Publisher

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS

Journal West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human Rights Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terhadap peningkatan kinerja keuangan berkelanjutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia melalui analisis kualitatif. Wawancara dilakukan dengan 10 informan kunci, termasuk pejabat pemerintah, eksekutif BUMN, dan pakar industri, serta data dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo. Analisis mengungkap wawasan mengenai kepatuhan regulasi, praktik tata kelola perusahaan, pengambilan keputusan strategis, serta tantangan dan peluang yang dihadapi BUMN Indonesia. Meskipun terdapat tantangan regulasi seperti penegakan hukum yang tidak konsisten dan intervensi politik, ditemukan pula peluang perbaikan melalui reformasi regulasi, keterlibatan pemangku kepentingan, serta reformasi organisasi. Temuan ini menunjukkan dinamika kompleks yang memengaruhi kinerja BUMN dan menekankan perlunya upaya kolaboratif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan daya saing BUMN di Indonesia.

Conclusion

Penelitian ini mengungkap bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja keuangan berkelanjutan BUMN di Indonesia, meskipun terhambat oleh berbagai tantangan seperti ketidakefisienan regulasi, intervensi politik, dan keterbatasan kapasitas organisasi.Namun, terdapat peluang perbaikan melalui reformasi regulasi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan perubahan organisasi.Diperlukan kolaborasi antara pembuat kebijakan, regulator, dan pemangku kepentingan industri untuk menciptakan budaya transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kapabilitas organisasi guna mewujudkan potensi penuh BUMN dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi nasional.

Future Research

Pertama, perlu diteliti bagaimana standarisasi proses regulasi dan pengurangan birokrasi dapat memengaruhi efisiensi pengambilan keputusan strategis di berbagai BUMN, terutama dalam konteks ketidakseragaman penerapan regulasi saat ini. Kedua, penting untuk mengkaji model keterlibatan pemangku kepentingan yang paling efektif, seperti keterlibatan masyarakat sipil atau asosiasi industri, dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja BUMN secara berkelanjutan. Ketiga, perlu dikembangkan penelitian tentang bagaimana transformasi budaya organisasi dan penguatan kepemimpinan profesional dapat mengurangi ketergantungan pada intervensi politik serta meningkatkan profesionalisme tata kelola di BUMN. Studi-studi ini dapat menggunakan pendekatan kualitatif mendalam maupun pendekatan campuran untuk memahami dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi perubahan tersebut. Dengan memahami ketiga aspek ini, akan diperoleh gambaran komprehensif mengenai jalan menuju BUMN yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Penelitian lanjutan juga sebaiknya membandingkan temuan antar sektor BUMN, seperti energi, transportasi, dan keuangan, untuk melihat perbedaan kebutuhan reformasi. Pendekatan komparatif dapat mengungkap praktik terbaik yang dapat direplikasi. Selain itu, penting untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari pelatihan tata kelola terhadap kinerja keuangan BUMN. Keterlibatan regulator dalam proses penelitian juga dapat meningkatkan relevansi dan penerapan temuan. Secara keseluruhan, arah penelitian ini akan melengkapi temuan studi saat ini dengan rekomendasi berbasis bukti yang lebih konkret.

Metadata

File size	350.96 KB
Pages	9
DMCA	Report