UNIPASUNIPAS
Kertha WidyaKertha WidyaTerdapat pengakuan bahwa desa adat memiliki sejarah panjang dan kontribusi signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Bali. Namun, pengayoman dan pemberdayaan desa adat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap otonomi desa adat. Peraturan tersebut memberikan tugas kepada desa adat untuk mewujudkan kasukretan desa adat, yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian, baik secara sakala maupun niskala, sehingga mendorong pelibatan desa adat dalam masalah-masalah kemasyarakatan di luar masalah adat. Pelibatan ini, serta bantuan pendanaan, dapat mempengaruhi otonomi desa adat di Bali.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelibatan desa adat dalam masalah-masalah kemasyarakatan dapat menciptakan hubungan vertikal dengan Pemerintah Daerah yang menempatkan desa adat pada posisi subordinat.Kondisi ini berpotensi mengancam otonomi desa adat.Oleh karena itu, diperlukan penelitian empiris untuk menganalisis dampak intervensi Pemerintah Daerah terhadap kemandirian desa adat dan memastikan pemberdayaan yang efektif tanpa mengorbankan kedaulatan desa adat.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 terhadap praktik otonomi desa adat di berbagai wilayah di Bali, dengan fokus pada bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya di tingkat desa. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi mekanisme yang efektif untuk meningkatkan partisipasi aktif desa adat dalam proses pembangunan daerah, tanpa mengorbankan nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi potensi pengembangan model kemitraan yang setara antara desa adat dan pemerintah daerah, yang didasarkan pada prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan, guna memastikan keberlanjutan pemberdayaan desa adat dan pelestarian budaya Bali. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan untuk mendukung peran strategis desa adat dalam pembangunan Bali.
| File size | 298.25 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang sifatnya mengikat secara umum. Hierarki peraturan perundang-undanganPeraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang sifatnya mengikat secara umum. Hierarki peraturan perundang-undangan
UNSRATUNSRAT Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal akuntansi berpengaruh signifikanPenelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal akuntansi berpengaruh signifikan
UNIKSUNIKS Berdasarkan analisis pendapatan, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2020-2022 menunjukkan penurunan pada pertumbuhanBerdasarkan analisis pendapatan, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2020-2022 menunjukkan penurunan pada pertumbuhan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut asas desentralisasi, kewenangan pengawasan proyek konstruksi terbagi antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut asas desentralisasi, kewenangan pengawasan proyek konstruksi terbagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
DHARMAWACANADHARMAWACANA Hasil dari penelitian ini adalah sistem berbasis web yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan laporan secara daring dan memantau statusnya secaraHasil dari penelitian ini adalah sistem berbasis web yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan laporan secara daring dan memantau statusnya secara
UMMUMM Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan reformasi hukum, khususnya revisi Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014, serta peningkatan kapasitas kelembagaan melaluiUntuk mengatasi hal tersebut diperlukan reformasi hukum, khususnya revisi Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014, serta peningkatan kapasitas kelembagaan melalui
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya, seperti sosialisasi, penangkapan dan pelelangan ternak, serta penerapan sanksi administratif dan pidana.Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya, seperti sosialisasi, penangkapan dan pelelangan ternak, serta penerapan sanksi administratif dan pidana.
DINASTIREVDINASTIREV Kedudukan wewenang pemerintah merupakan hak dan kewajiban pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan. Pembagian kewenangan seharusnyaKedudukan wewenang pemerintah merupakan hak dan kewajiban pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan. Pembagian kewenangan seharusnya
Useful /
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Di era digital, guruTeknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Di era digital, guru
DINASTIREVDINASTIREV dan bagaimana klausul dalam pasal-pasal Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia dengan Singapura dalam melindungidan bagaimana klausul dalam pasal-pasal Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia dengan Singapura dalam melindungi
UAIUAI Penelitian ini merekomendasikan kepala TK untuk memberikan kesempatan kepada guru mengikuti seminar dan pelatihan, serta memonitor kegiatan pembelajaran.Penelitian ini merekomendasikan kepala TK untuk memberikan kesempatan kepada guru mengikuti seminar dan pelatihan, serta memonitor kegiatan pembelajaran.
UAIUAI Dalam riset ini, sebagian besar bentuk plural dari jamak taksir dapat diramalkan dengan melihat consonant order dari bentuk tunggalnya. Jamak taksir bahasaDalam riset ini, sebagian besar bentuk plural dari jamak taksir dapat diramalkan dengan melihat consonant order dari bentuk tunggalnya. Jamak taksir bahasa