STAIBREBESSTAIBREBES
Islamic Economic Law: Jurnal Hukum Ekonomi SyariahIslamic Economic Law: Jurnal Hukum Ekonomi SyariahSecara umum, terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yaitu Litigasi (melalui pengadilan) dan Non‑Litigasi (di luar pengadilan/arbitrase). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris, yakni penelitian hukum yang menekankan penelitian lapangan dengan langkah-langkah observasi serta wawancara mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam gugatan sederhana. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi dilaksanakan di pengadilan agama. Sesuai dengan mandat Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 3/2006), Pasal 49 menyatakan bahwa pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang‑orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, yang kini semakin kompleks.
Secara garis besar terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yaitu litigasi melalui pengadilan dan non‑litigasi di luar pengadilan/arbitrase.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dengan observasi lapangan dan wawancara terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam gugatan sederhana, dimana litigasi dilaksanakan di pengadilan agama.Sesuai dengan Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49, pengadilan agama mempunyai wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama, yang kini semakin kompleks.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi pertanyaan apakah mekanisme non‑litigasi seperti mediasi atau arbitrase dapat memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan memuaskan dibandingkan litigasi tradisional dalam sengketa ekonomi syariah pada gugatan sederhana. Selanjutnya, studi empiris dapat menilai implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2/2015 dan No. 14/2016, dengan meneliti faktor‑faktor yang memengaruhi durasi proses, kualitas putusan, serta kepatuhan terhadap prinsip‑prinsip syariah, sehingga dapat mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan. Terakhir, penelitian komparatif dapat menyelidiki pengaruh sertifikasi hakim ekonomi syariah terhadap kepastian hukum dan kepuasan para pihak, dengan membandingkan kasus yang diputus oleh hakim bersertifikat versus hakim biasa, serta mengkaji kebutuhan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kompetensi. Ketiga arah penelitian tersebut diharapkan dapat memperkaya literatur dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat bagi peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
| File size | 353.41 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
STITMUBASTITMUBA Implementasi maqosid syariah terlihat jelas dalam upaya pemerintah daerah memastikan kehalalan produk sambil memberikan kemudahan administratif bagi pelakuImplementasi maqosid syariah terlihat jelas dalam upaya pemerintah daerah memastikan kehalalan produk sambil memberikan kemudahan administratif bagi pelaku
IAISKJ MALANGIAISKJ MALANG Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif untuk memahami pengalaman mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi digital. Hasil penelitianPenelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif untuk memahami pengalaman mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi digital. Hasil penelitian
PENACCELERATIONPENACCELERATION In the realm of contemporary entrepreneurship, the halal economy offers vast opportunities - supported by rising global demand, government policies, andIn the realm of contemporary entrepreneurship, the halal economy offers vast opportunities - supported by rising global demand, government policies, and
UMPRUMPR Secara keseluruhan, pembelajaran STEAM memiliki potensi besar untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka sekaligus menumbuhkan keterampilan abad ke-21Secara keseluruhan, pembelajaran STEAM memiliki potensi besar untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka sekaligus menumbuhkan keterampilan abad ke-21
UMPRUMPR Artikel ini mengeksplorasi politik hukum dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2025 dengan menyorot aspek normatif, analisis yudisial, implementasi lapangan, sertaArtikel ini mengeksplorasi politik hukum dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2025 dengan menyorot aspek normatif, analisis yudisial, implementasi lapangan, serta
UMPRUMPR Selain itu, pelatihan keterampilan yang diberikan tidak sepenuhnya efektif karena terbatasnya kesempatan kerja dan dukungan pasca-rehabilitasi. MeskipunSelain itu, pelatihan keterampilan yang diberikan tidak sepenuhnya efektif karena terbatasnya kesempatan kerja dan dukungan pasca-rehabilitasi. Meskipun
UMPRUMPR Selain itu, hasil belajar siswa juga meningkat, terlihat dari perbedaan hasil pre-test dan post-test yang mencerminkan peningkatan pemahaman konsep mengurutkanSelain itu, hasil belajar siswa juga meningkat, terlihat dari perbedaan hasil pre-test dan post-test yang mencerminkan peningkatan pemahaman konsep mengurutkan
UMPRUMPR Selain itu, hasil observasi menunjukkan keterlaksanaan penggunaan media mencapai 93,75% pada pertemuan pertama dan 95% pada pertemuan kedua, mencerminkanSelain itu, hasil observasi menunjukkan keterlaksanaan penggunaan media mencapai 93,75% pada pertemuan pertama dan 95% pada pertemuan kedua, mencerminkan
Useful /
STAINUPASTAINUPA Temuan mengungkap tiga bottleneck kapasitas yang saling terkait: (1) beban kerja siswa dan kapasitas pemulihan, di mana beban kurikulum ganda mengurangiTemuan mengungkap tiga bottleneck kapasitas yang saling terkait: (1) beban kerja siswa dan kapasitas pemulihan, di mana beban kurikulum ganda mengurangi
PENACCELERATIONPENACCELERATION Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat landasan filosofis dan metodologis penerapan ekonomi Islam serta memperkaya literatur yang menghubungkan teoriPenelitian ini bertujuan untuk memperkuat landasan filosofis dan metodologis penerapan ekonomi Islam serta memperkaya literatur yang menghubungkan teori
JURNALFKMUITJURNALFKMUIT Hasil penelitian menunjukkan hukum positif di Indonesia mengatur tentang pembatalan merek karena dugaan plagiasi yang dapat ditemukan di dalam Undang-UndangHasil penelitian menunjukkan hukum positif di Indonesia mengatur tentang pembatalan merek karena dugaan plagiasi yang dapat ditemukan di dalam Undang-Undang
STAIBREBESSTAIBREBES Tulisan tersebut dikuak untuk membedah permasalahan itu dengan melalui kritik etika postmodernisme dalam standar syariah di kancah ekonomi global. PostmodernismeTulisan tersebut dikuak untuk membedah permasalahan itu dengan melalui kritik etika postmodernisme dalam standar syariah di kancah ekonomi global. Postmodernisme