UNBARIUNBARI

Legalitas: Jurnal HukumLegalitas: Jurnal Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis . Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam . Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam . Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap peredaran minuman tradisional tuak yang terjadi di wilayah Kecamatan Tebo berupa penegakan atas 11 peredaran minuman tradisional tuak yang terjadi di wilayah Kecamatan Tebo tengah dan Kecamatan Muara tabir serta Kecamatan Rimbo ilir, kemudian penegakan hukum atas 17 peredaran minuman tradisional tuak yang terjadi di wilayah Kecamatan Rimbo Ulu dan Kecamatan Tebo Ulu dan penegakan hukum atas 20 peredaran minuman tradisional tuak yang terjadi di wilayah Kecamatan VII Koto ilir, Kecamatan Sumay dan Kecamatan Serai Serumpun. Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mencapai 48 kasus peredaran minuman tradisional tuak yang telah di lakukan penegakan hukum. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, tentu adanya faktor yang menjadi kendala di hadapi oleh pihak terkait antara lain faktor internal dan juga faktor eksternal. Adapun upaya dilakukan antara lain faktor internal seperti adanya oknum anggota yang membekingi usaha mereka. Kasatreskrim Kepolisian Resor Tebo akan menindak tegas oknum tersebut dengan melakukan proses hukum melalui Propam Polres, kemudian apabila itu oknum Satpol PP akan diamankan oleh satreskrim sendiri yang juga berkordinasi dengan pemintah daerah. Terhadap faktor eksternal seperti kebutuhan ekonomi, faktor lingkungan dan faktor budaya masyarakat itu sendiri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemerintah Kabupaten Tebo melakukan upaya mensosialisasikan kesadaran hukum terhadap masyarakat secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah. Saran yang dikemukakan hendaknya masyarakat berani melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mengetahui atau melihat penjualan minuman keras jenis tuak terjadi di lingkungannya, hal ini bertujuan agar kejahatan yang di timbulkan akibat mengkosumsi minuman tersebut dapat dihindarkan.

Penegakan hukum terhadap peredaran minuman tradisional tuak di Kabupaten Tebo selama tiga tahun terakhir berhasil menindak 48 kasus.Namun pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi kendala internal, seperti oknum anggota, serta kendala eksternal yang meliputi faktor ekonomi, lingkungan, dan budaya masyarakat.Upaya mengatasi kendala tersebut meliputi penindakan tegas terhadap oknum, sosialisasi kesadaran hukum secara terintegrasi, serta kerja sama antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas program penyuluhan hukum berbasis komunitas dalam mengurangi distribusi tuak dengan menggunakan pendekatan campuran serta survei pra‑dan pasca intervensi; selanjutnya, studi ekonomi harus meneliti alternatif pendapatan bagi petani kelapa yang beralih dari produksi tuak ke produk non‑alkohol melalui analisis biaya‑manfaat dan wawancara pemangku kepentingan; terakhir, penelitian sosial dapat mengkaji peran jaringan informal dan oknum dalam aparat penegak hukum yang memfasilitasi perdagangan tuak dengan menerapkan analisis jaringan sosial guna mengidentifikasi titik lemah dalam struktur pengawasan. Semua penelitian ini diharapkan memberikan kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam penanggulangan peredaran minuman tradisional tuak.

Read online
File size354.35 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Elemen Pedoman Keuangan dan Regulasi Ventura Kajian Hipotesis Moneter Neo Tradisional dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Keuangan Publik 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Investasi memegang peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara berkembang. Dalam konteks ini, investasi asing seringInvestasi memegang peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara berkembang. Dalam konteks ini, investasi asing sering

JURIS Reconstruction of the Election Simultaneity Model through the Constitutional Court Decision Number 135 PUU XXII 2024 Constitutional or Unconstitutional 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis yuridis kualitatif bertujuan untuk menguji efektivitas model serentak sebelumnya,Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis yuridis kualitatif bertujuan untuk menguji efektivitas model serentak sebelumnya,

JURIS Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Privasi Pasien dalam Era Digital Studi Kasus Aplikasi Satu Sehat 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian menunjukkan bahwa beberapa undang-undang yang mendukung perlindungan data pribadi pasien meliputi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi danPenelitian menunjukkan bahwa beberapa undang-undang yang mendukung perlindungan data pribadi pasien meliputi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

JURIS Aspek Kenotariatan dalam Pelaksanaan Hibah Wasiat sebagai Alternatif Pembagian Waris 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Peran ini mencakup verifikasi legalitas, pembimbingan hukum bagi klien, serta memastikan bahwa akta hibah wasiat disusun sesuai dengan ketentuan hukumPeran ini mencakup verifikasi legalitas, pembimbingan hukum bagi klien, serta memastikan bahwa akta hibah wasiat disusun sesuai dengan ketentuan hukum

JURIS Perlindungan Hukum Pekerja Indonesia dalam Konteks Integrasi Budaya dan Norma Terhadap Tenaga Kerja Asing dari Perusahaan China di Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Integrasi budaya asing membawa norma dan praktik kerja yang berbeda, yang dapat menimbulkan benturan nilai dan merugikan pekerja lokal. Oleh karena itu,Integrasi budaya asing membawa norma dan praktik kerja yang berbeda, yang dapat menimbulkan benturan nilai dan merugikan pekerja lokal. Oleh karena itu,

JURIS Analisis Yuridis Pelaksanaan UU TPKS dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan di Kabupaten Sumba Timur 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Tindak pidana perkosaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara paksa untuk memenuhi kepentingan seksual, yang mengakibatkan korban mengalami kekerasanTindak pidana perkosaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara paksa untuk memenuhi kepentingan seksual, yang mengakibatkan korban mengalami kekerasan

JURIS Analisis Kepatutan Dengan Mengesampingkan Pendidikan Dari Definisi Layanan Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Pada Sekolah Tinggi Agama Buddha 2023More at 2023

UNIGRESUNIGRES Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan mahasiswa perlindungan konsumen sangat penting untuk diberikan dan diterapkan di STAB. 8 Tahun 1999 tentangHasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan mahasiswa perlindungan konsumen sangat penting untuk diberikan dan diterapkan di STAB. 8 Tahun 1999 tentang

JURIS STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH study kasus Nomor 629 Pdt G 2012 PN Sby 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), sertifikat hak guna usaha (SHGU), dan sertifikat hak atas satuan rumah susun (SHRS) dikeluarkanSertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), sertifikat hak guna usaha (SHGU), dan sertifikat hak atas satuan rumah susun (SHRS) dikeluarkan

Useful /

JURIS The Influence of Human Resource Competence on the Quality of Local Government Financial Statements with Internal Control Systems as a Mediating Variable 2025More at 2025

ADAIADAI Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalianPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian

JURIS Pengembangan Pariwisata Non Bahari di Kabupaten Manggarai Barat Sebagai Alternatif Wisata Bagi Wisatawan Pasca Sailing Trip di Labuan Bajo 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi pengembangan wisata non bahari untuk mendukung eksistensi Labuan Bajo sebagai DPSP. Metode deskriptif kualitatifPenelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi pengembangan wisata non bahari untuk mendukung eksistensi Labuan Bajo sebagai DPSP. Metode deskriptif kualitatif

JURIS Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Desa Nagrak Di Kabupaten Subang 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Hasil menunjukkan bahwa pariwisata merangsang aspek ekonomi di kawasan tersebut. Faktor lingkungan juga terpengaruh dengan transformasi fasilitas dan perubahanHasil menunjukkan bahwa pariwisata merangsang aspek ekonomi di kawasan tersebut. Faktor lingkungan juga terpengaruh dengan transformasi fasilitas dan perubahan

JURIS Dampak Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Selanjutnya, pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang yang sama dilakukan melalui titel eksekutorial. Eksekusi ini didasarkanSelanjutnya, pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang yang sama dilakukan melalui titel eksekutorial. Eksekusi ini didasarkan

ads-block-test