UNKRISWINAUNKRISWINA
Jurnal Kemahiran Hukum Unkriswina SumbaJurnal Kemahiran Hukum Unkriswina SumbaPenelitian ini mengkaji dasar hukum pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 6 Angka 1 (A) mengenai batas usia penerimaan peserta didik SMA/SMK, ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendikbud ini justru menguburkan hak-hak peserta didik yang seharusnya melanjutkan pendidikan di jenjang tersebut, sehingga merupakan bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang tidak sesuai dengan Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang batas usia penerimaan peserta didik SMA/SMK bertentangan dengan prinsip hak atas pendidikan yang dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.Pembatasan usia tersebut tidak mempertimbangkan perkembangan psikologis dan kognitif individu, serta berpotensi menghambat akses pendidikan bagi mereka yang berusia di atas 21 tahun.Oleh karena itu, perlu adanya revisi terhadap peraturan tersebut untuk menjamin keadilan dan kesetaraan kesempatan dalam pendidikan.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai dampak psikologis dan sosial bagi peserta didik yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK akibat batasan usia. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan kebijakan batas usia penerimaan peserta didik di negara-negara lain untuk mencari model yang lebih inklusif dan adil. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas alternatif mekanisme seleksi peserta didik yang tidak berbasis usia, seperti melalui tes potensi akademik atau penilaian portofolio, guna memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga sambil memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon peserta didik. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada kepentingan dan hak-hak peserta didik, serta mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
| File size | 475.65 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Ketidaksesuaian spesifikasi barang dalam proyek pengadaan pemerintah pada prinsipnya merupakan bentuk wanprestasi dalam ranah hukum perdata selama tidakKetidaksesuaian spesifikasi barang dalam proyek pengadaan pemerintah pada prinsipnya merupakan bentuk wanprestasi dalam ranah hukum perdata selama tidak
DINASTIREVDINASTIREV Faktor non-hukum seperti ekonomi dan budaya memiliki pengaruh dominan dalam mendorong poliandri. Hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika masyarakat,Faktor non-hukum seperti ekonomi dan budaya memiliki pengaruh dominan dalam mendorong poliandri. Hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika masyarakat,
DINASTIREVDINASTIREV Pengawasan internal dan eksternal oleh lembaga seperti DJSN dan OJK diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi. Namun, tantangan seperti koordinasiPengawasan internal dan eksternal oleh lembaga seperti DJSN dan OJK diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi. Namun, tantangan seperti koordinasi
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan: harmonisasi regulasi antara UU Jaminan Fidusia dan UU Perlindungan Konsumen; penguatan sistemBerdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan: harmonisasi regulasi antara UU Jaminan Fidusia dan UU Perlindungan Konsumen; penguatan sistem
DINASTIRESDINASTIRES Berbagai masalah telah muncul, termasuk tingkat kematian dan kelelahan yang tinggi pada petugas pemilihan, beban kerja yang tidak proporsional, kendalaBerbagai masalah telah muncul, termasuk tingkat kematian dan kelelahan yang tinggi pada petugas pemilihan, beban kerja yang tidak proporsional, kendala
DINASTIREVDINASTIREV Perlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakanPerlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakan
UNKRISWINAUNKRISWINA Temuan menunjukkan tingginya urgensi perlindungan, dibuktikan dengan kasus pekerja anak di 32 provinsi yang berdampak buruk secara fisik, mental, dan sosial.Temuan menunjukkan tingginya urgensi perlindungan, dibuktikan dengan kasus pekerja anak di 32 provinsi yang berdampak buruk secara fisik, mental, dan sosial.
UNIGRESUNIGRES Bagi pekerja/buruh yang memasuki masa pensiun, perhitungan uang pesangon diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4), serta uangBagi pekerja/buruh yang memasuki masa pensiun, perhitungan uang pesangon diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4), serta uang
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian menggunakan metode campuran (mixed-methods) yang menggabungkan analisis hukum normatif-empiris dengan rekayasa perangkat lunak. Data dikumpulkanPenelitian menggunakan metode campuran (mixed-methods) yang menggabungkan analisis hukum normatif-empiris dengan rekayasa perangkat lunak. Data dikumpulkan
DINASTIREVDINASTIREV Penetapan seseorang sebagai tersangka dalam proses pidana di Indonesia berlandaskan aturan yang tegas, yaitu harus ada bukti permulaan yang memadai sesuaiPenetapan seseorang sebagai tersangka dalam proses pidana di Indonesia berlandaskan aturan yang tegas, yaitu harus ada bukti permulaan yang memadai sesuai
DINASTIREVDINASTIREV Pasal 6 Perppu No. 51 Tahun 1960 dan Pasal 407 ayat (1) KUHP karena menguasai tanah tanpa izin dan merusak tanaman padi milik korban. Hakim menjatuhkanPasal 6 Perppu No. 51 Tahun 1960 dan Pasal 407 ayat (1) KUHP karena menguasai tanah tanpa izin dan merusak tanaman padi milik korban. Hakim menjatuhkan
STPMATARAMSTPMATARAM Setelah hasil pertanian tidak stabil, sebagian masyarakat memilih merantau untuk mempelajari budidaya tanaman hias. Pada pengalaman mereka, masyarakatSetelah hasil pertanian tidak stabil, sebagian masyarakat memilih merantau untuk mempelajari budidaya tanaman hias. Pada pengalaman mereka, masyarakat