JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEJOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEPembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir memerlukan tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Makassar, sebagai kota pesisir utama di Indonesia Timur, menghadapi tantangan signifikan dalam mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisirnya. Penelitian ini mengkaji , dengan fokus pada mekanisme akuntabilitas dan proses keterlibatan pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method, mengombinasikan analisis kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 150 responden dari instansi pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat lokal. Data dikumpulkan dari Januari hingga Oktober 2024 di empat kecamatan pesisir Makassar. Penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan berkelanjutan (β = 0,687, p < 0,001). Faktor mediasi utama meliputi transparansi dalam alokasi sumber daya (β = 0,445, p < 0,01), partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (β = 0,523, p < 0,001), dan sistem monitoring terintegrasi (β = 0,398, p < 0,05). Tata kelola kolaboratif yang efektif meningkatkan hasil program pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan akuntabilitas, efisiensi sumber daya, dan kepuasan pemangku kepentingan. Temuan menunjukkan bahwa kerangka kolaborasi formal dan mekanisme pelaporan keuangan yang transparan merupakan faktor kunci keberhasilan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir Makassar, menegaskan pentingnya pendekatan multi-pemangku kepentingan dalam pengelolaan pesisir.Transparansi finansial, partisipasi pemangku kepentingan, dan sistem monitoring terintegrasi terbukti memediasi hubungan tersebut, dengan partisipasi pemangku kepentingan menunjukkan efek mediasi terkuat yang menekankan pentingnya keterlibatan yang bermakna.Oleh karena itu, model tata kelola kolaboratif yang efektif membutuhkan kerangka institusional yang jelas, mekanisme transparansi yang kuat, dan sistem monitoring berbasis teknologi, meskipun masih terdapat tantangan utama seperti perbedaan kepentingan dan keterbatasan kapasitas teknis.
Penelitian lanjutan dapat memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana tata kelola kolaboratif benar-benar bekerja dalam jangka panjang. Salah satu arah studi yang menarik adalah melakukan penelitian longitudinal untuk melihat bagaimana efektivitas kolaborasi antar-pemangku kepentingan ini berkembang seiring waktu. Misalnya, pertanyaan kunci yang bisa dijawab adalah bagaimana mekanisme kolaborasi ini beradaptasi dengan perubahan iklim atau tekanan pembangunan baru, serta faktor-faktor apa saja yang membuat kolaborasi tetap relevatif dan tangguh menghadapi tantangan yang terus berubah. Selain itu, mengingat studi ini berfokus pada Makassar, akan sangat bermanfaat untuk melakukan studi komparatif dengan kota-kota pesisir lain yang memiliki karakteristik serupa atau berbeda. Penelitian ini dapat menyelidiki bagaimana keberhasilan model tata kelola kolaboratif di Makassar dapat disesuaikan atau direplikasi di daerah lain, dan apa saja kendala spesifik, baik budaya maupun kelembagaan, yang mungkin muncul saat mencoba menerapkan pendekatan serupa di konteks geografis dan sosial yang berbeda. Hal ini akan membantu mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang paling berperan dalam keberhasilan tata kelola. Terakhir, dengan kemajuan teknologi yang pesat, perlu juga dieksplorasi secara mendalam peran teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) atau teknologi blockchain dalam transformasi tata kelola kolaboratif. Sebuah studi dapat mengkaji bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, mengoptimalkan partisipasi pemangku kepentingan, atau bahkan menciptakan sistem monitoring yang lebih efisien dan akuntabel di kawasan pesisir. Dengan demikian, penelitian masa depan dapat memberikan wawasan baru tentang potensi teknologi untuk mengatasi keterbatasan kapasitas dan koordinasi yang seringkali menjadi hambatan dalam implementasi program pembangunan berkelanjutan.
| File size | 488.47 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi keluarga—baik yang berorientasi pada percakapan, konformitas, maupun yang bersifat laissez‑faire—memilikiHasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi keluarga—baik yang berorientasi pada percakapan, konformitas, maupun yang bersifat laissez‑faire—memiliki
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai etis dalam proses kreatif iklan dan peningkatan literasi media masyarakat agar terciptaHasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai etis dalam proses kreatif iklan dan peningkatan literasi media masyarakat agar tercipta
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Meskipun terdapat tantangan dalam melibatkan masyarakat, seperti kurangnya pemahaman tentang mekanisme perencanaan dan keterbatasan waktu, harapan untukMeskipun terdapat tantangan dalam melibatkan masyarakat, seperti kurangnya pemahaman tentang mekanisme perencanaan dan keterbatasan waktu, harapan untuk
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Keterlambatan pemberitahuan oleh Nippo Corporation atas akuisisi PT. Kadi Indonesia Manufaktur menunjukkan adanya potensi gangguan terhadap fungsi pengawasanKeterlambatan pemberitahuan oleh Nippo Corporation atas akuisisi PT. Kadi Indonesia Manufaktur menunjukkan adanya potensi gangguan terhadap fungsi pengawasan
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Kendala utama meliputi keterbatasan tenaga terlatih, resistensi terhadap sistem baru, dan ketergantungan pada teknologi. Pendekatan bertahap, edukasi internal,Kendala utama meliputi keterbatasan tenaga terlatih, resistensi terhadap sistem baru, dan ketergantungan pada teknologi. Pendekatan bertahap, edukasi internal,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dalam suatu daerah pastinya memiliki adat, hukum adat serta masyarakat adatnya masing-masing dan negara Indonesia mengakui adanya hukum adat yang ada dalamDalam suatu daerah pastinya memiliki adat, hukum adat serta masyarakat adatnya masing-masing dan negara Indonesia mengakui adanya hukum adat yang ada dalam
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang memicu tindak pidana di Provinsi Gorontalo belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan beberapaPenegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang memicu tindak pidana di Provinsi Gorontalo belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan beberapa
STAI MUSADDADIYAHSTAI MUSADDADIYAH Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara kerja praktik jual beli followers Instagram, serta pandangan hukum Islam terhadap praktikTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara kerja praktik jual beli followers Instagram, serta pandangan hukum Islam terhadap praktik
Useful /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Pemilihan penerima manfaat dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan didukung oleh verifikasi serta pencatatan administratif yang transparan.meskipunPemilihan penerima manfaat dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan didukung oleh verifikasi serta pencatatan administratif yang transparan.meskipun
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Penelitian ini menegaskan bahwa taktik pengaruh merupakan komponen sentral dalam praktik kepemimpinan yang efektif. Sembilan taktik utama sebagaimana diklasifikasikanPenelitian ini menegaskan bahwa taktik pengaruh merupakan komponen sentral dalam praktik kepemimpinan yang efektif. Sembilan taktik utama sebagaimana diklasifikasikan
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Karakterisasi tokoh utama dalam novel ini cukup menarik karena tokoh tersebut berpakaian sebagai perempuan meskipun berjenis kelamin laki-laki, sehinggaKarakterisasi tokoh utama dalam novel ini cukup menarik karena tokoh tersebut berpakaian sebagai perempuan meskipun berjenis kelamin laki-laki, sehingga
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Padahal ketentuan mengenai pemberlakuan Justice Collaborator dinilai memiliki eksistensi yang penting dalam sistem peradilan pidana. Putusan hakim dalamPadahal ketentuan mengenai pemberlakuan Justice Collaborator dinilai memiliki eksistensi yang penting dalam sistem peradilan pidana. Putusan hakim dalam