982 yang belum dijabarkan secara rinci dalam suatu peraturan perundangan-undangan, menimbulkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya pesisir dan laut. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber daya pesisir dan laut, sekaligus mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam di daerah. Dengan ini diharapkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat dapat meningkat secara signifikan. Besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan tidak menimbulkan rasa kedaerahan yang berlebihan sehingga dapat membahayakan kesatuan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu pemikiran yang berpijak pada kepentingan nasional dan kemajuan bangsa dan negara, melalui penegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan khusus dalam mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan dan pemanfaatan secara illegal yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia maupun oleh warga negara asing, yang dapat merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Permasalahan dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir laut meliputi belum diaturnya peraturan perundang-undangan yang jelas, sifat sektoral yang mendahulukan kepentingan sektor, kurangnya perhatian terhadap konsep daerah pesisir sebagai kesatuan ekosistem, dan pemahaman yang berbeda-beda tentang kewenangan daerah.Upaya yang perlu dilakukan adalah melaksanakan kesepakatan UNCLOS 1982 dengan mempertegas batas wilayah laut, mendata sumber daya kelautan, menjalin hubungan internasional, melaksanakan hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumber daya kelautan, mensosialisasikan pendidikan dan penyadaran masyarakat, merevitalisasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, serta merubah paradigma di bidang kelautan melalui pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan, pengembangan sistem koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.Pemantapan ekonomi kelautan dapat dilakukan melalui percepatan pembangunan industri kelautan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, wisata bahari dan jasa kelautan, serta bioteknologi dan biofarmakologi kelautan.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada beberapa hal berikut. Pertama, bagaimana implementasi kebijakan kelautan di tingkat daerah dapat dioptimalkan dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan sosial-ekonomi yang berbeda-beda antar wilayah, serta bagaimana mekanisme pengawasan yang efektif dapat dibangun untuk mencegah praktik ilegal yang merugikan negara. Kedua, studi yang mendalam mengenai dampak implementasi UNCLOS 1982 terhadap pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terkait dengan penegasan batas wilayah laut dan pengelolaan zona ekonomi eksklusif, dengan mempertimbangkan aspek hukum internasional dan kepentingan nasional. Ketiga, penelitian mengenai efektivitas revitalisasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya kelautan dapat dilakukan, dengan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi dan direplikasi di wilayah lain, serta bagaimana integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan kelautan nasional dapat dilakukan secara berkelanjutan.
| File size | 148 KB |
| Pages | 9 |
| Short Link | https://juris.id/p-8R |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pertanahan dan kelautan, serta putusan pengadilan yang relevan untuk menganalisis konflikPenelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pertanahan dan kelautan, serta putusan pengadilan yang relevan untuk menganalisis konflik
UNISMUHUNISMUH Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif.Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif.
UNISMUHUNISMUH Metode penelitian hukum empiris digunakan, memanfaatkan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik verbal maupun perilaku nyata melaluiMetode penelitian hukum empiris digunakan, memanfaatkan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik verbal maupun perilaku nyata melalui
UNISMUHUNISMUH Kemiskinan, sebagai kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan. Kemiskinan dan kejahatan memilikiKemiskinan, sebagai kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan. Kemiskinan dan kejahatan memiliki
UNISMUHUNISMUH Kesadaran hukum merupakan elemen fundamental dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib, meminimalisir pelanggaran hukum, serta menumbuhkan sikap tanggungKesadaran hukum merupakan elemen fundamental dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib, meminimalisir pelanggaran hukum, serta menumbuhkan sikap tanggung
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengkaji berbagai literatur hukum dan sosial yang relevan untuk memahami hubungan antara undang-undang Agraria dan segala bentuk kebijakanPenelitian ini mengkaji berbagai literatur hukum dan sosial yang relevan untuk memahami hubungan antara undang-undang Agraria dan segala bentuk kebijakan
UNHASUNHAS Distribusi otoritas di antara lembaga negara merupakan komponen fundamental dalam setiap kerangka pemerintahan, karena membantu mencegah tumpang tindihDistribusi otoritas di antara lembaga negara merupakan komponen fundamental dalam setiap kerangka pemerintahan, karena membantu mencegah tumpang tindih
IPBIPB Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kualitas udara selama lima tahun di wilayah Jakarta Selatan. Data diproses menggunakanData yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kualitas udara selama lima tahun di wilayah Jakarta Selatan. Data diproses menggunakan
Useful /
IAINPTKIAINPTK Fikih kedaulatan dalam pemikiran politik-hukum Yamin merupakan kerangka konseptual yang muncul dari integrasi nilai-nilai Islam, tradisi adat lokal, danFikih kedaulatan dalam pemikiran politik-hukum Yamin merupakan kerangka konseptual yang muncul dari integrasi nilai-nilai Islam, tradisi adat lokal, dan
IAINPTKIAINPTK Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner yang menyatukan dialog antar pemangku kepentingan, pendidikan literasi hukum dan HAM, serta mekanismeOleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner yang menyatukan dialog antar pemangku kepentingan, pendidikan literasi hukum dan HAM, serta mekanisme
IAINPTKIAINPTK Meski secara formal mayoritas anggota komunitas SAD telah memeluk Islam, praktik hukum yang dijalankan tetap berpijak pada sistem hukum adat matrilinealMeski secara formal mayoritas anggota komunitas SAD telah memeluk Islam, praktik hukum yang dijalankan tetap berpijak pada sistem hukum adat matrilineal
POLIMEDIAPOLIMEDIA Hasil pengabdian menunjukkan peserta pelatihan mendapatkan wawasan tentang pemanfaatan daun singkong, dan keterampilan pengolahan dessert box matcha lokalHasil pengabdian menunjukkan peserta pelatihan mendapatkan wawasan tentang pemanfaatan daun singkong, dan keterampilan pengolahan dessert box matcha lokal