FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatThe imposition of imprisonment for abusers for themselves becomes increasingly inappropriate and not useful when the capacity of prisons or state detention centers becomes overcapacity because the occupants are dominated by narcotics abusers. Therefore, it is necessary to review the imposition of criminal sanctions on narcotics abusers for themselves. This research is a normative research, and is descriptive analytical in nature which describes and analyzes a phenomenon related to the Criminal Imposition of Narcotics Users for Themselves (Study of the Decision of the Jakarta Pusat District Court No. 585/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Pst and District Court Decisions Medan No. 329/Pid.Sus/2021/PN.Mdn). The results of the study, criminal sanctions for narcotics abusers for themselves are subject to imprisonment. However, if the actions of narcotics abusers themselves meet the provisions of SEMA No. 4 of 2010, drug abusers for themselves can be rehabilitated. Judges consideration in making decisions for the perpetrators of criminal acts of narcotics abusers for themselves in the Decision of the Jakarta Pusat District Court No.585/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst and Decision of Medan District Court No.329/Pid.Sus/202 / PN.Mdn is not enough just to refer to the construction of the norms listed in Article 127 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, but also must pay attention to related rules, for example SEMA No. 4 of 2010. This is because the article does not contain clear criteria related to narcotics abusers for themselves where such considerations are in line with the legal system both legal structure, legal substance and legal culture. Position of rehabilitation in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is can is not mandatory.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus maupun teori-teori yang mendukung penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap pecandu narkotika terbukti tidak efektif, karena sanksi pidana dianggap tidak dapat mencegah dan menekan angka penggunaan narkotika di Indonesia.Secara hukum telah ditegaskan didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika bahwa seorang pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dalam Putusan Pengadilan Negeri jakarta pusat No.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.Mdn ialah tidak cukup hanya mengacu pada konstruksi norma yang tercantum didalam Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi juga harus memperhatikan aturan-aturan terkait misalnya SEMA No.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas berbagai model rehabilitasi narkoba di Indonesia, termasuk pendekatan berbasis komunitas dan integrasi dengan layanan kesehatan mental. Penelitian ini dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan rehabilitasi. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang telah berhasil mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada kesehatan masyarakat. Hal ini dapat memberikan wawasan berharga tentang kebijakan dan program yang dapat diadaptasi di Indonesia. Ketiga, penelitian kualitatif mendalam perlu dilakukan untuk memahami pengalaman hidup dan perspektif individu yang telah menjalani proses rehabilitasi narkoba. Penelitian ini dapat mengungkap tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh mantan pecandu narkoba dalam reintegrasi sosial dan membantu merancang program dukungan yang lebih efektif.
| File size | 346.29 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Mrn, dikonfirmasi bahwa kasus KDRT telah terjadi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang meliputiMrn, dikonfirmasi bahwa kasus KDRT telah terjadi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang meliputi
FHUKIFHUKI Namun, penerapan klausul ini harus sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak tertanggung. Diperlukan keterjelasan hukum untuk menghindari penyalahgunaanNamun, penerapan klausul ini harus sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak tertanggung. Diperlukan keterjelasan hukum untuk menghindari penyalahgunaan
FHUKIFHUKI Karya cipta sinematografi adalah salah satu obyek yang dilindungi dalam hak cipta. Perlindungan hak cipta dengan diberikan suatu hak eksklusif kepada penciptaKarya cipta sinematografi adalah salah satu obyek yang dilindungi dalam hak cipta. Perlindungan hak cipta dengan diberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta
FHUKIFHUKI Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan bahwa perubahan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 29‑43Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan bahwa perubahan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 29‑43
FHUKIFHUKI The victim is the party that suffers the most in a crime, while the victim does not get as much protection as provided by law for the perpetrators of crime.The victim is the party that suffers the most in a crime, while the victim does not get as much protection as provided by law for the perpetrators of crime.
UNUSAUNUSA Alat otomatis Lenshooke™ SQA X1 Pro menunjukkan kesesuaian yang tinggi dengan metode manual sebagai standar emas, dengan tingkat kesesuaian 94,4% danAlat otomatis Lenshooke™ SQA X1 Pro menunjukkan kesesuaian yang tinggi dengan metode manual sebagai standar emas, dengan tingkat kesesuaian 94,4% dan
UNIPMAUNIPMA Dosen dan mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun berkolaborasi menciptakan suasana menyenangkan pada saat pembelajaran. Keaktifan siswaDosen dan mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun berkolaborasi menciptakan suasana menyenangkan pada saat pembelajaran. Keaktifan siswa
STIEMSTIEM Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dari tahun 2014 hingga 2016 mengalami peningkatan, dengan indeks pengungkapan melebihi batasan 50%. PelaksanaanPengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dari tahun 2014 hingga 2016 mengalami peningkatan, dengan indeks pengungkapan melebihi batasan 50%. Pelaksanaan
Useful /
UNUSAUNUSA Strategi intervensi yang disarankan mencakup program bimbingan orang tua bimbingan dan pelatihan literasi media di sekolah. Durasi dan pola penggunaanStrategi intervensi yang disarankan mencakup program bimbingan orang tua bimbingan dan pelatihan literasi media di sekolah. Durasi dan pola penggunaan
UNUSAUNUSA Kelas eksperimen diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran PBL, sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Instrumen penelitianKelas eksperimen diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran PBL, sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Instrumen penelitian
UNIPMAUNIPMA Kegiatan pelaksanaan program workshop bina prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan pendalaman materi akuntansi di SMKN 1 Geger. Pendalaman materi iniKegiatan pelaksanaan program workshop bina prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan pendalaman materi akuntansi di SMKN 1 Geger. Pendalaman materi ini
UNIPMAUNIPMA Pada proses perancangan sistem lomba dicapai suatu kesepakatan untuk menggabungkan beberapa platform yang biasa digunakan dalam bidang pendidikan yaituPada proses perancangan sistem lomba dicapai suatu kesepakatan untuk menggabungkan beberapa platform yang biasa digunakan dalam bidang pendidikan yaitu