USUUSU
Mahadi: Indonesia Journal of LawMahadi: Indonesia Journal of LawPemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas bantuan dengan prinsip otonomi yang paling luas dalam sistem dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, beberapa daerah otonom memiliki keunikan masing-masing, contohnya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas bantuan dengan prinsip ekonomi yang paling luas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yang menganalisis hukum dan norma yang berlaku terkait struktur pemerintahan daerah dan sistem pemilihan.
Sistem pemerintahan DKI Jakarta beroperasi dalam kerangka konstitusi Indonesia, dengan gubernur dan wakil gubernur memimpin serta DPRD sebagai badan legislatif, dan mencakup lembaga peradilan serta unit administratif.Karena status khusus sebagai ibu kota, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota/kabupaten melalui penguatan lembaga teknis daerah dalam perencanaan spasial internal dan kerja sama antar‑regional dengan Jawa Barat dan Banten.Selain itu, transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah harus ditingkatkan melalui pelaporan rutin, yang akan memperkuat efektivitas sistem pemerintahan DKI Jakarta.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi implementasi kebijakan otonomi DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan survei lapangan untuk mengukur efektivitas koordinasi antar‑instansi teknis daerah, mengidentifikasi hambatan praktis yang belum terjangkau oleh analisis normatif semata. Selain itu, studi komparatif antara DKI Jakarta dan provinsi lain yang memiliki otonomi khusus, seperti Aceh atau Papua, dapat memberikan wawasan tentang variasi mekanisme pemilihan kepala daerah dan dampaknya terhadap akuntabilitas publik, serta menguji hipotesis bahwa sistem pemilihan tidak langsung meningkatkan transparansi keuangan. Akhirnya, penelitian longitudinal mengenai dampak regulasi perencanaan spasial internal terhadap kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di wilayah DKI Jakarta dapat menilai kontribusi kebijakan ruang terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan menelaah data statistik tahun‑ke‑tahun serta wawancara pemangku kepentingan.
| File size | 285.34 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
GREENPUBGREENPUB Hasil penelitian menunjukkan bahwa status setingkat provinsi yang disematkan pada Ibu Kota Nusantara tidak sepenuhnya memenuhi kriteria materiil provinsiHasil penelitian menunjukkan bahwa status setingkat provinsi yang disematkan pada Ibu Kota Nusantara tidak sepenuhnya memenuhi kriteria materiil provinsi
USUUSU Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan negara untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh warga negara, kenyataannyaMeskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan negara untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh warga negara, kenyataannya
USUUSU Pertama, dalam jangka pendek, pengetahuan tradisional harus dilindungi oleh sistem inventarisasi/dokumentasi pengetahuan tradisional yang tidak hanya berfungsiPertama, dalam jangka pendek, pengetahuan tradisional harus dilindungi oleh sistem inventarisasi/dokumentasi pengetahuan tradisional yang tidak hanya berfungsi
USUUSU Kesimpulannya, jumlah partai politik Islam mengalami penurunan dan semakin sedikit partai yang secara eksplisit menonjolkan ideologi Islam pada PemiluKesimpulannya, jumlah partai politik Islam mengalami penurunan dan semakin sedikit partai yang secara eksplisit menonjolkan ideologi Islam pada Pemilu
USUUSU Kebijakan tata ruang merupakan instrument utama dalam rangka menciptakan penggunaan ruang-ruang yang ada di Indonesia, mulai dari tingkat pemerintah pusat,Kebijakan tata ruang merupakan instrument utama dalam rangka menciptakan penggunaan ruang-ruang yang ada di Indonesia, mulai dari tingkat pemerintah pusat,
USUUSU Mengingat luasnya kekuasaan presiden, penting untuk menganalisis lebih lanjut tindak pidana sebagai alasan impeachment. Penelitian ini menggunakan pendekatanMengingat luasnya kekuasaan presiden, penting untuk menganalisis lebih lanjut tindak pidana sebagai alasan impeachment. Penelitian ini menggunakan pendekatan
USUUSU Perdagangan karbon telah muncul sebagai alat inovatif untuk mengurangi dampak perubahan iklim sambil mendukung pembangunan berkelanjutan. Fokus pada kehutananPerdagangan karbon telah muncul sebagai alat inovatif untuk mengurangi dampak perubahan iklim sambil mendukung pembangunan berkelanjutan. Fokus pada kehutanan
USUUSU Penelitian ini mengidentifikasi faktor‑faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Faktor‑faktor tersebutPenelitian ini mengidentifikasi faktor‑faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Faktor‑faktor tersebut
Useful /
GREENPUBGREENPUB Masih ada kecenderungan menggunakan pendekatan keamanan represif. Di sisi lain, tindakan anarkis seperti pemblokiran jalan di Bima dan perusakan fasilitasMasih ada kecenderungan menggunakan pendekatan keamanan represif. Di sisi lain, tindakan anarkis seperti pemblokiran jalan di Bima dan perusakan fasilitas
GREENPUBGREENPUB Selain itu, perda ini juga memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan pungutan liar yang selama ini menjadi hambatan dalam investasi. Namun demikian,Selain itu, perda ini juga memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan pungutan liar yang selama ini menjadi hambatan dalam investasi. Namun demikian,
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Dengan menganalisis berbagai karya ilmiah, penelitian mengidentifikasi bahwa transformasi inovasi bukanlah progresi linier, tetapi sistem yang kompleksDengan menganalisis berbagai karya ilmiah, penelitian mengidentifikasi bahwa transformasi inovasi bukanlah progresi linier, tetapi sistem yang kompleks
USUUSU Perkembangan budaya hukum erat kaitannya dengan reformasi hukum yang signifikan, yang berakar pada peran institusi hukum dalam masyarakat. Budaya hukum,Perkembangan budaya hukum erat kaitannya dengan reformasi hukum yang signifikan, yang berakar pada peran institusi hukum dalam masyarakat. Budaya hukum,