Publisher

AKABAAKABA

Journal Jurnal Analisis HukumJurnal Analisis Hukum Abstract

Partai oposisi merupakan salah satu bagian penting dalam demokrasi di Indonesia namun beberapa tahun terakhir partai oposisi di Indonesia perannya “kurang terlihat karena banyaknya partai politik di Indonesia yang bergabung ke koalisi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pentingnya peran partai politik dan partai oposisi. Hasilnya menunjukkan bahwa partai oposisi memiliki peranan penting dalam menjaga Check and Balances di politik hukum Indonesia dan diperlukan adanya dasar hukum yang secara khusus mengatur mengenai peran partai oposisi sehingga partai oposisi tidak hanya sekedar menjadi “hiasan dalam politik hukum Indonesia namun tetap bisa menunjukkan taringnya jika diperlukan sehingga pemerintah Indonesia tidak merasa di atas angin dan bertindak sewenang-wenang khususnya dalam membuat peraturan dan kebijakan yang berpengaruh bagi masyarakat Indonesia.

Conclusion

Partai oposisi memegang peranan penting untuk menjaga check and balances dalam politik hukum Indonesia.Peran dan fungsi partai oposisi belum diatur secara khusus dalam undang-undang di Indonesia, sehingga diperlukan revisi dalam UU Parpol untuk menambahkan klausul terkait peran dan fungsi partai oposisi.Selain itu, perlu mengatur persentase partai oposisi di DPR agar memiliki kemampuan mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya dalam pengesahan RUU menjadi UU.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih dalam tentang mekanisme hukum yang ideal untuk mengatur peran partai oposisi dalam sistem politik Indonesia, termasuk bagaimana menyeimbangkan kekuatan antara koalisi pemerintah dan oposisi. Selain itu, perlu diteliti dampak dari ketiadaan partai oposisi yang kuat terhadap kualitas demokrasi dan kebijakan publik di Indonesia. Terakhir, penelitian dapat mengembangkan model evaluasi kinerja partai oposisi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan check and balances terhadap pemerintah.

References

1. Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis | JAPHTN-HAN. politik... doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.60Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis JAPHTN HAN politik doi 10 55292 japhtnhan v2i1 60
2. Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia | Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. risiko koalisi... journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/14620Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM risiko koalisi journal uii ac IUSTUM article view 14620
3. Tinjauan Politik Hukum Peran Oposisi Dalam Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia... jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/78Tinjauan Politik Hukum Peran Oposisi Dalam Pembentukan Undang Undang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia jkh unram ac index php jkh article view 78
4. Peran Partai Oposisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Konvensional dan Islam | SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya... journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/31971Peran Partai Oposisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Konvensional dan Islam SALAM Jurnal Sosial dan Budaya journal uinjkt ac index php salam article view 31971

Metadata

File size	255.45 KB
Pages	11
DMCA	Report