UVAYABJMUVAYABJM
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-BudayaPahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-BudayaArtikel ini membahas dampak kebijakan pemerintah terkait pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu terhadap eksistensi guru honorer di Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penulis mengkaji dinamika ketenagakerjaan dalam sektor pendidikan, khususnya menyangkut kesejahteraan dan kepastian status hukum guru non-ASN. Kebijakan PPPK Paruh Waktu, yang diatur melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan status guru honorer yang selama ini terpinggirkan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti ketidakjelasan kontrak, ketimpangan kesejahteraan, serta potensi konflik antar tenaga pengajar. Meskipun terdapat sisi positif seperti peningkatan profesionalitas dan efisiensi birokrasi, dampak negatif seperti ketimpangan pendapatan dan ketidakpastian karier tetap menghantui para guru honorer. Artikel ini merekomendasikan perlunya evaluasi menyeluruh dan penyesuaian kebijakan agar tujuan peningkatan mutu pendidikan nasional benar-benar tercapai melalui pemberdayaan guru secara berkeadilan.
Kebijakan ASN dan PPPK Paruh Waktu merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer, khususnya guru yang selama ini mengalami ketidakpastian status dan kesejahteraan.Program ini memberikan peluang bagi guru honorer untuk memperoleh pengakuan legal, penghasilan yang lebih stabil, serta kesempatan pengembangan karier dalam sistem kepegawaian nasional.Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan.Di antaranya adalah ketidakpastian masa kontrak, keterlambatan administratif, dan ketimpangan anggaran di daerah.Hal ini menyebabkan banyak guru honorer masih belum merasakan perubahan signifikan dalam kesejahteraan maupun jaminan pekerjaan mereka.Dampak positif dari kebijakan ini tetap perlu diapresiasi, seperti terbukanya akses bagi guru untuk menjadi bagian dari ASN dan ikut serta dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional.Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan keresahan baru, terutama bagi guru honorer yang tidak lolos seleksi atau merasa tidak mendapatkan keadilan dalam sistem pengangkatan.Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan menyempurnakan pelaksanaan kebijakan ini agar lebih berpihak pada tenaga honorer.Komitmen nyata dari pusat dan daerah sangat dibutuhkan agar kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup dan profesionalisme guru secara berkelanjutan.
Untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru honorer, pemerintah perlu melakukan peninjauan komprehensif terhadap kebijakan PPPK Paruh Waktu, dengan fokus pada kepastian kontrak kerja, pendapatan yang memadai, dan perlindungan jaminan sosial. Penguatan regulasi turunan dari Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 juga diperlukan untuk mencegah perbedaan penafsiran antarwilayah dan memastikan standar minimum terkait jam kerja, besaran gaji, dan hak-hak lainnya bagi guru PPPK Paruh Waktu. Selain itu, transparansi dan pertanggungjawaban anggaran untuk gaji dan tunjangan PPPK Paruh Waktu sangat penting, terutama bagi pemerintah daerah dengan keterbatasan keuangan, agar dapat menghindari keterlambatan pembayaran dan menjamin kesejahteraan tenaga pendidik. Pemberdayaan dan peningkatan kompetensi guru honorer harus tetap menjadi fokus utama, dengan memberikan kesempatan yang merata dalam akses pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi. Partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan, termasuk organisasi profesi guru dan masyarakat, sangat diperlukan dalam proses penyusunan dan harmonisasi kebijakan ASN dan PPPK, agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan birokrasi, tetapi juga relevan dengan kondisi nyata pendidikan di tingkat lokal.
| File size | 209.14 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Temuan penelitian menunjukkan bahwa rumusan hukum yang bersifat netral gender, seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan danTemuan penelitian menunjukkan bahwa rumusan hukum yang bersifat netral gender, seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Artikel ini mengkaji keterkaitan antara krisis air bersih dan beban ganda yang ditanggung perempuan dalam perspektif ekofeminisme, serta mengungkap bagaimanaArtikel ini mengkaji keterkaitan antara krisis air bersih dan beban ganda yang ditanggung perempuan dalam perspektif ekofeminisme, serta mengungkap bagaimana
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan suami‑istri di rumah tangga Muslim Desa Wora telah beralih dari pola normatif fiqh klasik menjadi praktik yangPenelitian ini menunjukkan bahwa hubungan suami‑istri di rumah tangga Muslim Desa Wora telah beralih dari pola normatif fiqh klasik menjadi praktik yang
UM SURABAYAUM SURABAYA Teknik analisis data melalui prosedur mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan posisi aktorTeknik analisis data melalui prosedur mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan posisi aktor
LIFESCIFILIFESCIFI Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi aktif perempuan terhadap perekonomian dunia serta mengukur besarnya peran perempuan dalam meningkatkanPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi aktif perempuan terhadap perekonomian dunia serta mengukur besarnya peran perempuan dalam meningkatkan
ISI DPSISI DPS Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa diskriminasi gender yang divisualisasikan dalam dokumenter potret “Amerta Ning Sinar memiliki 4 indikator yangHasil yang diperoleh menunjukkan bahwa diskriminasi gender yang divisualisasikan dalam dokumenter potret “Amerta Ning Sinar memiliki 4 indikator yang
UNUDUNUD Dampaknya bahkan dirasakan juga pada sektor informal termasuk para pemulung terutama pemulung perempuan yang menggantungkan hidup dalam tumpukan sampah.Dampaknya bahkan dirasakan juga pada sektor informal termasuk para pemulung terutama pemulung perempuan yang menggantungkan hidup dalam tumpukan sampah.
ITENASITENAS Besar total beban pencemaran dari 3 sungai yang masuk ke Waduk Ciarata adalah BOD sebesar 10,839 kg/hari, Nitrit sebesar 0,336 kg/hari, Klorin Bebas sebesarBesar total beban pencemaran dari 3 sungai yang masuk ke Waduk Ciarata adalah BOD sebesar 10,839 kg/hari, Nitrit sebesar 0,336 kg/hari, Klorin Bebas sebesar
Useful /
UVAYABJMUVAYABJM Faktor pembaruan kurikulum memiliki dampak signifikan terhadap proses pembelajaran siswa, baik dari segi pemahaman materi, sifat aktif dan kreatif siswa.Faktor pembaruan kurikulum memiliki dampak signifikan terhadap proses pembelajaran siswa, baik dari segi pemahaman materi, sifat aktif dan kreatif siswa.
EJGTAEJGTA Additionally, we show that the graph remains Hamiltonian for all n, with only a finite number of exceptions when t = 3, 4, 6, 7, 8, 9 and 11. Specifically,Additionally, we show that the graph remains Hamiltonian for all n, with only a finite number of exceptions when t = 3, 4, 6, 7, 8, 9 and 11. Specifically,
EJGTAEJGTA In the following we investigate adjacency bases of K1 H. 17 concludes that for every connected graph G of order n and arbitrary graph H, ψ(G ⊙ K1 H)In the following we investigate adjacency bases of K1 H. 17 concludes that for every connected graph G of order n and arbitrary graph H, ψ(G ⊙ K1 H)
LIFESCIFILIFESCIFI Selain itu, pertumbuhan ekonomi memperkuat atau memoderasi pengaruh pendapatan lokal terhadap belanja modal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendapatanSelain itu, pertumbuhan ekonomi memperkuat atau memoderasi pengaruh pendapatan lokal terhadap belanja modal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendapatan