USUUSU
Mahadi: Indonesia Journal of LawMahadi: Indonesia Journal of LawPenelitian ini mengkaji sejauh mana calon gubernur Sumatera Utara mengintegrasikan isu hak dan kesejahteraan perempuan ke dalam agenda kebijakan mereka, dengan perhatian khusus pada perempuan marginal. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan negara untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh warga negara, kenyataannya banyak perempuan dalam kelompok marginal masih mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, peluang ekonomi, serta perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap perempuan marginal, yang mencakup pekerja rumah tangga, pedagang kecil, perempuan penyandang disabilitas, serta ibu rumah tangga dari keluarga berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali harapan perempuan terhadap kebijakan calon gubernur yang berpotensi meningkatkan akses mereka terhadap kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur sosial patriarkal, ketimpangan akses terhadap layanan publik, serta masih maraknya kekerasan berbasis gender merupakan tantangan utama yang dihadapi perempuan marginal di Sumatera Utara. Meskipun terdapat perbaikan secara bertahap dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, kesenjangan yang ada masih cukup signifikan. Platform kebijakan pasangan calon gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution dan Surya menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas strategis, namun belum didukung oleh kerangka implementasi yang jelas. Sebaliknya, agenda kebijakan pasangan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala relatif minim dalam menyoroti isu-isu gender. Penelitian ini menegaskan pentingnya komitmen kebijakan yang lebih konkret, inklusif, dan terukur agar pemberdayaan perempuan dapat menjadi bagian integral dari pembangunan daerah di Sumatera Utara.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesejahteraan dan perlindungan perempuan marginal di Sumatera Utara masih belum cukup teratasi dalam tata kelola pemerintahan lokal dan agenda kebijakan pemilihan gubernur.Meskipun ada jaminan konstitusional dan hukum, hambatan struktural yang berakar pada patriarki, ketimpangan ekonomi, dan kelemahan institusional terus membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, peluang ekonomi, dan perlindungan hukum.Meskipun perempuan merupakan mayoritas pemilih, kebutuhan mereka sering kali hanya ditangani secara simbolis dalam kampanye politik daripada diterjemahkan menjadi komitmen kebijakan yang konkret dan dapat diukur, sehingga memperpanjang marginalisasi pekerja informal, perempuan penyandang disabilitas, dan ibu rumah tangga berpenghasilan rendah.Penelitian ini menekankan bahwa pemberdayaan perempuan harus melampaui retorika menuju kebijakan inklusif yang peka terhadap konteks, didukung oleh kerangka implementasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.Penguatan komitmen politik, kapasitas institusi, dan partisipasi bermakna dari perempuan marginal sangat penting untuk mencapai pembangunan regional yang adil dan berkelanjutan di Sumatera Utara.
Untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan marginal di Sumatera Utara, diperlukan upaya-upaya berikut: 1. Mengembangkan kebijakan yang lebih konkret dan inklusif, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek, termasuk akses ekonomi, perlindungan hukum, pendidikan, dan partisipasi politik. 2. Menantang norma-norma sosial patriarkal dan bias institusional melalui kerangka kebijakan yang peka gender, yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan struktural dan bukan hanya berfokus pada pembangunan kapasitas individu. 3. Mendesain program pemberdayaan dan kesejahteraan yang mempertimbangkan realitas perempuan marginal, seperti pekerja informal, perempuan penyandang disabilitas, dan ibu rumah tangga berpenghasilan rendah, dengan menyediakan pelatihan keterampilan, akses modal mikro, dan bantuan hukum yang efektif. Intervensi ini harus disertai dengan mekanisme tata kelola yang transparan dan struktur pertanggungjawaban yang jelas untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitasnya.
| File size | 338.91 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
USUUSU Di sisi lain, tingginya tingkat pembajakan konten digital mencerminkan lemahnya penegakan hukum hak cipta di ruang digital, yang berdampak pada kerugianDi sisi lain, tingginya tingkat pembajakan konten digital mencerminkan lemahnya penegakan hukum hak cipta di ruang digital, yang berdampak pada kerugian
USUUSU Dominasi pendekatan normatif‑positivistik dalam kajian hukum Indonesia menciptakan kesenjangan yang terus‑menerus antara “hukum di atas kertas danDominasi pendekatan normatif‑positivistik dalam kajian hukum Indonesia menciptakan kesenjangan yang terus‑menerus antara “hukum di atas kertas dan
USUUSU Penelitian ini menggunakan metode empiris yudisial dengan pendekatan deskriptif dan kualitatif, yang melibatkan observasi langsung, analisis dokumen, danPenelitian ini menggunakan metode empiris yudisial dengan pendekatan deskriptif dan kualitatif, yang melibatkan observasi langsung, analisis dokumen, dan
USUUSU Dengan demikian, PTSL berkontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai ekonomi tanah, meskipun memerlukan penguatan aspek pendampingan dan literasiDengan demikian, PTSL berkontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai ekonomi tanah, meskipun memerlukan penguatan aspek pendampingan dan literasi
USUUSU Meskipun pemerintah telah mengupayakan mitigasi fisik seperti jalur evakuasi, kesadaran masyarakat dan aparat mengenai pentingnya pelestarian lingkunganMeskipun pemerintah telah mengupayakan mitigasi fisik seperti jalur evakuasi, kesadaran masyarakat dan aparat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan
USUUSU Dalam perjalanan sejarahnya, umat Islam di Indonesia berperan penting dalam merumuskan dasar negara, termasuk melalui Dewan Konstituante. Berdasarkan PasalDalam perjalanan sejarahnya, umat Islam di Indonesia berperan penting dalam merumuskan dasar negara, termasuk melalui Dewan Konstituante. Berdasarkan Pasal
USUUSU Pemakzulan, yang diatur dalam Pasal 7B UUD 1945, merupakan mekanisme krusial yang dapat dikenakan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tindakPemakzulan, yang diatur dalam Pasal 7B UUD 1945, merupakan mekanisme krusial yang dapat dikenakan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tindak
USUUSU Menarik kembali tuntutan pidana terhadap Valencya dalam sebuah persidangan yang telah memasuki tahap replikasi menimbulkan pro dan kontra, seolah dimulaiMenarik kembali tuntutan pidana terhadap Valencya dalam sebuah persidangan yang telah memasuki tahap replikasi menimbulkan pro dan kontra, seolah dimulai
Useful /
USUUSU Permasalahan utama yang dihadapi adalah bahwa mitra, khususnya pihak sekolah, masih belum melihat diri mereka sebagai bagian dari ekosistem geopark. OlehPermasalahan utama yang dihadapi adalah bahwa mitra, khususnya pihak sekolah, masih belum melihat diri mereka sebagai bagian dari ekosistem geopark. Oleh
USUUSU konservasi sumber daya alam; 4). pelestarian warisan budaya lokal; 5). pertahanan Kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan 6).konservasi sumber daya alam; 4). pelestarian warisan budaya lokal; 5). pertahanan Kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan 6).
USUUSU Berdasarkan pembahasan, tanda tangan digital QR‑Code pada kontrak dapat dinyatakan sah menurut hukum positif di Indonesia.meskipun tanda tangan digitalBerdasarkan pembahasan, tanda tangan digital QR‑Code pada kontrak dapat dinyatakan sah menurut hukum positif di Indonesia.meskipun tanda tangan digital
USUUSU Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yang menganalisis hukum dan norma yang berlaku terkait struktur pemerintahanMetode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yang menganalisis hukum dan norma yang berlaku terkait struktur pemerintahan