UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumUNCLOS 1982 yang belum dijabarkan secara rinci dalam suatu peraturan perundangan-undangan, menimbulkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya pesisir dan laut. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber daya pesisir dan laut, sekaligus mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam di daerah. Dengan ini diharapkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat dapat meningkat secara signifikan. Besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan tidak menimbulkan rasa kedaerahan yang berlebihan sehingga dapat membahayakan kesatuan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu pemikiran yang berpijak pada kepentingan nasional dan kemajuan bangsa dan negara, melalui penegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan khusus dalam mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan dan pemanfaatan secara illegal yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia maupun oleh warga negara asing, yang dapat merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Permasalahan dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir laut meliputi belum diaturnya peraturan perundang-undangan yang jelas, sifat sektoral yang mendahulukan kepentingan sektor, kurangnya perhatian terhadap konsep daerah pesisir sebagai kesatuan ekosistem, dan pemahaman yang berbeda-beda tentang kewenangan daerah.Upaya yang perlu dilakukan adalah melaksanakan kesepakatan UNCLOS 1982 dengan mempertegas batas wilayah laut, mendata sumber daya kelautan, menjalin hubungan internasional, melaksanakan hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumber daya kelautan, mensosialisasikan pendidikan dan penyadaran masyarakat, merevitalisasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, serta merubah paradigma di bidang kelautan melalui pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan, pengembangan sistem koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.Pemantapan ekonomi kelautan dapat dilakukan melalui percepatan pembangunan industri kelautan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, wisata bahari dan jasa kelautan, serta bioteknologi dan biofarmakologi kelautan.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada beberapa hal berikut. Pertama, bagaimana implementasi kebijakan kelautan di tingkat daerah dapat dioptimalkan dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan sosial-ekonomi yang berbeda-beda antar wilayah, serta bagaimana mekanisme pengawasan yang efektif dapat dibangun untuk mencegah praktik ilegal yang merugikan negara. Kedua, studi yang mendalam mengenai dampak implementasi UNCLOS 1982 terhadap pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terkait dengan penegasan batas wilayah laut dan pengelolaan zona ekonomi eksklusif, dengan mempertimbangkan aspek hukum internasional dan kepentingan nasional. Ketiga, penelitian mengenai efektivitas revitalisasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya kelautan dapat dilakukan, dengan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi dan direplikasi di wilayah lain, serta bagaimana integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan kelautan nasional dapat dilakukan secara berkelanjutan.
| File size | 148 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
STTSIMPSONSTTSIMPSON Artikel ini dirancang dengan tujuan menelusuri contoh Esther dalam menuntut keadilan di hadapan kekuasaan. Keberanian Ratu Esther dalam Kitab Esther, khususnyaArtikel ini dirancang dengan tujuan menelusuri contoh Esther dalam menuntut keadilan di hadapan kekuasaan. Keberanian Ratu Esther dalam Kitab Esther, khususnya
AKADEMITNIALAKADEMITNIAL Implementasi pengamanan perairan di Laut Sulawesi terhadap illegal fishing dilakukan melalui operasi laut dan operasi udara. Bentuk ancaman keamanan diImplementasi pengamanan perairan di Laut Sulawesi terhadap illegal fishing dilakukan melalui operasi laut dan operasi udara. Bentuk ancaman keamanan di
LAPANLAPAN Kedaulatan negara telah menjadi perdebatan signifikan sejak Traktat Westphalia. Dengan perkembangan teknologi, pemahaman tentang kedaulatan, terutama batasKedaulatan negara telah menjadi perdebatan signifikan sejak Traktat Westphalia. Dengan perkembangan teknologi, pemahaman tentang kedaulatan, terutama batas
IPBIPB Dalam kasus perkebunan nanas di Kabupaten Lampung Tengah, kontribusi sifat biokimia tanah, khususnya aktivitas enzim tanah, sebagai penentu produktivitasDalam kasus perkebunan nanas di Kabupaten Lampung Tengah, kontribusi sifat biokimia tanah, khususnya aktivitas enzim tanah, sebagai penentu produktivitas
IPBIPB Hasil menunjukkan bahwa korelasi antara hotspot dengan tingkat muka air tanah sebesar –0,408 (p‑value 0,001) menandakan hubungan negatif moderat, sedangkanHasil menunjukkan bahwa korelasi antara hotspot dengan tingkat muka air tanah sebesar –0,408 (p‑value 0,001) menandakan hubungan negatif moderat, sedangkan
UNPARUNPAR Kemunculan virus Corona/Covid-19 memaksa WHO untuk menyatakannya sebagai pandemik, yang berarti telah menimpa atau menjalar ke seluruh dunia. Dalam kalimatKemunculan virus Corona/Covid-19 memaksa WHO untuk menyatakannya sebagai pandemik, yang berarti telah menimpa atau menjalar ke seluruh dunia. Dalam kalimat
UNPARUNPAR Bagian pertama mengemukakan situasi dunia sebelum pagebluk, yakni mengemukanya fenomena globalisasi yang mengakibatkan peran negara memudar. Bagian keduaBagian pertama mengemukakan situasi dunia sebelum pagebluk, yakni mengemukanya fenomena globalisasi yang mengakibatkan peran negara memudar. Bagian kedua
USDUSD Peneliti menggunakan teori tindak tutur yang diajukan oleh Searle (1979) sebagaimana dikutip oleh Wardhaugh (2006) untuk menganalisis jenis-jenis tindakPeneliti menggunakan teori tindak tutur yang diajukan oleh Searle (1979) sebagaimana dikutip oleh Wardhaugh (2006) untuk menganalisis jenis-jenis tindak
Useful /
PUSTAKAGALERIMANDIRIPUSTAKAGALERIMANDIRI Program ini membuktikan bahwa ecobrick dapat menjadi solusi sederhana namun efektif untuk pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta mendukung pencapaianProgram ini membuktikan bahwa ecobrick dapat menjadi solusi sederhana namun efektif untuk pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta mendukung pencapaian
PUSTAKAGALERIMANDIRIPUSTAKAGALERIMANDIRI Kelancaran dalam pengoperasian PT Koilima Putra Mandiri tidak luput dari keberhasilan dan ketaatan dalam manajemen pajak. Oleh karena itu, untuk bisa mengelolaKelancaran dalam pengoperasian PT Koilima Putra Mandiri tidak luput dari keberhasilan dan ketaatan dalam manajemen pajak. Oleh karena itu, untuk bisa mengelola
UNYUNY Penelitian ini, yang menggunakan metode studi empiris, pertama kali meninjau status studi penelitian global saat ini untuk melihat kontribusinya terhadapPenelitian ini, yang menggunakan metode studi empiris, pertama kali meninjau status studi penelitian global saat ini untuk melihat kontribusinya terhadap
PROVISIPROVISI Terdapat pengaruh parsial orientasi terhadap keputusan pembelian apabila hasil t- uji memperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Terdapat pengaruh parsialTerdapat pengaruh parsial orientasi terhadap keputusan pembelian apabila hasil t- uji memperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Terdapat pengaruh parsial