UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahModernisasi politik di Indonesia dalam tingkat tertentu telah menimbulkan sekularisasi politik. Namun, di negara yang berideologi Pancasila ini, proses itu tidak akan mengarah kepada negara sekuler. Hubungan antara agama dan negara adalah hubungan persinggungan, tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Di era reformasi ini, modernisasi politik yang demokratis berimplikasi kepada munculnya partai-partai politik baru, termasuk partai-partai Islam. Di sisi lain, ekspresi kebebasan dalam kasus-kasus tertentu telah menimbulkan perselisihan dan konflik yang bisa mengganggu harmoni sosial dan integrasi bangsa. Dalam konteks inilah agama dapat memberikan kontribusi yang positif sebagai faktor integratif yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bukan sebagai faktor disintegratif yang mendukung eksklusifisme dalam masyarakat.
Modernisasi politik merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mewujudkan negara modern yang demokratis.Namun, dalam konteks Indonesia yang berideologi Pancasila, modernisasi politik tidak akan mengarah kepada negara sekuler, meskipun terdapat sekularisasi politik dalam hal-hal tertentu.Hubungan antara agama dan negara tetap bersifat persinggungan, tidak sepenuhnya terintegrasi maupun terpisah.Revitalisasi ideologi Pancasila dan peran agama sebagai faktor integratif sangat penting untuk memperkuat harmoni dan integrasi bangsa.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih mendalam tentang dinamika hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik yang terus berkembang. Selain itu, studi tentang penyesuaian nilai-nilai agama dengan sistem demokrasi modern juga perlu dilakukan untuk menemukan model yang sesuai dengan konteks Indonesia. Terakhir, penelitian tentang peran partai-partai berbasis agama dalam meningkatkan partisipasi politik dan integrasi nasional dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan politik yang lebih inklusif.
| File size | 258.62 KB |
| Pages | 12 |
| Short Link | https://juris.id/p-1eK |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
LAAROIBALAAROIBA 40 Tahun 2022 menetapkan aktivitas jual beli pakaian bekas impor sebagai kegiatan terlarang karena dianggap mengganggu industri tekstil dalam negeri dan40 Tahun 2022 menetapkan aktivitas jual beli pakaian bekas impor sebagai kegiatan terlarang karena dianggap mengganggu industri tekstil dalam negeri dan
LAAROIBALAAROIBA 117. Pembentukan lembaga pinjaman syariah haruslah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh MUI. Salah satu platform pinjaman berbasis syariah adalah117. Pembentukan lembaga pinjaman syariah haruslah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh MUI. Salah satu platform pinjaman berbasis syariah adalah
ALJAMIAHALJAMIAH Diskusi di atas menunjukkan bahwa bisnis asuransi Islam (takaful) secara teoritis layak dan secara praktis dapat dilaksanakan. Fakta bahwa bisnis takafulDiskusi di atas menunjukkan bahwa bisnis asuransi Islam (takaful) secara teoritis layak dan secara praktis dapat dilaksanakan. Fakta bahwa bisnis takaful
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Dengan demikian, penggunaan teks seperti Hikayat Prang Sabi dapat menjadi media pendidikan yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, religiositas,Dengan demikian, penggunaan teks seperti Hikayat Prang Sabi dapat menjadi media pendidikan yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, religiositas,
UINUIN Konsep tersebut melahirkan wacana-wacana baru: pertama, sharia dapat mempengaruhi hukum nasional (modern) tanpa menyebutkan kerangka Islam dalam prosesKonsep tersebut melahirkan wacana-wacana baru: pertama, sharia dapat mempengaruhi hukum nasional (modern) tanpa menyebutkan kerangka Islam dalam proses
UINSIUINSI Sanksi pidana dalam Qanun 2014 lebih tegas dan mencerminkan interpretasi literal terhadap hukum Islam. Perubahan ini menunjukkan dinamika politik hukumSanksi pidana dalam Qanun 2014 lebih tegas dan mencerminkan interpretasi literal terhadap hukum Islam. Perubahan ini menunjukkan dinamika politik hukum
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Reformasi pendidikan mutlak dilakukan karena terjadi kelemahan pada filsafat, teori, dan operasional pendidikan, dengan fokus utama pada reformasi wawasan.Reformasi pendidikan mutlak dilakukan karena terjadi kelemahan pada filsafat, teori, dan operasional pendidikan, dengan fokus utama pada reformasi wawasan.
UINUIN Pemahaman syariat yang menempatkan teologi sebagai dasar keragaman dari para tokoh kunci umat beragama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Ciamis,Pemahaman syariat yang menempatkan teologi sebagai dasar keragaman dari para tokoh kunci umat beragama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Ciamis,
Useful /
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Evaluasi proses mengungkapkan bahwa metode pembelajaran bervariasi, namun perlu penguatan dalam penggunaan media dan penilaian autentik. Sementara itu,Evaluasi proses mengungkapkan bahwa metode pembelajaran bervariasi, namun perlu penguatan dalam penggunaan media dan penilaian autentik. Sementara itu,
UINUIN Dalam perspektif hukum Pidana Islam, penetapan status hukum anak luar kawin ini mengandung unsur jarîmah qadhaf atau tindak pidana menuduh zina yang dilarangDalam perspektif hukum Pidana Islam, penetapan status hukum anak luar kawin ini mengandung unsur jarîmah qadhaf atau tindak pidana menuduh zina yang dilarang
UINUIN Asumsi fikih yang mendukung hegemoni laki-laki perlu dikritisi ulang berdasarkan konteks dan substansi Alquran yang menekankan keseimbangan dan kemaslahatan.Asumsi fikih yang mendukung hegemoni laki-laki perlu dikritisi ulang berdasarkan konteks dan substansi Alquran yang menekankan keseimbangan dan kemaslahatan.
UINUIN Oleh sebagian pemikir liberal dan aktivis feminisme, hukum kewarisan Islam produk ulama salaf dianggap sebagai aturan yang cenderung diskriminatif—semisalOleh sebagian pemikir liberal dan aktivis feminisme, hukum kewarisan Islam produk ulama salaf dianggap sebagai aturan yang cenderung diskriminatif—semisal