UMRAHUMRAH
SELATSELATStatus Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982 memberikan hak sekaligus kewajiban. Salah satu kewajiban tersebut adalah menyediakan jalur navigasi untuk lintas damai yang berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Dalam perkembangannya Indonesia sebagai negara pantai juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan good order at sea, terutama disepanjang ALKI. Tulisan ini melihat bagaimana peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), khususnya Komando Armada II dalam melaksanakan pengamanan di ALKI II. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa TNI AL memiliki dasar hukum yang memadai untuk melaksanakan perwujudan good order at sea. Selain itu Komando Armada II telah membuktikan komitmennya untuk mewujudkan good order at sea secara komprehensif, sistematis dan rutin di sepanjang ALKI II.
Perwujudan good order at sea di ALKI II adalah kewajiban Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 dan diatur melalui PP No.TNI AL, khususnya Komando Armada II, telah secara efektif berkontribusi melalui berbagai operasi militer (OMP dan OMSP) untuk menjaga ketertiban laut.Oleh karena itu, kapasitas Komando Armada II perlu terus diakui dan didukung secara luas, mengingat peran krusial ALKI II sebagai jalur navigasi internasional.
Penelitian ini telah menjelaskan peran penting TNI AL, khususnya Komando Armada II, dalam menjaga ketertiban di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. Namun, masih banyak celah yang bisa digali untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Salah satu arah studi yang menarik adalah mengukur secara lebih spesifik efektivitas operasi pengamanan yang telah dilakukan. Kita perlu memahami, bagaimana dampak nyata dari patroli rutin dan deteksi yang dilakukan Komando Armada II dalam menekan angka kejahatan maritim atau insiden keselamatan di ALKI II, tidak hanya dari segi kuantitas operasi, tetapi juga kualitas hasilnya. Selanjutnya, mengingat pentingnya kerja sama antarlembaga dalam menciptakan good order at sea, penelitian bisa berfokus pada analisis mendalam terkait tingkat koordinasi dan sinergi antara TNI AL dengan berbagai lembaga sipil terkait, seperti Bakamla atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apakah kolaborasi ini sudah optimal atau masih ada hambatan yang perlu diatasi untuk efisiensi keamanan maritim? Terakhir, dengan mempertimbangkan dinamika global dan potensi peningkatan aktivitas di ALKI II, penting juga untuk mengkaji proyeksi ancaman maritim di masa depan. Penelitian dapat mengeksplorasi, bagaimana teknologi baru, perubahan geopolitik regional, atau pola kejahatan transnasional dapat membentuk tantangan keamanan maritim Indonesia di ALKI II dalam satu dekade mendatang, serta apa implikasinya terhadap kebutuhan strategi dan kapasitas pertahanan kita. Ide-ide penelitian ini akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan antisipatif demi menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.
| File size | 2.82 MB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
STIAMISTIAMI Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja pada DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat JenderalDari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja pada DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal
STIAMISTIAMI DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti bahwa meskipun anggaran pendidikan mencapai 20% dari APBD, yaitu sekitar 180 Milyar namun alokasi dana tersebut belum menyasarDPRD Kabupaten Bekasi menyoroti bahwa meskipun anggaran pendidikan mencapai 20% dari APBD, yaitu sekitar 180 Milyar namun alokasi dana tersebut belum menyasar
STAIN TDMSTAIN TDM Namun, pelatihan tersebut belum menyentuh pemulihan fisik dan psikologis sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam. Untuk meningkatkan keberhasilan pencegahan,Namun, pelatihan tersebut belum menyentuh pemulihan fisik dan psikologis sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam. Untuk meningkatkan keberhasilan pencegahan,
STAIN TDMSTAIN TDM Prinsip ini mempertahankan prinsip Syubhat (keraguan yang menguntungkan terdakwa) dan mewajibkan keyakinan hakim harus dibangun berdasarkan minimal buktiPrinsip ini mempertahankan prinsip Syubhat (keraguan yang menguntungkan terdakwa) dan mewajibkan keyakinan hakim harus dibangun berdasarkan minimal bukti
STAIN TDMSTAIN TDM Namun, kenyataannya di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, terdapat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat. Maka penelitianNamun, kenyataannya di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, terdapat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat. Maka penelitian
UINSIUINSI Oleh karena itu, hukum pidana Islam dan hukum pidana modern memerlukan tidak hanya sanksi yang tegas tetapi juga institusi yang kredibel, prosedur yangOleh karena itu, hukum pidana Islam dan hukum pidana modern memerlukan tidak hanya sanksi yang tegas tetapi juga institusi yang kredibel, prosedur yang
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru berada pada kategori sangat baik (rata-rata >92%), terutama dalam memahami karakteristik pesertaHasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru berada pada kategori sangat baik (rata-rata >92%), terutama dalam memahami karakteristik peserta
FEBI INAISFEBI INAIS Subyek penelitian ini adalah kepala bagian sumber daya manusia dan pasien yang datang ke RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor. Dalam penelitian ini penelitiSubyek penelitian ini adalah kepala bagian sumber daya manusia dan pasien yang datang ke RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor. Dalam penelitian ini peneliti
Useful /
UMRAHUMRAH Mahkamah Konstitusi dapat membentuk norma baru di dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 dengan beberapa alasan, yaitu adanya Putusan Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi dapat membentuk norma baru di dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 dengan beberapa alasan, yaitu adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
UMRAHUMRAH Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga peneliti berusaha menggambarkan objek atau menyajikan gambaran lengkap terhadap objek atau subjek yang ditelitiPenelitian ini bersifat deskriptif sehingga peneliti berusaha menggambarkan objek atau menyajikan gambaran lengkap terhadap objek atau subjek yang diteliti
UMRAHUMRAH Perjanjian Nominee yang dibuat oleh sesama WNI tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia karena UUPA tidak mengaturPerjanjian Nominee yang dibuat oleh sesama WNI tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia karena UUPA tidak mengatur
UMRAHUMRAH Hal tersebut jelas menyebabkan lemahnya implementasi undang‑undang partai politik. Hal ini tentu dapat dilihat bagaimana masing‑masing partai politikHal tersebut jelas menyebabkan lemahnya implementasi undang‑undang partai politik. Hal ini tentu dapat dilihat bagaimana masing‑masing partai politik