UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumMakalah ini bertujuan untuk mempelajari konstruksi dasar hukum yang sesuai untuk negara hukum dalam menanggapi darurat pandemi Covid-19. Sebagai negara hukum, Indonesia telah membuat banyak peraturan di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Peraturan tersebut bervariasi, mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Bersama Instruksi Menteri, hingga Peraturan Kepala Daerah, dan peraturan ini telah menyebabkan tumpang tindih peraturan. Dengan metode yuridis normatif, teknik preskriptif digunakan untuk menganalisis lebih lanjut masalah dan menemukan konsep baru konstruksi dasar hukum yang sesuai dalam menanggapi darurat Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara yuridis, penggunaan produk non-hukum seperti Instruksi Menteri dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh menteri selama darurat Covid-19 di Indonesia telah memenuhi aspek prosedural pembuatan hukum tetapi tidak yang substansial mengenai pembatasan aktivitas sosial masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan bahwa konstruksi dasar hukum yang dimaksudkan untuk menanggapi keadaan darurat seharusnya secara simultan memenuhi kedua aspek prosedural dan substansial.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural, konstruksi dasar hukum Instruksi Menteri dan Surat Edaran telah memenuhi prinsip-prinsip legalitas, aspek substansial terkait pembatasan atau derogasi hak konstitusional warga negara tetap bermasalah karena hal ini seharusnya diatur dalam produk hukum selain Instruksi Menteri dan Surat Edaran, mengingat keduanya bukan produk legislasi.Produk non-hukum yang dibuat untuk mitigasi pandemi seharusnya mempertimbangkan kedua aspek prosedural dan substansial dalam hal konsistensi dengan prinsip negara hukum, lebih dalam lagi dengan prinsip Siracusa, dan kepatuhan terhadap prinsip transparansi, non-diskriminasi, proporsionalitas, pembatasan waktu, penanganan yang tepat, serta kepatuhan terhadap legislasi dan hukum internasional.Semua bentuk kepatuhan ini akan melegitimasi implikasi produk non-hukum di masyarakat.
Berdasarkan latar belakang penelitian ini yang menitikberatkan pada problem tumpang tindih peraturan selama pandemi Covid-19, metode yuridis-normatif yang digunakan, hasil yang menunjukkan Instruksi Menteri dan Surat Edaran hanya memenuhi aspek prosedural tapi tidak substansial, serta keterbatasan dalam produk non-hukum yang tidak cukup untuk mengatur pembatasan hak, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada eksplorasi bagaimana pemerintah dapat merancang undang-undang khusus darurat pandemi yang lebih spesifik untuk menghindari ketidakjelasan hukum. Selanjutnya, studi bisa difokuskan pada analisis komparatif antara instrumen hukum yang digambarkan dalam tabel penelitian ini dengan pengalaman negara lain, untuk menemukan model pembatasan hak konstitusional yang lebih proporsional tanpa mengurangi keamanan kesehatan masyarakat. Akhirnya, penelitian baru bisa mengkaji dampak jangka panjang penggunaan produk non-hukum seperti Instruksi Menteri terhadap kepercayaan publik terhadap otoritas hukum, dengan harapan memperbaiki mekanisme evaluasi regulasi darurat agar lebih partisipatif dan transparan melibatkan masyarakat sipil dalam proses pembuatannya. Pendekatan ini akan membantu meminimalkan risiko pelanggaran hak asasi manusia saat menghadapi krisis kesehatan serupa di masa depan.
- Pemulihan Ekonomi Terkait Kebijakan Karantina Wilayah Akibat Adanya Penerapan Regulasi Penanggulangan... doi.org/10.18196/mls.v3i1.13151Pemulihan Ekonomi Terkait Kebijakan Karantina Wilayah Akibat Adanya Penerapan Regulasi Penanggulangan doi 10 18196 mls v3i1 13151
- Ethical Draft Preparation of Boarding House Residents in Mulyoagung Village in the New Normal Era | Jurnal... ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/16332Ethical Draft Preparation of Boarding House Residents in Mulyoagung Village in the New Normal Era Jurnal ejournal umm ac index php jdh article view 16332
- Covid 19 Early Warning Detection System | Journal of Engineering Research. covid early warning detection... kuwaitjournals.org/jer/index.php/JER/article/view/16103Covid 19 Early Warning Detection System Journal of Engineering Research covid early warning detection kuwaitjournals jer index php JER article view 16103
- The Impact of COVID-19 Through the Lens of Islamic Law: An Indonesian Case | Lentera Hukum. impact covid... doi.org/10.19184/ejlh.v7i3.18983The Impact of COVID 19 Through the Lens of Islamic Law An Indonesian Case Lentera Hukum impact covid doi 10 19184 ejlh v7i3 18983
| File size | 373.64 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
PPISHKPPISHK Keempat, untuk mencapai tujuan media sosial dan pemerintah, diperlukan untuk menunjukkan perilaku etis dan politik, merumuskan kebijakan sesuai denganKeempat, untuk mencapai tujuan media sosial dan pemerintah, diperlukan untuk menunjukkan perilaku etis dan politik, merumuskan kebijakan sesuai dengan
UMMUMM Peranan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat desa Padaasih Kecamatan Cisaat tentang kekerasan dalam rumah tanggaPeranan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat desa Padaasih Kecamatan Cisaat tentang kekerasan dalam rumah tangga
ITGITG Tujuan dari proposal penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi pemesanan antrean di Klinik Bunda Alya berbasis website, menggunakanTujuan dari proposal penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi pemesanan antrean di Klinik Bunda Alya berbasis website, menggunakan
DINASTIREVDINASTIREV Anomali tersebut terjadi karena belum adanya kepastian hukum yang mengikat para penjual perlengkapan sirine dan lampu isyarat di Indonesia. Sebuah permasalahanAnomali tersebut terjadi karena belum adanya kepastian hukum yang mengikat para penjual perlengkapan sirine dan lampu isyarat di Indonesia. Sebuah permasalahan
UNUSIAUNUSIA Penulis akan membahas analisis alat bukti dan penerapan pasal 106 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP dalam perkara tindak pidana makar. Drh telah sesuai dengan PasalPenulis akan membahas analisis alat bukti dan penerapan pasal 106 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP dalam perkara tindak pidana makar. Drh telah sesuai dengan Pasal
UMMUMM Karenanya, keakuratan legislasi pada waktunya mesti disesuaikan dengan kondisi bangsa guna melahirkan hukum responsif serta adil. 1/PNPS/1965 sebagai jalanKarenanya, keakuratan legislasi pada waktunya mesti disesuaikan dengan kondisi bangsa guna melahirkan hukum responsif serta adil. 1/PNPS/1965 sebagai jalan
NEWINERANEWINERA Akibatnya, mereka dapat diproses secara adil dan dapat dikategorikan sebagai penjahat atau asisten. Pasal 50 dikembangkan sebagai respons terhadap kegagalanAkibatnya, mereka dapat diproses secara adil dan dapat dikategorikan sebagai penjahat atau asisten. Pasal 50 dikembangkan sebagai respons terhadap kegagalan
APTISIAPTISI Teknologi konferensi video mengurangi biaya perjalanan, sementara penyimpanan data di cloud meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan keamanan, denganTeknologi konferensi video mengurangi biaya perjalanan, sementara penyimpanan data di cloud meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan keamanan, dengan
Useful /
GUMPUBLISHERGUMPUBLISHER Pendidikan dasar merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Sejak kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menciptakan sistem pendidikanPendidikan dasar merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Sejak kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menciptakan sistem pendidikan
IAINPTKIAINPTK Kritik Islam terhadap globalisasi ekonomi fokus pada dimensi moral dan tujuan ekonomi yang harus mencakup kesejahteraan bersama, keadilan, dan nilai agama,Kritik Islam terhadap globalisasi ekonomi fokus pada dimensi moral dan tujuan ekonomi yang harus mencakup kesejahteraan bersama, keadilan, dan nilai agama,
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis dataPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data
UMMUMM Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan 22 hak bagi penyandang disabilitas, yang mana hak-hak tersebut merupakanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan 22 hak bagi penyandang disabilitas, yang mana hak-hak tersebut merupakan