UNISMUHUNISMUH
RESTORATIVE JOURNALRESTORATIVE JOURNALWilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun juga rentan terhadap berbagai permasalahan, salah satunya adalah tumpang tindih kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut. Konflik kewenangan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif hukum preskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pertanahan dan kelautan, serta putusan pengadilan yang relevan untuk menganalisis konflik kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan konflik kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut, serta memberikan rekomendasi solusi untuk mengatasi konflik tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa konflik kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut disebabkan oleh tumpang tindih peraturan perundang-undangan, ketidakjelasan batasan wilayah, perbedaan interpretasi, dan kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintahan terkait. Penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut yang cacat secara administrasi dan hukum dapat dibatalkan. Pembatalan sertifikat dapat dilakukan melalui proses hukum yang melibatkan pengadilan dan lembaga pertanahan.
Penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut masih menghadapi ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih regulasi antara UUPA dan peraturan kelautan.Praktik penerbitan SHAT bagi perusahaan di laut dapat mengarah pada privatisasi ruang publik dan merugikan masyarakat pesisir secara sosial dan lingkungan.Penyelesaian konflik memerlukan harmonisasi regulasi, penegasan kewenangan lembaga, penguatan mekanisme pengawasan, dan peningkatan edukasi masyarakat pesisir.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji keterkaitan konflik sertifikat laut dengan perubahan iklim yang memengaruhi batas wilayah kelautan. Selain itu, perlu disusun studi komparatif mengenai tata kelola pertanahan di perairan antarnegara kepulauan untuk mengevaluasi kebijakan Indonesia. Penelitian juga bisa fokus pada pengembangan mekanisme digital yang memastikan transparansi penerbitan sertifikat tanah di laut melalui integrasi data geospasial antarinstansi. Upaya ini dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan dan memperkuat kepastian hukum.
| File size | 305.84 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE Implementasi praktik perikanan bertanggung jawab, sesuai dengan Kode Etik Perikanan Bertanggung Jawab (CCRF), krusial untuk memastikan keberlanjutan sumberImplementasi praktik perikanan bertanggung jawab, sesuai dengan Kode Etik Perikanan Bertanggung Jawab (CCRF), krusial untuk memastikan keberlanjutan sumber
UPNYKUPNYK Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan penenggelaman kapal asing demi tercapainya kepentingan dalam menjaga keamanan nasional di suatu wilayahnya. IllegalOleh karena itu dibutuhkan kebijakan penenggelaman kapal asing demi tercapainya kepentingan dalam menjaga keamanan nasional di suatu wilayahnya. Illegal
UMMUMM Berdasarkan pada UNCLOS, klaim atas suatu wilayah yang didasarkan dari apek Historis tidak dibenarkan. keberadaan nine dash line tersebut menimbulkan keteganganBerdasarkan pada UNCLOS, klaim atas suatu wilayah yang didasarkan dari apek Historis tidak dibenarkan. keberadaan nine dash line tersebut menimbulkan ketegangan
UMMUMM untuk mengatur, melindungi dan melakukan penegakan hukum di ZEE tersebut, pemerintahan Indonesia memberlakukan Undang-Undang No 5 Tahun 1983 tentang Zonauntuk mengatur, melindungi dan melakukan penegakan hukum di ZEE tersebut, pemerintahan Indonesia memberlakukan Undang-Undang No 5 Tahun 1983 tentang Zona
UMMUMM Pemantapan ekonomi kelautan dapat dilakukan melalui percepatan pembangunan industri kelautan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, wisata bahariPemantapan ekonomi kelautan dapat dilakukan melalui percepatan pembangunan industri kelautan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, wisata bahari
UMMUMM Kesadaran akan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut mulai tumbuh di kalangan negara-negara peserta konvensi, terutama menyangkut eksploitasi sumber-sumberKesadaran akan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut mulai tumbuh di kalangan negara-negara peserta konvensi, terutama menyangkut eksploitasi sumber-sumber
LAPANLAPAN Dengan perkembangan teknologi, pemahaman tentang kedaulatan, terutama batas wilayah udara, menjadi lebih dinamis. UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukumDengan perkembangan teknologi, pemahaman tentang kedaulatan, terutama batas wilayah udara, menjadi lebih dinamis. UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum
UIRUIR Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi sederhana untuk mengetahui besar hubungan antara kematangan beragama denganMetode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi sederhana untuk mengetahui besar hubungan antara kematangan beragama dengan
Useful /
IJBLEIJBLE Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor praktis yang memberikan manfaat langsung bagi wajib pajak, seperti pelayananTemuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor praktis yang memberikan manfaat langsung bagi wajib pajak, seperti pelayanan
UMMUMM Sehingga mampu mendorong terwujudnya pembuatan perundang-undangan secara maksimal yang lebih memihak kepada daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah.Sehingga mampu mendorong terwujudnya pembuatan perundang-undangan secara maksimal yang lebih memihak kepada daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah.
UMMUMM Ketiga, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengurangi kekerasan melalui edukasi, sosialisasi hukum, dan pembentukan kesadaran masyarakat tentangKetiga, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengurangi kekerasan melalui edukasi, sosialisasi hukum, dan pembentukan kesadaran masyarakat tentang
UMMUMM Upaya preventif dilakukan dengan cara membuat wilayah konservasi ikan hiu dan melalui pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat. MasihsedikitregulasiyangmemberikanperlindunganhukumterhadapperburuanikanhiuUpaya preventif dilakukan dengan cara membuat wilayah konservasi ikan hiu dan melalui pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat. Masihsedikitregulasiyangmemberikanperlindunganhukumterhadapperburuanikanhiu