UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPerbankan Islam dapat finansial kegiatan perdagangan internasional, termasuk impor dan ekspor, melalui surat kredit dan surat jaminan kinerja. Kontrak ini memberikan tingkat keamanan dan stabilitas yang tinggi bagi perdagangan internasional karena jaminan tanpa keraguan pihak bank. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana regulasi Syariah Islam dipatuhi oleh aktivitas bank Islam sekaligus menguraikan tantangan yang dihadapi institusi ini saat menggunakan surat jaminan kinerja. Studi ini menyoroti isu‑isu surat jaminan kinerja yang dihadapi importer dan exporter serta memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan doktrinal untuk menyelidiki struktur bank Islam dalam kaitannya dengan pembatasan ekonomi Islam. Studi ini menganalisis organisasi bank Islam mengenai kontrol ekonomi Islam. Juga menelaak bagaimana manfaat blockchain dan teknologi kontrak pintar dapat memperbaiki pengaturan iktibad keuangan Islam dengan praktik bank Islam dalam instrumen pembiayaan & jaminan tersebut. Menurut hasil studi mengenai surat kredit Islam, ditemukan bahwa bank Islam menghadapi banyak risiko yang timbul dari kondisi dan kontrol yang ditetapkan oleh Pedoman Perdagangan Islam. Oleh karena itu, bank Islam dapat menghadapi risiko lebih besar dibandingkan bank konvensional karena sifat pembiayaan Islam yang melarang riba dan asuransi konvensional. Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa teknologi blockchain dan kontrak pintar berpengaruh positif terhadap praktik perbankan Islam.
Berdasarkan diskusi di atas, peneliti menemukan bahwa meskipun metode pembelian berbeda antara CPB dan IPB, hasilnya sama karena bank tidak menjadi penjual menurut pernyataan bank Islam, melainkan tetap menjadi perantara.Metode yang digunakan oleh bank Islam dalam menyelesaikan kontrak jaminan kinerja berbeda, namun tidak dapat disangkal, memberikan hasil yang serupa.Oleh karena itu, praktik bank Islam perlu diubah agar sesuai dengan pedoman perdagangan Islam dan meminimalkan risiko riba serta praktik lain yang tidak islami.
Pertama, lakukan analisis empiris mengenai adopsi teknologi blockchain dan kontrak pintar dalam pencatatan dan pelaksanaan surat jaminan kinerja untuk mengukur pengurangan risiko riba dan meningkatkan transparansi kepatuhan Syariah. Selanjutnya, bandingkan secara kuantitatif risiko dan biaya antara surat jaminan kinerja Islam (IPB) dan surat kinerja konvensional (CPB) di berbagai negara untuk menentukan perbedaan signifikan dan outstanding issues yang masih perlu dipecahkan. Ketiga, teliti pengembangan produk asuransi Islam (takāful) khusus untuk surat jaminan kinerja, sehingga dapat menutup sisi-asuransi risiko barang serta menjadi solusi substitusi asuransi konvensional yang melanggar prinsip gharar. Sementara itu, kembangkan protokol verifikasi barang halal berbasis blockchain agar semua pihak dapat memverifikasi kepatuhan produk tanpa prosedur manual yang memakan waktu. Uji coba sistem berbasis smart contract yang secara otomatis memutuskan pembayaran ketika semua dokumen dan barang telah diverifikasi, sehingga meminimalisir periode tunggu dan potensi asuransi yang tidak perlu. Analisis dampak regulasi domestik (seperti peraturan Bank Indonesia atau lembaga pengawas Syariah) terhadap penerapan IPB berbasis teknologi baru untuk menilai apakah ada hambatan administratif atau kebijakan. Kembangkan model camra-term untuk menilai “riba pada skema pembayaran dugesti yang terjadi akibat keterlambatan pembayaran dalam IPB. Sekali lagi, lakukan studi kasus pada bank moneter di wilayah MENA dan ASEAN yang telah menerapkan IPB berbasis blockchain untuk mengidentifikasi best practice dan kesalahan umum yang dapat dikoreksi.
- Казахстан: соблюдение банковского законодательства, часть... bulletin-religious.kaznu.kz/index.php/relig/article/view/501oIAC AaAA A CAUAC NACU bulletin religious kaznu kz index php relig article view 501
- Waqf and sustainable development law: models of waqf institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and... ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/8794Waqf and sustainable development law models of waqf institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and ijtihad iainsalatiga ac index php ijtihad article view 8794
- Issues of Letter of Credit in Malaysian Islamic Banks. issues letter credit malaysian islamic banks next... mdpi.com/1911-8074/15/9/373Issues of Letter of Credit in Malaysian Islamic Banks issues letter credit malaysian islamic banks next mdpi 1911 8074 15 9 373
- Islamic Banking Institutions and their Role in Economic Development of Jordan | International Journal... openaccessojs.com/JBReview/article/view/1679Islamic Banking Institutions and their Role in Economic Development of Jordan International Journal openaccessojs JBReview article view 1679
| File size | 532.95 KB |
| Pages | 20 |
| Short Link | https://juris.id/p-f2 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Namun, tantangan utama terletak pada inklusi dan literasi keuangan. Rekomendasi meliputi penguatan program literasi, akses digital, insentif transisi,Namun, tantangan utama terletak pada inklusi dan literasi keuangan. Rekomendasi meliputi penguatan program literasi, akses digital, insentif transisi,
UMMUMM Artikel ini membahas integrasi antara rasio keadilan dan rasa keadilan dalam memperkuat nilai bioetika serta hukum Islam. Rasio keadilan didasarkan padaArtikel ini membahas integrasi antara rasio keadilan dan rasa keadilan dalam memperkuat nilai bioetika serta hukum Islam. Rasio keadilan didasarkan pada
UMMUMM Penelitian ini menemukan perbedaan fatwa terkait tiga kontrak perbankan Islam antara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Perbedaan tersebut terletak pada jenisPenelitian ini menemukan perbedaan fatwa terkait tiga kontrak perbankan Islam antara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Perbedaan tersebut terletak pada jenis
UMMUMM Kebijakan ini dimaksudkan sebagai alternatif terakhir ketika subjek tidak dapat diperbaiki sekaligus sebagai cara menyeimbangkan pro dan kontra hukumanKebijakan ini dimaksudkan sebagai alternatif terakhir ketika subjek tidak dapat diperbaiki sekaligus sebagai cara menyeimbangkan pro dan kontra hukuman
UMMUMM Focusing on foundational contributions and core principles of Islamic law, it investigates how these principles form the basis for shaping policies concerningFocusing on foundational contributions and core principles of Islamic law, it investigates how these principles form the basis for shaping policies concerning
UMMUMM Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis secara kritis Pasal 16 CEDAW serta sejauh mana Undang-Undang Status Pribadi Oman (PersonalOleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis secara kritis Pasal 16 CEDAW serta sejauh mana Undang-Undang Status Pribadi Oman (Personal
UMMUMM Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi hukum Islam terkait pengisian jabatan kepala daerah dan bagaimana pengisian jabatan ini dirancang untukPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi hukum Islam terkait pengisian jabatan kepala daerah dan bagaimana pengisian jabatan ini dirancang untuk
UMMUMM Penelitian ini mengusulkan model IPR komunal sesuai tantangan yang diidentifikasi, bersama dengan konstruksi normatif yang diperlukan untuk membentuknya.Penelitian ini mengusulkan model IPR komunal sesuai tantangan yang diidentifikasi, bersama dengan konstruksi normatif yang diperlukan untuk membentuknya.
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Kebebasan politik era Reformasi telah membuka peluang bagi kebangkitan gerakan sosial di Indonesia. Reformasi telah memungkinkan struktur politik yangKebebasan politik era Reformasi telah membuka peluang bagi kebangkitan gerakan sosial di Indonesia. Reformasi telah memungkinkan struktur politik yang
UMMUMM Namun, kerangka hukum yang lebih kuat, kolaborasi kelembagaan yang ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi sangat penting untuk mencapaiNamun, kerangka hukum yang lebih kuat, kolaborasi kelembagaan yang ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi sangat penting untuk mencapai
UMMUMM Mahkamah Konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap hukumMahkamah Konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap hukum
MARANATHAMARANATHA Karsinoma nasofaring (KNF) menempati urutan pertama kanker leher dengan insidensi tertinggi di bagian kepala - leher. KNF mempunyai derajat histopatologiKarsinoma nasofaring (KNF) menempati urutan pertama kanker leher dengan insidensi tertinggi di bagian kepala - leher. KNF mempunyai derajat histopatologi