KPUKPU

Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu IndonesiaElectoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi peningkatan risiko bencana iklim yang sulit diprediksi dan berpotensi mengganggu tahapan Pemilu, sehingga diperlukan tata kelola Pemilu baik dari sisi institusional maupun koordinasi lintas sektor untuk memitigasi dampaknya. Penelitian ini menelaah kerangka institusional tata kelola Pemilu Indonesia dalam menghadapi bencana alam dengan fokus pada manajemen risiko dan rencana kontingensi, khususnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Menggunakan metode studi kasus di Kabupaten Banyumas, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko dan rencana kontingensi pada tahapan tersebut masih rapuh secara institusional dan koordinatif. Pemetaan TPS rawan bencana dilakukan untuk mengidentifikasi risiko, sementara mitigasi dilakukan dengan membangun TPS tanggap bencana. Namun, prosedur BPBD dan SAR belum terintegrasi dengan rencana kontingensi penyelenggara Pemilu (KPPS, PPS, PPK). Oleh karena itu, pengalaman dan kapasitas bersama antara penyelenggara Pemilu dan aktor penyelamatan perlu diperkuat melalui kerangka institusional dan koordinasi lintas sektor yang lebih matang.

Penelitian ini menemukan bahwa manajemen risiko bencana alam dan rencana kontingensi saat hari pemungutan suara di TPS merupakan langkah untuk mengisi kekosongan kerangka legal yang minim dan sebagai upaya untuk melindungi Pemilu dari bahaya bencana alam yang nyata terjadi, dengan memanfaatkan kerangka institusional dan koordinasi lintas sektor, antara aktor-aktor kepemiluan dan aktor-aktor SAR.Manajemen risiko bencana alam di TPS dilakukan dengan melakukan identifikasi paparan bencana, pemetaan TPS rawan bencana, identifikasi kerentanan TPS, dan mitigasi pra - saat - dan pasca bencana di TPS.Sementara itu, SOP kebencanaan di TPS disusun dengan melibatkan perencanaan kontingensi bersama yang telah mapan dari aktor-aktor SAR.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas berbagai model koordinasi antara penyelenggara Pemilu dan lembaga penanggulangan bencana dalam menghadapi berbagai jenis bencana alam. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan TPS terhadap bencana alam, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Ketiga, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk memahami persepsi dan pengalaman petugas KPPS dalam menghadapi situasi darurat bencana di TPS, sehingga dapat diidentifikasi kebutuhan pelatihan dan dukungan yang lebih spesifik. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana meningkatkan ketahanan Pemilu terhadap risiko bencana alam, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memperkuat tata kelola Pemilu yang adaptif dan berkelanjutan.

Read online
File size782.55 KB
Pages24
DMCAReport

Related /

ads-block-test