JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEJOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCETindak pidana korupsi merupakan masalah serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi merugikan ekonomi, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan oleh mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia, serta keputusan hakim terkait penetapan tersangka. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim lebih fokus pada aspek formil daripada materiil dalam putusan praperadilan terhadap kasus Eddy Hiariej. Hakim seharusnya tidak membatasi pertimbangannya hanya pada aspek due process of law, tetapi juga memperhatikan dimensi crime control model dan prinsip keadilan substantif.
Dasar pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan terhadap perkara Eddy Hiariej menunjukkan kecenderungan hakim untuk lebih menitikberatkan pada aspek formil daripada aspek materiil.Putusan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi seperti kasus Eddy Hiariej, hakim seharusnya tidak membatasi pertimbangannya hanya pada aspek due process of law yang menekankan ketepatan prosedural.Namun sebaliknya hakim juga wajib memperhatikan dimensi crime control model, yang menekankan efektifitas pemberantasan kejahatan, serta prinsip keadilan substantif, yang menuntut keadilan berdasarkan kebenaran materiil.
Untuk mencapai keadilan substantif, hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan harus menggunakan pendekatan integral yang menyeimbangkan antara prinsip due process of law dan crime control model. Selain itu, hakim wajib mengedepankan pertimbangan substansi bukti dan kepentingan pemberantasan korupsi agar keadilan dan kepastian hukum benar-benar terwujud. Mekanisme koreksi terhadap prosedur yang keliru harus dilakukan tanpa menggugurkan proses hukum secara keseluruhan, sehingga status tersangka yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup tidak dihapus.
| File size | 922.1 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Teknologi digital telah mengubah pola komunikasi dan cara pewarisan budaya, sehingga keluarga menghadapi tantangan baru dalam menanamkan nilai-nilai intiTeknologi digital telah mengubah pola komunikasi dan cara pewarisan budaya, sehingga keluarga menghadapi tantangan baru dalam menanamkan nilai-nilai inti
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan konseptual antara brand dan public relation (PR) dalam konteks dinamika bisnis dan sosial budaya diPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan konseptual antara brand dan public relation (PR) dalam konteks dinamika bisnis dan sosial budaya di
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Pendekatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam periklanan tidak hanya berdampak positif bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaanPendekatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam periklanan tidak hanya berdampak positif bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Pada Pengolahan Limbah di PT Royal Coconut Gorontalo yang belum ditanganiHasil penelitian ini menunjukan bahwa: Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Pada Pengolahan Limbah di PT Royal Coconut Gorontalo yang belum ditangani
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kekayaan negara pada BUMN adalah Keuangan Negara, yakni uang negara yang dipisahkan pada pengelolaannya sebagai bentuk penyertaan modal secara langsungKekayaan negara pada BUMN adalah Keuangan Negara, yakni uang negara yang dipisahkan pada pengelolaannya sebagai bentuk penyertaan modal secara langsung
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Latar belakang penelitian, bahwa anak kandung perempuan dari pewaris yang telah berpindah agama menuntut haknya untuk dapat dijadikan sebagai ahli waris,Latar belakang penelitian, bahwa anak kandung perempuan dari pewaris yang telah berpindah agama menuntut haknya untuk dapat dijadikan sebagai ahli waris,
AKRABJUARAAKRABJUARA Selain itu, koordinasi kelembagaan antara Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah, dan institusi sosial masih belum optimal, sehingga menghambat implementasiSelain itu, koordinasi kelembagaan antara Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah, dan institusi sosial masih belum optimal, sehingga menghambat implementasi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Melalui peraturan-peraturan seperti Peraturan OJK No. 48/POJK. 03 Tahun 2020, OJK berperan dalam memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakanMelalui peraturan-peraturan seperti Peraturan OJK No. 48/POJK. 03 Tahun 2020, OJK berperan dalam memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan
Useful /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Tembung dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas,Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Tembung dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas,
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Kedua, angka kejahatan yang meningkat di tiga wilayah kabupaten. Ketiga, kebijakan pemidanaan yang belum efektif. Keempat, kesadaran hukum masyarakat yangKedua, angka kejahatan yang meningkat di tiga wilayah kabupaten. Ketiga, kebijakan pemidanaan yang belum efektif. Keempat, kesadaran hukum masyarakat yang
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Mood dominan dalam seluruh lirik lagu adalah mood deklaratif, dengan berbagai bentuk modalitas yang mencerminkan tingkat keyakinan penulis lagu terhadapMood dominan dalam seluruh lirik lagu adalah mood deklaratif, dengan berbagai bentuk modalitas yang mencerminkan tingkat keyakinan penulis lagu terhadap
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Putusan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai pelaku yang bekerjasama telah memberikan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan pada UU PSK dan SEMAPutusan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai pelaku yang bekerjasama telah memberikan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan pada UU PSK dan SEMA