UNIGRESUNIGRES

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik

Fenomena yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah objek jaminan fidusia yang dikuasai secara fisik oleh debitur telah dialihkan kepada pihak lain tanpa diketahui oleh kreditur. Permasalahan diketahui pada saat debitur tidak melaksanakan kewajibannya yakni membayarkan angsuran kepada kreditur. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terhadap jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa akibat hukum jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur adalah timbulnya sanksi ancaman pidana bagi debitur sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur, yaitu berbentuk perlindungan represif. Kreditur dapat menggugat debitur atas perbuatan yang dilakukan ke pengadilan negeri dan majelis hukum memberikan perlindungan hukum dalam bentuk putusan pengadilan yang memenangkan pihak kreditur.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak antara lain seperti ekonomi, mental pelaku, dan juga ada faktor dari luar seperti pergaulan, akan tetapi biasanya para pelaku mengaku bahwa alasan melakukan pencurian dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan.Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak polda terhadap tingginya tindak pidana pencurian ternak adalah membentuk Reserse, melakukan patrol rutin, melakukan operasi padang, himbauan terhadap masyarakat.Melaksanakan simakrama di masing-masing wilayah, agar masyarakat ikut serta menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing.Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur, yaitu berbentuk perlindungan represif.Kreditur dapat menggugat debitur atas perbuatan yang dilakukan ke pengadilan negeri dan majelis hukum memberikan perlindungan hukum dalam bentuk putusan pengadilan yang memenangkan pihak kreditur.

Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara perlindungan hukum bagi kreditur dalam kasus jaminan fidusia dengan perlindungan hukum dalam kasus jaminan lainnya, seperti gadai atau hipotik. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada aspek-aspek tertentu, seperti analisis hukum terhadap proses pendaftaran jaminan fidusia dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi kreditur. Penelitian juga dapat mengeksplorasi lebih lanjut tentang peran dan tanggung jawab pihak ketiga dalam kasus pengalihan jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi kreditur.

Read online
File size475.37 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Sengketa Perdata Atas Ketidaksesuaian Barang dalam Proyek Pengadaan Pemerintah Analisis Yuridis dan Studi Kasus 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hubungan hukum kontraktual antara pemerintah dan penyedia setelah kontrak ditandatangani, sertaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hubungan hukum kontraktual antara pemerintah dan penyedia setelah kontrak ditandatangani, serta

JURIS Legal Vacuum in the Regulation of Unregistered New Narcotics Types and the Absence of Legislation 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah hukum terkait regulasi jenis narkotika baru yang belum terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode penelitianPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah hukum terkait regulasi jenis narkotika baru yang belum terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

JURIS Ratio Legis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Akan tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung bertentangan dengan Konsep Negara hukum (rechtstaat) karena tidak memberikan jaminan perlindungan hukum terhadapAkan tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung bertentangan dengan Konsep Negara hukum (rechtstaat) karena tidak memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap

JURIS Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU XXI 2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Berdasarkan Pasal 57 Ayat 2C UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi berusia palingPutusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi berusia paling

JURIS Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis Informed Consent antara Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik dengan Pasien Operasi Caesar Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini berisiPenelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini berisi

JURIS Analisis Yuridis Pasal 167 Ayat 1 Mengenai Usia dan Hak Pensiun Pekerja dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Batas Usia Pensiun mengacu pada ketentuan yang berlaku di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Karena berhubungan dengan JaminanBatas Usia Pensiun mengacu pada ketentuan yang berlaku di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Karena berhubungan dengan Jaminan

JURIS STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH study kasus Nomor 629 Pdt G 2012 PN Sby 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Sertifikat mencakup data fisik dan yuridis tanah, terdapat kasus sertifikat ganda akibat kelalaian atau kesalahan penunjukan batas oleh kantor pertanahan.Sertifikat mencakup data fisik dan yuridis tanah, terdapat kasus sertifikat ganda akibat kelalaian atau kesalahan penunjukan batas oleh kantor pertanahan.

JURIS Dampak Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Eksekusi ini didasarkan pada sertifikat Jaminan Fidusia yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memberikan kekuatan hukumEksekusi ini didasarkan pada sertifikat Jaminan Fidusia yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memberikan kekuatan hukum

Useful /

JURIS Implementasi Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia di Hotel Lombok Plaza Analisis Praktik Rekrutmen Pelatihan dan Loyalitas Karyawan 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Temuan ini menegaskan bahwa praktik MSDM yang adaptif, berbasis kompetensi, dan didukung pelatihan berkelanjutan berkontribusi terhadap peningkatan kinerjaTemuan ini menegaskan bahwa praktik MSDM yang adaptif, berbasis kompetensi, dan didukung pelatihan berkelanjutan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja

JURIS Pengembangan Desa Wisata Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan desa wisata Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat meliputi program pemberdayaanHasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan desa wisata Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat meliputi program pemberdayaan

JURIS Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Desa Nagrak Di Kabupaten Subang 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Faktor lingkungan juga terpengaruh dengan transformasi fasilitas dan perubahan penggunaan lahan. Perkembangan pariwisata di Kabupaten Subang bagian selatan,Faktor lingkungan juga terpengaruh dengan transformasi fasilitas dan perubahan penggunaan lahan. Perkembangan pariwisata di Kabupaten Subang bagian selatan,

JURIS Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Lakey Kabupaten Dompu Sebagai Daya Tarik Wisata Alam di Kecamatan Hu u 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Hasil penelitian ini menunjukan adanya upaya pengelola objek wisata meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pantai Lakey, yang dilakukan pengembangan empatHasil penelitian ini menunjukan adanya upaya pengelola objek wisata meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pantai Lakey, yang dilakukan pengembangan empat

ads-block-test