UVAYABJMUVAYABJM
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-BudayaPahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-BudayaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, serta mengkaji dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 terhadap lingkup penelitian mencakup pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan hukum antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis kualitatif, berbasis pada studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, gubernur memiliki kewenangan administratif untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Namun, Mahkamah menyatakan bahwa kewenangan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum, asas pemisahan kekuasaan, dan supremasi hukum karena hanya lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, yang berwenang membatalkan peraturan daerah. Putusan tersebut menyebabkan perubahan paradigma pengawasan Perda dari model administratif (executive review) menjadi model yudisial (judicial review). Kesimpulannya, Putusan Mahkamah Konstitusi telah mendelegitimasi kewenangan gubernur dalam pembatalan Perda Kabupaten/Kota, memperkuat peran Mahkamah Agung sebagai lembaga penguji norma hukum, dan menegaskan pentingnya pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang demokratis.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 secara tegas mencabut kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam membatalkan Peraturan Daerah (Perda) secara administratif.Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa Perda merupakan produk hukum bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang merupakan perwujudan prinsip otonomi daerah.Oleh karena itu, pembatalan Perda secara sepihak oleh pemerintah pusat melalui mekanisme administratif dipandang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas pemisahan kekuasaan.Kendati demikian, Putusan MK tidak menghapus seluruh fungsi pengawasan Gubernur terhadap Perda, melainkan hanya membatasi kewenangannya dalam aspek represif.Gubernur tetap menjalankan fungsi pengawasan administratif secara preventif melalui mekanisme konsultatif, seperti pemberian catatan evaluatif, pendampingan teknis, serta fasilitasi penyelarasan substansi Raperda dengan kebijakan nasional.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif efektivitas pengawasan Perda antara sebelum dan sesudah Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015, dengan mempertimbangkan indikator seperti jumlah Perda yang dibatalkan, waktu penyelesaian sengketa, dan kepuasan masyarakat. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi model pengawasan Perda yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, misalnya melalui pembentukan forum konsultasi publik atau mekanisme pelaporan masyarakat terhadap Perda yang dianggap bermasalah. Ketiga, penelitian dapat mengkaji implikasi Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dampaknya terhadap implementasi desentralisasi di Indonesia. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pengawasan Perda di era desentralisasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
| File size | 256.06 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tipologi kualitatif untuk menganalisis secara komprehensif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tipologi kualitatif untuk menganalisis secara komprehensif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Penelitian ini memusatkan kajian secara teoritik mengenai fenomena hukum tersebut dalam sudut pandang ratio legis atau alasan dan tujuan umum serta kewenangan.Penelitian ini memusatkan kajian secara teoritik mengenai fenomena hukum tersebut dalam sudut pandang ratio legis atau alasan dan tujuan umum serta kewenangan.
DINASTIRESDINASTIRES 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedua undang‑undang tersebut mengamanatkan bahwa pada tahun 2024 pemilihan akan dilaksanakan1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedua undang‑undang tersebut mengamanatkan bahwa pada tahun 2024 pemilihan akan dilaksanakan
JPTAMJPTAM Kreditor preferen didahulukan dari hasil penjualan boedel pailit yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 95 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentangKreditor preferen didahulukan dari hasil penjualan boedel pailit yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 95 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang
MKRIMKRI Cara pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Analisis data dilakukan secaraCara pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara
MKRIMKRI Perlindungan hukum terhadap eksistensi nilai hukum dalam dalihan natolu sebagai hak masyarakat adat Batak Toba, dijamin secara konstitusional dalam PasalPerlindungan hukum terhadap eksistensi nilai hukum dalam dalihan natolu sebagai hak masyarakat adat Batak Toba, dijamin secara konstitusional dalam Pasal
MKRIMKRI Dibuat semacam Badan Usaha Milik Desa dimana saham dimiliki oleh masyarakat desa dan pemerintah daerah. Bagi pemilik tanah yang kebetulan ada sumber mataDibuat semacam Badan Usaha Milik Desa dimana saham dimiliki oleh masyarakat desa dan pemerintah daerah. Bagi pemilik tanah yang kebetulan ada sumber mata
MKRIMKRI Respons KPU terhadap Putusan MK tersebut merupakan respons yang konstitusional, karena Putusan MK memiliki objek dan dasar pengujian yang lebih tinggiRespons KPU terhadap Putusan MK tersebut merupakan respons yang konstitusional, karena Putusan MK memiliki objek dan dasar pengujian yang lebih tinggi
Useful /
UVAYABJMUVAYABJM Secara keseluruhan, sebanyak 7 hasil foto berada dalam kategori baik (25%), 14 cukup baik (55%), dan 3 kurang baik (20%). Sebagian besar hasil foto menggunakanSecara keseluruhan, sebanyak 7 hasil foto berada dalam kategori baik (25%), 14 cukup baik (55%), dan 3 kurang baik (20%). Sebagian besar hasil foto menggunakan
UVAYABJMUVAYABJM Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur.
JPTAMJPTAM Pendidikan merupakan faktor penting bagi kepolisian dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat. Investasi pada pendidikanPendidikan merupakan faktor penting bagi kepolisian dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat. Investasi pada pendidikan
JPTAMJPTAM Sedangkan partisipasi warga sekolah dalam Program Sekolah Penggerak cenderung beragam. Guru yang tidak terlibat dalam komite pembelajaran partisipasi dalamSedangkan partisipasi warga sekolah dalam Program Sekolah Penggerak cenderung beragam. Guru yang tidak terlibat dalam komite pembelajaran partisipasi dalam