UMRAHUMRAH
SELATSELATStatus Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982 memberikan hak sekaligus kewajiban. Salah satu kewajiban tersebut adalah menyediakan jalur navigasi untuk lintas damai yang berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Dalam perkembangannya Indonesia sebagai negara pantai juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan good order at sea, terutama disepanjang ALKI. Tulisan ini melihat bagaimana peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), khususnya Komando Armada II dalam melaksanakan pengamanan di ALKI II. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa TNI AL memiliki dasar hukum yang memadai untuk melaksanakan perwujudan good order at sea. Selain itu Komando Armada II telah membuktikan komitmennya untuk mewujudkan good order at sea secara komprehensif, sistematis dan rutin di sepanjang ALKI II.
Perwujudan good order at sea di ALKI II adalah kewajiban Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 dan diatur melalui PP No.TNI AL, khususnya Komando Armada II, telah secara efektif berkontribusi melalui berbagai operasi militer (OMP dan OMSP) untuk menjaga ketertiban laut.Oleh karena itu, kapasitas Komando Armada II perlu terus diakui dan didukung secara luas, mengingat peran krusial ALKI II sebagai jalur navigasi internasional.
Penelitian ini telah menjelaskan peran penting TNI AL, khususnya Komando Armada II, dalam menjaga ketertiban di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. Namun, masih banyak celah yang bisa digali untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Salah satu arah studi yang menarik adalah mengukur secara lebih spesifik efektivitas operasi pengamanan yang telah dilakukan. Kita perlu memahami, bagaimana dampak nyata dari patroli rutin dan deteksi yang dilakukan Komando Armada II dalam menekan angka kejahatan maritim atau insiden keselamatan di ALKI II, tidak hanya dari segi kuantitas operasi, tetapi juga kualitas hasilnya. Selanjutnya, mengingat pentingnya kerja sama antarlembaga dalam menciptakan good order at sea, penelitian bisa berfokus pada analisis mendalam terkait tingkat koordinasi dan sinergi antara TNI AL dengan berbagai lembaga sipil terkait, seperti Bakamla atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apakah kolaborasi ini sudah optimal atau masih ada hambatan yang perlu diatasi untuk efisiensi keamanan maritim? Terakhir, dengan mempertimbangkan dinamika global dan potensi peningkatan aktivitas di ALKI II, penting juga untuk mengkaji proyeksi ancaman maritim di masa depan. Penelitian dapat mengeksplorasi, bagaimana teknologi baru, perubahan geopolitik regional, atau pola kejahatan transnasional dapat membentuk tantangan keamanan maritim Indonesia di ALKI II dalam satu dekade mendatang, serta apa implikasinya terhadap kebutuhan strategi dan kapasitas pertahanan kita. Ide-ide penelitian ini akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan antisipatif demi menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.
| File size | 2.82 MB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNSULBARUNSULBAR Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalahData dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah
UNJAYAUNJAYA KPD di RSUD Karawang tahun 2021 menduduki peringkat ke 2 sebanyak 35,4%. Salah satu penyebab kematian Ibu KPD adalah anemia. Anemia merupakan faktor predisposisiKPD di RSUD Karawang tahun 2021 menduduki peringkat ke 2 sebanyak 35,4%. Salah satu penyebab kematian Ibu KPD adalah anemia. Anemia merupakan faktor predisposisi
UNRAMUNRAM Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta metode survei melalui angket. Populasi dalam penelitian ini mencakupPendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta metode survei melalui angket. Populasi dalam penelitian ini mencakup
WASTUKANCANAWASTUKANCANA Keluhan tersebut meliputi kurangnya pemahaman terhadap instruksi dan penjelasan, penjelasan yang kurang terstruktur, adanya komponen yang tidak dijelaskanKeluhan tersebut meliputi kurangnya pemahaman terhadap instruksi dan penjelasan, penjelasan yang kurang terstruktur, adanya komponen yang tidak dijelaskan
STKIPKUSUMANEGARASTKIPKUSUMANEGARA Tingkat penyelundupan ini diperparah oleh lemahnya kapasitas pengawasan laut dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat pesisir yang secara geografis danTingkat penyelundupan ini diperparah oleh lemahnya kapasitas pengawasan laut dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat pesisir yang secara geografis dan
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Indonesia memiliki peran aktif dalam ADMM-Plus sebagai mediator diplomatik, penguat kerja sama regional, pembela kedaulatan ASEAN, dan kolaborator dalamIndonesia memiliki peran aktif dalam ADMM-Plus sebagai mediator diplomatik, penguat kerja sama regional, pembela kedaulatan ASEAN, dan kolaborator dalam
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL The implementation of joint military exercises of ASEAN countries plays an important role in creating regional security. These exercises improve stateThe implementation of joint military exercises of ASEAN countries plays an important role in creating regional security. These exercises improve state
UMRAHUMRAH Metode penelitan dalam tulisan ini adalah bersifat normatif. Bersifat normatif karena menggunakan data sekunder untuk meneliti kaidah atau norma. PenelitianMetode penelitan dalam tulisan ini adalah bersifat normatif. Bersifat normatif karena menggunakan data sekunder untuk meneliti kaidah atau norma. Penelitian
Useful /
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL The basis for this understanding begins with the recognition that voters are viewed as a commodity that candidates wish to acquire. Ultimately, a candidateThe basis for this understanding begins with the recognition that voters are viewed as a commodity that candidates wish to acquire. Ultimately, a candidate
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL 860 sampel menunjukkan bahwa model prediksi kebangkrutan yang dibuat secara lokal atau lebih tepatnya Model Herlina adalah model dengan kinerja terbaik860 sampel menunjukkan bahwa model prediksi kebangkrutan yang dibuat secara lokal atau lebih tepatnya Model Herlina adalah model dengan kinerja terbaik
UMRAHUMRAH Hal ini kontradiktif dengan pengaturan dalam Pasal 14 UU PWP3K yang menyebutkan bahwa Perencanaan RZWP3K merupakan kewenangan Pemerintah Daerah ProvinsiHal ini kontradiktif dengan pengaturan dalam Pasal 14 UU PWP3K yang menyebutkan bahwa Perencanaan RZWP3K merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
UMRAHUMRAH Hal ini tentu dapat dilihat bagaimana masing‑masing partai politik dapat memberikan landasan yang multiasas dengan alasan norma sebagaimana tertuangHal ini tentu dapat dilihat bagaimana masing‑masing partai politik dapat memberikan landasan yang multiasas dengan alasan norma sebagaimana tertuang