WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPenelitian ini mengkaji dampak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terhadap peningkatan kinerja keuangan berkelanjutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia melalui analisis kualitatif. Wawancara dilakukan dengan 10 informan kunci, termasuk pejabat pemerintah, eksekutif BUMN, dan pakar industri, serta data dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo. Analisis mengungkap wawasan mengenai kepatuhan regulasi, praktik tata kelola perusahaan, pengambilan keputusan strategis, serta tantangan dan peluang yang dihadapi BUMN Indonesia. Meskipun terdapat tantangan regulasi seperti penegakan hukum yang tidak konsisten dan intervensi politik, ditemukan pula peluang perbaikan melalui reformasi regulasi, keterlibatan pemangku kepentingan, serta reformasi organisasi. Temuan ini menunjukkan dinamika kompleks yang memengaruhi kinerja BUMN dan menekankan perlunya upaya kolaboratif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan daya saing BUMN di Indonesia.
Penelitian ini mengungkap bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja keuangan berkelanjutan BUMN di Indonesia, meskipun terhambat oleh berbagai tantangan seperti ketidakefisienan regulasi, intervensi politik, dan keterbatasan kapasitas organisasi.Namun, terdapat peluang perbaikan melalui reformasi regulasi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan perubahan organisasi.Diperlukan kolaborasi antara pembuat kebijakan, regulator, dan pemangku kepentingan industri untuk menciptakan budaya transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kapabilitas organisasi guna mewujudkan potensi penuh BUMN dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi nasional.
Pertama, perlu diteliti bagaimana standarisasi proses regulasi dan pengurangan birokrasi dapat memengaruhi efisiensi pengambilan keputusan strategis di berbagai BUMN, terutama dalam konteks ketidakseragaman penerapan regulasi saat ini. Kedua, penting untuk mengkaji model keterlibatan pemangku kepentingan yang paling efektif, seperti keterlibatan masyarakat sipil atau asosiasi industri, dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja BUMN secara berkelanjutan. Ketiga, perlu dikembangkan penelitian tentang bagaimana transformasi budaya organisasi dan penguatan kepemimpinan profesional dapat mengurangi ketergantungan pada intervensi politik serta meningkatkan profesionalisme tata kelola di BUMN. Studi-studi ini dapat menggunakan pendekatan kualitatif mendalam maupun pendekatan campuran untuk memahami dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi perubahan tersebut. Dengan memahami ketiga aspek ini, akan diperoleh gambaran komprehensif mengenai jalan menuju BUMN yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Penelitian lanjutan juga sebaiknya membandingkan temuan antar sektor BUMN, seperti energi, transportasi, dan keuangan, untuk melihat perbedaan kebutuhan reformasi. Pendekatan komparatif dapat mengungkap praktik terbaik yang dapat direplikasi. Selain itu, penting untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari pelatihan tata kelola terhadap kinerja keuangan BUMN. Keterlibatan regulator dalam proses penelitian juga dapat meningkatkan relevansi dan penerapan temuan. Secara keseluruhan, arah penelitian ini akan melengkapi temuan studi saat ini dengan rekomendasi berbasis bukti yang lebih konkret.
| File size | 350.96 KB |
| Pages | 9 |
| Short Link | https://juris.id/p-2eT |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Penyelundupan fisik dan administratif terjadi akibat pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan, khususnya untuk menghindari pembayaran Bea Cukai. KegiatanPenyelundupan fisik dan administratif terjadi akibat pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan, khususnya untuk menghindari pembayaran Bea Cukai. Kegiatan
APPIHIAPPIHI Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif non-doktrinal, melalui wawancara dengan penjual, konsumen,Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif non-doktrinal, melalui wawancara dengan penjual, konsumen,
APPIHIAPPIHI Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, tetapi kurang memperhatikan aspek keadilan yang berdampak luas terhadap pihak terkait. Direksi perseroan sebagai personal guaranteePasal 8 ayat (4) UUKPKPU, tetapi kurang memperhatikan aspek keadilan yang berdampak luas terhadap pihak terkait. Direksi perseroan sebagai personal guarantee
APPIHIAPPIHI Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.
APPIHIAPPIHI Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar penerapan hukum yang lebih konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang ada diterapkan untuk menjaga asasOleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar penerapan hukum yang lebih konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang ada diterapkan untuk menjaga asas
APPIHIAPPIHI Proses legislasi yang hanya berlangsung 42 hari tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna, mengabaikan transparansi, dan bertentangan denganProses legislasi yang hanya berlangsung 42 hari tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna, mengabaikan transparansi, dan bertentangan dengan
APPIHIAPPIHI Penelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindunganPenelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindungan
APPIHIAPPIHI Latar belakang penelitian ini berangkat dari dilema antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan kewajiban negara menjaga stabilitas ekonomi sertaLatar belakang penelitian ini berangkat dari dilema antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan kewajiban negara menjaga stabilitas ekonomi serta
Useful /
BPKBPK Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan oleh Kementerian Keuangan selaku perancang dan pengevaluasi APBN dan APBDHasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan oleh Kementerian Keuangan selaku perancang dan pengevaluasi APBN dan APBD
Yogya UMBYogya UMB Namun, lingkungan sekitar seringkali menempatkan individu dalam kondisi yang kurang sejahtera. Sebagai sebuah komunitas yang mencakup aspek relasionalNamun, lingkungan sekitar seringkali menempatkan individu dalam kondisi yang kurang sejahtera. Sebagai sebuah komunitas yang mencakup aspek relasional
UBBGUBBG UU Cipker menjadi undang-undang kontroversial sejak disahkan pada tahun 2020, sehingga pemerintah membangun berbagai argumen untuk melegitimasinya.menggunakanUU Cipker menjadi undang-undang kontroversial sejak disahkan pada tahun 2020, sehingga pemerintah membangun berbagai argumen untuk melegitimasinya.menggunakan
SISFOKOMTEKSISFOKOMTEK Sistem yang dibangun dapat digunakan untuk menentukan peserta KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Dinas Sosial. Peserta KIS (Kartu Indonesia Sehat) hasil penelitianSistem yang dibangun dapat digunakan untuk menentukan peserta KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Dinas Sosial. Peserta KIS (Kartu Indonesia Sehat) hasil penelitian