UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumAgenda keberlanjutan internasional berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB 2030 dan kesepakatan COP emisi iklim dikecam karena menetapkan kerangka teknokratis kolonial yang mengesampingkan epistemologi lokal. Penelitian ini memformulasikan pendekatan dekolonial untuk mengintegrasikan pluralisme hukum Islam, khususnya nilai-nilai fiqh Maliki dan konsep-konsep khalīfah (kestewardan), mīzān (keseimbangan), serta fasād (korupsi) dalam agenda keberlanjutan pasca-2030 di Nigeria. Melalui metode kualitatif, kami menemukan bahwa lembaga-lembaga Islam (waqf, zakat, pembenaran syariah) menjadi struktur komunitas yang menganut tanggung jawab lingkungan dan keadilan sosial tetapi kurang terlibat dalam kebijakan nasional. Model ini memiliki implikasi teori dan praktis dalam memperkaya studi dekolonial melalui lensa hukum lingkungan Islam dan menjembatani warisan hukum plural Nigeria dengan ambisi global.
Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat menjadi dasar epistimologi untuk membangun agenda keberlanjutan dekolonial.Model ini menekankan pentingnya keadilan epistemik dan legitimasi budaya dalam membangun kebijakan yang inklusif.Analisis membuka potensi aplikasi praktis lembaga Islam dalam mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan dan sosial tanpa bertentangan dengan prinsip hukum tradisional.
Penelitian lanjutan dapat menjelajahi penerapan metode empiris untuk menguji efektivitas kerangka kerja hukum Islam dalam kebijakan lingkungan di nigeria. Studi perbandingan antara pendekatan hukum Islam di berbagai negara mayoritas Muslim juga penting untuk mengidentifikasi variasi lokal yang memengaruhi keberlanjutan. Penelitian dapat mengembangkan model integratif yang menggabungkan fiqh Maliki dengan prinsip keadilan sosial dalam konteks urbanisasi dan perubahan iklim, sambil mengevaluasi kerja sama antara lembaga syariah dan pemerintah daerah.
- Legal Framework Model for Sustainable Solid Waste Management in Indonesia: A Contemporary Environmental... doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11104Legal Framework Model for Sustainable Solid Waste Management in Indonesia A Contemporary Environmental doi 10 32332 milrev v4i2 11104
- Can “green fatwas” combat climate change? - Features - Nature Middle East. green fatwas combat... doi.org/10.1038/nmiddleeast.2016.208Can Augreen fatwasAy combat climate change Features Nature Middle East green fatwas combat doi 10 1038 nmiddleeast 2016 208
- 0. scitepress publication details doi.org/10.5220/00099190086908770 scitepress publication details doi 10 5220 0009919008690877
| File size | 409.69 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
IBI DarmajayaIBI Darmajaya Hasil Penilaian Kinerja tidak dimanfaatkan untuk identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Oleh karena itulah maka penulis merekomendasikanHasil Penilaian Kinerja tidak dimanfaatkan untuk identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Oleh karena itulah maka penulis merekomendasikan
IBI DarmajayaIBI Darmajaya Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intellectual Capital berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa modal intelektualHasil penelitian menunjukkan bahwa Intellectual Capital berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa modal intelektual
UIDUID Switzerland yang dikeluarkan oleh European Court of Human Rights (ECtHR) pada tahun 2024 dengan menitikberatkan pada dimensi prosedural dan substantifSwitzerland yang dikeluarkan oleh European Court of Human Rights (ECtHR) pada tahun 2024 dengan menitikberatkan pada dimensi prosedural dan substantif
UIDUID Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh terhadap penerapan prinsip non-interference serta menganalisis respons ASEAN dan UA terhadap UCG diPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh terhadap penerapan prinsip non-interference serta menganalisis respons ASEAN dan UA terhadap UCG di
Useful /
UIDUID Namun, gagasan menjadikan AI sebagai subjek hukum yang mandiri (electronic personhood) dinilai tidak relevan, mengingat AI tidak memiliki kehendak danNamun, gagasan menjadikan AI sebagai subjek hukum yang mandiri (electronic personhood) dinilai tidak relevan, mengingat AI tidak memiliki kehendak dan
SEAN INSTITUTESEAN INSTITUTE Oleh karena itu, keseimbangan antara efisiensi bisnis dan kebutuhan strategis pertahanan menjadi krusial. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memastikanOleh karena itu, keseimbangan antara efisiensi bisnis dan kebutuhan strategis pertahanan menjadi krusial. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memastikan
STAINSTAIN Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memengaruhi pandangan hidup bangsa, termasuk dalam bidang hukum. Eksistensi hukum Islam diakui sejak masa kolonialIslam sebagai agama mayoritas di Indonesia memengaruhi pandangan hidup bangsa, termasuk dalam bidang hukum. Eksistensi hukum Islam diakui sejak masa kolonial
STAINSTAIN Batas penyimpangan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan ketentuan tidak merugikan hak-hak dari pemilikan harta warisan pewaris. MeninggalnyaBatas penyimpangan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan ketentuan tidak merugikan hak-hak dari pemilikan harta warisan pewaris. Meninggalnya