UNTAGUNTAG
JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi PublikJPAP: Jurnal Penelitian Administrasi PublikProna adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di sektor tanah secara umum dan di bidang pendaftaran tanah secara khusus, dalam bentuk pemberian sertifikat tanah yang dilakukan secara serentak dan penyelesaian sengketa tanah yang strategis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pelayanan sertifikat hak atas tanah melalui Kantor Pertanahan Prona di Tuban, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan sertifikat hak atas tanah melalui Kantor Pertanahan Prona di Tuban. Hasil survei menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik tentang sertifikat hak atas tanah melalui Kantor Pertanahan Prona di Tuban telah sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksana (Juklak) BPN. Kinerja pelayanan publik tentang Prona di Kantor BPN Kabupaten Tuban belum optimal karena kurangnya sumber daya manusia, kurangnya peralatan pendukung, dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang Prona.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pelayanan publik tentang sertifikat hak atas tanah melalui Prona di Kantor BPN Kabupaten Tuban telah sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksana (Juklak) BPN.Pelaksanaan Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban dibagi dalam beberapa tahap, mulai dari persiapan, kegiatan koordinasi, pengumpulan data yuridis, pengumpulan data fisik, pemeriksaan tanah, pengumuman, keputusan pemberian hak atas tanah, proses sertifikasi, dan penyerahan sertifikat.Kinerja pelayanan di BPN diukur melalui indikator kinerja, dan hasilnya menunjukkan bahwa dari kuantitas kerja karyawan, 3,3% menyatakan cukup baik, 52,0% menyatakan baik, dan 44,0% menyatakan sangat baik.Berdasarkan kualitas kerja karyawan, 8,0% menyatakan cukup baik, 36,0% menyatakan baik, dan 56,0% menyatakan sangat baik.Berdasarkan standar kualitas karyawan, 8,0% menyatakan tidak baik, 8,0% menyatakan cukup baik, 44,0% menyatakan baik, dan 56,3% menyatakan sangat baik.Berdasarkan pengetahuan karyawan, 3,3% menyatakan cukup baik, 44,0% menyatakan baik, dan 52,0% menyatakan sangat baik.Berdasarkan kreativitas karyawan, 8,0% menyatakan cukup baik, 32,0% menyatakan baik, dan 60,0% menyatakan sangat baik.Kinerja pelayanan publik tentang Prona di Kantor BPN Kabupaten Tuban belum optimal karena kurangnya SDM, kurangnya peralatan pendukung, dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang Prona.Dalam melaksanakan program Prona, Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban menghadapi permasalahan dan kendala baik dari aspek fisik, masyarakat, petugas, maupun keuangan.
Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik tentang Prona di Kantor BPN Kabupaten Tuban, disarankan untuk melakukan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat bahwa pelaksanaan program Prona disubsidi oleh pemerintah. Petugas juga perlu menjelaskan secara lengkap materi yang bersifat teknis agar masalah-masalah teknis dapat diminimalkan. Program Prona sebaiknya di atas namakan sebagai Program Pemerintah Kabupaten dengan dukungan DPRD, dan kemudian dituangkan dalam Keputusan Bupati. Pemerintah Kabupaten juga perlu meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan di Tuban agar ada persepsi yang sama dalam mekanisme pencairan dana. Selain itu, perlu dilakukan rekrutmen pegawai kontrak untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga administrasi, dan mengadakan kerjasama dengan Surveyor Berlisensi jika volume pekerjaan di luar kemampuan petugas ukur yang ada. Persiapan pelaksanaan program Prona perlu dilakukan jauh sebelumnya, termasuk penyiapan blanko, sosialisasi, batas akhir pendaftaran, dan penentuan besarnya biaya. Menyusun jadwal pelaksanaan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan SDM, serta dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ada. Mengadakan evaluasi pelaksanaan pekerjaan seminggu sekali dan monitoring secara kontinyu. Membuat Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) untuk para Camat dan Kepala Desa. Mengadakan kontrak kerja dengan pihak programmer komputer, pengadaan stabilizer dan UPS serta peralatan pendukung lainnya, dan melakukan backup data setiap hari untuk menghindari kerusakan atau hilangnya data. Menumbuhkan loyalitas dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan program Prona, serta memperhitungkan secara cermat kebutuhan daya dan jasa pada awal pelaksanaan program Prona. Perlu juga adanya penambahan jumlah peralatan pendukung, khususnya alat ukur Theodolit, agar masing-masing juru ukur memiliki alat ukur sendiri sebagai sarana penunjang pekerjaannya.
| File size | 200.7 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UKMCUKMC Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh nilai-nilai konsumen—lingkungan, sosial, fungsional, dan pribadi—terhadap niat beli fashion mewah berkelanjutan,Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh nilai-nilai konsumen—lingkungan, sosial, fungsional, dan pribadi—terhadap niat beli fashion mewah berkelanjutan,
JOURNAL STIEHIDAYATULLAHJOURNAL STIEHIDAYATULLAH Program pengabdian masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan tani di KWT Kirai Emas 12, Depok, berhasil meningkatkan kapasitas kewirausahaanProgram pengabdian masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan tani di KWT Kirai Emas 12, Depok, berhasil meningkatkan kapasitas kewirausahaan
STAINAASTAINAA Posisi Dewan Pengawas Syariah pada struktural LKS disejajarkan dengan jabatan dewan Komisaris. Pada LK NAA posisi Komisaris telah dibentuk, namun belumPosisi Dewan Pengawas Syariah pada struktural LKS disejajarkan dengan jabatan dewan Komisaris. Pada LK NAA posisi Komisaris telah dibentuk, namun belum
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi pengembangan kurikulum dan integrasi kebijakan untuk menginstitusionalisasikan literasi ekologi berbasis tauhid,Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi pengembangan kurikulum dan integrasi kebijakan untuk menginstitusionalisasikan literasi ekologi berbasis tauhid,
SARI MUTIARASARI MUTIARA Kegiatan pengabdian masyarakat meningkatkan komitmen budaya organisasi perawat di RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam, terbukti dari peningkatan signifikan pengetahuanKegiatan pengabdian masyarakat meningkatkan komitmen budaya organisasi perawat di RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam, terbukti dari peningkatan signifikan pengetahuan
SARI MUTIARASARI MUTIARA Terdapat peningkatan pemahaman, partisipasi aktif, serta kesadaran akan peran organisasi dalam membentuk pribadi yang kritis, inklusif, dan berintegritas.Terdapat peningkatan pemahaman, partisipasi aktif, serta kesadaran akan peran organisasi dalam membentuk pribadi yang kritis, inklusif, dan berintegritas.
SARI MUTIARASARI MUTIARA Kandungan besi (Fe) yang tinggi dalam air sumur bor merupakan permasalahan umum yang berdampak pada kualitas air bersih masyarakat, terutama dari segiKandungan besi (Fe) yang tinggi dalam air sumur bor merupakan permasalahan umum yang berdampak pada kualitas air bersih masyarakat, terutama dari segi
UCYUCY Namun, Pasal 24 UU BPHTB mengharuskan pembayaran pajak terlebih dahulu sebelum penandatanganan akta, yang berarti wajib pajak harus membayar sebelum utangNamun, Pasal 24 UU BPHTB mengharuskan pembayaran pajak terlebih dahulu sebelum penandatanganan akta, yang berarti wajib pajak harus membayar sebelum utang
Useful /
UKMCUKMC Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara karakteristik pengusaha dan penggunaan sistem pengukuran kinerja strategis serta budayaTujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara karakteristik pengusaha dan penggunaan sistem pengukuran kinerja strategis serta budaya
UKMCUKMC Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseimbangan kehidupan kerja (work life balance) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja peran (in-rolePenelitian ini menyimpulkan bahwa keseimbangan kehidupan kerja (work life balance) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja peran (in-role
UCYUCY BPSK tidak berwenang menangani sengketa perjanjian pembiayaan karena tidak adanya persetujuan tertulis dari para pihak dan sifat perkaranya yang merupakanBPSK tidak berwenang menangani sengketa perjanjian pembiayaan karena tidak adanya persetujuan tertulis dari para pihak dan sifat perkaranya yang merupakan
UCYUCY Reformasi/rekonstruksi sistem hukum pidana militer harus dilakukan secara integral/menyeluruh yang meliputi substansi, struktur dan kultur, dengan demikianReformasi/rekonstruksi sistem hukum pidana militer harus dilakukan secara integral/menyeluruh yang meliputi substansi, struktur dan kultur, dengan demikian