UNIGRESUNIGRES
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikKonsumen adalah Raja adalah paradigma yang selama ini diterima oleh masyarakat umum sejak lama. Menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Namun, implementasi dari perlindungan konsumen di Sekolah Tinggi Agama (STAB), belum mendapatkan perhatian. Bahkan, agak diabaikan. Artikel ini membahas tentang hasil penelitian tentang perlindungan konsumen bagi mahasiswa di STAB. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Dimulai dengan mengidentifikasi aspek konsumen perlindungan bagi mahasiswa STAB yang idealnya disediakan oleh penyelenggara pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan mahasiswa perlindungan konsumen sangat penting untuk diberikan dan diterapkan di STAB.
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka sebagai suatu lembaga pengelolahan jasa dibidang pendidikan, peserta didik merupakan konsumen sehingga perlu dilindungi kenyamanan saat belajar dan tercapai tujuan diselenggarakannya Pendidikan Tinggi pda suatu negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.Mahasiswa sebagai konsumen juga pasti melihat faktor-faktor apa saja yang dapat merugikan jika mereka memilih STAB tersebut untuk tempat belajarnya.Jelas mahasiswa dan perguruan tinggi swasta memiliki hubungan hukum yang tidak dapat dipisahkan karena kedua kewajibannya telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai konsumen dan pelaku usaha.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, terdapat beberapa arah penelitian yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi secara spesifik jenis-jenis layanan pendidikan di STAB yang paling sering menimbulkan keluhan dari mahasiswa, sehingga dapat menjadi fokus perbaikan bagi pihak sekolah tinggi. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan oleh STAB, dengan menggunakan metode survei dan analisis statistik. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan model perlindungan konsumen di STAB dengan model yang diterapkan di perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta, untuk mencari praktik terbaik yang dapat diadopsi.
| File size | 544.66 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
STAINAASTAINAA Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah, praktik ini dinyatakan mubah (boleh) dan sah karena telah memenuhi rukun danBerdasarkan Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah, praktik ini dinyatakan mubah (boleh) dan sah karena telah memenuhi rukun dan
UAIUAI Pemerintah perlu lebih serius dalam mengevaluasi dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan secara menyeluruh, efektif, dan berkeadilan. Peran sertaPemerintah perlu lebih serius dalam mengevaluasi dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan secara menyeluruh, efektif, dan berkeadilan. Peran serta
APPIHIAPPIHI Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan menurutPembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan menurut
AKABAAKABA Peran dan fungsi partai oposisi belum diatur secara khusus dalam undang-undang di Indonesia, sehingga diperlukan revisi dalam UU Parpol untuk menambahkanPeran dan fungsi partai oposisi belum diatur secara khusus dalam undang-undang di Indonesia, sehingga diperlukan revisi dalam UU Parpol untuk menambahkan
IIMSIIMS Meskipun siswa sudah mengenal huruf, mereka masih mengalami kesulitan dalam membaca dengan lancar dan memahami maksud kata yang dibacanya, seperti terlihatMeskipun siswa sudah mengenal huruf, mereka masih mengalami kesulitan dalam membaca dengan lancar dan memahami maksud kata yang dibacanya, seperti terlihat
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 03 Tahun 2020, OJK berperan dalam memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan oleh nasabah penyimpan. Dengan demikian, peran OJK dalam melindungi03 Tahun 2020, OJK berperan dalam memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan oleh nasabah penyimpan. Dengan demikian, peran OJK dalam melindungi
UNISRIUNISRI Undang-undang dan keputusan pengadilan adalah sumber data utama. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, pendapat ahli, dan kamus hukum, dan buku-bukuUndang-undang dan keputusan pengadilan adalah sumber data utama. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, pendapat ahli, dan kamus hukum, dan buku-buku
AKABAAKABA Dalam jual beli online dapat dikenal dengan istilah e-Commerce, dengan adanya e-Commerce penjual dan pembeli dapat bertransaksi tanpa bertemu secara langsung.Dalam jual beli online dapat dikenal dengan istilah e-Commerce, dengan adanya e-Commerce penjual dan pembeli dapat bertransaksi tanpa bertemu secara langsung.
Useful /
APPIHIAPPIHI Penyelundupan ini terdiri atas dua jenis, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administrasi. Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidanaPenyelundupan ini terdiri atas dua jenis, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administrasi. Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana
APPIHIAPPIHI Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapatDalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat
UIN MALANGUIN MALANG Preferensi masyarakat terhadap gaya arsitektur Timur Tengah dan pengaruh modernisasi menjadi pendorong utama, ditambah dengan kelangkaan bahan dan keterampilanPreferensi masyarakat terhadap gaya arsitektur Timur Tengah dan pengaruh modernisasi menjadi pendorong utama, ditambah dengan kelangkaan bahan dan keterampilan
UNIGRESUNIGRES Kreditur dapat menggugat debitur atas perbuatan yang dilakukan ke pengadilan negeri dan majelis hukum memberikan perlindungan hukum dalam bentuk putusanKreditur dapat menggugat debitur atas perbuatan yang dilakukan ke pengadilan negeri dan majelis hukum memberikan perlindungan hukum dalam bentuk putusan