UIAUIA
VERITASVERITASPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih belum konsisten dengan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam teori hukum Gustav Radbruch dan Hans Kelsen. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya harmonisasi antara norma hukum positif dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang menegaskan batas tanggung jawab korporasi dan pengurusnya, serta memastikan keseragaman penerapan hukum guna mewujudkan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Berdasarkan hasil kajian, penerapan prinsip kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi belum terwujud secara optimal.Ketidaktegasan norma dan inkonsistensi penegakan hukum menjadi kendala utama.Diperlukan reformulasi norma hukum, penguatan pedoman pembuktian, penerapan sanksi yang proporsional, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mewujudkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang adil, efektif, dan konsisten.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan, terdapat beberapa arah studi yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas model pertanggungjawaban pidana korporasi yang berbeda (identification theory, vicarious liability, corporate culture model) dalam konteks Indonesia, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari sistem hukum dan budaya bisnis di negara ini. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan korporasi terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta bagaimana indikator-indikator tersebut dapat diintegrasikan ke dalam proses pembuktian kesalahan korporasi di pengadilan. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana peran serta masyarakat sipil dan media dapat ditingkatkan dalam mengawasi dan mengkritisi praktik-praktik korporasi yang berpotensi melanggar hukum, serta bagaimana informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pemberantasan korupsi korporasi di Indonesia, serta merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas korporasi.
| File size | 248.18 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Implementasi Program Desa Antikorupsi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi tantangan berupa hasil yang tidak seragam di berbagaiImplementasi Program Desa Antikorupsi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi tantangan berupa hasil yang tidak seragam di berbagai
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Strategi dalam upaya menciptakan kebijakan yang efektif dan memberantas korupsi adalah dengan mengintegrasikan pendekatan preventif, represif, dan kolaboratif.Strategi dalam upaya menciptakan kebijakan yang efektif dan memberantas korupsi adalah dengan mengintegrasikan pendekatan preventif, represif, dan kolaboratif.
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks terhadap pasal-pasal dalam undang-undang, dilengkapi dengan kajian data sekunderPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks terhadap pasal-pasal dalam undang-undang, dilengkapi dengan kajian data sekunder
NEOLECTURANEOLECTURA Pemberian atau janji kepada seseorang dengan maksud memengaruhi orang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang bertentangan denganPemberian atau janji kepada seseorang dengan maksud memengaruhi orang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang bertentangan dengan
NEOLECTURANEOLECTURA Upaya penegakan hukum terhadap korupsi telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaUpaya penegakan hukum terhadap korupsi telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
UINGUSDURUINGUSDUR Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam, terutama dalam konsep hukum dan sanksi, relevan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam, terutama dalam konsep hukum dan sanksi, relevan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
JURNALKUJURNALKU Rujukan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dilakukan analisis dengan cara penafsiranRujukan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dilakukan analisis dengan cara penafsiran
JURNALKUJURNALKU Sedangkan Penduduk Urban berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Hasil moderasi Pengendalian Korupsi memperlemah pengaruh Foreign Direct InvestmentSedangkan Penduduk Urban berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Hasil moderasi Pengendalian Korupsi memperlemah pengaruh Foreign Direct Investment
Useful /
UIAUIA Terdapat perbedaan pengaturan penjara dibandingkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tiada norma pidana penjaraTerdapat perbedaan pengaturan penjara dibandingkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tiada norma pidana penjara
UIAUIA Media kerap merancang judul dengan sentuhan provokatif untuk memicu perdebatan demi meningkatkan jumlah pembaca. Metode penelitian yang digunakan adalahMedia kerap merancang judul dengan sentuhan provokatif untuk memicu perdebatan demi meningkatkan jumlah pembaca. Metode penelitian yang digunakan adalah
NEOLECTURANEOLECTURA Perkembangan usaha waralaba yang pesat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Franchise merupakan salah satu usaha yang menjanjikan dan digemariPerkembangan usaha waralaba yang pesat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Franchise merupakan salah satu usaha yang menjanjikan dan digemari
NEOLECTURANEOLECTURA Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakanDalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan