UNIGRESUNIGRES

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik

Pembangunan Nasional Negara Republik Indonesia dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk memujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak – hak pekerja/ buruh seperti hak pensiun. Tidak mengatur dengan jelas batas usia pensiun di dalamnya, maka batas usia pensiun mengikuti peraturan perundang – undangan yang berlaku. Batas Usia Pensiun mengacu pada ketentuan yang berlaku di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Karena berhubungan dengan Jaminan Hari Tua (JHT). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Saat ini mengatur Batas Usia Pensiun pekerja/ buruh sesuai ketentuan adalah Umur 56 Tahun. Untuk itu setiap pekerja/ buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja akan mendapatkan Uang Pesangon dan besaran nilai yang didapat pekerja/ buruh sesuai dengan kondisi dan penyebab pada saat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga diatur dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Batas usia pensiun bagi pekerja/buruh tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan ditetapkan melalui Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan fleksibilitas bagi pengusaha namun juga menuntut kepastian bagi pekerja.Bagi pekerja/buruh yang memasuki masa pensiun, perhitungan uang pesangon diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4), serta uang pisah jika terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama.Oleh karena itu, kerangka hukum ketenagakerjaan berusaha menyeimbangkan hak pekerja atas jaminan pensiun dengan kebijakan perusahaan, meskipun detail batas usia pensiun tidak terpusat.

Penelitian ini memberikan dasar kuat mengenai analisis yuridis terkait usia dan hak pensiun pekerja. Untuk memperkaya pemahaman di bidang ini, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dieksplorasi. Pertama, mengingat adanya ketidakjelasan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebuah studi empiris kualitatif dapat dilakukan untuk menelaah bagaimana implementasi kebijakan batas usia pensiun di berbagai perusahaan swasta di Indonesia. Penelitian ini dapat menginvestigasi variasi dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan usia pensiun di tingkat praktis, termasuk bagaimana perusahaan menyeimbangkan produktivitas dengan hak-hak pekerja yang menua. Selain itu, penting untuk menganalisis lebih dalam efektivitas skema perhitungan uang pesangon yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015. Studi ini bisa mengkaji, melalui metode survei dan wawancara, sejauh mana besaran uang pesangon dan manfaat pensiun yang diterima oleh pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pensiun dapat benar-benar menopang kehidupan mereka pasca-pensiun, termasuk perbandingan dengan standar internasional untuk mengidentifikasi area peningkatan. Akhirnya, dengan mempertimbangkan dampak psikologis pensiun yang disinggung dalam latar belakang, penelitian multidisiplin dapat meneliti korelasi antara kejelasan regulasi ketenagakerjaan, kecukupan jaminan hari tua, dan tingkat kesiapan mental serta kesejahteraan psikologis para pekerja yang mendekati atau telah memasuki masa pensiun. Pendekatan ini akan mengungkap bagaimana dukungan regulasi dan finansial dapat berkontribusi pada transisi pensiun yang lebih positif dan pencegahan sindrom pasca-kekuasaan, memberikan wawasan holistik yang melampaui aspek legalitas semata.

Read online
File size107.87 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Penyaluran Formalin Dari Rumah Sakit Kepada Desa Adat Untuk Pengawetan Jenazah Dari Perspektif Hukum 2026More at 2026

UNIPASUNIPAS Rumah sakit adalah pengguna yang dalam menjalankan kegiatannya dapat menggunakan formalin sebagai alat bantu pelayanan. Pemerintah melalui rumah sakitRumah sakit adalah pengguna yang dalam menjalankan kegiatannya dapat menggunakan formalin sebagai alat bantu pelayanan. Pemerintah melalui rumah sakit

JURIS Efektivitas Penerapan Pasal 34 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terkait dengan Pengasingan pada Tradisi Manak Salah di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Bulele 2026More at 2026

UNIPASUNIPAS Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya dan tradisi yang luar biasa melimpah. Namun diantara banyaknya keragaman tradisi dan budaya, terdapatIndonesia merupakan negara dengan keragaman budaya dan tradisi yang luar biasa melimpah. Namun diantara banyaknya keragaman tradisi dan budaya, terdapat

JURIS Upaya Kebijakan dalam Pelaksanaan Administrasi Pasca Kebakaran Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng 2026More at 2026

UNIPASUNIPAS Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 4433, kemudian Penerbitan Surat tindak lanjut terhadapBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 4433, kemudian Penerbitan Surat tindak lanjut terhadap

JURIS Perlindungan Hukum Film Berbayar Pada Platform Streaming Digital Yang Digandakan Melalui Aplikasi Bstation 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Wawancara singkat dengan perwakilan platform Vidio dilakukan untuk memperkaya data penelitian. Hasil Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa pemegang hak ciptaWawancara singkat dengan perwakilan platform Vidio dilakukan untuk memperkaya data penelitian. Hasil Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa pemegang hak cipta

JURIS Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN 14 Teluk Pandan dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif di Desa Sukajaya Lempasing 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP di SDN 14 Teluk Pandan di Desa Sukajaya LempasingData dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP di SDN 14 Teluk Pandan di Desa Sukajaya Lempasing

JURIS Tinjauan Hukum Digitalisasi Rekam Medis Terhadap Hak Privasi Medis Pasien 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Perlindungan privasi medis diatur melalui UU Praktik Kedokteran, UU Perlindungan Data Pribadi, dan Kode Etik Kedokteran yang dioperasionalkan melalui prinsipPerlindungan privasi medis diatur melalui UU Praktik Kedokteran, UU Perlindungan Data Pribadi, dan Kode Etik Kedokteran yang dioperasionalkan melalui prinsip

JURIS Pemehuhan Hak Hak Narapidana Lanjut Usia Dalam Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIb Bangko 2025More at 2025

UNBARIUNBARI Belum ada Tenaga Kesehatan dan Ahli Gizi Lapas Bangko Kelas IIB Berupaya mengajukan permintaan tenaga kesehatan dan tenaga ahli tersebut serta melakukanBelum ada Tenaga Kesehatan dan Ahli Gizi Lapas Bangko Kelas IIB Berupaya mengajukan permintaan tenaga kesehatan dan tenaga ahli tersebut serta melakukan

JURIS STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH study kasus Nomor 629 Pdt G 2012 PN Sby 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Sertifikat ganda menciptakan sengketa hukum yang perlu diatasi melalui pendaftaran yang transparan. Surabaya, sertifikat hak milik ganda Thie Butje SutedjaSertifikat ganda menciptakan sengketa hukum yang perlu diatasi melalui pendaftaran yang transparan. Surabaya, sertifikat hak milik ganda Thie Butje Sutedja

Useful /

JURIS Re Design of the University of Manado Library Building with Green Architecture Approach 2026More at 2026

UNIMAUNIMA Pengunjung perpustakaan saat ini kurang dari yang direncanakan, hal ini menyebapkan perpustakaan yang ada belum optimal dalam menjalankan fungsinya. KondisiPengunjung perpustakaan saat ini kurang dari yang direncanakan, hal ini menyebapkan perpustakaan yang ada belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Kondisi

JURIS Efektivitas E Berpadu Elektronik Berkas Pidana Terpadu Terkait Pengolahan dan Pertukaran Dokumen Administrasi Perkara Pidana 2026More at 2026

UNIPASUNIPAS Hal ini disebabkan oleh kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kurang terampil dalam teknologi informasi, kesenjangan digital jaringan internet,Hal ini disebabkan oleh kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kurang terampil dalam teknologi informasi, kesenjangan digital jaringan internet,

JURIS Dampak Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan kajian kepustakaan dan berdasarkan penjelasan umum PasalPenelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan kajian kepustakaan dan berdasarkan penjelasan umum Pasal

JURIS Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis Informed Consent antara Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik dengan Pasien Operasi Caesar Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai prosedur dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) antara pihakPenelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai prosedur dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) antara pihak

ads-block-test