UNIPASUNIPAS
Kertha WidyaKertha WidyaTerdapat pengakuan bahwa desa adat memiliki sejarah panjang dan kontribusi signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Bali. Namun, pengayoman dan pemberdayaan desa adat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap otonomi desa adat. Peraturan tersebut memberikan tugas kepada desa adat untuk mewujudkan kasukretan desa adat, yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian, baik secara sakala maupun niskala, sehingga mendorong pelibatan desa adat dalam masalah-masalah kemasyarakatan di luar masalah adat. Pelibatan ini, serta bantuan pendanaan, dapat mempengaruhi otonomi desa adat di Bali.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelibatan desa adat dalam masalah-masalah kemasyarakatan dapat menciptakan hubungan vertikal dengan Pemerintah Daerah yang menempatkan desa adat pada posisi subordinat.Kondisi ini berpotensi mengancam otonomi desa adat.Oleh karena itu, diperlukan penelitian empiris untuk menganalisis dampak intervensi Pemerintah Daerah terhadap kemandirian desa adat dan memastikan pemberdayaan yang efektif tanpa mengorbankan kedaulatan desa adat.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 terhadap praktik otonomi desa adat di berbagai wilayah di Bali, dengan fokus pada bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya di tingkat desa. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi mekanisme yang efektif untuk meningkatkan partisipasi aktif desa adat dalam proses pembangunan daerah, tanpa mengorbankan nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi potensi pengembangan model kemitraan yang setara antara desa adat dan pemerintah daerah, yang didasarkan pada prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan, guna memastikan keberlanjutan pemberdayaan desa adat dan pelestarian budaya Bali. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan untuk mendukung peran strategis desa adat dalam pembangunan Bali.
| File size | 298.25 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
GOACADEMICAGOACADEMICA Oleh karena itu, penerapan model manajemen aset diperlukan untuk optimalisasi pemanfaatan aset tetap daerah. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan asetOleh karena itu, penerapan model manajemen aset diperlukan untuk optimalisasi pemanfaatan aset tetap daerah. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan aset
UNSRATUNSRAT Hasil menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menerapkan SAP berbasis akrual pada aset tetap sesuai PP 71/2010 dalam Laporan Keuangan PemerintahHasil menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menerapkan SAP berbasis akrual pada aset tetap sesuai PP 71/2010 dalam Laporan Keuangan Pemerintah
UNSRATUNSRAT Temuan ini mengindikasikan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan sistem pengendalianTemuan ini mengindikasikan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan sistem pengendalian
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner kepada 78 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner kepada 78 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Peningkatan manajemen risiko memerlukan pergeseran dari pendekatan kepatuhan administratif ke pendekatan reflektif dan terintegrasi. Kebijakan perlu lebihPeningkatan manajemen risiko memerlukan pergeseran dari pendekatan kepatuhan administratif ke pendekatan reflektif dan terintegrasi. Kebijakan perlu lebih
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, keterlambatan keputusan, dan melemahnya efektivitas pengawasan, diperparah oleh keterbatasanHal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, keterlambatan keputusan, dan melemahnya efektivitas pengawasan, diperparah oleh keterbatasan
DINASTIREVDINASTIREV Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptualMetode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
JBE UPIYPTKJBE UPIYPTK Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) di ProvinsiPenelitian ini menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) di Provinsi
Useful /
UNKLABUNKLAB Hasil menunjukkan bahwa pembelajaran organisasi berpengaruh signifikan terhadap kapabilitas pemasaran dan kapabilitas teknologi. Selain itu, kapabilitasHasil menunjukkan bahwa pembelajaran organisasi berpengaruh signifikan terhadap kapabilitas pemasaran dan kapabilitas teknologi. Selain itu, kapabilitas
JURNALFKIPUNTADJURNALFKIPUNTAD Hasil belajar dianalisis dengan uji efek size untuk kelas eksperimen yaitu 1,2 (Sangat Besar) dan 1,0 (Besar) untuk kelas kontrol. Berdasarkan hasil penelitianHasil belajar dianalisis dengan uji efek size untuk kelas eksperimen yaitu 1,2 (Sangat Besar) dan 1,0 (Besar) untuk kelas kontrol. Berdasarkan hasil penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Kolaborasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan dalam sektor teknologi finansial, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan diplomasi ekonomi digitalKolaborasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan dalam sektor teknologi finansial, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan diplomasi ekonomi digital
DINASTIREVDINASTIREV Pada jurnal ini, penulis memberikan rekomendasi mengenai reformasi pada kebijakan pertanahan yang ada pada IKN dengan tetap mementingkan kepentingan nasionalPada jurnal ini, penulis memberikan rekomendasi mengenai reformasi pada kebijakan pertanahan yang ada pada IKN dengan tetap mementingkan kepentingan nasional