UIN ANTASARIUIN ANTASARI
Syariah: Jurnal Hukum dan PemikiranSyariah: Jurnal Hukum dan PemikiranTulisan ini mendiskusikan dinamika putusan kewarisan beda agama, permasalahan yang ingin diungkap adalah bagaimana sikap dan strategi ijtihad hakim di lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan beda agama. Secara metodologis penelitian ini merupakan penelitian kombinasi antara penelitian hukum normatif dan empiris (applied law research). Data dikumpulkan dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 0584/Pdt.G/2018/PA. Klt. dan putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj. serta melakukan wawancara dengan beberapa hakim. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa kewarisan beda agama, hakim di lingkungan peradilan agama bersikap proporsional dan profesional. Disamping itu, para hakim juga mempunyai strategi ijtihad agar putusan hukum yang ditetapkan dapat memberikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Pertama, hakim menemukan fakta hukum yang dibuktikan kebenarannya melalui hukum pembuktian di persidangan. Kedua, hakim menentukan dasar hukum yang tepat sesuai dengan perkara yang diperiksanya. Ketiga, hakim memberikan putusan penetapan hukum terhadap perkara yang sedang diperiksanya. Dengan sikap dan strategi hakim yang demikian, terhadap ahli waris non-Muslim diberikan alternatif hukum berupa wasiat wajibah agar dapat menikmati harta peninggalan pewaris. Alternatif hukum ini bisa disebut sebagai produk ijtihad revolusioner para hakim di lingkungan peradilan agama agar hukum Islam tetap menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia dan para pencari keadilan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan kompleks demi terciptanya kedamaian yang berorientasi pada kemaslahatan.
Sikap dan strategi ijtihad hakim dalam peradilan agama memegang peran sentral dalam menyelesaikan sengketa kewarisan antarumat beragama.Hakim memberikan alternatif hukum berupa wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim sebagai bentuk keadilan substantif, meskipun terdapat aturan normatif yang melarang pewarisan lintas agama.Langkah ini menunjukkan ijtihad revolusioner yang menjadikan hukum Islam tetap relevan dan solutif bagi masyarakat Indonesia demi tercapainya kedamaian dan kemaslahatan umum.
Pertama, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang memetakan pola dan variasi putusan wasiat wajibah di berbagai pengadilan agama di pulau Sumatra, Sulawesi, dan Papua untuk melihat pengaruh konteks sosial dan budaya lokal terhadap ijtihad hakim. Kedua, sebaiknya dikembangkan studi komparatif antara putusan hakim dalam sengketa waris beda agama dengan putusan dalam kasus waris anak angkat atau anak dari perkawinan campur, untuk mengeksplorasi konsistensi penerapan prinsip kemaslahatan dalam ijtihad kontemporer. Ketiga, perlu diteliti bagaimana hakim membangun legitimasi yuridis dan moral putusan wasiat wajibah dari perspektif pencari keadilan dan masyarakat luas, guna memahami dampak sosial dan penerimaan publik terhadap inovasi hukum dalam peradilan agama.
- Analysing the Pesantren Tradition of Arranged Marriages from the “Kupi Fatwa Trilogyâ€... doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8436Analysing the Pesantren Tradition of Arranged Marriages from the yCeKupi Fatwa TrilogyyCAy doi 10 29240 jhi v9i1 8436
- Contestation of Customary Law and Islamic Law in Inheritance Distribution: A Sociology of Islamic Law... doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20843Contestation of Customary Law and Islamic Law in Inheritance Distribution A Sociology of Islamic Law doi 10 21580 ahkam 2024 34 2 20843
| File size | 653.56 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Sebaliknya, hal itu harus dipahami sebagai bentuk fleksibilitas implementasi teknis dalam kerangka kewajiban negara untuk memastikan kesetaraan di hadapanSebaliknya, hal itu harus dipahami sebagai bentuk fleksibilitas implementasi teknis dalam kerangka kewajiban negara untuk memastikan kesetaraan di hadapan
PUBMEDIAPUBMEDIA Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap wartawan masih menghadapi tantangan dalam praktik. Kasus kekerasan terhadap wartawan di Kabupaten Karo,Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap wartawan masih menghadapi tantangan dalam praktik. Kasus kekerasan terhadap wartawan di Kabupaten Karo,
UM SURABAYAUM SURABAYA Kebaruan penelitian terletak pada pemadanan analisis normatif‑empiris dengan perspektif maqāṣid untuk menilai kesesuaian antara norma formal dan praktikKebaruan penelitian terletak pada pemadanan analisis normatif‑empiris dengan perspektif maqāṣid untuk menilai kesesuaian antara norma formal dan praktik
PUBMEDIAPUBMEDIA Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penguatan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan diperlukan, bersama dengan peningkatanOleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penguatan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan diperlukan, bersama dengan peningkatan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Litigasi dilakukan melalui Pengadilan, yang terbagi menjadi pengadilan umum dan pengadilan khusus. Pengadilan Hubungan Industrial termasuk pengadilan khususLitigasi dilakukan melalui Pengadilan, yang terbagi menjadi pengadilan umum dan pengadilan khusus. Pengadilan Hubungan Industrial termasuk pengadilan khusus
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Anak luar kawin menurut agama Islam tidak dapat diberikan hak waris, sehingga untuk menjamin kehidupannya di masa yang akan datang sepeninggal orang tuanyaAnak luar kawin menurut agama Islam tidak dapat diberikan hak waris, sehingga untuk menjamin kehidupannya di masa yang akan datang sepeninggal orang tuanya
SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI Kelompok keluarga terbentuk karena ikatan darah dan kekerabatan. Semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak pula pendapat yang muncul. Keluarga berfungsiKelompok keluarga terbentuk karena ikatan darah dan kekerabatan. Semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak pula pendapat yang muncul. Keluarga berfungsi
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Produk pembaharuan hukum keluarga di Brunei Darussalam terbagi dalam dua cakupan utama, yaitu munakahat (pernikahan) dan mawaris (warisan), yang mencakupProduk pembaharuan hukum keluarga di Brunei Darussalam terbagi dalam dua cakupan utama, yaitu munakahat (pernikahan) dan mawaris (warisan), yang mencakup
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi bagi korban pemerkosaan telah diatur secara normatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan MahkamahHasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi bagi korban pemerkosaan telah diatur secara normatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Kegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai rencana dan berhasil menyampaikan materi seperti yang diharapkan. Peserta menunjukkan pemahaman yang baikKegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai rencana dan berhasil menyampaikan materi seperti yang diharapkan. Peserta menunjukkan pemahaman yang baik
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Di Indonesia, cakupan pemberian ASI eksklusif masih jauh dari target nasional sebesar 80%. Kegiatan pendidikan kesehatan untuk ibu hamil terkait pengetahuanDi Indonesia, cakupan pemberian ASI eksklusif masih jauh dari target nasional sebesar 80%. Kegiatan pendidikan kesehatan untuk ibu hamil terkait pengetahuan
UMKUMK Sistem Informasi merupakan suatu wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta wawasan yang mempermudah dalam pengelolaan dan penyimpanan data denganSistem Informasi merupakan suatu wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta wawasan yang mempermudah dalam pengelolaan dan penyimpanan data dengan