Publisher

GREENPUBGREENPUB

Journal Jurnal Ilmu MultidisiplinJurnal Ilmu Multidisiplin Abstract

Aksi unjuk rasa merupakan pilar penting dalam demokrasi modern sebagai saluran aspirasi publik dan kontrol sosial. Namun, pelaksanaannya menimbulkan ketegangan antara hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapat dengan kewajiban negara menjaga ketertiban umum. Artikel ini menganalisis batas-batas konstitusionalitas demonstrasi di Indonesia dengan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana jaminan dan batasan hak berpendapat dalam hukum positif Indonesia. Kedua, bagaimana praktik penegakan hukum terhadap unjuk rasa baik yang represif dari aparat maupun anarkis dari peserta aksi. Dengan pendekatan normatif-yuridis, artikel ini menemukan bahwa Pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945 menjamin kebebasan berpendapat, namun Pasal 28J ayat 2 memberikan landasan pembatasan yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 271/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa Pasal 256 KUHP baru bersifat kumulatif, sehingga ketiadaan pemberitahuan tidak serta-merta dapat dipidana tanpa adanya keonaran riil. Praktik lapangan dalam unjuk rasa Peringatan Darurat Agustus 2024 menunjukkan tindakan represif berlebihan dari aparat kepolisian. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap aksi anarkis memiliki legitimasi yuridis yang kuat. Artikel ini merekomendasikan pedoman interpretasi objektif unsur keonaran, reformasi paradigma pengamanan Polri, serta penguatan budaya demokrasi yang bertanggung jawab.

Conclusion

Konstitusionalitas aksi unjuk rasa di Indonesia bertumpu pada keseimbangan antara hak asasi manusia untuk bersuara dalam Pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945 dan kewajiban negara menegakkan ketertiban umum dalam Pasal 28J ayat 2 UUD NRI 1945.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 271/PUU-XXIII/2025 memberikan interpretasi penting bahwa Pasal 256 KUHP baru bersifat kumulatif, sehingga pidana tidak dapat dijatuhkan semata-mata karena ketiadaan pemberitahuan tanpa keonaran riil.Pemberitahuan administratif harus ditempatkan sebagai koordinasi preventif untuk keselamatan massa aksi, bukan rezim perizinan terselubung.Namun, penegakan hukum di lapangan menunjukkan kesenjangan lebar.Tindakan represif aparat dalam unjuk rasa Peringatan Darurat Agustus 2024 membuktikan bahwa prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas belum terinternalisasi dalam kultur kepolisian.Masih ada kecenderungan menggunakan pendekatan keamanan represif.Di sisi lain, tindakan anarkis seperti pemblokiran jalan di Bima dan perusakan fasilitas dalam aksi Jogja Memanggil menegaskan bahwa pembatasan pidana tetap memiliki legitimasi yuridis untuk melindungi hak kolektif masyarakat non-peserta aksi.Untuk mewujudkan keseimbangan ideal di masa depan, direkomendasikan beberapa langkah.Pertama, mentalitas aparat saat bertugas di lapangan saat demo harus terkontrol sehingga indikator objektif frasa mengganggu kepentingan umum dan keonaran dalam Pasal 256 KUHP baru tidak subyektif dilakukan.Kedua, reformasi paradigma pengamanan Polri dari pendekatan represif-keamanan menuju fasilitasi hak demokratis sesuai standar HAM internasional.Ketiga, penegakan akuntabilitas hukum yang sungguh-sungguh terhadap setiap tindakan brutalitas aparat melalui sistem peradilan pidana umum yang transparan.Keempat, penguatan budaya demokrasi yang bertanggung jawab di kalangan masyarakat sipil dan mahasiswa dengan mengedepankan adab berdemonstrasi yang mematuhi hukum negara.

Future Research

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk fokus pada pengembangan pedoman interpretasi objektif unsur keonaran dalam Pasal 256 KUHP baru. Pedoman ini dapat menjadi panduan praktis bagi aparat kepolisian dalam menilai apakah sebuah aksi unjuk rasa telah memenuhi unsur keonaran atau tidak. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam tentang reformasi paradigma pengamanan Polri, khususnya dalam hal penggunaan kekuatan dan peralatan pengamanan. Kajian ini dapat mengeksplorasi alternatif pendekatan yang lebih sesuai dengan standar HAM internasional dan prinsip-prinsip demokrasi. Terakhir, penelitian tentang penguatan budaya demokrasi yang bertanggung jawab dapat dilakukan dengan fokus pada pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai demokrasi di kalangan masyarakat sipil dan mahasiswa. Penelitian ini dapat mengeksplorasi strategi-strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi sipil dalam proses demokrasi.

References

1. Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025) | Jurnal Ilmu Multidisiplin.... doi.org/10.38035/jim.v4i4Vol 4 No 4 2025 Jurnal Ilmu Multidisplin Oktober November 2025 Jurnal Ilmu Multidisiplin doi 10 38035 jim v4i4

Metadata

File size	263.67 KB
Pages	11
DMCA	Report