Publisher

IAINPTKIAINPTK

Journal Journal of Islamic LawJournal of Islamic Law Abstract

Aspek krusial dalam kajian hukum ketatanegaraan Indonesia yang sering diabaikan adalah dialektika antara wahyu (agama) dan konstitusi (negara). Interaksi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dasar pemikiran para perumus bangsa dalam membentuk hukum konstitusi, serta memberikan perspektif kritis terhadap kolonialisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran politik-hukum Muhammad Yamin dengan mengungkap bagaimana interaksi antara wahyu dan konstitusi mengonstruksi gagasannya mengenai dasar dan kedaulatan negara Indonesia. Melalui analisis tekstual terhadap dokumen-dokumen historis, penelitian ini menempatkan pemikiran Yamin dalam konteks yang lebih luas dari proses perumusan konstitusi sebagai bagian dari perlawanan intelektual terhadap hegemoni kolonial. Temuan ini mengungkap bahwa konsep fikih kedaulatan Yamin, yang berakar pada prinsip syūrā dalam Islam, merupakan suatu ijtihad sosio-politik yang secara sistematis mengkritik Uni Indonesia-Belanda. Selain itu, konsep tersebut secara jelas mengartikulasikan gagasannya tentang pembanding, yang merupakan cikal bakal konseptual dari uji materiil (judicial review). Secara teoretis, studi ini memperluas cakupan fikih sosio-politik dalam wacana ketatanegaraan kontemporer.

Conclusion

Fikih kedaulatan dalam pemikiran politik-hukum Yamin merupakan kerangka konseptual yang muncul dari integrasi nilai-nilai Islam, tradisi adat lokal, dan prinsip-prinsip konstitusionalisme modern, direfleksikan dalam lima prinsip dasar negara.nasionalisme, kemanusiaan, ketuhanan, kedaulatan rakyat, dan kesejahteraan sosial.Konsep ini berfungsi sebagai ijtihad sosio-politik yang mengkritik dominasi kolonial, khususnya melalui penolakan terhadap Uni Indonesia-Belanda dan penciptaan institusi pembanding sebagai mekanisme pengujian konstitusional terhadap undang-undang berdasarkan syariah, adat, dan konstitusi.Fikih kedaulatan Yamin secara mendasar meletakkan hukum dalam kerangka teologis, sosiologis, dan politis yang menjadi fondasi sistem hukum Indonesia yang adil, demokratis, dan berdaulat.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat menggali naskah-naskah pribadi, surat-menyurat, dan arsip tak terbitkan Muhammad Yamin yang masih belum dieksplorasi untuk memahami perkembangan gagasannya secara lebih mendalam. Selain itu, penting untuk memposisikan pemikiran Yamin dalam jaringan intelektual Islam global pada masanya, misalnya dengan membandingkan cara ia mengintegrasikan syūrā dan kedaulatan rakyat dengan para pemikir lain seperti Muhammad Abduh atau Rifaah al-Tahtawi. Terakhir, studi komparatif yang sistematis antara Yamin dan tokoh pendiri lain seperti Mohammad Natsir, Mohammad Hatta, atau Soekarno bisa mengungkap bagaimana konfigurasi ideologis hukum berbeda di antara para perumus negara, dan bagaimana masing-masing membangun legitimasi konstitusional berdasarkan nilai agama, budaya, dan modernitas yang berbeda—sehingga memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana hukum negara dibentuk bukan hanya oleh dokumen resmi, tetapi oleh perdebatan intelektual yang kompleks di baliknya.

References

1. Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the framework of Maqashid... doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1467Transformation of Shariah Economic Justice Ethical and Utility Perspectives in the framework of Maqashid doi 10 30631 alrisalah v24i1 1467
2. Legal Foundations for Inclusive Halal Tourism in West Java: Between Constitutional Principles and Practical... doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.15513Legal Foundations for Inclusive Halal Tourism in West Java Between Constitutional Principles and Practical doi 10 18592 sjhp v24i2 15513
3. Rethinking constitutional ordering in an era of legal and ideological pluralism | International Journal... doi.org/10.1093/icon/mon023Rethinking constitutional ordering in an era of legal and ideological pluralism International Journal doi 10 1093 icon mon023
4. . doi.org/10.5553/RdW/138064242016037003002doi 10 5553 RdW 138064242016037003002
5. One moment, please.... moment please wait request verified doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375One moment please moment please wait request verified doi 10 22437 ujh 3 2 341 375

Subjects

1. #bangsa politik#bangsa politik

Metadata

File size	884.94 KB
Pages	29
DMCA	ReportReport