IAIN CURUPIAIN CURUP
Al-Istinbath: Jurnal Hukum IslamAl-Istinbath: Jurnal Hukum IslamSebaran global fitnah berupa tuduhan palsu, fitnah, dan ucapan merusak semakin menonjol dengan munculnya media sosial, menimbulkan dilema etika dan moral di banyak masyarakat Muslim (dan lainnya). Meskipun sebagian besar negara telah mengadopsi versi hukum sekuler untuk mengendalikan ruang digital mereka, terdapat kekurangan yang jelas dalam penerapan hukum pidana Islam yang melindungi kehormatan individu serta keharmonisan sosial. Penelitian ini mengeksplorasi kemungkinan adaptasi prinsip-prinsip pidana Islam untuk mengatur penyalahgunaan platform media sosial dengan mengacu khusus pada pelanggaran serupa qadhf, ghibah, buhtan, dan namimah. Peneliti berupaya menawarkan model yuridis yang selaras dengan situasi digital saat ini sekaligus dapat diterima oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Artikel ini menerapkan metodologi hukum doktrinal serta analisis statistik terhadap 155 kasus kejahatan digital yang dilaporkan. Data dianalisis berdasarkan lima dimensi: respons hukum, indeks keparahan, probabilitas kerugian, kepedulian publik, dan variasi kepatuhan terhadap syariah. Validasi kerangka kerja dibimbing oleh masukan para ulama serta klasifikasi terstruktur tipe pelanggaran. Temuan menunjukkan perbedaan dramatis antara penegakan hukum dan reaksi publik; tuduhan palsu paling sesuai dengan hukum Islam, sedangkan fitnah (defamasi) paling sedikit mendapat putusan meskipun paling sering terjadi. Baik provokasi agama maupun pelecehan digital menunjukkan potensi kerugian tinggi namun masih kurang diatur. Respons komunitas sesuai dengan etika Islam dan, dalam banyak kasus, lebih sensitif dibandingkan respons institusional. Model hibrida yang menggabungkan nilai-nilai syariah dan teknologi digital berpotensi mendukung keadilan, akuntabilitas, serta keharmonisan sosial di platform digital.
Penelitian menunjukkan bahwa fitnah digital berupa pencemaran nama baik, tuduhan palsu, provokasi agama, dan pelecehan daring bukan sekadar masalah etika, melainkan isu hukum serius yang memerlukan regulasi berbasis nilai Islam.Analisis mengungkap bahwa kejahatan klasik seperti qadhf, ghibah, buhtan, dan namimah kini muncul dalam bentuk digital, namun sebagian besar negara mayoritas Muslim belum sepenuhnya mengintegrasikan respons hukum Islam untuk mengatasi pelanggaran ini, sehingga terdapat kesenjangan antara sensitivitas moral komunitas dan penegakan hukum formal.Temuan kunci menunjukkan tuduhan palsu dan pelecehan daring memicu reaksi publik paling kuat, sementara provokasi agama dan pemaluan online kurang diatur meskipun berpotensi mengganggu masyarakat.metrik kuantitatif seperti Fitnah Harm Potential dan Shariah Compliance Deviation menyoroti sifat reaktif kebijakan yang perlu diganti dengan pendekatan substantif dan reformatif sesuai etika hukum Islam.
Penelitian selanjutnya dapat menguji efektivitas sistem deteksi berbasis kecerdasan buatan yang diselaraskan dengan prinsip fiqh jinayat dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan konten fitnah digital, serta menilai akurasi dan implikasi hukumnya. Selanjutnya, studi komparatif terhadap mekanisme keadilan restoratif yang diadopsi oleh berbagai mazhab Islam dapat mengungkap perbedaan interpretatif dalam penerapan sulh, tawbah, dan adl pada kasus fitnah online, sehingga menyediakan kerangka kerja yang lebih inklusif bagi penyelesaian sengketa digital. Akhirnya, penelitian longitudinal mengenai proses rekonsiliasi berbasis komunitas (sulh) dalam lingkungan daring dapat mengevaluasi dampaknya terhadap tingkat residivisme pelaku fitnah serta persepsi keadilan di kalangan korban, memberikan dasar empiris bagi kebijakan yang menekankan pemulihan sosial selain sanksi hukuman.
| File size | 806.99 KB |
| Pages | 25 |
| Short Link | https://juris.id/p-yE |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu |
| DMCA | Report |
Related /
IAINPTKIAINPTK 14/2021, respon pemerintah, menggunakan metode qiyās dan maqāsid al‑syrīah dalam menentukan ketentuan hukumnya. Penetapan fatwa mencontohkan kutipan 14/2021, respon pemerintah, menggunakan metode qiyās dan maqāsid al‑syrīah dalam menentukan ketentuan hukumnya. Penetapan fatwa mencontohkan kutipan
UINUIN Mahad Aly Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur (Mahad Aly Situbondo) merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di lingkungan pesantrenMahad Aly Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur (Mahad Aly Situbondo) merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di lingkungan pesantren
UINUIN Pandangan-pandangan keagamaan Pemerintah Indonesia yang dikenal dengan istilah official Islam selama ini masih cenderung maskulin dan patriarki dalam menetapkanPandangan-pandangan keagamaan Pemerintah Indonesia yang dikenal dengan istilah official Islam selama ini masih cenderung maskulin dan patriarki dalam menetapkan
UINUIN Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan sikap responsif dan progresif dalam fatwa-fatwanya terkait perempuan, terutama dalam isu kesehatan dan kecantikanMajelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan sikap responsif dan progresif dalam fatwa-fatwanya terkait perempuan, terutama dalam isu kesehatan dan kecantikan
UINUIN Qanun tersebut telah mewajibkan masyarakat Aceh untuk menggunakan layanan perbankan Syariah. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana non-Muslim menerimaQanun tersebut telah mewajibkan masyarakat Aceh untuk menggunakan layanan perbankan Syariah. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana non-Muslim menerima
UMMUMM The research methodology involves an in-depth analysis of primary Islamic legal sources, an exploration of Indonesias positive legal framework influencingThe research methodology involves an in-depth analysis of primary Islamic legal sources, an exploration of Indonesias positive legal framework influencing
UMMUMM Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan doktrinal untuk menyelidiki struktur bank Islam dalam kaitannya dengan pembatasan ekonomi Islam.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan doktrinal untuk menyelidiki struktur bank Islam dalam kaitannya dengan pembatasan ekonomi Islam.
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU‑XIV/2016, video hanya dapat dipergunakan sebagai bukti apabilaHasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU‑XIV/2016, video hanya dapat dipergunakan sebagai bukti apabila
Useful /
BCRECBCREC Komposit Fe3O4/graphene oxide (Fe-GO) disiapkan melalui metode hidrotermal, dan keberhasilan penyusunan Fe-GO dikonfirmasi melalui karakterisasi XRD, SEM,Komposit Fe3O4/graphene oxide (Fe-GO) disiapkan melalui metode hidrotermal, dan keberhasilan penyusunan Fe-GO dikonfirmasi melalui karakterisasi XRD, SEM,
BINUSBINUS Analisis peta risiko mengidentifikasi sektor produk makanan dan layanan katering sebagai sektor dengan risiko terkelola paling baik bagi investor Indonesia.Analisis peta risiko mengidentifikasi sektor produk makanan dan layanan katering sebagai sektor dengan risiko terkelola paling baik bagi investor Indonesia.
BINUSBINUS Mengacu pada literatur yang dikumpulkan dari basis data Scopus melalui kata kunci bisnis keluarga, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura, penelitianMengacu pada literatur yang dikumpulkan dari basis data Scopus melalui kata kunci bisnis keluarga, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura, penelitian
UMMUMM dan (3) Upaya hukum yang dapat diambil jika ahli waris dengan agama berbeda dari almarhum tidak memperoleh warisan. Penelitian ini menyarankan dua caradan (3) Upaya hukum yang dapat diambil jika ahli waris dengan agama berbeda dari almarhum tidak memperoleh warisan. Penelitian ini menyarankan dua cara