IAINPTKIAINPTK
Journal of Islamic LawJournal of Islamic LawTulisan ini membahas pelaksanaan open promotion Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sambas tahun 2017, masa Pemerintahan Atbah Rohim Suhali periode Tahun 2016-2021. Hal ini mendapat respon dari Gubernur Kalimantan Barat berkaitan tentang tindakan Bupati yang tidak sesuai prosedur atau tidak konsultasi terlebih dahulu kepada Gubernur. Meskipun demikian, open promotion sukses dilaksanakan dalam skala nasional. Namun pelaksanaan open promotion tersebut tidak dikonfirmasi bukti hasil atau nilai seleksi terbuka dan kompetitif oleh situs web resmi dari Pemerintahan Kabupaten Sambas (sambas.go.id). Penelitian ini masuk dalam klaster kualitatif dengan pendekatan statute approach yang melibatkan siyasah dusturiyah yang ada dalam rumpun kajian fikih siyasah dan dilengkapi oleh pendekatan kerja lapangan. Hasilnya, tahapan pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas sesuai dengan UU ASN tahun 2014, tahapan dalam gambaran pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas secara umum, jika dihubungkan dengan prinsip-prinsip Islam tentu tidak ada pelarangan. Proses pengangkatan dalam kepemimpinan Khulafa al-Rasyidin memiliki cara pelaksanaan-tahapan berbeda dengan satu dan yang lainnya, sehingga tidak ada tahapan pelaksaan yang baku diatur dalam Islam. UU ASN Tahun 2014 dan pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas dilihat lebih dalam lagi secara hati-hati dan mendalam terdapat beberapa temuan yang perlu dijelaskan di sini. Lebih lagi, UU ASN tahun 2014 dan pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas tidaklah infallible tanpa kelemahan (fallible). Temuan yang didapatkan ialah adanya kerancuan dan inkonsistensi pada UU ASN tahun 2014.
Pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas tahun 2017 telah sesuai dengan tahapan UU ASN 2014, namun terdapat inkonsistensi dan kerancuan dalam regulasi tersebut yang mengabaikan prinsip transparansi, netralitas, dan kompetisi.Pemilihan Sekda yang dilakukan Bupati hanya dari tiga calon terbaik tanpa mempertimbangkan nilai tertinggi menimbulkan potensi praktik kepentingan pribadi.Dalam perspektif fikih siyasah, tahapan open promotion ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam, tetapi pelaksanaannya perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas implementasi sistem merit dalam open promotion Sekda di daerah lain untuk membandingkan apakah terdapat pola inkonsistensi serupa dengan kasus Sambas. Selain itu, studi mendalam tentang mekanisme judicial review terhadap pasal-pasal UU ASN yang dianggap rancu perlu dilakukan untuk memperjelas tata cara seleksi yang adil dan transparan. Kajian lain yang dapat dikembangkan adalah analisis tentang pengaruh kedekatan pribadi antara atasan dan calon promosi terhadap objektivitas seleksi, dengan pendekatan studi kasus di beberapa kabupaten yang menerapkan open promotion. Penelitian ini penting karena dapat memberikan rekomendasi perbaikan regulasi dan praktik implementasi yang lebih sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi serta nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan. Hal tersebut juga dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan mencegah praktik KKN dalam proses promosi jabatan struktural di pemerintahan daerah.
| File size | 303.34 KB |
| Pages | 24 |
| Short Link | https://juris.id/p-m1 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Keberadaan Kampung Adat adalah adanya kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua terhadap pembentukan kampung adat, terutama terkait dengan pemberian pengakuanKeberadaan Kampung Adat adalah adanya kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua terhadap pembentukan kampung adat, terutama terkait dengan pemberian pengakuan
BPKBPK The application of the accrual basis has had a positive impact, as evidenced by the decreasing number of findings related to fixed assets in BPK examinations.The application of the accrual basis has had a positive impact, as evidenced by the decreasing number of findings related to fixed assets in BPK examinations.
KALBISKALBIS Penelitian ini mengembangkan Model 10P, yaitu kerangka konseptual yang memperluas bauran pemasaran tradisional menjadi sepuluh dimensi—Process, Partnership,Penelitian ini mengembangkan Model 10P, yaitu kerangka konseptual yang memperluas bauran pemasaran tradisional menjadi sepuluh dimensi—Process, Partnership,
UIDUID Pemekaran wilayah tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratanPemekaran wilayah tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratan
LPKIALPKIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. Dilatarbelakangi oleh permasalahanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. Dilatarbelakangi oleh permasalahan
UPN VeteranUPN Veteran Keberhasilan program ini dipengaruhi oleh beberapa indikator penting, seperti kejelasan isi kebijakan, dukungan sumber daya manusia dan teknologi, strategiKeberhasilan program ini dipengaruhi oleh beberapa indikator penting, seperti kejelasan isi kebijakan, dukungan sumber daya manusia dan teknologi, strategi
UNAIUNAI Metode penelitian deskriptif dan pengembangan digunakan dalam studi ini. Sebagai bagian dari metode pengembangan, penerimaan sistem diuji menggunakan standarMetode penelitian deskriptif dan pengembangan digunakan dalam studi ini. Sebagai bagian dari metode pengembangan, penerimaan sistem diuji menggunakan standar
UADUAD 10/2016 menimbulkan problematika hukum karena sekaligus melindungi demokrasi dengan mencegah penyalahgunaan jabatan incumbent, namun juga menghambat pelaksanaan10/2016 menimbulkan problematika hukum karena sekaligus melindungi demokrasi dengan mencegah penyalahgunaan jabatan incumbent, namun juga menghambat pelaksanaan
Useful /
KALBISKALBIS Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel responden yang secara sukarela ikut serta dalam penelitian ini (self-selection). Hasil uji-tPenelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel responden yang secara sukarela ikut serta dalam penelitian ini (self-selection). Hasil uji-t
KALBISKALBIS Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dalam proses analisis untuk memahami nilai efektivitas klasifikasi paket terhadap pengerjaan proyek interiorPenelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dalam proses analisis untuk memahami nilai efektivitas klasifikasi paket terhadap pengerjaan proyek interior
IAINPTKIAINPTK Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimal pernikahan bagi pria adalah umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun. Aturan tersebutPasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimal pernikahan bagi pria adalah umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun. Aturan tersebut
IAINPTKIAINPTK Dalam konsep Islam bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga, namun perkembangannya isteri yang mencari penghasilan diDalam konsep Islam bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga, namun perkembangannya isteri yang mencari penghasilan di