IAINPTKIAINPTK
Journal of Islamic LawJournal of Islamic LawTulisan ini membahas pelaksanaan open promotion Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sambas tahun 2017, masa Pemerintahan Atbah Rohim Suhali periode Tahun 2016-2021. Hal ini mendapat respon dari Gubernur Kalimantan Barat berkaitan tentang tindakan Bupati yang tidak sesuai prosedur atau tidak konsultasi terlebih dahulu kepada Gubernur. Meskipun demikian, open promotion sukses dilaksanakan dalam skala nasional. Namun pelaksanaan open promotion tersebut tidak dikonfirmasi bukti hasil atau nilai seleksi terbuka dan kompetitif oleh situs web resmi dari Pemerintahan Kabupaten Sambas (sambas.go.id). Penelitian ini masuk dalam klaster kualitatif dengan pendekatan statute approach yang melibatkan siyasah dusturiyah yang ada dalam rumpun kajian fikih siyasah dan dilengkapi oleh pendekatan kerja lapangan. Hasilnya, tahapan pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas sesuai dengan UU ASN tahun 2014, tahapan dalam gambaran pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas secara umum, jika dihubungkan dengan prinsip-prinsip Islam tentu tidak ada pelarangan. Proses pengangkatan dalam kepemimpinan Khulafa al-Rasyidin memiliki cara pelaksanaan-tahapan berbeda dengan satu dan yang lainnya, sehingga tidak ada tahapan pelaksaan yang baku diatur dalam Islam. UU ASN Tahun 2014 dan pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas dilihat lebih dalam lagi secara hati-hati dan mendalam terdapat beberapa temuan yang perlu dijelaskan di sini. Lebih lagi, UU ASN tahun 2014 dan pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas tidaklah infallible tanpa kelemahan (fallible). Temuan yang didapatkan ialah adanya kerancuan dan inkonsistensi pada UU ASN tahun 2014.
Pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas tahun 2017 telah sesuai dengan tahapan UU ASN 2014, namun terdapat inkonsistensi dan kerancuan dalam regulasi tersebut yang mengabaikan prinsip transparansi, netralitas, dan kompetisi.Pemilihan Sekda yang dilakukan Bupati hanya dari tiga calon terbaik tanpa mempertimbangkan nilai tertinggi menimbulkan potensi praktik kepentingan pribadi.Dalam perspektif fikih siyasah, tahapan open promotion ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam, tetapi pelaksanaannya perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas implementasi sistem merit dalam open promotion Sekda di daerah lain untuk membandingkan apakah terdapat pola inkonsistensi serupa dengan kasus Sambas. Selain itu, studi mendalam tentang mekanisme judicial review terhadap pasal-pasal UU ASN yang dianggap rancu perlu dilakukan untuk memperjelas tata cara seleksi yang adil dan transparan. Kajian lain yang dapat dikembangkan adalah analisis tentang pengaruh kedekatan pribadi antara atasan dan calon promosi terhadap objektivitas seleksi, dengan pendekatan studi kasus di beberapa kabupaten yang menerapkan open promotion. Penelitian ini penting karena dapat memberikan rekomendasi perbaikan regulasi dan praktik implementasi yang lebih sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi serta nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan. Hal tersebut juga dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan mencegah praktik KKN dalam proses promosi jabatan struktural di pemerintahan daerah.
| File size | 303.34 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUUMMU Birokrasi daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam implementasi kebijakan publik yang berorientasi pada kepentinganBirokrasi daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam implementasi kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah sangat mendesak untuk memperjelas posisi hukum, kewenangan, danPenelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah sangat mendesak untuk memperjelas posisi hukum, kewenangan, dan
IAINPTKIAINPTK Pendekatan teori Maslahah menunjukkan bahwa perubahan peran dalam rumah tangga dapat diterima selama tidak bertentangan dengan tujuan syariah dan tetapPendekatan teori Maslahah menunjukkan bahwa perubahan peran dalam rumah tangga dapat diterima selama tidak bertentangan dengan tujuan syariah dan tetap
IAINPTKIAINPTK 1 tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimal pernikahan bagi pria adalah umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun. Aturan tersebut dirubah melalui Undang-Undang1 tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimal pernikahan bagi pria adalah umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun. Aturan tersebut dirubah melalui Undang-Undang
BALIDWIPABALIDWIPA Pemerintah daerah memperoleh kewenangan melalui delegasi dari pemerintah pusat, yang kemudian dapat melaksanakan urusan pemerintahan daerah secara proporsional,Pemerintah daerah memperoleh kewenangan melalui delegasi dari pemerintah pusat, yang kemudian dapat melaksanakan urusan pemerintahan daerah secara proporsional,
CASSRCASSR Pilkada telah membawa tentang munculnya politik koalisi, ideologi atau aliran politik, munculnya raja kecil, meningkatnya jumlah pengusaha yang masuk kePilkada telah membawa tentang munculnya politik koalisi, ideologi atau aliran politik, munculnya raja kecil, meningkatnya jumlah pengusaha yang masuk ke
UNSUNS Kolaborasi tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku melalui penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi regional, peningkatanKolaborasi tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku melalui penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi regional, peningkatan
UIBUIB di Indonesia perundang-undangan senantiasa mengalami perkembangan termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya Undang-Undang tentangdi Indonesia perundang-undangan senantiasa mengalami perkembangan termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya Undang-Undang tentang
Useful /
UMMUUMMU Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Penulis menawarkan dalam rangkaPenelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Penulis menawarkan dalam rangka
STAIALANWARSTAIALANWAR Studi ini bertujuan untuk memahami relevansi penggunaan istilah tersebut dalam konteks dakwah dan bagaimana pendekatan ini mencerminkan kontekstualisasiStudi ini bertujuan untuk memahami relevansi penggunaan istilah tersebut dalam konteks dakwah dan bagaimana pendekatan ini mencerminkan kontekstualisasi
UNSUNS Perlindungan dan pengembangan produk Indikasi Geografis Lada Putih Muntok tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung diketahuiPerlindungan dan pengembangan produk Indikasi Geografis Lada Putih Muntok tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung diketahui
UNSUNS Pengelolaan sumur tua sulit dijalankan tanpa mencerminkan nilai keadilan sosial guna mencapai keadilan ekonomi yang diperlukan bagi keadilan sosial ituPengelolaan sumur tua sulit dijalankan tanpa mencerminkan nilai keadilan sosial guna mencapai keadilan ekonomi yang diperlukan bagi keadilan sosial itu