JURNALFKMUITJURNALFKMUIT
Pledoi Law JurnalPledoi Law JurnalPenelitian ini bertujuan mengetahui penerapan pidana materil pada perkara penebangan pohon yang terjadi di kawasan hutan tanpa perizinan dari pemerintah pusat dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pada putusan No. 141/PID.B/LH/2021/PN.MII. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian, atau disebut juga dengan (Library research). Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1) Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu Adanya suatu tindak pidana, dalam hal ini Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya telah terbukti melakukan suatu tindak pidana kehutanan dengan melakukan penebangan hutan tanpa izin 2) Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya telah terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, maka telah sangat jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tercela maka tidak ditemukannya alasan-alasan penghapus pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya.
Berdasarkan pembahasan diatas maka ditarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama dalam Studi Putusan Nomor 141/PID.MII bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu Adanya suatu tindak pidana, dalam hal ini Arman Alias Maman Bin H.Muhammad Jaya telah terbukti melakukan tindak pidana di bidang kehutanan dengan melakukan penebangan hutan tanpa izin dan telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013.Muhammad Jaya telah terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantassan Perusakan Hutan maka sangat jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tercela maka tidak ditemukannya alasan-alasan penghapus pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan Arman Alias Maman Bin H.Sehingga Terdakwa dikenakan sanksi penjara yaitu masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasaan Perusakan Hutan.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari penebangan liar terhadap masyarakat sekitar hutan. Selain itu, perlu ada studi mengenai efektivitas hukum yang ada dalam mengurangi kasus penebangan liar, serta mengembangkan metode penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian juga dapat diarahkan untuk mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan agar tidak tergantung pada kegiatan penebangan liar sebagai sumber penghidupan.
| File size | 258.48 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Posisi strategis tersebut menuntut PNS memiliki integritas, profesionalisme, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, fenomena keterlibatanPosisi strategis tersebut menuntut PNS memiliki integritas, profesionalisme, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, fenomena keterlibatan
UNBARIUNBARI Penegakan hukum terhadap peredaran minuman tradisional tuak di Kabupaten Tebo selama tiga tahun terakhir berhasil menindak 48 kasus. Namun pelaksanaanPenegakan hukum terhadap peredaran minuman tradisional tuak di Kabupaten Tebo selama tiga tahun terakhir berhasil menindak 48 kasus. Namun pelaksanaan
UMMUMM Sebagai respons, penelitian ini mengusulkan kerangka hukum yang direkonstruksi yang memperkenalkan skema sanksi yang digabungkan dengan kompensasi proporsional,Sebagai respons, penelitian ini mengusulkan kerangka hukum yang direkonstruksi yang memperkenalkan skema sanksi yang digabungkan dengan kompensasi proporsional,
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Pendekatan ini memperkuat ketahanan keluarga, menyelaraskan praktik peradilan dengan tujuan maqāṣid al-syarīah, serta memastikan bahwa reformasi hukumPendekatan ini memperkuat ketahanan keluarga, menyelaraskan praktik peradilan dengan tujuan maqāṣid al-syarīah, serta memastikan bahwa reformasi hukum
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Kemudahan penggunaan media sosial menjadikannya sebagai platform yang sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maraknya kejahatanKemudahan penggunaan media sosial menjadikannya sebagai platform yang sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maraknya kejahatan
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang mengatur tentang keharusan adanya jaminan kredit (agunan), Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang mengatur tentang keharusan adanya jaminan kredit (agunan), Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Penelitian ini merupakan aplikasi dua tahun perubahan UU Perkawinan setelah dilakukan revisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Penulis ingin mengurai bagaimanaPenelitian ini merupakan aplikasi dua tahun perubahan UU Perkawinan setelah dilakukan revisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Penulis ingin mengurai bagaimana
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA 21/Pdt. G/2020/PN-Tbt. Penelitian ini adalah hukum normatif ditujukan pada peraturan –peraturan yang tertulis atau bahan hukum. Jenis penelitian adalah21/Pdt. G/2020/PN-Tbt. Penelitian ini adalah hukum normatif ditujukan pada peraturan –peraturan yang tertulis atau bahan hukum. Jenis penelitian adalah
Useful /
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Artikel ini merinci dasar hukum dan ketentuan yang relevan untuk inisiatif legislatif Indonesia untuk melindungi anak-anak penyandang disabilitas fisikArtikel ini merinci dasar hukum dan ketentuan yang relevan untuk inisiatif legislatif Indonesia untuk melindungi anak-anak penyandang disabilitas fisik
JURNALFKMUITJURNALFKMUIT Said dalam putusan tersebut telah terbukti sah memenuhi unsur‑unsur Pasal 114 ayat 2 Undang‑Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (2) sanksiSaid dalam putusan tersebut telah terbukti sah memenuhi unsur‑unsur Pasal 114 ayat 2 Undang‑Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (2) sanksi
STAIBREBESSTAIBREBES Adapun hal-hal yang harus didekonstruksi adalah doktrin al-Ghazali dalam hal memusuhi filsafat dan sains alam dan penjagaan yang kuat terhadap mitos danAdapun hal-hal yang harus didekonstruksi adalah doktrin al-Ghazali dalam hal memusuhi filsafat dan sains alam dan penjagaan yang kuat terhadap mitos dan
STAIBREBESSTAIBREBES Hukum ekonomi syariah merupakan komponen dasar untuk pengembangan keuangan syariah. Namun dalam realitanya banyak ditemukan berbagai macam permasalahanHukum ekonomi syariah merupakan komponen dasar untuk pengembangan keuangan syariah. Namun dalam realitanya banyak ditemukan berbagai macam permasalahan