LOCUSMEDIALOCUSMEDIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu HukumLocus: Jurnal Konsep Ilmu HukumPenelitian ini membahas peran Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi praktik pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Medan. Fokus utama diarahkan pada bagaimana Ombudsman merespon laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan lapangan, serta mengeluarkan rekomendasi untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Ombudsman telah menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh minimnya tindak lanjut instansi dan terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya sebagai penerima layanan publik.
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara memegang peran strategis dalam mengawasi pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Medan, aktif melakukan pengawasan terhadap maladministrasi.Meskipun demikian, efektivitas pengawasan ini masih terkendala oleh minimnya tindak lanjut rekomendasi instansi, keterbatasan sumber daya Ombudsman, serta rendahnya literasi hukum masyarakat.Untuk mengoptimalkan peran Ombudsman, diperlukan penguatan menyeluruh meliputi edukasi publik, sistem respons cepat Kantor Pertanahan, dukungan pemerintah, dan sinergi antarlembaga pengawas demi mewujudkan pelayanan pertanahan yang bersih dan berkeadilan.
Ke depan, ada beberapa arah penelitian menarik untuk memperkuat peran pengawasan Ombudsman. Pertama, penting untuk meneliti lebih jauh faktor-faktor apa saja yang paling memengaruhi keberhasilan instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman. Apakah sistem penghargaan atau sanksi dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan instansi dalam memperbaiki maladministrasi yang ditemukan? Penelitian ini bisa menganalisis berbagai instansi untuk menemukan pola dan praktik terbaik. Kedua, perlu dikaji strategi edukasi publik yang paling efektif agar masyarakat lebih memahami hak-hak mereka sebagai penerima layanan dan bagaimana cara melaporkan maladministrasi. Misalnya, studi perbandingan antara kampanye di media sosial, lokakarya komunitas, atau aplikasi seluler dalam meningkatkan literasi hukum warga. Hal ini akan membantu Ombudsman merancang program edukasi yang lebih tepat sasaran, mengingat kendala pemahaman masyarakat yang masih rendah. Ketiga, inovasi teknologi menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi pengawasan. Bagaimana pengembangan platform digital terintegrasi untuk pengaduan, pemantauan status laporan, hingga analisis data besar (big data) dapat mendukung kerja Ombudsman? Ini dapat membantu mempercepat proses investigasi, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tren maladministrasi, serta memudahkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain seperti Inspektorat dan Kejaksaan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih transparan, responsif, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
| File size | 332.34 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
INDO INTELLECTUALINDO INTELLECTUAL Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum pendidikan Islam merupakan kunci untuk membangunOleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum pendidikan Islam merupakan kunci untuk membangun
STAK PESATSTAK PESAT Temuan ini menegaskan bahwa pelatihan manajemen konflik dapat membantu siswa mengembangkan strategi komunikasi, negosiasi, dan resolusi konflik yang lebihTemuan ini menegaskan bahwa pelatihan manajemen konflik dapat membantu siswa mengembangkan strategi komunikasi, negosiasi, dan resolusi konflik yang lebih
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Therefore, the concept of mediation is needed to reduce the problem of the accumulation of cases that occur at the religious court level, in terms of theTherefore, the concept of mediation is needed to reduce the problem of the accumulation of cases that occur at the religious court level, in terms of the
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Meski secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum, praktik administrasi pemerintahan masih kerap menyimpang dari asas legalitas, akuntabilitas,Meski secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum, praktik administrasi pemerintahan masih kerap menyimpang dari asas legalitas, akuntabilitas,
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Oleh karena itu, ke depan, pendekatan penal yang mengedepankan mediasi serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai etika komunikasi dan penyelesaianOleh karena itu, ke depan, pendekatan penal yang mengedepankan mediasi serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai etika komunikasi dan penyelesaian
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Tumpang tindih norma tentang status penyelenggara negara, definisi kerugian negara, serta pembatasan audit oleh BPK, merupakan celah-celah yang sewaktu-waktuTumpang tindih norma tentang status penyelenggara negara, definisi kerugian negara, serta pembatasan audit oleh BPK, merupakan celah-celah yang sewaktu-waktu
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Konflik sosial di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan berakar dari berbagai faktor seperti perbedaan etnis, agama, politik, dan ekonomi. PemerintahKonflik sosial di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan berakar dari berbagai faktor seperti perbedaan etnis, agama, politik, dan ekonomi. Pemerintah
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Pelaku usaha menjadi fokus kajian ini, yang mengkaji tentang konsekuensi OSS berbasis elektronik. Dengan tujuan untuk memudahkan operasional perusahaanPelaku usaha menjadi fokus kajian ini, yang mengkaji tentang konsekuensi OSS berbasis elektronik. Dengan tujuan untuk memudahkan operasional perusahaan
Useful /
IKIP SILIWANGIIKIP SILIWANGI Data dikumpulkan melalui kegiatan kerja, wawancara siswa, dan tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembar kerja digital valid, praktis, dan efektifData dikumpulkan melalui kegiatan kerja, wawancara siswa, dan tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembar kerja digital valid, praktis, dan efektif
UKRIDAUKRIDA Namun, uji lanjut menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok kontrol positif dengan kelompok profilaksis (p = 0,435) atau terapi (p = 0,397).Namun, uji lanjut menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok kontrol positif dengan kelompok profilaksis (p = 0,435) atau terapi (p = 0,397).
STAK PESATSTAK PESAT Implementasi MSK 1 di lebih banyak gereja lokal dapat memperkuat regenerasi iman Kristen dan pertumbuhan jemaat secara berkelanjutan. Kegiatan pemuridanImplementasi MSK 1 di lebih banyak gereja lokal dapat memperkuat regenerasi iman Kristen dan pertumbuhan jemaat secara berkelanjutan. Kegiatan pemuridan
DPRDPR Terbukti hanya melakukan review RTRW Provinsi Bengkulu tanpa melakukan penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang. Di sisi lain, audit tata ruangTerbukti hanya melakukan review RTRW Provinsi Bengkulu tanpa melakukan penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang. Di sisi lain, audit tata ruang