UIN ANTASARIUIN ANTASARI
Syariah: Jurnal Hukum dan PemikiranSyariah: Jurnal Hukum dan PemikiranPenelitian ini menganalisis tata kelola sumber daya pertambangan di Indonesia melalui perspektif Maqashid al-Syariah sebagai landasan normatif untuk merekonstruksi sistem perizinan pertambangan batubara menuju model yang berorientasi pada kesejahteraan. Kerangka hukum yang berlaku saat ini, meskipun telah mengalami reformasi legislatif melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, masih menghadapi persoalan degradasi lingkungan, fragmentasi regulasi, dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, serta prinsip mashlahah (kemaslahatan), adl (keadilan), dan hifzh al-mal (perlindungan harta) dalam kerangka Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Evolusi historis regulasi pertambangan, mulai dari konsesi kolonial hingga sistem terpusat IUPK, menunjukkan adanya ketegangan yang berkelanjutan antara eksploitasi ekonomi dan kesejahteraan publik. Penelitian ini mengajukan rekonstruksi tata kelola pertambangan yang mengintegrasikan tujuan hukum Islam untuk menjamin keadilan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan yang inklusif. Dengan menginternalisasikan Maqashid al-Syariah dalam kerangka hukum, tata kelola pertambangan dapat diarahkan kembali pada kemaslahatan publik dan pengelolaan negara yang berkelanjutan.
Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan konstitusional dan praktik implementasi tata kelola pertambangan di Indonesia.Hukum pertambangan saat ini lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi dan investasi, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip kesejahteraan publik, keadilan, dan perlindungan lingkungan yang terkandung dalam Maqashid al-Sharia.Rekonstruksi tata kelola pertambangan yang berlandaskan pada Maqashid al-Sharia sangat diperlukan untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang.
Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk merumuskan model hukum pertambangan yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqashid al-Sharia, termasuk metode interpretasi hukum yang sesuai. Selain itu, penelitian mendalam perlu dilakukan mengenai mekanisme implementasi dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Terakhir, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya alam, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini akan membantu pemerintah Indonesia dalam menciptakan kerangka hukum pertambangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.
- Management and Exploitation Of Mineral and Coal Mining In Indonesia: An Analysis Of the Perspective Of... doi.org/10.59066/jel.v4i1.1055Management and Exploitation Of Mineral and Coal Mining In Indonesia An Analysis Of the Perspective Of doi 10 59066 jel v4i1 1055
- Reconstruction of Indigenous Community Inclusion in Village Autonomy Policy: Towards a Substantive Autonomy... doi.org/10.30631/alrisalah.v25i1.1845Reconstruction of Indigenous Community Inclusion in Village Autonomy Policy Towards a Substantive Autonomy doi 10 30631 alrisalah v25i1 1845
- One moment, please.... moment please wait request verified doi.org/10.61181/al-mawaddah.V2i1.519One moment please moment please wait request verified doi 10 61181 al mawaddah V2i1 519
- Sustainable Development of Mangrove Ecosystem Policy in South Sulawesi from the Perspectives of Siyāsah... ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/10559Sustainable Development of Mangrove Ecosystem Policy in South Sulawesi from the Perspectives of SiyAsah ejournal uinmybatusangkar ac ojs index php Juris article view 10559
- Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. preservation water pollution islamic perspective... jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/16019Jurnal Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam preservation water pollution islamic perspective jurnal ar raniry ac index php samarah article view 16019
| File size | 755.28 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKSCIPOLTEKSCI Hasil menunjukkan pertumbuhan signifikan publikasi di 8 tahun terakhir, dengan Tiongkok sebagai negara paling produktif dan AS sebagai negara kedua. AnalisisHasil menunjukkan pertumbuhan signifikan publikasi di 8 tahun terakhir, dengan Tiongkok sebagai negara paling produktif dan AS sebagai negara kedua. Analisis
ADI JOURNALADI JOURNAL Keberhasilan inisiatif digital dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan, kesiapan sumber daya manusia, dan partisipasi komunitas. Penelitian ini juga menegaskanKeberhasilan inisiatif digital dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan, kesiapan sumber daya manusia, dan partisipasi komunitas. Penelitian ini juga menegaskan
LAAROIBALAAROIBA Nilai-nilai budaya lokal di Sumba Barat seperti gotong royong, kepedulian, dan solidaritas dapat digunakan sebagai modal yang mendukung pembangunan karenaNilai-nilai budaya lokal di Sumba Barat seperti gotong royong, kepedulian, dan solidaritas dapat digunakan sebagai modal yang mendukung pembangunan karena
IAIN CURUPIAIN CURUP Studi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum formal seperti Undang‑Undang Perkawinan 1974 dan Undang‑Undang Agraria, masih terdapatStudi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum formal seperti Undang‑Undang Perkawinan 1974 dan Undang‑Undang Agraria, masih terdapat
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini mengkaji integrasi prinsip‑prinsip hukum Islam ke dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia dengan fokus pada keberlanjutan dan keadilanPenelitian ini mengkaji integrasi prinsip‑prinsip hukum Islam ke dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia dengan fokus pada keberlanjutan dan keadilan
IAIN CURUPIAIN CURUP Oleh karena itu, diperlukan transformasi struktural, prosedural, dan budaya untuk memastikan hukum benar-benar melindungi martabat, keturunan, dan kesejahteraanOleh karena itu, diperlukan transformasi struktural, prosedural, dan budaya untuk memastikan hukum benar-benar melindungi martabat, keturunan, dan kesejahteraan
ALJAMIAHALJAMIAH Penelitian ini menunjukkan bahwa fiqih transformatif, yang berakar kuat dalam teologi Islam, dapat memberdayakan petani secara struktural sekaligus mendorongPenelitian ini menunjukkan bahwa fiqih transformatif, yang berakar kuat dalam teologi Islam, dapat memberdayakan petani secara struktural sekaligus mendorong
IAI TABAHIAI TABAH Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di SD Negeri Panggung Lor dengan subjek guru dan siswa. Teknik pengumpulan data yangPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di SD Negeri Panggung Lor dengan subjek guru dan siswa. Teknik pengumpulan data yang
Useful /
E SIBERE SIBER Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran interaktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi siswa dalam belajar pendidikanHasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran interaktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi siswa dalam belajar pendidikan
UNHASUNHAS Indonesia perlu mempertimbangkan implementasi mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk mengatasi korupsi di sistem peradilan pidana. DPA dapatIndonesia perlu mempertimbangkan implementasi mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk mengatasi korupsi di sistem peradilan pidana. DPA dapat
ALJAMIAHALJAMIAH Kelompok-kelompok spiritual hibrida seperti Bhakti Nusantara dan Bionergi dapat bertahan dan berkembang di Indonesia karena mereka berhasil memposisikanKelompok-kelompok spiritual hibrida seperti Bhakti Nusantara dan Bionergi dapat bertahan dan berkembang di Indonesia karena mereka berhasil memposisikan
POLITEKNIK PRATAMAPOLITEKNIK PRATAMA Proses ini memiliki potensi kesalahan yang cukup tinggi yang dapat berdampat pada nominal gaji yang diterima para guru honorer ini tidak sesuai denganProses ini memiliki potensi kesalahan yang cukup tinggi yang dapat berdampat pada nominal gaji yang diterima para guru honorer ini tidak sesuai dengan