UIAUIA
VERITASVERITASPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih belum konsisten dengan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam teori hukum Gustav Radbruch dan Hans Kelsen. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya harmonisasi antara norma hukum positif dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang menegaskan batas tanggung jawab korporasi dan pengurusnya, serta memastikan keseragaman penerapan hukum guna mewujudkan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Berdasarkan hasil kajian, penerapan prinsip kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi belum terwujud secara optimal.Ketidaktegasan norma dan inkonsistensi penegakan hukum menjadi kendala utama.Diperlukan reformulasi norma hukum, penguatan pedoman pembuktian, penerapan sanksi yang proporsional, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mewujudkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang adil, efektif, dan konsisten.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan, terdapat beberapa arah studi yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas model pertanggungjawaban pidana korporasi yang berbeda (identification theory, vicarious liability, corporate culture model) dalam konteks Indonesia, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari sistem hukum dan budaya bisnis di negara ini. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan korporasi terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta bagaimana indikator-indikator tersebut dapat diintegrasikan ke dalam proses pembuktian kesalahan korporasi di pengadilan. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana peran serta masyarakat sipil dan media dapat ditingkatkan dalam mengawasi dan mengkritisi praktik-praktik korporasi yang berpotensi melanggar hukum, serta bagaimana informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pemberantasan korupsi korporasi di Indonesia, serta merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas korporasi.
| File size | 248.18 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Oleh karena itu, ke depan, pendekatan penal yang mengedepankan mediasi serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai etika komunikasi dan penyelesaianOleh karena itu, ke depan, pendekatan penal yang mengedepankan mediasi serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai etika komunikasi dan penyelesaian
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Ketiadaan undang-undang khusus, dominasi politik dalam pengangkatan pejabat, dan belum optimalnya sistem transparansi dan pengawasan, menjadi hambatanKetiadaan undang-undang khusus, dominasi politik dalam pengangkatan pejabat, dan belum optimalnya sistem transparansi dan pengawasan, menjadi hambatan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Konflik sosial di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan berakar dari berbagai faktor seperti perbedaan etnis, agama, politik, dan ekonomi. PemerintahKonflik sosial di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan berakar dari berbagai faktor seperti perbedaan etnis, agama, politik, dan ekonomi. Pemerintah
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Mengingat agar sejalan juga dengan capaian dari konsep jalur khusus yang dapat memberikan keefektifan dalam penyelesaian perkara pidana. Pengaturan jalurMengingat agar sejalan juga dengan capaian dari konsep jalur khusus yang dapat memberikan keefektifan dalam penyelesaian perkara pidana. Pengaturan jalur
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkanPenelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan
UNIPASBYUNIPASBY Kedungkendo Indah menerapkan laporan keuangan yang sederhana. Kedungkendo Indah dalam menerapkan SAK EMKM kedalam proses laporan keuangannya, diantaranyaKedungkendo Indah menerapkan laporan keuangan yang sederhana. Kedungkendo Indah dalam menerapkan SAK EMKM kedalam proses laporan keuangannya, diantaranya
JSSSJSSS Terkadang, banyak siswa yang tidak salat jika tidak diperintah, dan masih terdapat banyak kekurangan lain. Tidak jarang siswa yang di rumah dan di sekolahTerkadang, banyak siswa yang tidak salat jika tidak diperintah, dan masih terdapat banyak kekurangan lain. Tidak jarang siswa yang di rumah dan di sekolah
JSSSJSSS Sedangkan solusi dan upaya perbaikan di masa depan di ketiga Madrasah tersebut telah dilakukan. Namun, perbedaan di Kemenag yaitu dengan mensosialisasikanSedangkan solusi dan upaya perbaikan di masa depan di ketiga Madrasah tersebut telah dilakukan. Namun, perbedaan di Kemenag yaitu dengan mensosialisasikan
Useful /
UIAUIA Terdapat perbedaan pengaturan penjara dibandingkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tiada norma pidana penjaraTerdapat perbedaan pengaturan penjara dibandingkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tiada norma pidana penjara
UMGUMG Pada data program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ditemukan sebuah fenomena masalah terkait tidak adanya tindak lanjut dikarenakan masih terhambatPada data program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ditemukan sebuah fenomena masalah terkait tidak adanya tindak lanjut dikarenakan masih terhambat
JSSSJSSS Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai OPD Kabupaten Pegunungan Bintang yang secara rutin melakukan tugas inspeksi dan memiliki latar belakang pendidikanPopulasi dalam penelitian ini adalah pegawai OPD Kabupaten Pegunungan Bintang yang secara rutin melakukan tugas inspeksi dan memiliki latar belakang pendidikan
JSSSJSSS Yang dikembangkan melalui proses triangulasi. Temuan penelitian Media Pembelajaran Manajemen Audio Visual dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PAI.Yang dikembangkan melalui proses triangulasi. Temuan penelitian Media Pembelajaran Manajemen Audio Visual dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PAI.