UAIUAI
Jurnal Magister Ilmu HukumJurnal Magister Ilmu HukumKebijakan dapat diartikan sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk menciptakan keteraturan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, salah satu bentuk kebijakan pemerintah Indonesia ialah kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional. Kepedulian pemerintah akan pendidikan juga terlihat pada besarnya alokasi dana untuk pendidikan dari APBN. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah dan tingkat satuan pendidikan. Pada akhirnya keberadaan satuan pendidikan pun tak kalah pentingnya untuk membuat kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi fenomena pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikan masing–masing.
Kebijakan pendidikan di Indonesia pada masa Orde Reformasi telah mengalami berbagai perubahan dan upaya peningkatan mutu pendidikan, meskipun masih terdapat tantangan seperti ketimpangan akses, rendahnya kualitas guru, dan masalah diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus.Pemerintah perlu lebih serius dalam mengevaluasi dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan secara menyeluruh, efektif, dan berkeadilan.Peran serta masyarakat dan satuan pendidikan juga harus diperkuat agar pendidikan nasional dapat berkembang secara optimal dan kompetitif.
Pertama, perlu penelitian tentang efektivitas alokasi 20% anggaran pendidikan dari APBN terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil, khususnya dalam aspek infrastruktur, kualitas guru, dan akses peserta didik miskin. Kedua, diperlukan studi mendalam mengenai dampak penerapan kurikulum berbasis karakter terhadap pembentukan moral dan kepribadian siswa di berbagai latar belakang sosial budaya di Indonesia. Ketiga, sebaiknya dilakukan penelitian tentang model pelatihan guru yang paling efektif untuk meningkatkan kompetensi mengajar guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, termasuk aspek motivasi, metode pembelajaran adaptif, dan dukungan fasilitas. Penelitian-penelitian ini akan melengkapi arah kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, berbasis bukti, dan responsif terhadap realitas lapangan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak hanya berjalan secara top-down, tetapi juga terintegrasi dengan kebutuhan lokal dan kesiapan pelaksana di satuan pendidikan. Fokus pada daerah tertinggal, kelompok rentan, dan kualitas implementasi sangat penting untuk mencapai pendidikan yang adil dan bermutu. Hasil penelitian dapat menjadi dasar perbaikan sistemik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan nasional.
| File size | 1.19 MB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
NUSANTARAGLOBALNUSANTARAGLOBAL Kegiatan pengabdian masyarakat di SD GMIT Baumata Kabupaten Kupang dapat disimpulkan sebagai berikut. Sebanyak 100% anak usia 6-8 tahun telah mendapatkanKegiatan pengabdian masyarakat di SD GMIT Baumata Kabupaten Kupang dapat disimpulkan sebagai berikut. Sebanyak 100% anak usia 6-8 tahun telah mendapatkan
PUSDIKRA PUBLISHINGPUSDIKRA PUBLISHING Dari deskripsi data hail dan data proses pembelajaran pada setiap siklus dapat di simpul kan bahwa. Telah terjadi peningkatan prestasi belajar siswa denganDari deskripsi data hail dan data proses pembelajaran pada setiap siklus dapat di simpul kan bahwa. Telah terjadi peningkatan prestasi belajar siswa dengan
UNIVERSITASMBOJOBIMAUNIVERSITASMBOJOBIMA Informan termasuk masyarakat pendatang, lokal, serta tokoh desa. Analisis deskriptif kualitatif menghasilkan kesimpulan bahwa pola komunikasi bersifatInforman termasuk masyarakat pendatang, lokal, serta tokoh desa. Analisis deskriptif kualitatif menghasilkan kesimpulan bahwa pola komunikasi bersifat
UNIVERSITASMBOJOBIMAUNIVERSITASMBOJOBIMA Penelitian ini berjudul Strategi Komunikasi BPJS Kesehatan Bima dalam Menyosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuan penelitian iniPenelitian ini berjudul Strategi Komunikasi BPJS Kesehatan Bima dalam Menyosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuan penelitian ini
UMMUMM Penerapannya dipenuhi berbagai masalah, antara lain penolakan pasien, pembayaran NHS yang jauh di bawah biaya kesehatan riil, serta sanksi dan denda. SistemPenerapannya dipenuhi berbagai masalah, antara lain penolakan pasien, pembayaran NHS yang jauh di bawah biaya kesehatan riil, serta sanksi dan denda. Sistem
UNIMAUNIMA Pengawasan Dana Desa melibatkan berbagai pihak termasuk inspektorat dan masyarakat secara langsung, menunjukkan kondisi yang baik dari berbagai perspektifPengawasan Dana Desa melibatkan berbagai pihak termasuk inspektorat dan masyarakat secara langsung, menunjukkan kondisi yang baik dari berbagai perspektif
UM-SORONGUM-SORONG Masalah kemiskinan adalah masalah yang dialami hampir setiap negara di dunia ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi PenyaluranMasalah kemiskinan adalah masalah yang dialami hampir setiap negara di dunia ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Penyaluran
IAIN SUIAIN SU Langkah-langkah pengembangan kompetensi profesionalisme guru melalui belajar mandiri, mengikuti pelatihan individu, diskusi dan rapat dewan guru, melakukanLangkah-langkah pengembangan kompetensi profesionalisme guru melalui belajar mandiri, mengikuti pelatihan individu, diskusi dan rapat dewan guru, melakukan
Useful /
UNIVERSITASMBOJOBIMAUNIVERSITASMBOJOBIMA Penentuan informan dalam penelitin ini penulis menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian teknik analisis yang digunakan yaitu analisis secara deskriptifPenentuan informan dalam penelitin ini penulis menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian teknik analisis yang digunakan yaitu analisis secara deskriptif
APPERTANIAPPERTANI Tiga puluh enam domba induk ekor tipis Jawa dalam kondisi menjelang beranak dipergunakan untuk mempelajari kebutuhan energi dan protein selama delapanTiga puluh enam domba induk ekor tipis Jawa dalam kondisi menjelang beranak dipergunakan untuk mempelajari kebutuhan energi dan protein selama delapan
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Dengan menginternalisasikan Maqashid al-Syariah dalam kerangka hukum, tata kelola pertambangan dapat diarahkan kembali pada kemaslahatan publik dan pengelolaanDengan menginternalisasikan Maqashid al-Syariah dalam kerangka hukum, tata kelola pertambangan dapat diarahkan kembali pada kemaslahatan publik dan pengelolaan
ISTNISTN Berbagai instansi sedang dihadapkan dengan masalah penjadwalan untuk para pegawai atau staf, yaitu salah satunya penjadwalan kegiatan pada BKKBN. NamunBerbagai instansi sedang dihadapkan dengan masalah penjadwalan untuk para pegawai atau staf, yaitu salah satunya penjadwalan kegiatan pada BKKBN. Namun