STIAMISTIAMI
Neraca : Jurnal Akuntansi TerapanNeraca : Jurnal Akuntansi TerapanInfrastruktur Pendidikan, Penelitian DPRD memiliki fungsi sebagai lembaga pengontrol atau pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, apalagi di bidang pendidikan yang merupakan hal sangat penting sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti bahwa meskipun anggaran pendidikan mencapai 20% dari APBD, yaitu sekitar 180 Milyar namun alokasi dana tersebut belum menyasar prioritas utama. Masih banyak sekolah yang belum fasilitasnya, menunjukkan kurangnya efektivitas dalam pengawasan dan penentuan skala prioritas, serta Keterlambatan Perbaikan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peran DPRD Kabupaten Bekasi dalam Pengawasan Anggaran Dinas Pendidikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pelaksana program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawan Anggaran Pendidikan di oleh DPRD Kabupaten Bekasi belum berjalan efektif. Namun demikian, terdapat beberapa kendala seperti Kurangnya sistem informasi terintegrasi antara DPRD dan Dinas Pendidikan, Rendahnya pelibatan publik secara sistematis (partisipasi masih reaktif, bukan aktif). serta Politik anggaran sering membuat pengawasan tidak objektif atau selektif. dan Solusi untuk mengatasinya adalah dengan Membangun dashboard pengawasan anggaran pendidikan bersama antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat. Membuat forum koordinasi triwulan untuk menyinkronkan realisasi anggaran, serta Meningkatkan pelaksanaan program dan partisipasi publik melalui forum musrenbang, FGD, dan media sosial DPRD dan Memperkuat fungsi sekretariat DPRD sebagai pusat data dan informasi pengawasan.
Hambatan utama meliputi kurangnya sistem informasi terintegrasi, rendahnya partisipasi publik, kurangnya pelatihan teknis bagi anggota DPRD, serta pengaruh politik anggaran yang menurunkan objektivitas pengawasan.Solusi yang diusulkan meliputi pembangunan dashboard pengawasan bersama, pembentukan forum koordinasi triwulan, peningkatan partisipasi publik melalui musrenbang, FGD, dan media sosial, serta penguatan fungsi sekretariat DPRD sebagai pusat data dan informasi pengawasan.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi (1) bagaimana implementasi dashboard digital yang terintegrasi antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat mempengaruhi transparansi serta akuntabilitas pengawasan anggaran pendidikan, dengan menggunakan pendekatan studi kasus komparatif antar kabupaten yang berbeda tingkat kematangan teknologi informasi, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan dan hambatan operasional pada tingkat lokal. (2) Selanjutnya, diperlukan studi longitudinal selama tiga hingga lima tahun untuk menilai dampak pembentukan forum koordinasi triwulan terhadap percepatan realisasi proyek infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta efektivitas alokasi sumber daya, sambil mengidentifikasi mekanisme penguatan kolaborasi lintas sektor antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat. (3) Selain itu, penelitian kualitatif dapat menyelidiki peran partisipasi publik melalui mekanisme musrenbang, FGD, dan media sosial dalam meningkatkan objektivitas pengawasan, dengan fokus pada persepsi warga, tingkat kepuasan, dan kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan pendidikan, serta mengembangkan model partisipasi yang lebih proaktif dan berkelanjutan. Ketiga arah penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang kuat untuk memperbaiki efektivitas pengawasan anggaran, memperkuat kapasitas legislatif DPRD, dan menumbuhkan tata kelola pendidikan yang lebih responsif serta berbasis data.
| File size | 345.43 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIN MADINASTAIN MADINA Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi anak, dengan fokus pada kebutuhan psikologis dan prinsip the best interest ofPenelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi anak, dengan fokus pada kebutuhan psikologis dan prinsip the best interest of
STIAMISTIAMI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan lingkungan eksternal terhadap kinerja AparaturPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan lingkungan eksternal terhadap kinerja Aparatur
ISHAISHA Fenomena kohabitasi, yaitu hidup bersama sebagai pasangan menikah di luar pernikahan formal, semakin luas dan menimbulkan perdebatan hukum serta sosialFenomena kohabitasi, yaitu hidup bersama sebagai pasangan menikah di luar pernikahan formal, semakin luas dan menimbulkan perdebatan hukum serta sosial
USUUSU Berdasarkan analisis, Indonesia masih menghadapi kekosongan regulasi yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum optimal bagi konsumen dan pemegangBerdasarkan analisis, Indonesia masih menghadapi kekosongan regulasi yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum optimal bagi konsumen dan pemegang
POLGANPOLGAN Penggunaan kontrak baku dalam perjanjian antara pelaku usaha (developer) dengan konsumen perumahan banyak menyisakan persoalan hukum. Mulai dari terabaikannyaPenggunaan kontrak baku dalam perjanjian antara pelaku usaha (developer) dengan konsumen perumahan banyak menyisakan persoalan hukum. Mulai dari terabaikannya
RIDWANINSTITUTERIDWANINSTITUTE Meskipun UUPPLH tidak secara khusus mengatur pemberian ganti rugi atau restitusi kepada korban pencemaran lingkungan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma)Meskipun UUPPLH tidak secara khusus mengatur pemberian ganti rugi atau restitusi kepada korban pencemaran lingkungan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma)
USUUSU Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam sistem hukum konstitusional, yang memerlukan peningkatan partisipasi pemerintah, legislatif, dan penegakNamun, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam sistem hukum konstitusional, yang memerlukan peningkatan partisipasi pemerintah, legislatif, dan penegak
UMRAHUMRAH Hal ini kontradiktif dengan pengaturan dalam Pasal 14 UU PWP3K yang menyebutkan bahwa Perencanaan RZWP3K merupakan kewenangan Pemerintah Daerah ProvinsiHal ini kontradiktif dengan pengaturan dalam Pasal 14 UU PWP3K yang menyebutkan bahwa Perencanaan RZWP3K merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
Useful /
STIAMISTIAMI Sampel diambil menggunakan teknik random sampling (acak). Teknik pengolahan data dilakukan melalui analisis regresi linier berganda. Hasil analisis statistikSampel diambil menggunakan teknik random sampling (acak). Teknik pengolahan data dilakukan melalui analisis regresi linier berganda. Hasil analisis statistik
BIRCU JOURNALBIRCU JOURNAL Kecerdasan manusia memusatkan kembali pada keterbacaan meta: pengecekan, kritik, dan integrasi konten yang dihasilkan AI dengan wawasan yang tidak dapatKecerdasan manusia memusatkan kembali pada keterbacaan meta: pengecekan, kritik, dan integrasi konten yang dihasilkan AI dengan wawasan yang tidak dapat
USUUSU Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap perempuan marginal, yang mencakup pekerja rumah tangga, pedagangPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap perempuan marginal, yang mencakup pekerja rumah tangga, pedagang
USUUSU Namun, masih ditemukan kendala administratif, keterbatasan pemahaman masyarakat, dan belum optimalnya pemanfaatan sertipikat sebagai instrumen pemberdayaanNamun, masih ditemukan kendala administratif, keterbatasan pemahaman masyarakat, dan belum optimalnya pemanfaatan sertipikat sebagai instrumen pemberdayaan