UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumZina merupakan salah satu kategori kejahatan yang dilarang dalam hukum Indonesia dan juga dianggap dosa besar dalam hukum Islam. Dengan meluasnya penyebaran video pornografi melalui media sosial, muncul pertanyaan mengenai penggunaan video tersebut sebagai bukti dalam persidangan untuk menuntut pelaku zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria video yang dapat dijadikan bukti hukum menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, serta menelaah implikasinya bagi reformasi hukum pidana. Metode yang digunakan adalah studi perbandingan antara ketentuan hukum pidana Indonesia dan hukum Islam terkait kriteria video sebagai bukti zina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU‑XIV/2016, video hanya dapat dipergunakan sebagai bukti apabila cara perolehannya memenuhi aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam hukum Islam video dapat dijadikan bukti qorinah bila secara materiil menampilkan penetrasi organ genital pria ke vagina (almurd ke mikhalah). Dengan temuan tersebut, video zina dapat dipertimbangkan sebagai bukti hukum asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh kedua sistem hukum.
Video pornografi dapat dijadikan bukti hukum dalam proses pidana di Indonesia, namun tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh bukti lain, seperti keterangan saksi ahli, yang membantu hakim menilai keabsahan bukti tersebut.Dalam hukum Islam, bukti qotini memerlukan empat saksi laki‑laki, namun video dapat berfungsi sebagai qorinah bila menampilkan kriteria jelas berupa penetrasi organ genital pria ke vagina, sebagaimana analogi “ember yang diturunkan ke dalam sumur.Oleh karena itu, diperlukan alternatif atau kriteria tambahan yang dapat memastikan bahwa video menunjukkan tindakan zina secara nyata, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah di pengadilan.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki secara empiris bagaimana prosedur pengumpulan video yang sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia memengaruhi keabsahan bukti di pengadilan, sehingga dapat memberikan panduan praktis bagi penyidik dan hakim. Selain itu, diperlukan analisis komparatif terhadap penerapan bukti video dalam kasus zina di negara‑negara mayoritas Muslim lain, guna menilai kemungkinan harmonisasi antara hukum positif dan syariah serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi di Indonesia. Selanjutnya, pengembangan model forensik digital yang mampu secara otomatis memverifikasi keaslian serta konten seksual spesifik, seperti penetrasi organ genital, dalam video pornografi dapat memperkuat keputusan hakim dan mengurangi risiko penyalahgunaan bukti. Penelitian ini sebaiknya melibatkan pakar teknologi informasi, ahli hukum pidana, dan ulama untuk menghasilkan kerangka kerja yang interdisipliner. Hasilnya diharapkan dapat menyediakan standar operasional prosedur yang jelas, meningkatkan kepastian hukum, dan melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan. Dengan demikian, reformasi hukum bukti video dapat dilaksanakan secara efektif dan berkeadilan.
- THE INDONESIAN CRIMINAL CODE: UNREGULATED ADULTERY (AN OVERVIEW OF ISLAMIC CRIMINAL LAW) | PENA LAW:... penajournal.com/index.php/PENALAW/article/view/8THE INDONESIAN CRIMINAL CODE UNREGULATED ADULTERY AN OVERVIEW OF ISLAMIC CRIMINAL LAW PENA LAW penajournal index php PENALAW article view 8
- Tuduhan Berzina (Qazfu Al-Zina) dalam Kajian Teologis dan Sosiologis | Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam.... journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/1433Tuduhan Berzina Qazfu Al Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis Al Istinbath Jurnal Hukum Islam journal iaincurup ac index php alistinbath article view 1433
- Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya | Al-Mizan (e-Journal). qaul... doi.org/10.30603/am.v11i1.993Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafii Telaah Faktor Sosiologisnya Al Mizan e Journal qaul doi 10 30603 am v11i1 993
| File size | 319.3 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Penyelesaian sengketa LCS harus menggunakan metode penyelesaian secara damai. Yakni dengan diplomasi yang win-win solution atau tidak saling merugikan.Penyelesaian sengketa LCS harus menggunakan metode penyelesaian secara damai. Yakni dengan diplomasi yang win-win solution atau tidak saling merugikan.
UMMUMM Adanya pengaturan tentang hak berdaulat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu UU No 5 tahun 1983 yang menyatakan hak Negara pantai atas ekploitasi,Adanya pengaturan tentang hak berdaulat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu UU No 5 tahun 1983 yang menyatakan hak Negara pantai atas ekploitasi,
UMMUMM Besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan tidak menimbulkan rasa kedaerahan yang berlebihan sehingga dapat membahayakanBesarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan tidak menimbulkan rasa kedaerahan yang berlebihan sehingga dapat membahayakan
UMMUMM Upaya preventif dilakukan dengan cara membuat wilayah konservasi ikan hiu dan melalui pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat. MasihsedikitregulasiyangmemberikanperlindunganhukumterhadapperburuanikanhiuUpaya preventif dilakukan dengan cara membuat wilayah konservasi ikan hiu dan melalui pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat. Masihsedikitregulasiyangmemberikanperlindunganhukumterhadapperburuanikanhiu
STIBASTIBA Implementasi restorative justice di Polresta Jambi telah berjalan sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, di mana penyidik berperan sebagai fasilitatorImplementasi restorative justice di Polresta Jambi telah berjalan sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, di mana penyidik berperan sebagai fasilitator
TEUNULEHJOURNALTEUNULEHJOURNAL This research is motivated by the decision of the Bireuen District Court Number 238/Pid. B/2023/PN Bir, where the defendant was found guilty of his negligenceThis research is motivated by the decision of the Bireuen District Court Number 238/Pid. B/2023/PN Bir, where the defendant was found guilty of his negligence
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Studi ini menyerukan penelitian interdisipliner di masa depan untuk mengatasi tantangan dan mengeksplorasi aplikasi inovatif hukum pidana Islam, khususnyaStudi ini menyerukan penelitian interdisipliner di masa depan untuk mengatasi tantangan dan mengeksplorasi aplikasi inovatif hukum pidana Islam, khususnya
IAIN CURUPIAIN CURUP Hukum konvensional mengacu pada undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum, sementara hukum Islam bersumber pada syariah (Al-Quran, hadis, kaidahHukum konvensional mengacu pada undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum, sementara hukum Islam bersumber pada syariah (Al-Quran, hadis, kaidah
Useful /
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Data collection include questionnaires, interviews, observation, and documentation. The data collected were analyzed using multiple linear regression analysisData collection include questionnaires, interviews, observation, and documentation. The data collected were analyzed using multiple linear regression analysis
UMMUMM Sumber data utama untuk metodologi yuridis-normatif studi ini terdiri dari data sekunder dari bahan hukum tertulis yang diperiksa secara kuantitatif untukSumber data utama untuk metodologi yuridis-normatif studi ini terdiri dari data sekunder dari bahan hukum tertulis yang diperiksa secara kuantitatif untuk
UMMUMM Oleh karena itu, pembeli atau penjual harus memastikan bahwa harga yang mereka sorak mewakili tumpukan buah yang terlihat. Ketika seorang pembeli mendekatiOleh karena itu, pembeli atau penjual harus memastikan bahwa harga yang mereka sorak mewakili tumpukan buah yang terlihat. Ketika seorang pembeli mendekati
UBMUBM Berdasarkan nilai signifikansinya, variabel supply chain management (X) berjumlah 0,000 yang mana angka ini lebih kecil dari 0,05. Hasil uji hipotesisBerdasarkan nilai signifikansinya, variabel supply chain management (X) berjumlah 0,000 yang mana angka ini lebih kecil dari 0,05. Hasil uji hipotesis