UIN ANTASARIUIN ANTASARI

Syariah: Jurnal Hukum dan PemikiranSyariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran

Penelitian ini menganalisis tata kelola sumber daya pertambangan di Indonesia melalui perspektif Maqashid al-Syariah sebagai landasan normatif untuk merekonstruksi sistem perizinan pertambangan batubara menuju model yang berorientasi pada kesejahteraan. Kerangka hukum yang berlaku saat ini, meskipun telah mengalami reformasi legislatif melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, masih menghadapi persoalan degradasi lingkungan, fragmentasi regulasi, dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, serta prinsip mashlahah (kemaslahatan), adl (keadilan), dan hifzh al-mal (perlindungan harta) dalam kerangka Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Evolusi historis regulasi pertambangan, mulai dari konsesi kolonial hingga sistem terpusat IUPK, menunjukkan adanya ketegangan yang berkelanjutan antara eksploitasi ekonomi dan kesejahteraan publik. Penelitian ini mengajukan rekonstruksi tata kelola pertambangan yang mengintegrasikan tujuan hukum Islam untuk menjamin keadilan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan yang inklusif. Dengan menginternalisasikan Maqashid al-Syariah dalam kerangka hukum, tata kelola pertambangan dapat diarahkan kembali pada kemaslahatan publik dan pengelolaan negara yang berkelanjutan.

Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan konstitusional dan praktik implementasi tata kelola pertambangan di Indonesia.Hukum pertambangan saat ini lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi dan investasi, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip kesejahteraan publik, keadilan, dan perlindungan lingkungan yang terkandung dalam Maqashid al-Sharia.Rekonstruksi tata kelola pertambangan yang berlandaskan pada Maqashid al-Sharia sangat diperlukan untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang.

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk merumuskan model hukum pertambangan yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqashid al-Sharia, termasuk metode interpretasi hukum yang sesuai. Selain itu, penelitian mendalam perlu dilakukan mengenai mekanisme implementasi dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Terakhir, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya alam, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini akan membantu pemerintah Indonesia dalam menciptakan kerangka hukum pertambangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

  1. Management and Exploitation Of Mineral and Coal Mining In Indonesia: An Analysis Of the Perspective Of... doi.org/10.59066/jel.v4i1.1055Management and Exploitation Of Mineral and Coal Mining In Indonesia An Analysis Of the Perspective Of doi 10 59066 jel v4i1 1055
  2. Reconstruction of Indigenous Community Inclusion in Village Autonomy Policy: Towards a Substantive Autonomy... doi.org/10.30631/alrisalah.v25i1.1845Reconstruction of Indigenous Community Inclusion in Village Autonomy Policy Towards a Substantive Autonomy doi 10 30631 alrisalah v25i1 1845
  3. One moment, please.... moment please wait request verified doi.org/10.61181/al-mawaddah.V2i1.519One moment please moment please wait request verified doi 10 61181 al mawaddah V2i1 519
  4. Sustainable Development of Mangrove Ecosystem Policy in South Sulawesi from the Perspectives of Siyāsah... ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/10559Sustainable Development of Mangrove Ecosystem Policy in South Sulawesi from the Perspectives of SiyAsah ejournal uinmybatusangkar ac ojs index php Juris article view 10559
  5. Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. preservation water pollution islamic perspective... jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/16019Jurnal Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam preservation water pollution islamic perspective jurnal ar raniry ac index php samarah article view 16019
  1. #tata kelola perusahaan#tata kelola perusahaan
  2. #rebranding tata kelola#rebranding tata kelola
File size755.28 KB
Pages20
DMCAReportReport

ads-block-test