CRIACRIA
Requisitoire Law EnforcementRequisitoire Law EnforcementPenelitian ini bertujuan untuk memahami realitas norma mengenai pengaturan hukuman cambuk dalam qanun atau peraturan daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian menjelaskan bagaimana kelemahan dan keunggulan pengaturan hukuman cambuk sebagai hukum positif, serta menguji perspektif pengaturan hukuman cambuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di masa depan sebagai salah satu jenis hukuman alternatif yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Pengaturan hukuman cambuk secara formal diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hukum Cambuk. Hukuman cambuk ini dianggap dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan karena menciptakan efek memalukan yang lebih besar, mensosialisasikan kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat dan diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan. Cambuk adalah jenis hukuman yang menyakitkan secara fisik. Munculnya banyak kontra mengenai keberadaannya karena hukuman cambuk dianggap cenderung merendahkan martabat manusia dan setiap orang berhak bebas dari penyiksaan. Pasal 1 ayat (3) memberikan dasar hukum yang kuat bagi hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat mengenai penerapan hukum pidana adat. Hal ini semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Sedangkan Pasal 1 ayat (4) menempatkan cambuk sebagai sumber hukum materiil. Sehingga hakim memiliki kewenangan untuk memperbanyak hukum yang hidup dalam masyarakat dan menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan keyakinannya.
Hukuman cambuk merupakan sumber hukum materiil yang telah diatur dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui peraturan terkait pelaksanaan syariat Islam.Penerapan hukuman cambuk ini didasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan efek jera serta menjaga ketertiban sosial.Meskipun terdapat pro dan kontra terkait dengan hukuman cambuk, keberadaannya memberikan kontribusi dalam upaya mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat.Dengan mempertimbangkan aspek hukum adat dan kebutuhan masyarakat, pengaturan hukuman cambuk dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di masa depan.
Berdasarkan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mendalam mengenai efektivitas hukuman cambuk di Aceh dibandingkan dengan jenis hukuman lain dalam menekan angka kejahatan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi perilaku kriminal. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat Aceh terhadap hukuman cambuk, termasuk tingkat penerimaan, kekhawatiran, dan harapan mereka terkait dengan implementasi hukuman tersebut. Ketiga, studi tentang implikasi hukum hak asasi manusia dari hukuman cambuk perlu dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan standar internasional mengenai perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas hukuman cambuk dan berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan efektif di Indonesia.
| File size | 120.31 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
UVAYABJMUVAYABJM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
JOURNAL GEHUJOURNAL GEHU Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran role playing memberikan pengaruh positif terhadapBerdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran role playing memberikan pengaruh positif terhadap
ARKAINSTITUTEARKAINSTITUTE Pendekatan kualitatif berbasis SSM digunakan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi‑terstruktur (45‑60 menit) dan observasi partisipatif dengan 60Pendekatan kualitatif berbasis SSM digunakan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi‑terstruktur (45‑60 menit) dan observasi partisipatif dengan 60
UIN SGDUIN SGD Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah, serta urgensi perumusan Perkada sebagai dasar operasionalImplikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah, serta urgensi perumusan Perkada sebagai dasar operasional
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kerangka hukum yang lebih inklusif dan adil di Indonesia. Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 menegaskanPenelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kerangka hukum yang lebih inklusif dan adil di Indonesia. Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 menegaskan
UCYUCY Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah merupakan wujud dari hak masyarakat untuk memperolehPeraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah merupakan wujud dari hak masyarakat untuk memperoleh
STKIP JBSTKIP JB Kelurahan Klampis Ngasem merupakan salah satu wilayah di Surabaya bagian timur tepatnya pada kecamatan Sukolilo kota Surabaya. Kelompok sasaran dalam programKelurahan Klampis Ngasem merupakan salah satu wilayah di Surabaya bagian timur tepatnya pada kecamatan Sukolilo kota Surabaya. Kelompok sasaran dalam program
STKIP JBSTKIP JB Bagi dunia pendidikan, kegiatan pengabdian ini mengilustrasikan pendekatan inovatif dalam mengajar konsep bisnis secara holistik melalui pengalaman praktisBagi dunia pendidikan, kegiatan pengabdian ini mengilustrasikan pendekatan inovatif dalam mengajar konsep bisnis secara holistik melalui pengalaman praktis
Useful /
STIKMARSTIKMAR Kedua, peran keluarga dan tokoh adat sangat dominan sebagai penjaga moral dan filter informasi reproduksi, sehingga pesan yang diterima remaja lebih bersifatKedua, peran keluarga dan tokoh adat sangat dominan sebagai penjaga moral dan filter informasi reproduksi, sehingga pesan yang diterima remaja lebih bersifat
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program Tahsin Quran di universitas YARSI telah mengikuti siklus PDCA sebagai bagian dari continuous improvement.Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program Tahsin Quran di universitas YARSI telah mengikuti siklus PDCA sebagai bagian dari continuous improvement.
ARKAINSTITUTEARKAINSTITUTE In the Develop stage, the teaching materials were validated by content and media experts, yielding scores of 91.25% and 89.50%, respectively, which fallIn the Develop stage, the teaching materials were validated by content and media experts, yielding scores of 91.25% and 89.50%, respectively, which fall
STKIP BIMASTKIP BIMA Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewirausahaan memiliki peran signifikan dalam mengurangi pengangguran di Desa Sumi, meningkatkan pendapatan masyarakat,Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewirausahaan memiliki peran signifikan dalam mengurangi pengangguran di Desa Sumi, meningkatkan pendapatan masyarakat,