FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatThe imposition of imprisonment for abusers for themselves becomes increasingly inappropriate and not useful when the capacity of prisons or state detention centers becomes overcapacity because the occupants are dominated by narcotics abusers. Therefore, it is necessary to review the imposition of criminal sanctions on narcotics abusers for themselves. This research is a normative research, and is descriptive analytical in nature which describes and analyzes a phenomenon related to the Criminal Imposition of Narcotics Users for Themselves (Study of the Decision of the Jakarta Pusat District Court No. 585/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Pst and District Court Decisions Medan No. 329/Pid.Sus/2021/PN.Mdn). The results of the study, criminal sanctions for narcotics abusers for themselves are subject to imprisonment. However, if the actions of narcotics abusers themselves meet the provisions of SEMA No. 4 of 2010, drug abusers for themselves can be rehabilitated. Judges consideration in making decisions for the perpetrators of criminal acts of narcotics abusers for themselves in the Decision of the Jakarta Pusat District Court No.585/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst and Decision of Medan District Court No.329/Pid.Sus/202 / PN.Mdn is not enough just to refer to the construction of the norms listed in Article 127 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, but also must pay attention to related rules, for example SEMA No. 4 of 2010. This is because the article does not contain clear criteria related to narcotics abusers for themselves where such considerations are in line with the legal system both legal structure, legal substance and legal culture. Position of rehabilitation in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is can is not mandatory.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus maupun teori-teori yang mendukung penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap pecandu narkotika terbukti tidak efektif, karena sanksi pidana dianggap tidak dapat mencegah dan menekan angka penggunaan narkotika di Indonesia.Secara hukum telah ditegaskan didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika bahwa seorang pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dalam Putusan Pengadilan Negeri jakarta pusat No.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.Mdn ialah tidak cukup hanya mengacu pada konstruksi norma yang tercantum didalam Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi juga harus memperhatikan aturan-aturan terkait misalnya SEMA No.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas berbagai model rehabilitasi narkoba di Indonesia, termasuk pendekatan berbasis komunitas dan integrasi dengan layanan kesehatan mental. Penelitian ini dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan rehabilitasi. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang telah berhasil mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada kesehatan masyarakat. Hal ini dapat memberikan wawasan berharga tentang kebijakan dan program yang dapat diadaptasi di Indonesia. Ketiga, penelitian kualitatif mendalam perlu dilakukan untuk memahami pengalaman hidup dan perspektif individu yang telah menjalani proses rehabilitasi narkoba. Penelitian ini dapat mengungkap tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh mantan pecandu narkoba dalam reintegrasi sosial dan membantu merancang program dukungan yang lebih efektif.
| File size | 346.29 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
JAYABAYAJAYABAYA Padahal efek dari lingkungan yang tercemar juga akan berdampak pada masyarakat itu sendiri. Agar persoalan ini tidak kian menumpuk dan menggelinding bakPadahal efek dari lingkungan yang tercemar juga akan berdampak pada masyarakat itu sendiri. Agar persoalan ini tidak kian menumpuk dan menggelinding bak
STEITHOLABULILMISTEITHOLABULILMI Penerapan prinsip ini dalam praktek asuransi jiwa antara lain terjadi pada saat tertanggung melengkapi formulir permintaan asuransi. Penelitian ini menggunakanPenerapan prinsip ini dalam praktek asuransi jiwa antara lain terjadi pada saat tertanggung melengkapi formulir permintaan asuransi. Penelitian ini menggunakan
FHUKIFHUKI Kedudukan tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia sebagai hak kebendaan tidak hapus oleh adanya sita umum, melainkan tetap melekat pada objek jaminanKedudukan tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia sebagai hak kebendaan tidak hapus oleh adanya sita umum, melainkan tetap melekat pada objek jaminan
FHUKIFHUKI Ketidakjelasan status bantuan sebagai pinjaman, minimnya transparansi informasi, dan kurangnya pemahaman masyarakat telah merugikan warga. Kondisi iniKetidakjelasan status bantuan sebagai pinjaman, minimnya transparansi informasi, dan kurangnya pemahaman masyarakat telah merugikan warga. Kondisi ini
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan analisis menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch, John Rawls, dan perspektif Critical Legal Studies (CLS), ditemukan bahwa peraturan yangBerdasarkan analisis menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch, John Rawls, dan perspektif Critical Legal Studies (CLS), ditemukan bahwa peraturan yang
RISTEKRISTEK Regulasi yang kuat dan terintegrasi di seluruh sektor hukum adalah persyaratan mutlak untuk memastikan keadilan sosial dan legitimasi konstitusional negara.Regulasi yang kuat dan terintegrasi di seluruh sektor hukum adalah persyaratan mutlak untuk memastikan keadilan sosial dan legitimasi konstitusional negara.
FHUKIFHUKI Klausul Contestable Period dalam asuransi jiwa memberikan kekuatan kepada penanggung untuk membatalkan pertanggungan jika ditemukan ketidaksesuaian informasiKlausul Contestable Period dalam asuransi jiwa memberikan kekuatan kepada penanggung untuk membatalkan pertanggungan jika ditemukan ketidaksesuaian informasi
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Thailand memiliki kerangka hukum yang lebih maju dan spesifik, terutama dalam melindungi konsumen dan memastikan keamanan transaksi daring. Dengan keberadaanThailand memiliki kerangka hukum yang lebih maju dan spesifik, terutama dalam melindungi konsumen dan memastikan keamanan transaksi daring. Dengan keberadaan
Useful /
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Perlindungan hak konsumen perlu diperkuat melalui implementasi khiyar digital sebagai mekanisme korektif terhadap ketidakseimbangan informasi, sedangkanPerlindungan hak konsumen perlu diperkuat melalui implementasi khiyar digital sebagai mekanisme korektif terhadap ketidakseimbangan informasi, sedangkan
FHUKIFHUKI Penyebaran film secara ilegal pada aplikasi telegram ini disebarkan oleh pengguna aplikasi sebagai pendiri public channel yang mana perbuatan tersebutPenyebaran film secara ilegal pada aplikasi telegram ini disebarkan oleh pengguna aplikasi sebagai pendiri public channel yang mana perbuatan tersebut
FHUKIFHUKI It identifies government blocking of these sites as the primary legal protection. For unauthorized distribution, copyright owners can pursue civil lawsuits,It identifies government blocking of these sites as the primary legal protection. For unauthorized distribution, copyright owners can pursue civil lawsuits,
FHUKIFHUKI Many people experience the crime of trafficking in persons, the people who are victims of this crime are of course greatly disadvantaged. The victim isMany people experience the crime of trafficking in persons, the people who are victims of this crime are of course greatly disadvantaged. The victim is