UVAYABJMUVAYABJM
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-BudayaPahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-BudayaArtikel ini membahas dampak kebijakan pemerintah terkait pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu terhadap eksistensi guru honorer di Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penulis mengkaji dinamika ketenagakerjaan dalam sektor pendidikan, khususnya menyangkut kesejahteraan dan kepastian status hukum guru non-ASN. Kebijakan PPPK Paruh Waktu, yang diatur melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan status guru honorer yang selama ini terpinggirkan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti ketidakjelasan kontrak, ketimpangan kesejahteraan, serta potensi konflik antar tenaga pengajar. Meskipun terdapat sisi positif seperti peningkatan profesionalitas dan efisiensi birokrasi, dampak negatif seperti ketimpangan pendapatan dan ketidakpastian karier tetap menghantui para guru honorer. Artikel ini merekomendasikan perlunya evaluasi menyeluruh dan penyesuaian kebijakan agar tujuan peningkatan mutu pendidikan nasional benar-benar tercapai melalui pemberdayaan guru secara berkeadilan.
Kebijakan ASN dan PPPK Paruh Waktu merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer, khususnya guru yang selama ini mengalami ketidakpastian status dan kesejahteraan.Program ini memberikan peluang bagi guru honorer untuk memperoleh pengakuan legal, penghasilan yang lebih stabil, serta kesempatan pengembangan karier dalam sistem kepegawaian nasional.Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan.Di antaranya adalah ketidakpastian masa kontrak, keterlambatan administratif, dan ketimpangan anggaran di daerah.Hal ini menyebabkan banyak guru honorer masih belum merasakan perubahan signifikan dalam kesejahteraan maupun jaminan pekerjaan mereka.Dampak positif dari kebijakan ini tetap perlu diapresiasi, seperti terbukanya akses bagi guru untuk menjadi bagian dari ASN dan ikut serta dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional.Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan keresahan baru, terutama bagi guru honorer yang tidak lolos seleksi atau merasa tidak mendapatkan keadilan dalam sistem pengangkatan.Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan menyempurnakan pelaksanaan kebijakan ini agar lebih berpihak pada tenaga honorer.Komitmen nyata dari pusat dan daerah sangat dibutuhkan agar kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup dan profesionalisme guru secara berkelanjutan.
Untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru honorer, pemerintah perlu melakukan peninjauan komprehensif terhadap kebijakan PPPK Paruh Waktu, dengan fokus pada kepastian kontrak kerja, pendapatan yang memadai, dan perlindungan jaminan sosial. Penguatan regulasi turunan dari Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 juga diperlukan untuk mencegah perbedaan penafsiran antarwilayah dan memastikan standar minimum terkait jam kerja, besaran gaji, dan hak-hak lainnya bagi guru PPPK Paruh Waktu. Selain itu, transparansi dan pertanggungjawaban anggaran untuk gaji dan tunjangan PPPK Paruh Waktu sangat penting, terutama bagi pemerintah daerah dengan keterbatasan keuangan, agar dapat menghindari keterlambatan pembayaran dan menjamin kesejahteraan tenaga pendidik. Pemberdayaan dan peningkatan kompetensi guru honorer harus tetap menjadi fokus utama, dengan memberikan kesempatan yang merata dalam akses pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi. Partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan, termasuk organisasi profesi guru dan masyarakat, sangat diperlukan dalam proses penyusunan dan harmonisasi kebijakan ASN dan PPPK, agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan birokrasi, tetapi juga relevan dengan kondisi nyata pendidikan di tingkat lokal.
| File size | 209.14 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
ALIMSPUBLISHINGALIMSPUBLISHING Pada tahap siklus 1 perolehan hanya 32,2 % siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar, presentase ini kemudian mengalami peningkatan yang signifikanPada tahap siklus 1 perolehan hanya 32,2 % siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar, presentase ini kemudian mengalami peningkatan yang signifikan
UVAYABJMUVAYABJM Hasil observasi menghasilan data berupa faktok-faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembaruan kurikulum pendidikan diantaranya adalah pemanfaatan teknologi,Hasil observasi menghasilan data berupa faktok-faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembaruan kurikulum pendidikan diantaranya adalah pemanfaatan teknologi,
UVAYABJMUVAYABJM Dengan demikian, pendekatan studi kelayakan bisnis yang mengedepankan syariah bukan hanya sebagai alternatif, melainkan sebagai model yang mampu mengarahkanDengan demikian, pendekatan studi kelayakan bisnis yang mengedepankan syariah bukan hanya sebagai alternatif, melainkan sebagai model yang mampu mengarahkan
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode studi kasus. Berdasakan hasil analisis, Kurikulum 2013 dengan kepadatanPenelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode studi kasus. Berdasakan hasil analisis, Kurikulum 2013 dengan kepadatan
MAHADEWAMAHADEWA Kesimpulan yang diambil yaitu Melalui Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat teridentifikasi kemampuan berpikir kritis mahasiswa, indikator berpikirKesimpulan yang diambil yaitu Melalui Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat teridentifikasi kemampuan berpikir kritis mahasiswa, indikator berpikir
MAHADEWAMAHADEWA Selama proses diskusi, peserta didik bergilir mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Peserta didik yang aktif akan diberikan nilai tambahanSelama proses diskusi, peserta didik bergilir mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Peserta didik yang aktif akan diberikan nilai tambahan
MAHADEWAMAHADEWA Oleh karena itu, kemampuan pembuktian matematika lebih ditentukan oleh penguasaan materi dan kemampuan bernalar dibandingkan dengan sikap atau kecenderunganOleh karena itu, kemampuan pembuktian matematika lebih ditentukan oleh penguasaan materi dan kemampuan bernalar dibandingkan dengan sikap atau kecenderungan
MAHADEWAMAHADEWA Keempat level tersebut adalah Novice, Apprentice, Practitioner, dan Expert. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif.Keempat level tersebut adalah Novice, Apprentice, Practitioner, dan Expert. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif.
Useful /
STAIDENPASARSTAIDENPASAR Hasil analisis data panel menunjukkan bahwa model random effects adalah yang paling tepat untuk menganalisis hubungan tersebut. Dengan demikian, upayaHasil analisis data panel menunjukkan bahwa model random effects adalah yang paling tepat untuk menganalisis hubungan tersebut. Dengan demikian, upaya
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa lebih fokus, aktif, dan tertarik selama pembelajaran berlangsung.mereka menunjukkan peningkatan pemahaman terhadapHasil observasi menunjukkan bahwa siswa lebih fokus, aktif, dan tertarik selama pembelajaran berlangsung.mereka menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kemiskinan dapat diatasi dengan diadakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, pelatihan keterampilan untukKesimpulan dalam penelitian ini adalah kemiskinan dapat diatasi dengan diadakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, pelatihan keterampilan untuk
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi program adiwiyata di SMP Negeri 2 Wagir, (2) memahami cara penanaman karakter peduli lingkunganPenelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi program adiwiyata di SMP Negeri 2 Wagir, (2) memahami cara penanaman karakter peduli lingkungan