UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu Syariah. Studi ini menegaskan bahwa transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional tidak memiliki hubungan dengan perjuangan menuju negara Islam atau Islam sebagai dasar negara. Legislasi hukum Islam menjadi perundang‑undangan memiliki kontribusi positif dalam memperkuat komitmen umat Islam terhadap negara kebangsaan Indonesia. Studi ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa akomodasi hukum Islam oleh peraturan perundang‑undangan merupakan agenda menuju negara Islam. Proses akomodasi hukum Islam tidak perlu dikhawatirkan karena proses itu didorong oleh kekuatan Islam kultural. Selain itu, hukum Islam berada pada tataran sumber hukum sehingga akomodasinya ke dalam perundang‑undangan terlebih dahulu mengalami pengujian yang ketat agar selalu sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam konteks politik hukum Islam di Indonesia, teori konstitusi (the constitution theory) dan teori akomodasi (the accommodation theory) menjadi relevan untuk diajukan dalam temuan studi ini.Yakni suatu teori yang mengatakan, “Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengakomodasi dan menjadikan hukum Islam sebagai referensi hukum nasional. Dengan demikian, semua produk perundang‑undangan yang dilahirkan oleh negara harus sejalan dengan substansi nilai‑nilai universal Islam dan nilai‑nilai hukum Islam atau sekurang‑kurangnya peraturan perundang‑undangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam yang diyakini mayoritas masyarakat dan bangsa Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana proses akomodasi hukum Islam beroperasi di bawah konfigurasi politik yang berbeda, misalnya demokratis versus otoriter, untuk mengidentifikasi faktor‑faktor yang memengaruhi responsivitas produk hukum. Selanjutnya, studi perbandingan antar negara dapat dilakukan untuk menilai perbedaan antara produk hukum yang bersifat responsif dan konservatif, serta konsekuensinya terhadap keadilan sosial dan penerimaan publik. Terakhir, diperlukan penelitian kualitatif tentang peran budaya Islam (Islam kultural) dalam mempengaruhi pembuatan undang‑undang, khususnya bagaimana nilai‑nilai kultural memediasi antara norma‑norma syariah dan prinsip‑prinsip Pancasila dalam proses legislasi.
| File size | 276.46 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
IDEBAHASAIDEBAHASA Berdasarkan Vitasurya (2018), fungsi kearifan lokal dalam menyikapi masuknya budaya asing meliputi: (1) sebagai penyaring dan pengendali budaya eksternal,Berdasarkan Vitasurya (2018), fungsi kearifan lokal dalam menyikapi masuknya budaya asing meliputi: (1) sebagai penyaring dan pengendali budaya eksternal,
LAPANLAPAN Penurunan ini diakibatkan oleh sebagian besar sampel yang terbakar sama dengan sampel yang mengalami erosiv. Dengan naiknya kandungan aluminium powderPenurunan ini diakibatkan oleh sebagian besar sampel yang terbakar sama dengan sampel yang mengalami erosiv. Dengan naiknya kandungan aluminium powder
IAIN SUIAIN SU Islam menegaskan perihal kewajiban setiap Muslim untuk memanfaatkan, memelihara dan melindungi alam secara arif, dan upaya ke arah tersebut merupakan bagianIslam menegaskan perihal kewajiban setiap Muslim untuk memanfaatkan, memelihara dan melindungi alam secara arif, dan upaya ke arah tersebut merupakan bagian
UINUIN Intinya, hukum Islam memberikan transformasi dalam bidang hukum internasional. Hukum Islam, yang bersifat universal untuk mengatur hubungan antarbangsa,Intinya, hukum Islam memberikan transformasi dalam bidang hukum internasional. Hukum Islam, yang bersifat universal untuk mengatur hubungan antarbangsa,
UINUIN Fikih minoritas adalah sebuah produk hasil reinterpretasi atas dalil-dalil atas dasar kemaslahatan yang memang menjadi spirit syariah. Penggagas fikihFikih minoritas adalah sebuah produk hasil reinterpretasi atas dalil-dalil atas dasar kemaslahatan yang memang menjadi spirit syariah. Penggagas fikih
UINUIN Kesaksian di pengadilan tidak selalu memerlukan laki-laki atau jumlah saksi tetap, melainkan profesionalisme individu saksi. Perbedaan pandangan ulamaKesaksian di pengadilan tidak selalu memerlukan laki-laki atau jumlah saksi tetap, melainkan profesionalisme individu saksi. Perbedaan pandangan ulama
UINUIN Asumsi fikih yang bersumber dari beberapa Hadis diadopsi sebagai hegemoni laki-laki tanpa menimbang substansi dan konteks Hadisnya. Sementara Alquran menjelaskanAsumsi fikih yang bersumber dari beberapa Hadis diadopsi sebagai hegemoni laki-laki tanpa menimbang substansi dan konteks Hadisnya. Sementara Alquran menjelaskan
UINUIN Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujud Al-Hilal dan Visibilitas Hilal. Dalam khazanah pemikiran kalender Islam, khususnya di Indonesia, dikenal istilahPenyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujud Al-Hilal dan Visibilitas Hilal. Dalam khazanah pemikiran kalender Islam, khususnya di Indonesia, dikenal istilah
Useful /
IDEBAHASAIDEBAHASA Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dengan membandingkan teks berdasarkan kesamaan dan perbedaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa AkuMetode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dengan membandingkan teks berdasarkan kesamaan dan perbedaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Aku
IDEBAHASAIDEBAHASA Sir Edgar Allan Poe diakui atas karya-karyanya yang berpadu nuansa gothic dengan pendalaman makna. Setiap objek dalam karyanya menjadi pusat studi sastraSir Edgar Allan Poe diakui atas karya-karyanya yang berpadu nuansa gothic dengan pendalaman makna. Setiap objek dalam karyanya menjadi pusat studi sastra
IAIN SUIAIN SU Artikel ini mengkaji. Secara historis, dayah dikenal telah melahirkan banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu, sehingga akan menarik untuk mengkaji perkembanganArtikel ini mengkaji. Secara historis, dayah dikenal telah melahirkan banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu, sehingga akan menarik untuk mengkaji perkembangan
IAIN SUIAIN SU Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengukuhkan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, memperkuatPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengukuhkan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, memperkuat