USUUSU
Mahadi: Indonesia Journal of LawMahadi: Indonesia Journal of LawNagari Katapiang menghadapi risiko tinggi terhadap bencana tsunami, mengingat lokasinya yang berada di jalur subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Mayoritas penduduk Nagari Katapiang bergantung pada sektor perikanan dan pertanian, yang membuat mereka rentan terhadap dampak tsunami, terutama bila infrastruktur dan mata pencaharian telah rusak. Meskipun pemerintah telah mengupayakan mitigasi fisik seperti jalur evakuasi, kesadaran masyarakat dan aparat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari mitigasi bencana masih rendah. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pendekatan berbasis ekosistem, seperti penanaman mangrove yang dapat berfungsi sebagai pelindung alami terhadap tsunami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya mitigasi bencana tsunami di Nagari Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman, melalui pendekatan eco-action dan partisipasi masyarakat. Penelitian menggunakan metode studi literatur, dengan sumber data berupa jurnal, laporan kegiatan, artikel berita, serta dokumen organisasi lokal seperti JEMARI Sakato dan publikasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Mitigasi berbasis eco-action melalui penanaman dan perawatan hutan mangrove dinilai potensial untuk memperkuat perlindungan pesisir terhadap tsunami, sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan dan pemberdayaan ekonomi warga. Kombinasi antara pendekatan ekologis dan partisipatif ini dinilai relevan dan diperlukan sebagai strategi adaptif berbasis lokal dalam membangun ketangguhan Nagari Katapiang terhadap bencana.
The eco-action program as a disaster mitigation approach in coastal areas such as Nagari Katapiang has great potential to reduce disaster risks while increasing social and ecological resilience of the community.The success of this program is highly dependent on the active involvement of the community in every stage, from planning, implementation, to maintenance of environmental activities such as mangrove planting and coastal area management.To make the program a success, a comprehensive and sustainable strategy is needed.Education and increasing public awareness are crucial initial steps, followed by strengthening the capacity of local institutions such as KSB and coastal community groups.Support from village government policies, multi-party partnerships, and monitoring and evaluation systems involving residents will strengthen the effectiveness and sustainability of the program.Thus, eco-action is not only a physical activity, but also builds a strong disaster awareness culture among the Katapiang community.
Untuk meningkatkan keberhasilan program mitigasi bencana di Nagari Katapiang, diperlukan strategi komprehensif dan berkelanjutan. Langkah awal yang krusial adalah pendidikan dan peningkatan kesadaran publik, diikuti dengan penguatan kapasitas institusi lokal seperti KSB dan kelompok masyarakat pesisir. Dukungan dari kebijakan pemerintah desa, kemitraan multi-pihak, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang melibatkan warga akan memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program. Dengan demikian, pendekatan eco-action tidak hanya berupa aktivitas fisik, tetapi juga membangun budaya kesadaran bencana yang kuat di kalangan masyarakat Katapiang. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari mitigasi bencana. Pendidikan dan sosialisasi tentang peran ekosistem pesisir, seperti mangrove, dalam mengurangi risiko bencana harus dilakukan secara rutin dan menggunakan media yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan lansia. Kegiatan seperti pelatihan, sekolah lapangan, dan simulasi bencana berbasis lingkungan dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan kesadaran ini. Penguatan kapasitas kelompok masyarakat lokal, seperti KSB, kelompok petani, dan organisasi pemuda, juga perlu difasilitasi melalui pelatihan teknis dalam penanaman dan perawatan mangrove, teknik mitigasi berbasis alam (eco-DRR), serta manajemen program berbasis masyarakat. Kelompok-kelompok ini dapat terlibat sebagai pelaksana dan pengawas aktivitas eco-action. Dukungan kebijakan lokal, seperti peraturan desa yang mendorong pelestarian lingkungan dan keterlibatan warga dalam aktivitas mitigasi, juga diperlukan. Pemerintah desa dapat memberikan insentif atau penghargaan bagi warga atau kelompok yang aktif dalam melindungi kawasan pesisir. Kemitraan multi-pihak, termasuk kerja sama antara pemerintah desa, BPBD Kota Pariaman, organisasi non-pemerintah seperti JEMARI Sakato, dan institusi pendidikan, juga sangat penting untuk memperkuat aspek teknis, pendanaan, dan keberlanjutan program. Pemantauan dan evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk menilai efektivitas program, mendeteksi hambatan di lapangan, dan melakukan perbaikan strategi. Melibatkan warga dalam proses evaluasi juga akan meningkatkan rasa kepemilikan mereka terhadap program.
| File size | 429.47 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
USUUSU Kesimpulannya, neoliberal workfare governance memperkuat ketimpangan bagi penyandang disabilitas. Perlu dilakukan perubahan menyeluruh untuk membongkarKesimpulannya, neoliberal workfare governance memperkuat ketimpangan bagi penyandang disabilitas. Perlu dilakukan perubahan menyeluruh untuk membongkar
ACEHPROVACEHPROV Untuk membandingkan efektivitas program rehabilitasi jantung terpusat dengan program rehabilitasi jantung mandiri terhadap kapasitas fungsional pasienUntuk membandingkan efektivitas program rehabilitasi jantung terpusat dengan program rehabilitasi jantung mandiri terhadap kapasitas fungsional pasien
USUUSU Permasalahan utama yang dihadapi adalah bahwa mitra, khususnya pihak sekolah, masih belum melihat diri mereka sebagai bagian dari ekosistem geopark. OlehPermasalahan utama yang dihadapi adalah bahwa mitra, khususnya pihak sekolah, masih belum melihat diri mereka sebagai bagian dari ekosistem geopark. Oleh
USUUSU Keterlibatan pemerintah juga penting untuk memastikan kepatuhan dan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa. Kesimpulannya, pembentukan kerangka hukumKeterlibatan pemerintah juga penting untuk memastikan kepatuhan dan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa. Kesimpulannya, pembentukan kerangka hukum
ITSCIENCEITSCIENCE 157 kasus di Puskesmas Karang Raja. Penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional dan sampel 99 pasien di wilayah tersebut menemukan157 kasus di Puskesmas Karang Raja. Penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional dan sampel 99 pasien di wilayah tersebut menemukan
USUUSU Beberapa hambatan meliputi inkonsistensi antara undang‑undang, kompleksitas proses legislasi, dan campur tangan politik yang dapat mengganggu independensiBeberapa hambatan meliputi inkonsistensi antara undang‑undang, kompleksitas proses legislasi, dan campur tangan politik yang dapat mengganggu independensi
USUUSU Program pendidikan hukum berbasis film dan podcast memainkan peran penting dalam mempromosikan kesadaran hukum. Proses transformasi digital yang cepatProgram pendidikan hukum berbasis film dan podcast memainkan peran penting dalam mempromosikan kesadaran hukum. Proses transformasi digital yang cepat
USUUSU Adapun penelitian ini membahas tentang peran hukum terhadap praktik inside trading dalam pasar modal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiAdapun penelitian ini membahas tentang peran hukum terhadap praktik inside trading dalam pasar modal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Useful /
ITSCIENCEITSCIENCE Physical frailty pada lansia merupakan kondisi klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi fisik yang berdampak pada berkurangnya kemampuan melakukanPhysical frailty pada lansia merupakan kondisi klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi fisik yang berdampak pada berkurangnya kemampuan melakukan
ITSCIENCEITSCIENCE These findings imply that dividend distribution alone does not guarantee investor interest, as investors tend to prioritize fundamental and long-term companyThese findings imply that dividend distribution alone does not guarantee investor interest, as investors tend to prioritize fundamental and long-term company
USUUSU Fokus utama kajian ini mencakup isu tenurial (hak atas lahan dan akses sumber daya), tumpang tindih dan disharmonisasi regulasi antar sektor, serta rendahnyaFokus utama kajian ini mencakup isu tenurial (hak atas lahan dan akses sumber daya), tumpang tindih dan disharmonisasi regulasi antar sektor, serta rendahnya
USUUSU Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yang menganalisis hukum dan norma yang berlaku terkait struktur pemerintahanMetode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yang menganalisis hukum dan norma yang berlaku terkait struktur pemerintahan