LOCUSMEDIALOCUSMEDIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu HukumLocus: Jurnal Konsep Ilmu HukumPenelitian ini membahas peran Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi praktik pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Medan. Fokus utama diarahkan pada bagaimana Ombudsman merespon laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan lapangan, serta mengeluarkan rekomendasi untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Ombudsman telah menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh minimnya tindak lanjut instansi dan terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya sebagai penerima layanan publik.
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara memegang peran strategis dalam mengawasi pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Medan, aktif melakukan pengawasan terhadap maladministrasi.Meskipun demikian, efektivitas pengawasan ini masih terkendala oleh minimnya tindak lanjut rekomendasi instansi, keterbatasan sumber daya Ombudsman, serta rendahnya literasi hukum masyarakat.Untuk mengoptimalkan peran Ombudsman, diperlukan penguatan menyeluruh meliputi edukasi publik, sistem respons cepat Kantor Pertanahan, dukungan pemerintah, dan sinergi antarlembaga pengawas demi mewujudkan pelayanan pertanahan yang bersih dan berkeadilan.
Ke depan, ada beberapa arah penelitian menarik untuk memperkuat peran pengawasan Ombudsman. Pertama, penting untuk meneliti lebih jauh faktor-faktor apa saja yang paling memengaruhi keberhasilan instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman. Apakah sistem penghargaan atau sanksi dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan instansi dalam memperbaiki maladministrasi yang ditemukan? Penelitian ini bisa menganalisis berbagai instansi untuk menemukan pola dan praktik terbaik. Kedua, perlu dikaji strategi edukasi publik yang paling efektif agar masyarakat lebih memahami hak-hak mereka sebagai penerima layanan dan bagaimana cara melaporkan maladministrasi. Misalnya, studi perbandingan antara kampanye di media sosial, lokakarya komunitas, atau aplikasi seluler dalam meningkatkan literasi hukum warga. Hal ini akan membantu Ombudsman merancang program edukasi yang lebih tepat sasaran, mengingat kendala pemahaman masyarakat yang masih rendah. Ketiga, inovasi teknologi menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi pengawasan. Bagaimana pengembangan platform digital terintegrasi untuk pengaduan, pemantauan status laporan, hingga analisis data besar (big data) dapat mendukung kerja Ombudsman? Ini dapat membantu mempercepat proses investigasi, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tren maladministrasi, serta memudahkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain seperti Inspektorat dan Kejaksaan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih transparan, responsif, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
| File size | 332.34 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
MAHADALYALFITHRAHMAHADALYALFITHRAH konsekuensi negatif memperlakukan tetangga dengan buruk, manfaat positif memperlakukan tetangga dengan baik, serta pentingnya interaksi yang baik termasukkonsekuensi negatif memperlakukan tetangga dengan buruk, manfaat positif memperlakukan tetangga dengan baik, serta pentingnya interaksi yang baik termasuk
UMSJUMSJ Selain sebagai pengajar, beliau juga menjadi teladan dalam akhlak, kepemimpinan, dan penyelesaian konflik. Penanganan terhadap kasus bullying dilakukanSelain sebagai pengajar, beliau juga menjadi teladan dalam akhlak, kepemimpinan, dan penyelesaian konflik. Penanganan terhadap kasus bullying dilakukan
MUTIARAHATIMOESLEMMUTIARAHATIMOESLEM Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tersebut menunjukkan berbagai perilaku maladaptif yang disebabkan oleh pola asuh yang kurang optimal dan pengabaianHasil penelitian menunjukkan bahwa anak tersebut menunjukkan berbagai perilaku maladaptif yang disebabkan oleh pola asuh yang kurang optimal dan pengabaian
UntikaUntika Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnyaTemuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnya
UntikaUntika Dalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. BerlakunyaDalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Berlakunya
UntikaUntika (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai melalui tahapan pembinaan sampai penindakan dengan melibatkan BKPSDM, Inspektorat,(3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai melalui tahapan pembinaan sampai penindakan dengan melibatkan BKPSDM, Inspektorat,
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum dari perjanjian nominee dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS, serta konsekuensiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum dari perjanjian nominee dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS, serta konsekuensi
UntikaUntika Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuanKemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuan
Useful /
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Putusan ini juga menekankan kewajiban pengadilan untuk menerapkan prinsip audi et alteram partem dan ultra petitum partium dalam proses pemeriksaan perkara.Putusan ini juga menekankan kewajiban pengadilan untuk menerapkan prinsip audi et alteram partem dan ultra petitum partium dalam proses pemeriksaan perkara.
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Kemudian dalam penegakan hukumnya, diharapkan dalam pengaturannya nanti dipertegas mengenai peranan hakim yang dapat menentukan sebuah perkara pidana dapatKemudian dalam penegakan hukumnya, diharapkan dalam pengaturannya nanti dipertegas mengenai peranan hakim yang dapat menentukan sebuah perkara pidana dapat
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Putusan ini mempertegas kekuatan mengikat perjanjian meskipun objek belum diserahkan secara fisik. Penelitian merekomendasikan pencantuman klausul somasiPutusan ini mempertegas kekuatan mengikat perjanjian meskipun objek belum diserahkan secara fisik. Penelitian merekomendasikan pencantuman klausul somasi
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis eksistensi Danantara dari perspektif Good Corporate Governance (GCG). Fokus utama penelitian adalahPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis eksistensi Danantara dari perspektif Good Corporate Governance (GCG). Fokus utama penelitian adalah