Publisher

SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT

Journal Jurnal Ilmiah PeuradeunJurnal Ilmiah Peuradeun Abstract

Di era baru, Bali dihegemoni oleh politik hukum negara terhadap desa-desa tradisional. Ada tanggapan dari Pemerintah Provinsi Bali untuk membuat kebijakan untuk melindungi desa-desa tradisional di Bali. Kekuatan Bali di desa tradisional adalah mempertahankan budaya Bali berdasarkan agama Hindu dan filosofi Tri Hita Karana. Teori-teori kritis yang relevan dalam diskusi artikel ini adalah teori kebijakan publik yang bersifat mikro, teori hegemoni, teori relasi kekuasaan, dan teori dekonstruksi. Metode kualitatif dengan desain studi kasus di desa tradisional Kuta digunakan sebagai penelitian studi budaya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebijakan publik di Bali dalam membela desa tradisional adalah Pemerintah Provinsi Bali menanggapi politik hukum negara dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali. Namun, ketika Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang desa tradisional, desa tradisional Kuta menanggapi Pasal 3 ayat (6) tidak diterima oleh prajuru dan juga mendapat tanggapan dari dewan desa tradisional, sehingga muncul pro dan kontra desa tradisional di Bali.

Conclusion

Dalam mempertahankan (ajeg) budaya Bali, khususnya desa adat Kuta dalam praktik budaya dan hukum mengalami perubahan kebijakan publik.Praktik budaya yang terkait dengan desa adat di Bali mengalami perubahan dalam kebijakan publik.Perubahan tersebut terkait dengan aspek hukum dan budaya, yaitu, pertama, Peraturan Daerah No.06 Tahun 1986, tentang tradisional, yang berarti sebagai bentuk perlawanan masyarakat Bali terhadap Negara yang diwakili oleh Gubernur Bali dan Legislatif Provinsi Bali.Kedua, Hegemoni Negara lebih lanjut setelah diberlakukannya Perda No.06 Tahun 1986, di Bali khususnya di desa adat Kuta dipraktikkan dalam bentuk program hukum lokal desa adat Kuta yang sebelumnya hukum lokal banyak desa adat tidak tertulis menjadi tertulis dalam huruf Latin, bahasa Bali dan huruf Bali.Selain itu, perlu ada dekonstruksi yang terkait dengan hegemoni negara dalam arti perlindungan, pembimbingan, pelestarian desa adat di Bali.Terjadinya perlindungan hukum terkait dengan desa adat di Bali, khususnya desa adat Kuta yang mengandung makna perlindungan, penjagaan, pelestarian desa adat di Bali.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada efektivitas implementasi Perda Desa Pakraman dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi di Bali. Mengingat dinamika perkembangan pariwisata dan modernisasi, penting untuk mengkaji bagaimana Perda tersebut berkontribusi pada pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, studi komparatif antara berbagai desa pakraman di Bali, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi Perda. Pertanyaan penelitian yang menarik adalah: Bagaimana Perda Desa Pakraman dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan globalisasi dan modernisasi tanpa mengorbankan identitas budaya Bali? Dengan demikian kontribusi positif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Bali dalam upaya meningkatkan efektivitas program-program pelestarian desa pakraman yang lebih relevan dan berkelanjutan.

References

1. Cultural Activities, Legal and Public Policy of Bali On Desa Pakraman and the Response of Prajuru the... journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/186Cultural Activities Legal and Public Policy of Bali On Desa Pakraman and the Response of Prajuru the journal scadindependent index php jipeuradeun article view 186

Metadata

File size	314.01 KB
Pages	26
DMCA	Report