Publisher

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS

Journal West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human Rights Abstract

Studi ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 5851 K/Pid.Sus LH/2024 dan dampaknya terhadap kepastian hukum dalam kasus penambangan ilegal di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. Putusan tersebut menandai tonggak penting dalam penegakan hukum pidana lingkungan, khususnya dalam menangani aktivitas penambangan tanpa izin yang menyebabkan kerusakan ekologis. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, preseden yudisial, dan prinsip-prinsip doktrinal, studi ini mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dan lex certa, menekankan bahwa penambangan ilegal merupakan tindak pidana tanpa memandang adanya niat. Interpretasi Mahkamah selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Pertambangan, mendorong konsistensi yudisial, dan memperkuat tata kelola lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa putusan tersebut meningkatkan kepastian hukum dengan mengklarifikasi standar pertanggungjawaban pidana, menyatukan interpretasi yudisial, dan memperkuat efek jera hukum lingkungan. Namun, tantangan praktis tetap ada dalam memastikan penegakan hukum yang konsisten, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara keseluruhan, putusan ini berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan yurisprudensi lingkungan dan terwujudnya keadilan berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia.

Conclusion

Sus LH/2024 secara signifikan memperkuat kepastian hukum dalam kasus penambangan ilegal di Indonesia, dengan menegaskan bahwa semua aktivitas penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana, selaras dengan prinsip tanggung jawab mutlak dan standar interpretasi yudisial yang konsisten.Putusan ini berperan penting dalam menyatukan penafsiran hukum di pengadilan yang lebih rendah dan memperkuat sinergi antara otoritas lingkungan dan pengelolaan sumber daya, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan prediktabilitas hukum.Namun, tantangan seperti penegakan hukum yang tidak konsisten di tingkat daerah, tumpang tindih kewenangan birokrasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat masih menjadi hambatan, menunjukkan perlunya reformasi berkelanjutan dalam harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan penerapan mekanisme keadilan restoratif.

Future Research

Meskipun putusan Mahkamah Agung telah memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, masih terdapat ruang untuk penelitian lanjutan guna mengatasi tantangan implementasi. Pertama, penelitian empiris dapat dilakukan untuk secara mendalam menginvestigasi akar masalah inkonsistensi penegakan hukum di tingkat lokal, termasuk faktor kapasitas institusional, korupsi, dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Studi ini dapat memanfaatkan wawancara kualitatif dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti aparat penegak hukum, pejabat pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat terdampak, serta analisis kasus di beberapa wilayah yang berbeda. Kedua, penting untuk mengeksplorasi efektivitas pendekatan berbasis komunitas dalam mengatasi penambangan ilegal, khususnya di kalangan penambang skala kecil. Hal ini mencakup studi mengenai program edukasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan alternatif mata pencarian yang berkelanjutan untuk mencegah konflik sosial dan memfasilitasi transisi dari aktivitas ilegal. Penelitian ini bisa berbentuk studi etnografi atau evaluasi program. Ketiga, perlu adanya analisis komparatif terhadap model harmonisasi regulasi dan koordinasi antarlembaga yang paling efektif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan dan hambatan birokrasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait izin pertambangan dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan kerangka kebijakan yang lebih terpadu dan efisien demi terwujudnya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Metadata

File size	510.99 KB
Pages	11
DMCA	Report