LOCUSMEDIALOCUSMEDIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu HukumLocus: Jurnal Konsep Ilmu HukumPenelitian ini membahas peran Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi praktik pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Medan. Fokus utama diarahkan pada bagaimana Ombudsman merespon laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan lapangan, serta mengeluarkan rekomendasi untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Ombudsman telah menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh minimnya tindak lanjut instansi dan terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya sebagai penerima layanan publik.
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara memegang peran strategis dalam mengawasi pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Medan, aktif melakukan pengawasan terhadap maladministrasi.Meskipun demikian, efektivitas pengawasan ini masih terkendala oleh minimnya tindak lanjut rekomendasi instansi, keterbatasan sumber daya Ombudsman, serta rendahnya literasi hukum masyarakat.Untuk mengoptimalkan peran Ombudsman, diperlukan penguatan menyeluruh meliputi edukasi publik, sistem respons cepat Kantor Pertanahan, dukungan pemerintah, dan sinergi antarlembaga pengawas demi mewujudkan pelayanan pertanahan yang bersih dan berkeadilan.
Ke depan, ada beberapa arah penelitian menarik untuk memperkuat peran pengawasan Ombudsman. Pertama, penting untuk meneliti lebih jauh faktor-faktor apa saja yang paling memengaruhi keberhasilan instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman. Apakah sistem penghargaan atau sanksi dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan instansi dalam memperbaiki maladministrasi yang ditemukan? Penelitian ini bisa menganalisis berbagai instansi untuk menemukan pola dan praktik terbaik. Kedua, perlu dikaji strategi edukasi publik yang paling efektif agar masyarakat lebih memahami hak-hak mereka sebagai penerima layanan dan bagaimana cara melaporkan maladministrasi. Misalnya, studi perbandingan antara kampanye di media sosial, lokakarya komunitas, atau aplikasi seluler dalam meningkatkan literasi hukum warga. Hal ini akan membantu Ombudsman merancang program edukasi yang lebih tepat sasaran, mengingat kendala pemahaman masyarakat yang masih rendah. Ketiga, inovasi teknologi menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi pengawasan. Bagaimana pengembangan platform digital terintegrasi untuk pengaduan, pemantauan status laporan, hingga analisis data besar (big data) dapat mendukung kerja Ombudsman? Ini dapat membantu mempercepat proses investigasi, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tren maladministrasi, serta memudahkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain seperti Inspektorat dan Kejaksaan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih transparan, responsif, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
| File size | 332.34 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
RCF INDONESIARCF INDONESIA Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa integritas MSDM memainkan peranan penting dalam meningkatkan efektivitas keputusan organisasi melalui kebijakanTemuan dari kajian ini menunjukkan bahwa integritas MSDM memainkan peranan penting dalam meningkatkan efektivitas keputusan organisasi melalui kebijakan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Namun, tantangan praktis tetap ada dalam memastikan penegakan hukum yang konsisten, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengoordinasikan antara pemerintahNamun, tantangan praktis tetap ada dalam memastikan penegakan hukum yang konsisten, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengoordinasikan antara pemerintah
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan praktikMetode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan praktik
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural dan regulatif yang menyeluruh agar Danantara dapat menjalankan mandatnya secara efektif, akuntabel, danOleh karena itu, diperlukan reformasi struktural dan regulatif yang menyeluruh agar Danantara dapat menjalankan mandatnya secara efektif, akuntabel, dan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif UU PKS telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, dalam praktiknya masih banyak kendalaHasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif UU PKS telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, dalam praktiknya masih banyak kendala
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Pengaturan jalur khusus di Indonesia saat ini masih dalam bentuk rancangan dan belum menjadi hukum positif, terlihat dari adopsi konsep plea bargainingPengaturan jalur khusus di Indonesia saat ini masih dalam bentuk rancangan dan belum menjadi hukum positif, terlihat dari adopsi konsep plea bargaining
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Pendekatan inklusif dan humanis yang menekankan keadilan restoratif terbukti mampu meredam konflik lanjutan dan membangun kembali kepercayaan antarkelompok.Pendekatan inklusif dan humanis yang menekankan keadilan restoratif terbukti mampu meredam konflik lanjutan dan membangun kembali kepercayaan antarkelompok.
URINDOURINDO Antusiasme peserta sangat tinggi, ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan dari berbagai daerah dan latar belakang institusi. Kegiatan edukasi daring terbuktiAntusiasme peserta sangat tinggi, ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan dari berbagai daerah dan latar belakang institusi. Kegiatan edukasi daring terbukti
Useful /
RCF INDONESIARCF INDONESIA Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Digital Human Resource (Digital HR), Artificial IntelligenceBerdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Digital Human Resource (Digital HR), Artificial Intelligence
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 17 memberikan pedoman moral dan hukum yang jelas untuk penanganan wanprestasi melalui sanksi non‑ribawi, sepertiTemuan menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 17 memberikan pedoman moral dan hukum yang jelas untuk penanganan wanprestasi melalui sanksi non‑ribawi, seperti
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Kedua, koordinasi antar lembaga terkait, seperti NCB–Interpol Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan Kejaksaan Agung, perlu ditingkatkan untuk memastikanKedua, koordinasi antar lembaga terkait, seperti NCB–Interpol Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan Kejaksaan Agung, perlu ditingkatkan untuk memastikan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Upaya ini terbukti efektif dengan peningkatan jumlah pemilih pemula dari 277.777 pada Pilgub 2020 menjadi 702.500 pada Pilgub 2024. Namun, KPU KalimantanUpaya ini terbukti efektif dengan peningkatan jumlah pemilih pemula dari 277.777 pada Pilgub 2020 menjadi 702.500 pada Pilgub 2024. Namun, KPU Kalimantan