IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH

Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum

Artikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung lama. Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di Indonesia hingga saat ini yang banyak mengalami pasang surut di beberapa wilayah Indonesia. Dimulai dari sistem perizinan, pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan terhadap para pekerja tambang dan beberapa hal lainnya baik perusahaan nasional maupun internasional. Berbagai dinamika perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pertambangan mineral dan batu bara selalu dipandang sebagai pusat ekonomi komoditas strategis sehingga layak diperebutkan, terutama Indonesia yang memiliki banyak sumber daya alam entah itu dulunya oleh pengusaha dalam negeri maupun asing dan bahkan belakangan ini oleh pemerintah pusat dan daerah, dan hukum kemudian diadakan untuk mendukung tujuan-tujuan tersebut.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, lingkungan, serta sosial masyarakat sekitar.Sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki peran sentral dalam mewujudkan kesejahteraan berkeadilan, sehingga perlu adanya rekonstruksi hukum yang berorientasi pada ius constituendum.Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belum cukup melindungi lingkungan hidup secara memadai.

Pertama, perlu diteliti bagaimana efektivitas sistem perizinan elektronik OSS dalam mencegah praktik perizinan yang rentan korupsi dan merugikan masyarakat lokal, khususnya di daerah dengan sumber daya tambang besar. Kedua, penting untuk mengkaji ulang penerapan aspek pro-ekologis dalam regulasi pertambangan pasca UU Cipta Kerja, dengan fokus pada perlindungan lingkungan hidup dan pemulihan ekosistem pascatambang secara berkelanjutan. Ketiga, perlu dilakukan penelitian tentang kontribusi nyata Sovereign Wealth Fund terhadap pemberdayaan ekonomi lokal dan distribusi keuntungan hasil pertambangan secara adil antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat terdampak, agar hukum pertambangan benar-benar mendukung kesejahteraan berkeadilan seperti yang menjadi tujuan politik hukum nasional.

  1. POLITIK HUKUM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA | Arena Hukum. politik pengelolaan minyak... doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.5POLITIK HUKUM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA Arena Hukum politik pengelolaan minyak doi 10 21776 ub arenahukum 2012 00502 5
  2. Yuridika. penegakan lingkungan pertambangan yuridika article home current archives scopus citation analysis... e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/252Yuridika penegakan lingkungan pertambangan yuridika article home current archives scopus citation analysis e journal unair ac index php YDK article view 252
  3. Politik Hukum Investasi Pertambangan di Indonesia | Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. politik investasi... ifrelresearch.org/index.php/Deposisi-widyakarya/article/view/2230Politik Hukum Investasi Pertambangan di Indonesia Deposisi Jurnal Publikasi Ilmu Hukum politik investasi ifrelresearch index php Deposisi widyakarya article view 2230
  1. #masyarakat lokal#masyarakat lokal
  2. #artificial intelligence#artificial intelligence
Read online
File size787.67 KB
Pages7
Short Linkhttps://juris.id/p-1q7
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu
DMCAReport

Related /

ads-block-test