UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu Syariah. Studi ini menegaskan bahwa transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional tidak memiliki hubungan dengan perjuangan menuju negara Islam atau Islam sebagai dasar negara. Legislasi hukum Islam menjadi perundang‑undangan memiliki kontribusi positif dalam memperkuat komitmen umat Islam terhadap negara kebangsaan Indonesia. Studi ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa akomodasi hukum Islam oleh peraturan perundang‑undangan merupakan agenda menuju negara Islam. Proses akomodasi hukum Islam tidak perlu dikhawatirkan karena proses itu didorong oleh kekuatan Islam kultural. Selain itu, hukum Islam berada pada tataran sumber hukum sehingga akomodasinya ke dalam perundang‑undangan terlebih dahulu mengalami pengujian yang ketat agar selalu sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam konteks politik hukum Islam di Indonesia, teori konstitusi (the constitution theory) dan teori akomodasi (the accommodation theory) menjadi relevan untuk diajukan dalam temuan studi ini.Yakni suatu teori yang mengatakan, “Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengakomodasi dan menjadikan hukum Islam sebagai referensi hukum nasional. Dengan demikian, semua produk perundang‑undangan yang dilahirkan oleh negara harus sejalan dengan substansi nilai‑nilai universal Islam dan nilai‑nilai hukum Islam atau sekurang‑kurangnya peraturan perundang‑undangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam yang diyakini mayoritas masyarakat dan bangsa Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana proses akomodasi hukum Islam beroperasi di bawah konfigurasi politik yang berbeda, misalnya demokratis versus otoriter, untuk mengidentifikasi faktor‑faktor yang memengaruhi responsivitas produk hukum. Selanjutnya, studi perbandingan antar negara dapat dilakukan untuk menilai perbedaan antara produk hukum yang bersifat responsif dan konservatif, serta konsekuensinya terhadap keadilan sosial dan penerimaan publik. Terakhir, diperlukan penelitian kualitatif tentang peran budaya Islam (Islam kultural) dalam mempengaruhi pembuatan undang‑undang, khususnya bagaimana nilai‑nilai kultural memediasi antara norma‑norma syariah dan prinsip‑prinsip Pancasila dalam proses legislasi.
| File size | 276.46 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
IAINPTKIAINPTK Arsyad al-Banjari menetapkan bahwa kemampuan memenuhi ketiga komponen tersebut menentukan status hukum perkawinan, yaitu sunnah jika terpenuhi dan makruhArsyad al-Banjari menetapkan bahwa kemampuan memenuhi ketiga komponen tersebut menentukan status hukum perkawinan, yaitu sunnah jika terpenuhi dan makruh
IAINPTKIAINPTK Temuan menunjukkan bahwa orientasi masjid tidak semata-mata ditentukan oleh norma fikih, melainkan merupakan hasil kompromi sosial yang dilembagakan melaluiTemuan menunjukkan bahwa orientasi masjid tidak semata-mata ditentukan oleh norma fikih, melainkan merupakan hasil kompromi sosial yang dilembagakan melalui
UINSIUINSI Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah atau negara terkait pandemi Covid-19 dapat dinegosiasikan dengan budaya religius masyarakat Minangkabau.Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah atau negara terkait pandemi Covid-19 dapat dinegosiasikan dengan budaya religius masyarakat Minangkabau.
UINSIUINSI Sanksi pidana dalam Qanun 2014 lebih tegas dan mencerminkan interpretasi literal terhadap hukum Islam. Perubahan ini menunjukkan dinamika politik hukumSanksi pidana dalam Qanun 2014 lebih tegas dan mencerminkan interpretasi literal terhadap hukum Islam. Perubahan ini menunjukkan dinamika politik hukum
UINSIUINSI 2 (Desember 2017), yang mencatat terminologi, konsep, dan penulis yang muncul dalam artikel-artikel yang diterbitkan. Indeks ini berfungsi sebagai alat2 (Desember 2017), yang mencatat terminologi, konsep, dan penulis yang muncul dalam artikel-artikel yang diterbitkan. Indeks ini berfungsi sebagai alat
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Reformasi pendidikan mutlak dilakukan karena terjadi kelemahan pada filsafat, teori, dan operasional pendidikan, dengan fokus utama pada reformasi wawasan.Reformasi pendidikan mutlak dilakukan karena terjadi kelemahan pada filsafat, teori, dan operasional pendidikan, dengan fokus utama pada reformasi wawasan.
UINUIN Sebagai sarjana Syariah tentu saja hal ini punya daya tarik tersendiri untuk dikaji dan dianalisis. Tulisan ini menganalisis beberapa aspek hukum keluargaSebagai sarjana Syariah tentu saja hal ini punya daya tarik tersendiri untuk dikaji dan dianalisis. Tulisan ini menganalisis beberapa aspek hukum keluarga
UINUIN Penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus konflik pembangunan gedung serbaguna Kelenteng Hok Tek Bio Ciamis, faktor dominan adalah perbedaan penafsiranPenelitian menunjukkan bahwa dalam kasus konflik pembangunan gedung serbaguna Kelenteng Hok Tek Bio Ciamis, faktor dominan adalah perbedaan penafsiran
Useful /
UGMUGM Namun, kepemilikan pemerintah memoderasi hubungan tersebut sehingga di bank milik pemerintah proporsi kredit UMKM yang lebih tinggi justru dapat meningkatkanNamun, kepemilikan pemerintah memoderasi hubungan tersebut sehingga di bank milik pemerintah proporsi kredit UMKM yang lebih tinggi justru dapat meningkatkan
UGMUGM Hasil menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam perilaku herd‑ing antar tiga pasar, di mana model pembelajaran mesin memberikan kinerja lebih unggulHasil menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam perilaku herd‑ing antar tiga pasar, di mana model pembelajaran mesin memberikan kinerja lebih unggul
UINUIN Modernisasi politik merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mewujudkan negara modern yang demokratis. Namun, dalam konteks Indonesia yang berideologi Pancasila,Modernisasi politik merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mewujudkan negara modern yang demokratis. Namun, dalam konteks Indonesia yang berideologi Pancasila,
UINUIN Artikel ini menjelaskan bahwa hak-hak hubungan seksual laki-laki dan perempuan dalam kerangka institusi pernikahan adalah setara. Asumsi fikih yang bersumberArtikel ini menjelaskan bahwa hak-hak hubungan seksual laki-laki dan perempuan dalam kerangka institusi pernikahan adalah setara. Asumsi fikih yang bersumber