WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsStudi ini mengkaji kerangka hukum dan implementasi Red Notice dalam menangani perkara buronan (Daftar Pencarian Orang – DPO) di Indonesia, dengan fokus khusus pada kasus mantan CEO Investree, Adrian Gunadi. Menggunakan analisis hukum normatif, penelitian ini mengeksplorasi penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Pasal 2, 3, 4, dan 5) dan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Fungsi NCB–Interpol Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Red Notice berfungsi sebagai alat penting untuk kerja sama penegakan hukum internasional tetapi tidak memiliki status surat perintah penangkapan yang mengikat berdasarkan hukum Indonesia. Pelaksanaannya bergantung pada kedaulatan dan harmonisasi antara kewajiban hukum nasional dan internasional. Studi ini juga mengidentifikasi tantangan kelembagaan, seperti ketidakkonsistenan prosedural, koordinasi antar lembaga yang terbatas, dan perjanjian ekstradisi bilateral yang tidak memadai, yang menghambat implementasi yang efektif. Kasus Adrian Gunadi menyoroti kelemahan ini, menunjukkan perlunya mekanisme regulasi yang lebih kuat, peningkatan kerja sama antara NCB–Interpol Indonesia dan mitra asing, dan reformasi kebijakan untuk memastikan proses hukum dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya mengintegrasikan praktik Red Notice ke dalam kerangka hukum Indonesia untuk meningkatkan pengejaran dan ekstradisi buronan dalam batas-batas hukum domestik dan internasional.
Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Red Notice merupakan mekanisme penting dalam kerja sama penegakan hukum internasional, efektivitasnya di Indonesia dibatasi oleh beberapa faktor.Pertama, Red Notice tidak memiliki kekuatan hukum sebagai surat perintah penangkapan, sehingga memerlukan proses ekstradisi yang sesuai dengan hukum nasional.Kedua, koordinasi antar lembaga terkait, seperti NCB–Interpol Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan Kejaksaan Agung, perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan perkara yang lebih efisien.Ketiga, perluasan perjanjian ekstradisi bilateral dan multilateral akan memperluas jangkauan kerja sama penegakan hukum Indonesia dengan negara lain.Dengan demikian, penguatan kerangka hukum dan peningkatan koordinasi akan meningkatkan efektivitas Red Notice dalam penanganan perkara buronan di Indonesia.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas perjanjian ekstradisi bilateral Indonesia dengan negara-negara yang menjadi tujuan buronan, dengan fokus pada hambatan-hambatan hukum dan diplomatik yang sering muncul. Kedua, penelitian dapat mengkaji bagaimana teknologi digital, seperti kecerdasan buatan (AI), dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses identifikasi dan pelacakan buronan lintas negara. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat diintegrasikan secara lebih komprehensif dalam proses penerbitan dan pelaksanaan Red Notice, guna mencegah potensi pelanggaran hak-hak individu. Integrasi ketiga saran ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas kerja sama penegakan hukum internasional Indonesia, memastikan bahwa proses pengejaran buronan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan transnasional.
| File size | 518.96 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Dengan pendekatan hukum normatif dan komparatif, makalah ini menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi signifikan untuk memperkuat pengaruh Indonesia diDengan pendekatan hukum normatif dan komparatif, makalah ini menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi signifikan untuk memperkuat pengaruh Indonesia di
DINASTIREVDINASTIREV Era Society 5. 0 merupakan era dimana masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yangEra Society 5. 0 merupakan era dimana masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang
DINASTIREVDINASTIREV Salah satu asas penting dalam proses legislasi adalah asas demokratis yang mengharuskan adanya partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan peraturan.Salah satu asas penting dalam proses legislasi adalah asas demokratis yang mengharuskan adanya partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan peraturan.
USIUSI Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan cerita rakyat melalui media audio secara signifikan meningkatkan keterampilan mendengarkan siswaBerdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan cerita rakyat melalui media audio secara signifikan meningkatkan keterampilan mendengarkan siswa
USIUSI Pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimental sejati digunakan, melibatkan 64 siswa yang dibagi menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data dikumpulkanPendekatan kuantitatif dengan desain eksperimental sejati digunakan, melibatkan 64 siswa yang dibagi menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data dikumpulkan
MKRIMKRI Artikel ini menegaskan bahwa memberikan ruang besar kepada pemerintah daerah untuk mengurus kehendaknya berarti menghormati demokrasi lokal. Model negaraArtikel ini menegaskan bahwa memberikan ruang besar kepada pemerintah daerah untuk mengurus kehendaknya berarti menghormati demokrasi lokal. Model negara
NEOLECTURANEOLECTURA Penelitian menggunakan metodologi kualitatif, berfokus pada tinjauan literatur yang komprehensif untuk memahami kerangka hukum yang ada dan bagaimana merekaPenelitian menggunakan metodologi kualitatif, berfokus pada tinjauan literatur yang komprehensif untuk memahami kerangka hukum yang ada dan bagaimana mereka
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Karena perlu diketahui wewenang dan juga kewajiban Kepala Desa memiliki konsekuensi yuridis, yakni mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban,Karena perlu diketahui wewenang dan juga kewajiban Kepala Desa memiliki konsekuensi yuridis, yakni mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban,
Useful /
UNTAG SMDUNTAG SMD Selain itu, program studi belum menyusun pedoman akademik sebagai acuan dan belum memiliki standar penilaian pembelajaran yang jelas. Kepemimpinan yangSelain itu, program studi belum menyusun pedoman akademik sebagai acuan dan belum memiliki standar penilaian pembelajaran yang jelas. Kepemimpinan yang
UNTAG SMDUNTAG SMD Penjaminan mutu lebih menekankan pada aspek-aspek seperti kualifikasi dosen, fasilitas fisik, dan kurikulum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswaPenjaminan mutu lebih menekankan pada aspek-aspek seperti kualifikasi dosen, fasilitas fisik, dan kurikulum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa
NEOLECTURANEOLECTURA Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk keabsahan hukum jual beli over kredit tanah dan bangunan rumah di bawah tangan dan bagaimanaRumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk keabsahan hukum jual beli over kredit tanah dan bangunan rumah di bawah tangan dan bagaimana
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Fasyankes sebagai akibat tidak mengelola limbah B3 Covid-19 berdasarkan hukum positif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Fasyankes sebagai akibat tidak mengelola limbah B3 Covid-19 berdasarkan hukum positif.