UMRAHUMRAH
SELATSELATKabupaten Lingga memiliki luas wilayah mencapai 45.508,66 km2 dengan luas daratan 2.235,51 km2 dan lautan 43.273,15 km2, dengan 531 buah pulau besar dan kecil. Pulau-pulau kecil tersebut masih banyak yang belum dimanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya kelautannya. Terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir, saat ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi UU PWP3K serta kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lingga. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa implementasi UU PWP3K belum berjalan sebagaimana mestinya, karena belum adanya Peraturan daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) oleh Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Lingga dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Lingga tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena belum adanya Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Riau yang nantinyan akan menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Pemerintah Kabupaten Lingga.Pemerintah Kabupaten Lingga saat ini lebih memprioritaskan program pembangunan pertanian/agroindustri padahal pengembangan di sektor kelautan dan perikanan seharusnya lebih membutuhkan perhatian khusus karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Lingga berprofesi sebagai nelayan dan wilayah Kabupaten Lingga sendiri termasuk kedalam katagori Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, baik dari kondisi geografis dan kondisi sosial masyarakatnya.Kendala lain yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mengelola wilayah laut dan pesisir adalah adanya pembatasan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan laut, pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana diatur dalam UU Pemda, hal ini berbeda dengan pengaturan pada UU Pemda sebelumnya (UU No.32 Tahun 2004) yang masih memberi kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.Hal ini kontradiktif dengan pengaturan dalam Pasal 14 UU PWP3K yang menyebutkan bahwa Perencanaan RZWP3K merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.Selain itu dengan ditetapkannya UU CK kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota makin dibatasi dalam mengelola daerahnya termasuk dalam mengelola wilayah laut, pesisir dan pulau pulau kecil dan bergeser ke Pemerintah Pusat.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, diperlukan adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pengelolaan kawasan pesisir. Pengaturan mengenai RZWP3K sangat penting guna melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah Kabupaten Lingga dapat memprioritaskan program pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, serta meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengelola sumber daya laut secara optimal. Dengan demikian, dapat terwujud kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta tercapainya tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
| File size | 1.12 MB |
| Pages | 28 |
| DMCA | Report |
Related /
UNJAYAUNJAYA Sampel penelitian berjumlah 188 responden yang dipilih menggunakan teknik cluster random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis Google FormSampel penelitian berjumlah 188 responden yang dipilih menggunakan teknik cluster random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis Google Form
UNJAYAUNJAYA Metode: Penelitian korelasional dengan desain cross‑sectional dilakukan pada 81 ODHIV berusia 18‑30 tahun yang sedang menjalani ART, menggunakan teknikMetode: Penelitian korelasional dengan desain cross‑sectional dilakukan pada 81 ODHIV berusia 18‑30 tahun yang sedang menjalani ART, menggunakan teknik
UNRAMUNRAM Dalam pengorganisasian, pembagian tugas dilakukan berdasarkan kompetensi dan minat guru, sedangkan pelaksanaan ditekankan pada pendekatan berbasis proyekDalam pengorganisasian, pembagian tugas dilakukan berdasarkan kompetensi dan minat guru, sedangkan pelaksanaan ditekankan pada pendekatan berbasis proyek
UNRAMUNRAM Dengan demikian, model pembelajaran CIRC berpengaruh signifikan dan dapat digunakan guru dalam pembelajaran yang bertujuan mengembangkan kompetensi 6CDengan demikian, model pembelajaran CIRC berpengaruh signifikan dan dapat digunakan guru dalam pembelajaran yang bertujuan mengembangkan kompetensi 6C
UIN BUKITTINGGIUIN BUKITTINGGI To ascertain whether it is true that the pesantren regulations cause gender inequality or the opposite, it is necessary to conduct a deeper research ofTo ascertain whether it is true that the pesantren regulations cause gender inequality or the opposite, it is necessary to conduct a deeper research of
UMRAHUMRAH Adapun permasalahan yang akan penulis teliti yaitu apa sanksi bagi pelaku prostitusi online melalui aplikasi Michat serta upaya yang dapat dilakukan gunaAdapun permasalahan yang akan penulis teliti yaitu apa sanksi bagi pelaku prostitusi online melalui aplikasi Michat serta upaya yang dapat dilakukan guna
UMRAHUMRAH Perjanjian Nominee yang dibuat oleh sesama WNI tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia karena UUPA tidak mengaturPerjanjian Nominee yang dibuat oleh sesama WNI tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia karena UUPA tidak mengatur
UMRAHUMRAH Padahal jika dikaji lebih dalam, undang‑undang partai politik sama sekali tidak memberi ruang pada multitafsir jika mengacu pada definisi partai politik.Padahal jika dikaji lebih dalam, undang‑undang partai politik sama sekali tidak memberi ruang pada multitafsir jika mengacu pada definisi partai politik.
Useful /
UNSULBARUNSULBAR Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas IX SMP Negeri 1 Limboto Barat pada materi SPLDVSecara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas IX SMP Negeri 1 Limboto Barat pada materi SPLDV
UBTUBT Penambahan kapur dan fly ash pada tanah clay shale memicu reaksi pozzolanic. Kapur menyediakan kalsium yang diperlukan untuk reaksi pozzolanic. Fly ash,Penambahan kapur dan fly ash pada tanah clay shale memicu reaksi pozzolanic. Kapur menyediakan kalsium yang diperlukan untuk reaksi pozzolanic. Fly ash,
UNRAMUNRAM Pelaksanaan program meliputi kegiatan rutin dan pengembangan kompetensi seperti workshop, pelatihan media pembelajaran, lesson study, dan klinik olahraga.Pelaksanaan program meliputi kegiatan rutin dan pengembangan kompetensi seperti workshop, pelatihan media pembelajaran, lesson study, dan klinik olahraga.
UMSUMS Ini akan menjadi masalah jika kecelakaan tersebut terjadi secara teratur, karena beberapa spesies hewan yang penting bagi ekosistem akan lenyap. CatatanIni akan menjadi masalah jika kecelakaan tersebut terjadi secara teratur, karena beberapa spesies hewan yang penting bagi ekosistem akan lenyap. Catatan