WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsStudi ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 5851 K/Pid.Sus LH/2024 dan dampaknya terhadap kepastian hukum dalam kasus penambangan ilegal di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. Putusan tersebut menandai tonggak penting dalam penegakan hukum pidana lingkungan, khususnya dalam menangani aktivitas penambangan tanpa izin yang menyebabkan kerusakan ekologis. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, preseden yudisial, dan prinsip-prinsip doktrinal, studi ini mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dan lex certa, menekankan bahwa penambangan ilegal merupakan tindak pidana tanpa memandang adanya niat. Interpretasi Mahkamah selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Pertambangan, mendorong konsistensi yudisial, dan memperkuat tata kelola lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa putusan tersebut meningkatkan kepastian hukum dengan mengklarifikasi standar pertanggungjawaban pidana, menyatukan interpretasi yudisial, dan memperkuat efek jera hukum lingkungan. Namun, tantangan praktis tetap ada dalam memastikan penegakan hukum yang konsisten, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara keseluruhan, putusan ini berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan yurisprudensi lingkungan dan terwujudnya keadilan berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia.
Sus LH/2024 secara signifikan memperkuat kepastian hukum dalam kasus penambangan ilegal di Indonesia, dengan menegaskan bahwa semua aktivitas penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana, selaras dengan prinsip tanggung jawab mutlak dan standar interpretasi yudisial yang konsisten.Putusan ini berperan penting dalam menyatukan penafsiran hukum di pengadilan yang lebih rendah dan memperkuat sinergi antara otoritas lingkungan dan pengelolaan sumber daya, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan prediktabilitas hukum.Namun, tantangan seperti penegakan hukum yang tidak konsisten di tingkat daerah, tumpang tindih kewenangan birokrasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat masih menjadi hambatan, menunjukkan perlunya reformasi berkelanjutan dalam harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan penerapan mekanisme keadilan restoratif.
Meskipun putusan Mahkamah Agung telah memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, masih terdapat ruang untuk penelitian lanjutan guna mengatasi tantangan implementasi. Pertama, penelitian empiris dapat dilakukan untuk secara mendalam menginvestigasi akar masalah inkonsistensi penegakan hukum di tingkat lokal, termasuk faktor kapasitas institusional, korupsi, dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Studi ini dapat memanfaatkan wawancara kualitatif dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti aparat penegak hukum, pejabat pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat terdampak, serta analisis kasus di beberapa wilayah yang berbeda. Kedua, penting untuk mengeksplorasi efektivitas pendekatan berbasis komunitas dalam mengatasi penambangan ilegal, khususnya di kalangan penambang skala kecil. Hal ini mencakup studi mengenai program edukasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan alternatif mata pencarian yang berkelanjutan untuk mencegah konflik sosial dan memfasilitasi transisi dari aktivitas ilegal. Penelitian ini bisa berbentuk studi etnografi atau evaluasi program. Ketiga, perlu adanya analisis komparatif terhadap model harmonisasi regulasi dan koordinasi antarlembaga yang paling efektif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan dan hambatan birokrasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait izin pertambangan dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan kerangka kebijakan yang lebih terpadu dan efisien demi terwujudnya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
| File size | 510.99 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIPASUNIPAS Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelibatan desa adat dalam masalah-masalah kemasyarakatan dapat menciptakan hubungan vertikal dengan Pemerintah DaerahPenelitian ini menyimpulkan bahwa pelibatan desa adat dalam masalah-masalah kemasyarakatan dapat menciptakan hubungan vertikal dengan Pemerintah Daerah
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Namun, rancangan kebijakan belum tepat sehingga program belum berhasil mengendalikan inflasi karena hanya berfokus pada stabilitas harga. Oleh karena itu,Namun, rancangan kebijakan belum tepat sehingga program belum berhasil mengendalikan inflasi karena hanya berfokus pada stabilitas harga. Oleh karena itu,
UNIBAUNIBA Analisis komponen konteks memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung tujuan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Komponen inputAnalisis komponen konteks memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung tujuan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Komponen input
FHUKIFHUKI The imposition of imprisonment for abusers for themselves becomes increasingly inappropriate and not useful when the capacity of prisons or state detentionThe imposition of imprisonment for abusers for themselves becomes increasingly inappropriate and not useful when the capacity of prisons or state detention
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Meskipun terdapat tantangan regulasi seperti penegakan hukum yang tidak konsisten dan intervensi politik, ditemukan pula peluang perbaikan melalui reformasiMeskipun terdapat tantangan regulasi seperti penegakan hukum yang tidak konsisten dan intervensi politik, ditemukan pula peluang perbaikan melalui reformasi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha beralih menawarkan layanan di bidang kecantikan. Terdapat tumpang tindih mengenai tugas dan kewenangan perawatHal ini menyebabkan banyak pelaku usaha beralih menawarkan layanan di bidang kecantikan. Terdapat tumpang tindih mengenai tugas dan kewenangan perawat
JURNALFKMUITJURNALFKMUIT Tujuan penelitian untuk mengetahui pembatalan Merek atas dugaan Plagiasi diatur dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui dampakTujuan penelitian untuk mengetahui pembatalan Merek atas dugaan Plagiasi diatur dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui dampak
UNIGRESUNIGRES Bagi pekerja/buruh yang memasuki masa pensiun, perhitungan uang pesangon diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4), serta uangBagi pekerja/buruh yang memasuki masa pensiun, perhitungan uang pesangon diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4), serta uang
Useful /
STPMATARAMSTPMATARAM Kedua aspek amenities membangun atau meningkatkan fasilitas‑fasilitas penunjang yang berada di destinasi wisata Pantai Lakey seperti musholah, toilet,Kedua aspek amenities membangun atau meningkatkan fasilitas‑fasilitas penunjang yang berada di destinasi wisata Pantai Lakey seperti musholah, toilet,
UMBJMUMBJM Arabica coffee leaves contain alkaloid compounds, flavonoids, saponins and polyphenols as antioxidants, anti-inflammatory and antibacterial that can helpArabica coffee leaves contain alkaloid compounds, flavonoids, saponins and polyphenols as antioxidants, anti-inflammatory and antibacterial that can help
STAIBREBESSTAIBREBES Tulisan tersebut dikuak untuk membedah permasalahan itu dengan melalui kritik etika postmodernisme dalam standar syariah di kancah ekonomi global. PostmodernismeTulisan tersebut dikuak untuk membedah permasalahan itu dengan melalui kritik etika postmodernisme dalam standar syariah di kancah ekonomi global. Postmodernisme
STAIBREBESSTAIBREBES Penelitian ini menggunakan metode deskriptip analitis dengan pendekan kualitatif. Dengan kata lain tulisan ini mengkaji strategi pemasaran produk melaluiPenelitian ini menggunakan metode deskriptip analitis dengan pendekan kualitatif. Dengan kata lain tulisan ini mengkaji strategi pemasaran produk melalui