UNKRISWINAUNKRISWINA
Jurnal Kemahiran Hukum Unkriswina SumbaJurnal Kemahiran Hukum Unkriswina SumbaPenelitian ini mengkaji dasar hukum pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 6 Angka 1 (A) mengenai batas usia penerimaan peserta didik SMA/SMK, ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendikbud ini justru menguburkan hak-hak peserta didik yang seharusnya melanjutkan pendidikan di jenjang tersebut, sehingga merupakan bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang tidak sesuai dengan Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang batas usia penerimaan peserta didik SMA/SMK bertentangan dengan prinsip hak atas pendidikan yang dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.Pembatasan usia tersebut tidak mempertimbangkan perkembangan psikologis dan kognitif individu, serta berpotensi menghambat akses pendidikan bagi mereka yang berusia di atas 21 tahun.Oleh karena itu, perlu adanya revisi terhadap peraturan tersebut untuk menjamin keadilan dan kesetaraan kesempatan dalam pendidikan.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai dampak psikologis dan sosial bagi peserta didik yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK akibat batasan usia. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan kebijakan batas usia penerimaan peserta didik di negara-negara lain untuk mencari model yang lebih inklusif dan adil. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas alternatif mekanisme seleksi peserta didik yang tidak berbasis usia, seperti melalui tes potensi akademik atau penilaian portofolio, guna memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga sambil memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon peserta didik. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada kepentingan dan hak-hak peserta didik, serta mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
| File size | 475.65 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Kondisi ini kerap menimbulkan keraguan bagi aparat pengadaan dan penegak hukum dalam mengambil langkah hukum yang proporsional. Penelitian ini bertujuanKondisi ini kerap menimbulkan keraguan bagi aparat pengadaan dan penegak hukum dalam mengambil langkah hukum yang proporsional. Penelitian ini bertujuan
APPIHIAPPIHI Pendekatan penelitian hukum normatif sangat cocok untuk penelitian ini karena memungkinkan pemeriksaan kritis tentang bagaimana sistem hukum saat ini meresponsPendekatan penelitian hukum normatif sangat cocok untuk penelitian ini karena memungkinkan pemeriksaan kritis tentang bagaimana sistem hukum saat ini merespons
APPIHIAPPIHI Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik dalam lembaga dan organisasi merupakan fenomena multidimensi yang muncul dari berbagai tingkat dan konteks. KonflikPenelitian ini menyimpulkan bahwa konflik dalam lembaga dan organisasi merupakan fenomena multidimensi yang muncul dari berbagai tingkat dan konteks. Konflik
APPIHIAPPIHI Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Syari mengatur kehidupan manusia melalui hukum taklifi dan wadhi, yang saling melengkapi dalam membentuk sistemPenelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Syari mengatur kehidupan manusia melalui hukum taklifi dan wadhi, yang saling melengkapi dalam membentuk sistem
UNKRISWINAUNKRISWINA Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung aquo tidak sejalan dengan Hirarki perundang-undangan karena bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 huruf D ayat (1) Undang-UndangKemudian Surat Edaran Mahkamah Agung aquo tidak sejalan dengan Hirarki perundang-undangan karena bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 huruf D ayat (1) Undang-Undang
UNKRISWINAUNKRISWINA Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang hanya terbatas pada mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengujiMahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang hanya terbatas pada mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
UNKRISWINAUNKRISWINA Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka diambil kesimpulan bahwa. terdapat 32 provinsi di Indonesia yang memiliki persentaseBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka diambil kesimpulan bahwa. terdapat 32 provinsi di Indonesia yang memiliki persentase
UNIGRESUNIGRES Ada 2 (dua) cara memperoleh sertifikat hak atas tanah, yaitu pendaftaran sistematik dan pendaftaran sporadik. Sertifikat sebagai legalitas kepemilikanAda 2 (dua) cara memperoleh sertifikat hak atas tanah, yaitu pendaftaran sistematik dan pendaftaran sporadik. Sertifikat sebagai legalitas kepemilikan
Useful /
APPIHIAPPIHI Fokus utama penelitian adalah penerapan bauran pemasaran politik, juga dikenal sebagai bauran pemasaran politik, yang mencakup elemen produk politik, promosi,Fokus utama penelitian adalah penerapan bauran pemasaran politik, juga dikenal sebagai bauran pemasaran politik, yang mencakup elemen produk politik, promosi,
STPMATARAMSTPMATARAM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, partisipasi masyarakat, serta tantangan dalam pengembangan Desa Wisata Batujai, Lombok Tengah, denganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, partisipasi masyarakat, serta tantangan dalam pengembangan Desa Wisata Batujai, Lombok Tengah, dengan
STPMATARAMSTPMATARAM Kabupaten Manggarai Barat dengan ibu kota Labuan Bajo merupakan destinasi wisata yang berkembang pesat berkat potensi wisata baharinya. Pemerintah melaluiKabupaten Manggarai Barat dengan ibu kota Labuan Bajo merupakan destinasi wisata yang berkembang pesat berkat potensi wisata baharinya. Pemerintah melalui
USIUSI Kebijakan yang komprehensif, termasuk peraturan zonasi yang jelas dan insentif fiskal bagi pengembang, sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan yangKebijakan yang komprehensif, termasuk peraturan zonasi yang jelas dan insentif fiskal bagi pengembang, sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan yang