UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahStudi ini menemukan bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia, khususnya pada bagian usia perkawinan, masih mengandung ambiguitas dalam hal bahasa. Hal ini mengarah pada kesenjangan dalam hukum sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasangan yang belum mencapai usia dua puluh tahun harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua untuk menikah. Berdasarkan ketentuan ini, setiap pasangan di bawah umur dapat menikah selama memperoleh persetujuan orang tua mereka. Praktik ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, sehingga pihak yang terlibat tidak dapat dihukum. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan tinjauan terhadap hukum perkawinan untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur.
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengandung banyak ambiguitas, terutama pada Pasal 6 dan Pasal 7, yang menyebabkan ketidakjelasan batas usia perkawinan dan persetujuan orang tua.Ambiguitas bahasa hukum yang bersifat frozen variety memperkuat celah hukum, memungkinkan pelanggaran tanpa konsekuensi, terutama dalam praktik perkawinan anak.Oleh karena itu, diperlukan tinjauan dan penyempurnaan hukum perkawinan agar bahasanya tegas, konsisten, dan mampu menjamin penerapan yang efektif sekaligus selaras dengan aspek religius.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana perbedaan interpretasi bahasa hukum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan memengaruhi keputusan hakim di pengadilan agama dalam kasus perkawinan anak, serta apakah pola keputusan tersebut konsisten dengan prinsip perlindungan anak. Selain itu, perlu diteliti bagaimana persepsi masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat perkawinan anak tinggi, terhadap makna persetujuan orang tua—apakah dianggap sebagai bentuk otoritas atau sebagai alat untuk menghindari hukum. Terakhir, studi dapat mengembangkan kerangka bahasa hukum yang lebih jelas dan terstandarisasi untuk merevisi ketentuan usia perkawinan, dengan mempertimbangkan pendekatan linguistik, psikologis perkembangan remaja, dan nilai-nilai syariah yang menekankan kesiapan spiritual dan material, bukan hanya angka usia, agar revisi hukum tidak hanya teknis tetapi juga mampu mengubah praktik sosial secara berkelanjutan.
| File size | 1.58 MB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
RCF INDONESIARCF INDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaku UMKM halal di Kota Padang memaknai dan merespons penerapan pajak berbasis syariah serta implikasinyaPenelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaku UMKM halal di Kota Padang memaknai dan merespons penerapan pajak berbasis syariah serta implikasinya
ONERESEARCHONERESEARCH klarifikasi mandat antara BAZNAS dan institusi swasta, penguatan regulasi dan kapasitas SDM, perluasan pelaporan partisipatif yang mencakup muzaki danklarifikasi mandat antara BAZNAS dan institusi swasta, penguatan regulasi dan kapasitas SDM, perluasan pelaporan partisipatif yang mencakup muzaki dan
IUQIBOGORIUQIBOGOR Dengan demikian, digital marketing tidak hanya berfungsi sebagai sarana bisnis, tetapi juga sebagai instrumen dakwah ekonomi Islam yang berkontribusi padaDengan demikian, digital marketing tidak hanya berfungsi sebagai sarana bisnis, tetapi juga sebagai instrumen dakwah ekonomi Islam yang berkontribusi pada
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Secara fiqh, konsep wasiat wajibah dan hadhanah sesuai dengan maqashid al-syariah dan universalitas prinsip hak asasi manusia, namun secara nasional peraturanSecara fiqh, konsep wasiat wajibah dan hadhanah sesuai dengan maqashid al-syariah dan universalitas prinsip hak asasi manusia, namun secara nasional peraturan
IAINPTKIAINPTK 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya dalam aspek hukuman cambuk publik, telah banyak dikaji melalui pendekatan normatif dan politis. Namun, representasi6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya dalam aspek hukuman cambuk publik, telah banyak dikaji melalui pendekatan normatif dan politis. Namun, representasi
UNDARISUNDARIS Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru berperan aktif sebagai fasilitator dan teladan dalamAnalisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru berperan aktif sebagai fasilitator dan teladan dalam
UNISSULAUNISSULA Perjanjian waralaba mengatur hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam melakukan kegiatan waralaba. Kesimpulan dari penelitianPerjanjian waralaba mengatur hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam melakukan kegiatan waralaba. Kesimpulan dari penelitian
UNISSULAUNISSULA Omnibus Law dapat diartikan sebagai suatu undang‑undang yang dibuat untuk menangani isu utama yang dapat membatalkan atau mengubah beberapa undang‑undangOmnibus Law dapat diartikan sebagai suatu undang‑undang yang dibuat untuk menangani isu utama yang dapat membatalkan atau mengubah beberapa undang‑undang
Useful /
RCF INDONESIARCF INDONESIA Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan pemilik UMKM, ukuran usaha, dan umur usaha berpengaruh signifikan terhadapBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan pemilik UMKM, ukuran usaha, dan umur usaha berpengaruh signifikan terhadap
RCF INDONESIARCF INDONESIA Meskipun kerangka hukum telah tersedia, terdapat kesenjangan implementasi akibat ketidakseimbangan posisi tawar. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasanMeskipun kerangka hukum telah tersedia, terdapat kesenjangan implementasi akibat ketidakseimbangan posisi tawar. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
STIKESCOLUMBIASIAMDNSTIKESCOLUMBIASIAMDN Temuan ini membuktikan bahwa intervensi edukasi berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan ibu untuk melengkapi imunisasi dasarTemuan ini membuktikan bahwa intervensi edukasi berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan ibu untuk melengkapi imunisasi dasar
IAINPTKIAINPTK Aspek krusial dalam kajian hukum ketatanegaraan Indonesia yang sering diabaikan adalah dialektika antara wahyu (agama) dan konstitusi (negara). InteraksiAspek krusial dalam kajian hukum ketatanegaraan Indonesia yang sering diabaikan adalah dialektika antara wahyu (agama) dan konstitusi (negara). Interaksi