STIMAIMMISTIMAIMMI

Aliansi : Jurnal Manajemen dan BisnisAliansi : Jurnal Manajemen dan Bisnis

The objective of this research was to understand comprehensively of the evaluation of implementation policy of Minimum Essential Force (MEF) in pertain of human resources focus on officers in the Indonesian Airforce. I was a qualitative recearch with an evaluative method of CIPP model, conducted in Ofiice of Ministry of Defence, Indonesian Armed forces Head quaters, and Indonesian Airforce head quaters, Jakarta. The data were collected through participant observation using interview, observation, document study, and recording as well as focus group discussion. The data analysis and intrepretation indicates that (1) Indonesian defence policy to build of minimum essential force by small and more effective with limited of budget; (2) Scope Defence policy at minimum essential force: (a) Organization (b) Defence Budget (c) Human resources, Three of them are able to protect of the sourvergnity and territorial integrity in the border or in the flash point area; (3) MEF Policy In the Indonesian Air Force should be implemented particularly officers as backbond to catch up effectivity, efficiency, equity, and responsiveness of implementation management system in the The Indonesian Air Force organization was found to more effective. The findings of this evaluation by CIPP methode scored 3,24 as good result, and give some recommendation to practice continuous improvement to redesign of defence policy by involving of society and in practica to the Air Force organization to reconstruct human resources planning especially for officers.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan evaluasi kebijakan MEF dalam pembangunan postur perwira TNI AU dengan menggunakan model evaluasi konteks, input, proses, dan produk (CIPP) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan MEF pada pembangunan postur perwira TNI AU telah terimplementasikan dengan baik, walau ada beberapa catatan yang masih perlu direalisasikan dan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan organisasi.Belum terealisasinya rumusan pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 terkait peran masyarakat dalam kebijakan pertahanan.Evaluasi menunjukkan bahwa alutsista telah meningkat, namun belum diimbangi dengan pembinaan personil perwira yang memadai.

Berdasarkan temuan penelitian, perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai efektivitas pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada analisis mendalam mengenai kesenjangan antara kebutuhan personel dan ketersediaan jabatan di TNI AU, serta merumuskan solusi strategis untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk penyesuaian struktur organisasi atau program pengembangan karier yang lebih efektif. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi komprehensif terhadap program pendidikan dan pelatihan perwira TNI AU untuk memastikan relevansi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan peningkatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan profesional.

  1. #tni au#tni au
  2. #behavior ocb dosen#behavior ocb dosen
Read online
File size358.51 KB
Pages10
Short Linkhttps://juris.id/p-2rd
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test