STIAMISTIAMI

Neraca : Jurnal Akuntansi TerapanNeraca : Jurnal Akuntansi Terapan

Infrastruktur Pendidikan, Penelitian DPRD memiliki fungsi sebagai lembaga pengontrol atau pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, apalagi di bidang pendidikan yang merupakan hal sangat penting sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti bahwa meskipun anggaran pendidikan mencapai 20% dari APBD, yaitu sekitar 180 Milyar namun alokasi dana tersebut belum menyasar prioritas utama. Masih banyak sekolah yang belum fasilitasnya, menunjukkan kurangnya efektivitas dalam pengawasan dan penentuan skala prioritas, serta Keterlambatan Perbaikan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peran DPRD Kabupaten Bekasi dalam Pengawasan Anggaran Dinas Pendidikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pelaksana program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawan Anggaran Pendidikan di oleh DPRD Kabupaten Bekasi belum berjalan efektif. Namun demikian, terdapat beberapa kendala seperti Kurangnya sistem informasi terintegrasi antara DPRD dan Dinas Pendidikan, Rendahnya pelibatan publik secara sistematis (partisipasi masih reaktif, bukan aktif). serta Politik anggaran sering membuat pengawasan tidak objektif atau selektif. dan Solusi untuk mengatasinya adalah dengan Membangun dashboard pengawasan anggaran pendidikan bersama antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat. Membuat forum koordinasi triwulan untuk menyinkronkan realisasi anggaran, serta Meningkatkan pelaksanaan program dan partisipasi publik melalui forum musrenbang, FGD, dan media sosial DPRD dan Memperkuat fungsi sekretariat DPRD sebagai pusat data dan informasi pengawasan.

Hambatan utama meliputi kurangnya sistem informasi terintegrasi, rendahnya partisipasi publik, kurangnya pelatihan teknis bagi anggota DPRD, serta pengaruh politik anggaran yang menurunkan objektivitas pengawasan.Solusi yang diusulkan meliputi pembangunan dashboard pengawasan bersama, pembentukan forum koordinasi triwulan, peningkatan partisipasi publik melalui musrenbang, FGD, dan media sosial, serta penguatan fungsi sekretariat DPRD sebagai pusat data dan informasi pengawasan.

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi (1) bagaimana implementasi dashboard digital yang terintegrasi antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat mempengaruhi transparansi serta akuntabilitas pengawasan anggaran pendidikan, dengan menggunakan pendekatan studi kasus komparatif antar kabupaten yang berbeda tingkat kematangan teknologi informasi, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan dan hambatan operasional pada tingkat lokal. (2) Selanjutnya, diperlukan studi longitudinal selama tiga hingga lima tahun untuk menilai dampak pembentukan forum koordinasi triwulan terhadap percepatan realisasi proyek infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta efektivitas alokasi sumber daya, sambil mengidentifikasi mekanisme penguatan kolaborasi lintas sektor antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat. (3) Selain itu, penelitian kualitatif dapat menyelidiki peran partisipasi publik melalui mekanisme musrenbang, FGD, dan media sosial dalam meningkatkan objektivitas pengawasan, dengan fokus pada persepsi warga, tingkat kepuasan, dan kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan pendidikan, serta mengembangkan model partisipasi yang lebih proaktif dan berkelanjutan. Ketiga arah penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang kuat untuk memperbaiki efektivitas pengawasan anggaran, memperkuat kapasitas legislatif DPRD, dan menumbuhkan tata kelola pendidikan yang lebih responsif serta berbasis data.

Read online
File size345.43 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

ads-block-test