UNIGRESUNIGRES
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikPembangunan Nasional Negara Republik Indonesia dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk memujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak – hak pekerja/ buruh seperti hak pensiun. Tidak mengatur dengan jelas batas usia pensiun di dalamnya, maka batas usia pensiun mengikuti peraturan perundang – undangan yang berlaku. Batas Usia Pensiun mengacu pada ketentuan yang berlaku di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Karena berhubungan dengan Jaminan Hari Tua (JHT). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Saat ini mengatur Batas Usia Pensiun pekerja/ buruh sesuai ketentuan adalah Umur 56 Tahun. Untuk itu setiap pekerja/ buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja akan mendapatkan Uang Pesangon dan besaran nilai yang didapat pekerja/ buruh sesuai dengan kondisi dan penyebab pada saat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga diatur dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Batas usia pensiun bagi pekerja/buruh tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan ditetapkan melalui Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan fleksibilitas bagi pengusaha namun juga menuntut kepastian bagi pekerja.Bagi pekerja/buruh yang memasuki masa pensiun, perhitungan uang pesangon diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4), serta uang pisah jika terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama.Oleh karena itu, kerangka hukum ketenagakerjaan berusaha menyeimbangkan hak pekerja atas jaminan pensiun dengan kebijakan perusahaan, meskipun detail batas usia pensiun tidak terpusat.
Penelitian ini memberikan dasar kuat mengenai analisis yuridis terkait usia dan hak pensiun pekerja. Untuk memperkaya pemahaman di bidang ini, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dieksplorasi. Pertama, mengingat adanya ketidakjelasan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebuah studi empiris kualitatif dapat dilakukan untuk menelaah bagaimana implementasi kebijakan batas usia pensiun di berbagai perusahaan swasta di Indonesia. Penelitian ini dapat menginvestigasi variasi dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan usia pensiun di tingkat praktis, termasuk bagaimana perusahaan menyeimbangkan produktivitas dengan hak-hak pekerja yang menua. Selain itu, penting untuk menganalisis lebih dalam efektivitas skema perhitungan uang pesangon yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015. Studi ini bisa mengkaji, melalui metode survei dan wawancara, sejauh mana besaran uang pesangon dan manfaat pensiun yang diterima oleh pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pensiun dapat benar-benar menopang kehidupan mereka pasca-pensiun, termasuk perbandingan dengan standar internasional untuk mengidentifikasi area peningkatan. Akhirnya, dengan mempertimbangkan dampak psikologis pensiun yang disinggung dalam latar belakang, penelitian multidisiplin dapat meneliti korelasi antara kejelasan regulasi ketenagakerjaan, kecukupan jaminan hari tua, dan tingkat kesiapan mental serta kesejahteraan psikologis para pekerja yang mendekati atau telah memasuki masa pensiun. Pendekatan ini akan mengungkap bagaimana dukungan regulasi dan finansial dapat berkontribusi pada transisi pensiun yang lebih positif dan pencegahan sindrom pasca-kekuasaan, memberikan wawasan holistik yang melampaui aspek legalitas semata.
| File size | 107.87 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIPASUNIPAS Namun, pengayoman dan pemberdayaan desa adat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 berpotensi menimbulkanNamun, pengayoman dan pemberdayaan desa adat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 berpotensi menimbulkan
OJSOJS Latihan jump to box terbukti efektif dalam meningkatkan daya ledak otot kaki utama serta koordinasi neuromuskular dan stabilitas inti, yang secara keseluruhanLatihan jump to box terbukti efektif dalam meningkatkan daya ledak otot kaki utama serta koordinasi neuromuskular dan stabilitas inti, yang secara keseluruhan
OJSOJS Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani meliputi seringnya penggunaan gadget yang menyebabkan kurangnya motivasi bergerak, kebiasaan merokok,Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani meliputi seringnya penggunaan gadget yang menyebabkan kurangnya motivasi bergerak, kebiasaan merokok,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Wawancara dilakukan dengan 10 informan kunci, termasuk pejabat pemerintah, eksekutif BUMN, dan pakar industri, serta data dianalisis menggunakan perangkatWawancara dilakukan dengan 10 informan kunci, termasuk pejabat pemerintah, eksekutif BUMN, dan pakar industri, serta data dianalisis menggunakan perangkat
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Namun, pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen di masyarakat masih terkendala oleh rendahnya kesadaran dan pendidikan konsumen, lemahnya pengawasan terhadapNamun, pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen di masyarakat masih terkendala oleh rendahnya kesadaran dan pendidikan konsumen, lemahnya pengawasan terhadap
JURNALFKMUITJURNALFKMUIT 3/Pdt. Sus. HKI/Merek/2020/PN Niaga Makasar terhadap Masyarakat dan Pelaku Usaha. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum Normatif Yuridis, menggunakan3/Pdt. Sus. HKI/Merek/2020/PN Niaga Makasar terhadap Masyarakat dan Pelaku Usaha. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum Normatif Yuridis, menggunakan
UNIGRESUNIGRES Sertifikat mencakup data fisik dan yuridis tanah, terdapat kasus sertifikat ganda akibat kelalaian atau kesalahan penunjukan batas oleh kantor pertanahan.Sertifikat mencakup data fisik dan yuridis tanah, terdapat kasus sertifikat ganda akibat kelalaian atau kesalahan penunjukan batas oleh kantor pertanahan.
UNIGRESUNIGRES Rumah sakit bertanggung jawab atas wanprestasi dokter melalui mekanisme komite medis dan ganti rugi, sementara prosedur persetujuan harus disederhanakanRumah sakit bertanggung jawab atas wanprestasi dokter melalui mekanisme komite medis dan ganti rugi, sementara prosedur persetujuan harus disederhanakan
Useful /
UMBJMUMBJM Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan oleh panas yang berlebihan atau bahan kimia kaustik. Arabica coffee leaves contain alkaloid compounds,Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan oleh panas yang berlebihan atau bahan kimia kaustik. Arabica coffee leaves contain alkaloid compounds,
OJSOJS Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai referensi terkait moderasi beragama dan implementasinya dalam dunia pendidikan. HasilMetode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai referensi terkait moderasi beragama dan implementasinya dalam dunia pendidikan. Hasil
JURNALFKMUITJURNALFKMUIT Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan pidana materil pada perkara penebangan pohon yang terjadi di kawasan hutan tanpa perizinan dari pemerintahPenelitian ini bertujuan mengetahui penerapan pidana materil pada perkara penebangan pohon yang terjadi di kawasan hutan tanpa perizinan dari pemerintah
STAIBREBESSTAIBREBES Secara umum, terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yaitu Litigasi (melalui pengadilan) dan Non‑Litigasi (di luar pengadilan/arbitrase). Metode penelitianSecara umum, terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yaitu Litigasi (melalui pengadilan) dan Non‑Litigasi (di luar pengadilan/arbitrase). Metode penelitian