UNISMUHUNISMUH
RESTORATIVE JOURNALRESTORATIVE JOURNALWilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun juga rentan terhadap berbagai permasalahan, salah satunya adalah tumpang tindih kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut. Konflik kewenangan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif hukum preskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pertanahan dan kelautan, serta putusan pengadilan yang relevan untuk menganalisis konflik kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan konflik kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut, serta memberikan rekomendasi solusi untuk mengatasi konflik tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa konflik kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut disebabkan oleh tumpang tindih peraturan perundang-undangan, ketidakjelasan batasan wilayah, perbedaan interpretasi, dan kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintahan terkait. Penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut yang cacat secara administrasi dan hukum dapat dibatalkan. Pembatalan sertifikat dapat dilakukan melalui proses hukum yang melibatkan pengadilan dan lembaga pertanahan.
Penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut masih menghadapi ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih regulasi antara UUPA dan peraturan kelautan.Praktik penerbitan SHAT bagi perusahaan di laut dapat mengarah pada privatisasi ruang publik dan merugikan masyarakat pesisir secara sosial dan lingkungan.Penyelesaian konflik memerlukan harmonisasi regulasi, penegasan kewenangan lembaga, penguatan mekanisme pengawasan, dan peningkatan edukasi masyarakat pesisir.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji keterkaitan konflik sertifikat laut dengan perubahan iklim yang memengaruhi batas wilayah kelautan. Selain itu, perlu disusun studi komparatif mengenai tata kelola pertanahan di perairan antarnegara kepulauan untuk mengevaluasi kebijakan Indonesia. Penelitian juga bisa fokus pada pengembangan mekanisme digital yang memastikan transparansi penerbitan sertifikat tanah di laut melalui integrasi data geospasial antarinstansi. Upaya ini dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan dan memperkuat kepastian hukum.
| File size | 305.84 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE Untuk mengatasi ini, pemerintah mendorong partisipasi komunitas melalui pembentukan Kelompok Pemantauan Komunitas (Pokmaswas). Sinergi antara pemerintahUntuk mengatasi ini, pemerintah mendorong partisipasi komunitas melalui pembentukan Kelompok Pemantauan Komunitas (Pokmaswas). Sinergi antara pemerintah
UMMUMM Penyelesaian sengketa LCS harus menggunakan metode penyelesaian secara damai. Yakni dengan diplomasi yang win-win solution atau tidak saling merugikan.Penyelesaian sengketa LCS harus menggunakan metode penyelesaian secara damai. Yakni dengan diplomasi yang win-win solution atau tidak saling merugikan.
UMMUMM Hak tersebut merupakan hak istimewa untuk melakukan eskplorasi, eksploitasi dan konservasi terhadap sumber daya lautnya. Untuk itu, hak tersebut hendaknyaHak tersebut merupakan hak istimewa untuk melakukan eskplorasi, eksploitasi dan konservasi terhadap sumber daya lautnya. Untuk itu, hak tersebut hendaknya
UMMUMM Oleh karena itu diperlukan suatu pemikiran yang berpijak pada kepentingan nasional dan kemajuan bangsa dan negara, melalui penegakkan hukum dan peraturanOleh karena itu diperlukan suatu pemikiran yang berpijak pada kepentingan nasional dan kemajuan bangsa dan negara, melalui penegakkan hukum dan peraturan
UMMUMM Penelitian ini mengeksplorasi potensi reforma agraria di lingkungan perkotaan serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalamPenelitian ini mengeksplorasi potensi reforma agraria di lingkungan perkotaan serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam
UMRAHUMRAH 32 Tahun 2004) yang masih memberi kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini kontradiktif dengan pengaturan dalam Pasal 14 UU PWP3K yang menyebutkan32 Tahun 2004) yang masih memberi kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini kontradiktif dengan pengaturan dalam Pasal 14 UU PWP3K yang menyebutkan
UMMUMM Hambatan yang dihadapi meliputi faktor internal seperti keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, anggaran, dan penanganan barang bukti, serta faktorHambatan yang dihadapi meliputi faktor internal seperti keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, anggaran, dan penanganan barang bukti, serta faktor
UMUSLIMUMUSLIM The best treatment for the number of tillers and the height of elephant grass plants was treatment D, with the application of 300 grams of urea 5 kg ofThe best treatment for the number of tillers and the height of elephant grass plants was treatment D, with the application of 300 grams of urea 5 kg of
Useful /
UNPADUNPAD Keberadaan sumber daya manusia dalam program pun cukup memadai, namun sumber daya anggaran untuk pencegahan kekerasan masih kurang. Para implementatorKeberadaan sumber daya manusia dalam program pun cukup memadai, namun sumber daya anggaran untuk pencegahan kekerasan masih kurang. Para implementator
UMMUMM Dari apa yang telah diketengahkan di atas, senyatanya banyak peran DPD dalam pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah yang perlu untukDari apa yang telah diketengahkan di atas, senyatanya banyak peran DPD dalam pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah yang perlu untuk
UMRAHUMRAH Adapun permasalahan yang akan penulis teliti yaitu apa sanksi bagi pelaku prostitusi online melalui aplikasi Michat serta upaya yang dapat dilakukan gunaAdapun permasalahan yang akan penulis teliti yaitu apa sanksi bagi pelaku prostitusi online melalui aplikasi Michat serta upaya yang dapat dilakukan guna
UMSUMS Pemetaan potensi pangan lokal ini diharapkan dapat menjadi alat penting untuk mengantisipasi krisis pangan yang diprediksi pada tahun 2037 dan memberikanPemetaan potensi pangan lokal ini diharapkan dapat menjadi alat penting untuk mengantisipasi krisis pangan yang diprediksi pada tahun 2037 dan memberikan