FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatThe imposition of imprisonment for abusers for themselves becomes increasingly inappropriate and not useful when the capacity of prisons or state detention centers becomes overcapacity because the occupants are dominated by narcotics abusers. Therefore, it is necessary to review the imposition of criminal sanctions on narcotics abusers for themselves. This research is a normative research, and is descriptive analytical in nature which describes and analyzes a phenomenon related to the Criminal Imposition of Narcotics Users for Themselves (Study of the Decision of the Jakarta Pusat District Court No. 585/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Pst and District Court Decisions Medan No. 329/Pid.Sus/2021/PN.Mdn). The results of the study, criminal sanctions for narcotics abusers for themselves are subject to imprisonment. However, if the actions of narcotics abusers themselves meet the provisions of SEMA No. 4 of 2010, drug abusers for themselves can be rehabilitated. Judges consideration in making decisions for the perpetrators of criminal acts of narcotics abusers for themselves in the Decision of the Jakarta Pusat District Court No.585/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst and Decision of Medan District Court No.329/Pid.Sus/202 / PN.Mdn is not enough just to refer to the construction of the norms listed in Article 127 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, but also must pay attention to related rules, for example SEMA No. 4 of 2010. This is because the article does not contain clear criteria related to narcotics abusers for themselves where such considerations are in line with the legal system both legal structure, legal substance and legal culture. Position of rehabilitation in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is can is not mandatory.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus maupun teori-teori yang mendukung penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap pecandu narkotika terbukti tidak efektif, karena sanksi pidana dianggap tidak dapat mencegah dan menekan angka penggunaan narkotika di Indonesia.Secara hukum telah ditegaskan didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika bahwa seorang pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dalam Putusan Pengadilan Negeri jakarta pusat No.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.Mdn ialah tidak cukup hanya mengacu pada konstruksi norma yang tercantum didalam Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi juga harus memperhatikan aturan-aturan terkait misalnya SEMA No.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas berbagai model rehabilitasi narkoba di Indonesia, termasuk pendekatan berbasis komunitas dan integrasi dengan layanan kesehatan mental. Penelitian ini dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan rehabilitasi. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang telah berhasil mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada kesehatan masyarakat. Hal ini dapat memberikan wawasan berharga tentang kebijakan dan program yang dapat diadaptasi di Indonesia. Ketiga, penelitian kualitatif mendalam perlu dilakukan untuk memahami pengalaman hidup dan perspektif individu yang telah menjalani proses rehabilitasi narkoba. Penelitian ini dapat mengungkap tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh mantan pecandu narkoba dalam reintegrasi sosial dan membantu merancang program dukungan yang lebih efektif.
| File size | 346.29 KB |
| Pages | 11 |
| Short Link | https://juris.id/p-2fu |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pengadilan Hubungan Industrial dapat menyelesaikan perselisihan sepanjang tidak disertai perkara lain seperti kebangkrutan atau pidana. Pengadilan HubunganPengadilan Hubungan Industrial dapat menyelesaikan perselisihan sepanjang tidak disertai perkara lain seperti kebangkrutan atau pidana. Pengadilan Hubungan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah secara hukum disebut anak luar kawin. Anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 TahunAnak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah secara hukum disebut anak luar kawin. Anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
UMELMANDIRIUMELMANDIRI 07/2018, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan peraturan yang dapat mengakomodir perlindungan konsumen. Peraturan POJK mengatur mitigasi risiko,07/2018, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan peraturan yang dapat mengakomodir perlindungan konsumen. Peraturan POJK mengatur mitigasi risiko,
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Dilihat dari jenis, variasi dan modus yang dilakukan oleh pelaku untuk menyamarkan dan atau menyembunyikan uang kotor hasil tindak pidana, maka TindakDilihat dari jenis, variasi dan modus yang dilakukan oleh pelaku untuk menyamarkan dan atau menyembunyikan uang kotor hasil tindak pidana, maka Tindak
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung lama. Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di IndonesiaDimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung lama. Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di Indonesia
UNSAUNSA G/2019/PN Mks. Akibat wanprestasi yang dilakukan debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dapat menimbulkan kerugianG/2019/PN Mks. Akibat wanprestasi yang dilakukan debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dapat menimbulkan kerugian
STIA LK DUMAISTIA LK DUMAI Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah memberikan wawasan dan informasi baru kepada masyarakat tentang pentingnya penguatan manajemenMelalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah memberikan wawasan dan informasi baru kepada masyarakat tentang pentingnya penguatan manajemen
UNISMAUNISMA Secara materiil kedudukan rekam medis sebagai alat bukti, baik sebagai alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat merupakan alat bukti bebas, artinyaSecara materiil kedudukan rekam medis sebagai alat bukti, baik sebagai alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat merupakan alat bukti bebas, artinya
Useful /
MKRIMKRI Dengan demikian kami mengusulkan metode omnibus tematik. Prinsip tematik dalam metode Omnibus lahir dari perintah asas Negara Hukum yang diatur dalam asasDengan demikian kami mengusulkan metode omnibus tematik. Prinsip tematik dalam metode Omnibus lahir dari perintah asas Negara Hukum yang diatur dalam asas
UNPRIUNPRI Diharapkan, sistem ini bisa membantu tenaga medis dalam mendiagnosis aritmia dengan lebih cepat dan akurat, serta mendukung perkembangan teknologi kesehatanDiharapkan, sistem ini bisa membantu tenaga medis dalam mendiagnosis aritmia dengan lebih cepat dan akurat, serta mendukung perkembangan teknologi kesehatan
UNKRISWINAUNKRISWINA Namun, pemasaran tersebut mengalami keterbatasan peminat, cenderung musiman dan bergantung permintaan konsumen. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompokNamun, pemasaran tersebut mengalami keterbatasan peminat, cenderung musiman dan bergantung permintaan konsumen. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok
UNIPMAUNIPMA Setelah pelatihan, perangkat desa mengajak ibu-ibu penjual jamu gendong untuk menginovasikan olahan dan kemasan yang lebih praktis dan higienis, sertaSetelah pelatihan, perangkat desa mengajak ibu-ibu penjual jamu gendong untuk menginovasikan olahan dan kemasan yang lebih praktis dan higienis, serta