UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumZina merupakan salah satu kategori kejahatan yang dilarang dalam hukum Indonesia dan juga dianggap dosa besar dalam hukum Islam. Dengan meluasnya penyebaran video pornografi melalui media sosial, muncul pertanyaan mengenai penggunaan video tersebut sebagai bukti dalam persidangan untuk menuntut pelaku zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria video yang dapat dijadikan bukti hukum menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, serta menelaah implikasinya bagi reformasi hukum pidana. Metode yang digunakan adalah studi perbandingan antara ketentuan hukum pidana Indonesia dan hukum Islam terkait kriteria video sebagai bukti zina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU‑XIV/2016, video hanya dapat dipergunakan sebagai bukti apabila cara perolehannya memenuhi aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam hukum Islam video dapat dijadikan bukti qorinah bila secara materiil menampilkan penetrasi organ genital pria ke vagina (almurd ke mikhalah). Dengan temuan tersebut, video zina dapat dipertimbangkan sebagai bukti hukum asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh kedua sistem hukum.
Video pornografi dapat dijadikan bukti hukum dalam proses pidana di Indonesia, namun tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh bukti lain, seperti keterangan saksi ahli, yang membantu hakim menilai keabsahan bukti tersebut.Dalam hukum Islam, bukti qotini memerlukan empat saksi laki‑laki, namun video dapat berfungsi sebagai qorinah bila menampilkan kriteria jelas berupa penetrasi organ genital pria ke vagina, sebagaimana analogi “ember yang diturunkan ke dalam sumur.Oleh karena itu, diperlukan alternatif atau kriteria tambahan yang dapat memastikan bahwa video menunjukkan tindakan zina secara nyata, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah di pengadilan.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki secara empiris bagaimana prosedur pengumpulan video yang sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia memengaruhi keabsahan bukti di pengadilan, sehingga dapat memberikan panduan praktis bagi penyidik dan hakim. Selain itu, diperlukan analisis komparatif terhadap penerapan bukti video dalam kasus zina di negara‑negara mayoritas Muslim lain, guna menilai kemungkinan harmonisasi antara hukum positif dan syariah serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi di Indonesia. Selanjutnya, pengembangan model forensik digital yang mampu secara otomatis memverifikasi keaslian serta konten seksual spesifik, seperti penetrasi organ genital, dalam video pornografi dapat memperkuat keputusan hakim dan mengurangi risiko penyalahgunaan bukti. Penelitian ini sebaiknya melibatkan pakar teknologi informasi, ahli hukum pidana, dan ulama untuk menghasilkan kerangka kerja yang interdisipliner. Hasilnya diharapkan dapat menyediakan standar operasional prosedur yang jelas, meningkatkan kepastian hukum, dan melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan. Dengan demikian, reformasi hukum bukti video dapat dilaksanakan secara efektif dan berkeadilan.
- THE INDONESIAN CRIMINAL CODE: UNREGULATED ADULTERY (AN OVERVIEW OF ISLAMIC CRIMINAL LAW) | PENA LAW:... penajournal.com/index.php/PENALAW/article/view/8THE INDONESIAN CRIMINAL CODE UNREGULATED ADULTERY AN OVERVIEW OF ISLAMIC CRIMINAL LAW PENA LAW penajournal index php PENALAW article view 8
- Tuduhan Berzina (Qazfu Al-Zina) dalam Kajian Teologis dan Sosiologis | Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam.... journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/1433Tuduhan Berzina Qazfu Al Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis Al Istinbath Jurnal Hukum Islam journal iaincurup ac index php alistinbath article view 1433
- Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya | Al-Mizan (e-Journal). qaul... doi.org/10.30603/am.v11i1.993Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafii Telaah Faktor Sosiologisnya Al Mizan e Journal qaul doi 10 30603 am v11i1 993
| File size | 319.3 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Makalah ini bertujuan mengeksplorasi esensi pembelaan pembebasan bagi pelaku kejahatan anak serta keadilan bagi korban. Penelitian doktrinal dilakukanMakalah ini bertujuan mengeksplorasi esensi pembelaan pembebasan bagi pelaku kejahatan anak serta keadilan bagi korban. Penelitian doktrinal dilakukan
UMMUMM TNI menggunakan daerah tersebut untuk pertahanan dan uji coba senjata, sedangkan petani menggunakannya untuk menanam tanaman guna mendukung keluarga. KeduaTNI menggunakan daerah tersebut untuk pertahanan dan uji coba senjata, sedangkan petani menggunakannya untuk menanam tanaman guna mendukung keluarga. Kedua
UMMUMM Konsep perlindungan hukum bagi keselamatan kerja dokter berdasarkan Saddu al-Dzariah penting untuk memberikan rasa aman, seperti peralatan medis yang baik.Konsep perlindungan hukum bagi keselamatan kerja dokter berdasarkan Saddu al-Dzariah penting untuk memberikan rasa aman, seperti peralatan medis yang baik.
UMMUMM Konsesi adalah segala bentuk pengurangan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkanKonsesi adalah segala bentuk pengurangan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan
Useful /
UMMUMM Pembaharuan sistem paten obat diperlukan untuk melindungi keseimbangan dan hak asasi manusia. Temuan kajian berkontribusi pada pemahaman kompleks tentangPembaharuan sistem paten obat diperlukan untuk melindungi keseimbangan dan hak asasi manusia. Temuan kajian berkontribusi pada pemahaman kompleks tentang
UMMUMM Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan studi literatur untuk mengumpulkan bahan hukum. Temuan menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan studi literatur untuk mengumpulkan bahan hukum. Temuan menunjukkan bahwa
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi hukum Indonesia dalam mengantisipasi pertumbuhan bisnis daring yang ternoda oleh berbagai kasusHasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi hukum Indonesia dalam mengantisipasi pertumbuhan bisnis daring yang ternoda oleh berbagai kasus
UMMUMM Produk non-hukum yang dibuat untuk mitigasi pandemi seharusnya mempertimbangkan kedua aspek prosedural dan substansial dalam hal konsistensi dengan prinsipProduk non-hukum yang dibuat untuk mitigasi pandemi seharusnya mempertimbangkan kedua aspek prosedural dan substansial dalam hal konsistensi dengan prinsip