UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumMakalah ini bertujuan untuk mempelajari konstruksi dasar hukum yang sesuai untuk negara hukum dalam menanggapi darurat pandemi Covid-19. Sebagai negara hukum, Indonesia telah membuat banyak peraturan di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Peraturan tersebut bervariasi, mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Bersama Instruksi Menteri, hingga Peraturan Kepala Daerah, dan peraturan ini telah menyebabkan tumpang tindih peraturan. Dengan metode yuridis normatif, teknik preskriptif digunakan untuk menganalisis lebih lanjut masalah dan menemukan konsep baru konstruksi dasar hukum yang sesuai dalam menanggapi darurat Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara yuridis, penggunaan produk non-hukum seperti Instruksi Menteri dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh menteri selama darurat Covid-19 di Indonesia telah memenuhi aspek prosedural pembuatan hukum tetapi tidak yang substansial mengenai pembatasan aktivitas sosial masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan bahwa konstruksi dasar hukum yang dimaksudkan untuk menanggapi keadaan darurat seharusnya secara simultan memenuhi kedua aspek prosedural dan substansial.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural, konstruksi dasar hukum Instruksi Menteri dan Surat Edaran telah memenuhi prinsip-prinsip legalitas, aspek substansial terkait pembatasan atau derogasi hak konstitusional warga negara tetap bermasalah karena hal ini seharusnya diatur dalam produk hukum selain Instruksi Menteri dan Surat Edaran, mengingat keduanya bukan produk legislasi.Produk non-hukum yang dibuat untuk mitigasi pandemi seharusnya mempertimbangkan kedua aspek prosedural dan substansial dalam hal konsistensi dengan prinsip negara hukum, lebih dalam lagi dengan prinsip Siracusa, dan kepatuhan terhadap prinsip transparansi, non-diskriminasi, proporsionalitas, pembatasan waktu, penanganan yang tepat, serta kepatuhan terhadap legislasi dan hukum internasional.Semua bentuk kepatuhan ini akan melegitimasi implikasi produk non-hukum di masyarakat.
Berdasarkan latar belakang penelitian ini yang menitikberatkan pada problem tumpang tindih peraturan selama pandemi Covid-19, metode yuridis-normatif yang digunakan, hasil yang menunjukkan Instruksi Menteri dan Surat Edaran hanya memenuhi aspek prosedural tapi tidak substansial, serta keterbatasan dalam produk non-hukum yang tidak cukup untuk mengatur pembatasan hak, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada eksplorasi bagaimana pemerintah dapat merancang undang-undang khusus darurat pandemi yang lebih spesifik untuk menghindari ketidakjelasan hukum. Selanjutnya, studi bisa difokuskan pada analisis komparatif antara instrumen hukum yang digambarkan dalam tabel penelitian ini dengan pengalaman negara lain, untuk menemukan model pembatasan hak konstitusional yang lebih proporsional tanpa mengurangi keamanan kesehatan masyarakat. Akhirnya, penelitian baru bisa mengkaji dampak jangka panjang penggunaan produk non-hukum seperti Instruksi Menteri terhadap kepercayaan publik terhadap otoritas hukum, dengan harapan memperbaiki mekanisme evaluasi regulasi darurat agar lebih partisipatif dan transparan melibatkan masyarakat sipil dalam proses pembuatannya. Pendekatan ini akan membantu meminimalkan risiko pelanggaran hak asasi manusia saat menghadapi krisis kesehatan serupa di masa depan.
- Pemulihan Ekonomi Terkait Kebijakan Karantina Wilayah Akibat Adanya Penerapan Regulasi Penanggulangan... doi.org/10.18196/mls.v3i1.13151Pemulihan Ekonomi Terkait Kebijakan Karantina Wilayah Akibat Adanya Penerapan Regulasi Penanggulangan doi 10 18196 mls v3i1 13151
- Ethical Draft Preparation of Boarding House Residents in Mulyoagung Village in the New Normal Era | Jurnal... ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/16332Ethical Draft Preparation of Boarding House Residents in Mulyoagung Village in the New Normal Era Jurnal ejournal umm ac index php jdh article view 16332
- Covid 19 Early Warning Detection System | Journal of Engineering Research. covid early warning detection... kuwaitjournals.org/jer/index.php/JER/article/view/16103Covid 19 Early Warning Detection System Journal of Engineering Research covid early warning detection kuwaitjournals jer index php JER article view 16103
- The Impact of COVID-19 Through the Lens of Islamic Law: An Indonesian Case | Lentera Hukum. impact covid... doi.org/10.19184/ejlh.v7i3.18983The Impact of COVID 19 Through the Lens of Islamic Law An Indonesian Case Lentera Hukum impact covid doi 10 19184 ejlh v7i3 18983
| File size | 373.64 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Penelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkanPenelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkan
UMMUMM Hasilnya, setidaknya 200 sertifikat diserahkan kepada masyarakat dan sembilan sertifikat hak pakai diberikan kepada TNI, sehingga memberikan perlindunganHasilnya, setidaknya 200 sertifikat diserahkan kepada masyarakat dan sembilan sertifikat hak pakai diberikan kepada TNI, sehingga memberikan perlindungan
UMMUMM Dalam hukum Islam, bukti qotini memerlukan empat saksi laki‑laki, namun video dapat berfungsi sebagai qorinah bila menampilkan kriteria jelas berupaDalam hukum Islam, bukti qotini memerlukan empat saksi laki‑laki, namun video dapat berfungsi sebagai qorinah bila menampilkan kriteria jelas berupa
UMMUMM Salah satu dari 22 hak tersebut menyebutkan adanya hak konsesi bagi penyandang disabilitas. Konsesi adalah segala bentuk pengurangan biaya yang diberikanSalah satu dari 22 hak tersebut menyebutkan adanya hak konsesi bagi penyandang disabilitas. Konsesi adalah segala bentuk pengurangan biaya yang diberikan
Useful /
UMMUMM Studi ini bertujuan untuk menyempurnakan konsep kolaborasi internasional guna memastikan pengelolaan dan pemanfaatan ruang angkasa yang adil oleh semuaStudi ini bertujuan untuk menyempurnakan konsep kolaborasi internasional guna memastikan pengelolaan dan pemanfaatan ruang angkasa yang adil oleh semua
UMMUMM Dari perspektif hak asasi manusia, peraturan memprioritaskan kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan, dan anti-diskriminasi. Sikap ini berbeda denganDari perspektif hak asasi manusia, peraturan memprioritaskan kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan, dan anti-diskriminasi. Sikap ini berbeda dengan
UMMUMM Keterlibatan e-tourism dan e-government dalam mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata di wilayah maju tidak dapat dihindari. Pariwisata berbasisKeterlibatan e-tourism dan e-government dalam mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata di wilayah maju tidak dapat dihindari. Pariwisata berbasis
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi hukum Indonesia dalam mengantisipasi pertumbuhan bisnis daring yang ternoda oleh berbagai kasusHasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi hukum Indonesia dalam mengantisipasi pertumbuhan bisnis daring yang ternoda oleh berbagai kasus